Pak Risfan dan Pak BTS,. 

 

1.    Setuju. Mestinya jangan melulu ngebahas soal perda2 yang menghambat
dunia usaha itu. Bosen juga mendengarnya. Toh,nanti perda2 itu juga hilang
sendiri, kalau pemdanya mau belajar dengan benar2,.. 

2.    Trimakasih buat pak risfan, mau berbagi soal 9 indikator survey KPPOD.
Maaf, pak,. No 10-nya bukan 'penataan ruang yang baik'? 

 

Best regards,

 

Benedictus Dwiagus S.

bdwiagus.blogspot.com 

 

Planning: Much works remain to be done before we can announce our total
failure to make any progress ,...

 

 

From: [email protected] [mailto:[EMAIL PROTECTED] On Behalf
Of risfano
Sent: 23 July 2008 14:16
To: [email protected]
Subject: [referensi] Re: Bebani Dunia Usaha, Pemerintah Tolak 2.000 Perda

 


Wah kasihan juga ya KPPOD, sudah  serius bikin Survey Tata Kelola Ekonomi
Daerah, yang mencakup 243 kota/kab, di 15 provinsi dengan 12.187 responden.
Tapi yang diliput media kebanykan pidato Menteri Keuangan yang tidak ada 30
menit. Dan agak klise.

Untuk balance nya saya coba kutip indikator Survei yang dipakai KPPOD yang
didukung oleh LPEM-UI ini.

Survei ini sendiri mencakup 9  indikator utama yang dianggap mendukung "Daya
Tarik Investasi Daerah" dan respondennya pelaku usaha (mayoritas UKM):
1. Akses thd Lahan Usaha dan Kepastian Usaha (14%)
2. Perizinan Usaha (8,8%)
3. Interaksi Pemda dgn Pelaku Usaha (10%)
4. Program Pengembangan Usaha (14,8%)
5. Kapasitas dan Integritas Bupati/Walikota (2%)
6. Biaya Transaksi di Daerah (9,9%)
7. Pengelolaan Infrastruktur fisik di Daerah (35,5%)
8. Keamanan & resolusi konflik (4%)
9. Peraturan Daerah (1%)

Angka dalam (%) menunjukkan bobot dari indikator berdasar survei tersebut.
Nampak soal pengelolaan infrastruktur fisik, terutama listrik dan kondisi
jalan. 
Kedua, yang berkaitan dengan forum ini, akses terhadap Lahan, kemudahan
perolehan lahan, pengurusan status lahan, dan seringnya penggusuran (yang
menimpa pelaku usaha) menjadi keluhan utama. Di samping Program Pengembangan
Usaha oleh Pemda yang sangat dibutuhkan UMKM. Sementara soal Perda, berbeda
dengan yang disampaikan Menkeu, malah relatif  kecil bobot keluhannya kecil.

Salam,
Risfan Munir
http://urbanis.wordpress.com

 

 

 

 

--- In [email protected], "Benedictus Dwiagus S." <[EMAIL PROTECTED]>
wrote:
>
> Sekedar info & referensi
> 
> 
> 
> 
> 
> Bebani Dunia Usaha, Pemerintah Tolak 2.000 Perda
> 
> http://www.kompas.com/data/photo/2008/01/31/134954p.jpg
> 
> 
>
<http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/22/12141958/bebani.dunia.usaha.pemer
> intah.tolak.2.000.perda> KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
> 
> Menteri keuangan Sri Mulyani
> 
> Selasa, 22 Juli 2008 | 12:14 WIB
> 
> 
> Laporan Wartawan PersdaNetwork Hendra Gunawan
> 
> JAKARTA,SELASA - Menteri Keuangan yang juga Pelaksana Tugas Menko
> Perekonomian Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan terus
menindak
> tegas aturan-aturan di daerah yang bermasalah dan dinilai membebani
> masyarakat umum dan para pelaku bisnis.
> 
> Dalam catatan pemerintah, hingga pertengahan Juli 2008 telah dievaluasi
> lebih dari 7.200 peraturan daerah (Perda) bidang pajak daerah dan
retribusi
> daerah (PDRD). Hasil evaluasi menunjukkan 28 persennya menjadi perda
> bermasalah. "Sebanyak 2.000 perda PDRD yang dinilai membebani masyarakat
dan
> dunia usaha direkomencdasikan untuk dibatalkan dan direvisi,&quot; kata
Sri
> saat penyerahan KPPOD Award Local Economic Governance di Jakarta, Selasa
> (22/7).
> 
> Selain ribuan perda tersebut, Sri Mulyani juga telah "mencium" adanya
> rancangan perda (raperda) yang berpotensi menimbulkan masalah. Menurutnya,
> pemerintah pusat telah mengevaluasi 1.800 ranperda, dari angka tersebut 66
> persennya atau 1.200 ranperda dinyatakan tidak layak dan diusulkan
> dibatalkan atau direvisi. "Agar jangan sampai perdanya yang direvisi, ya
> ranperdanya pun dievaluasi dulun," tegasnya.
> 
> Ditambahkan, daerah-daerah asal raperda/ranperda yang paling banyak
ditolak
> adalah Provinsi Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan,
> Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
> Aturan-aturan yang ditolak tersebut kebanyakan dari sektor transportasi,
> pertanian, infrastruktur, perindustrian dan perdagangan serta kehutanan.
EWA
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> Best regards,
> 
> 
> 
> Benedictus Dwiagus S.
> 
> <http://bdwiagus.blogspot.com> bdwiagus.blogspot.com 
> 
> 
> 
> Planning: Much works remain to be done before we can announce our total
> failure to make any progress ,...
>

 

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - http://www.avg.com
Version: 8.0.138 / Virus Database: 270.5.4/1567 - Release Date: 22/07/2008
16:05

<<image001.jpg>>

<<image002.jpg>>

Kirim email ke