Wah kasihan juga ya KPPOD, sudah serius bikin Survey Tata Kelola Ekonomi Daerah, yang mencakup 243 kota/kab, di 15 provinsi dengan 12.187 responden. Tapi yang diliput media kebanykan pidato Menteri Keuangan yang tidak ada 30 menit. Dan agak klise.
Untuk balance nya saya coba kutip indikator Survei yang dipakai KPPOD yang didukung oleh LPEM-UI ini. Survei ini sendiri mencakup 9 indikator utama yang dianggap mendukung "Daya Tarik Investasi Daerah" dan respondennya pelaku usaha (mayoritas UKM): 1. Akses thd Lahan Usaha dan Kepastian Usaha (14%) 2. Perizinan Usaha (8,8%) 3. Interaksi Pemda dgn Pelaku Usaha (10%) 4. Program Pengembangan Usaha (14,8%) 5. Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota (2%) 6. Biaya Transaksi di Daerah (9,9%) 7. Pengelolaan Infrastruktur fisik di Daerah (35,5%) 8. Keamanan & resolusi konflik (4%) 9. Peraturan Daerah (1%) Angka dalam (%) menunjukkan bobot dari indikator berdasar survei tersebut. Nampak soal pengelolaan infrastruktur fisik, terutama listrik dan kondisi jalan. Kedua, yang berkaitan dengan forum ini, akses terhadap Lahan, kemudahan perolehan lahan, pengurusan status lahan, dan seringnya penggusuran (yang menimpa pelaku usaha) menjadi keluhan utama. Di samping Program Pengembangan Usaha oleh Pemda yang sangat dibutuhkan UMKM. Sementara soal Perda, berbeda dengan yang disampaikan Menkeu, malah relatif kecil bobot keluhannya kecil. Salam, Risfan Munir http://urbanis.wordpress.com <http://urbanis.wordpress.com> --- In [email protected], "Benedictus Dwiagus S." <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Sekedar info & referensi > > > > > > Bebani Dunia Usaha, Pemerintah Tolak 2.000 Perda > > http://www.kompas.com/data/photo/2008/01/31/134954p.jpg > > > <http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/22/12141958/bebani.dunia.usaha.p\ emer > intah.tolak.2.000.perda> KOMPAS/LUCKY PRANSISKA > > Menteri keuangan Sri Mulyani > > Selasa, 22 Juli 2008 | 12:14 WIB > > > Laporan Wartawan PersdaNetwork Hendra Gunawan > > JAKARTA,SELASA - Menteri Keuangan yang juga Pelaksana Tugas Menko > Perekonomian Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan terus menindak > tegas aturan-aturan di daerah yang bermasalah dan dinilai membebani > masyarakat umum dan para pelaku bisnis. > > Dalam catatan pemerintah, hingga pertengahan Juli 2008 telah dievaluasi > lebih dari 7.200 peraturan daerah (Perda) bidang pajak daerah dan retribusi > daerah (PDRD). Hasil evaluasi menunjukkan 28 persennya menjadi perda > bermasalah. "Sebanyak 2.000 perda PDRD yang dinilai membebani masyarakat dan > dunia usaha direkomencdasikan untuk dibatalkan dan direvisi," kata Sri > saat penyerahan KPPOD Award Local Economic Governance di Jakarta, Selasa > (22/7). > > Selain ribuan perda tersebut, Sri Mulyani juga telah "mencium" adanya > rancangan perda (raperda) yang berpotensi menimbulkan masalah. Menurutnya, > pemerintah pusat telah mengevaluasi 1.800 ranperda, dari angka tersebut 66 > persennya atau 1.200 ranperda dinyatakan tidak layak dan diusulkan > dibatalkan atau direvisi. "Agar jangan sampai perdanya yang direvisi, ya > ranperdanya pun dievaluasi dulun," tegasnya. > > Ditambahkan, daerah-daerah asal raperda/ranperda yang paling banyak ditolak > adalah Provinsi Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, > Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. > Aturan-aturan yang ditolak tersebut kebanyakan dari sektor transportasi, > pertanian, infrastruktur, perindustrian dan perdagangan serta kehutanan. EWA > > > > > > > Best regards, > > > > Benedictus Dwiagus S. > > <http://bdwiagus.blogspot.com> bdwiagus.blogspot.com > > > > Planning: Much works remain to be done before we can announce our total > failure to make any progress ,... >
