Mas BTS, mas Aunur, mas Aby dlsb ysh Tentang pemanfaatan dana daerah untuk kredit, DIY sudah mempunyai pengalaman dan apa yang dikhawatirkan dengan NPL ternyata tidak berlaku.
Saya hanya bermimpi setelah membaca kembali dan kembali mukadimah UU 45 tentang mensejahterakan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa itu... saya bermimpi sebagai berikut : Bila setiap kabupaten/kota dan setiap propinsi mengalokasikan dana 10M setiap tahun selama 5 tahun berturut-turut. Kemudian dana tersebut dikerjasamakan dengan institusi perbankan (tapi jangan BPD he he he... saya punya pengalaman yg kurang baik dengan BPD di DIY).. misalnya bank syariah dengan ketentuan setiap 10M ditanam, pihak bank harus menyalurkan 40M. Sedangkan uang pemda lebih sebagai simpanan dan menjadi semacam agunan (bag to bag). Kemudian bank tersebut menyalurkan pada masing2 UMKM dengan maksimal kredit 5 jutaan. Mendadak dalam hitungan yang sangat kasar selama 5 tahun tersebut lebih dari 100 juta penduduk Indonesia menikmati fasilitas ini. Saya sudah menyampaikan konsep ini kepada pemerintah pusat dan kelihatannya mereka tertarik. Tapi ini adalah mimpi lho... krn kita sekarang dan dalam milis ini khan diijinkan mimpi tho Salam bambang sp
