Pak Bintarto ysh, Saya merasa mendapat kehormatan dengan sapaan pak Bintarto…. salam kenal kembali pak…… Dari pendapat pak Bintarto: +++: “… semua itu tergantung keyakinan kita tentang kebijakan yang bagaimana yang perlu ditempuh apakah membiarkan aglomerasi makasar biar tumbuh sendiri dan investasi infrastruktur sesuai dengan kepadatan penduduk dikawasan tsb, ataukah mempercepat aglomerasi makasar dengan meningkatkan fokus investasi kita kesana sehingga mempercepat pengembangan di Indonesia timur. atau ambil jalan tengah. …..” >>>: Kalau kita melihatnya dari sisi pandang struktur organisasi dari DJPR >>>dimana NKRI ini dibagi menjadi 4 wilayah penataan ruang… dimana Mks/ SulSel >>>adalah ‘wilayah III”….. dan ‘antar Wilayah PR’ satu sama lain nampak >>>saling’setara’…. Tak bedanya organisasi seperti Kodam, Polda, Kanwil, Gub >>>propinsi …dsb. … maka apa yang sejauh ini dilakukan oleh Wilayah III >>>termasuk dengan adanya technical assistant dari JICA tentang Rencana Tata >>>RuangWilayahTerpadu metropolitan Manmminasata (yang dilaksanakan oleh >>>konsultan KRI Int’l Corp bersama Nippon Koei Co.Ltd) ‘dari sisi pandang >>>internal organisasi DJPR’ saya percaya itu bolehlah dikatakan sebagai ….‘itu >>>sudah benar dan optimal’……. Tanpa bermaksud mengecilkan arti dari capaian Wilayah III/ JICA…. tapi kalau melihatnya dari sisi pertanyaan masyarakat…“Kapan nih KTI akan segera memperoleh perubahan/ kemajuan signifikan secara riil”…. Secara jujur kita semua dapat katakan sebagai “belum tahu kapan”….. karena apa yang dilakukan oleh JICA… walaupun strategis…. Namun masih lebih merupakan bagian dari rekomendasi tentang upaya mengembangkan kelayakan infrastruktur Mamminasata serta rekomendasi tentang berbagai langkah strategis diberbagai sektor yang perlu dilakukan oleh Mamminasata atau Pemerintah RI (dan bukan semuanya harus oleh JICA)……. Apa yang dikemukakan oleh pak Bintarto sebagai ’jalan tengah’…. Pada hemat saya mohon maaf…. Itu masih agak ‘jauh’ dari ‘kompromi’….…. Karena apa yang masih lebih banyak dilakukan adalah masih lebih merupakan penyiapan pembangunan kelayakan prasarana fisik kota seperti rencana pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan--Urip Sumohardjo…… proyek air bersih MarosTakalar…perbaikan kapasitas gardu dan rehab sistem distribusi listrik PLN….. sistem drainase kota… manajemen airlimbah… penghijauan…d sb…… Dan sementara itu ‘langkah ‘reformasi struktur industri manufaktur di Mks’ yang dimaksudkan agar tidak terus menerus lebih bertitik berat ke ’industri pertanian’ mohon maaf…. Masih belum tersentuh samasekali….. +++: “….dan selanjutnya JBIC (Japan Bank for International Cooperation) dimana sekarang sdh menyatu dengan JICA, namanya sekarang menjadi JICA, mendanai sebagian konstruksi dari rencana pengembangan dimaksud. Dengan harapan tentunya pihak donor lain dan swasta ikut tertarik/ terpancing untuk investasi…..”. >>>: Harapan tentang ‘terpancingnya’ swasta untuk berinvestasi di Mks adalah >>>harapan yang baik…. Tapi ‘berharap secara pro-pasif’ itu sulit dibayangkan >>>kepastian hasilnya…..kapan dan bagaimana…. Untuk lebih memperoleh ‘kepastian’….. satu cara adalah dengan ‘pro-aktif’…… seperti dalam kaitan dengan rencana percepatan pengembangan aglomerasi metropolitan Mks/ Mamminasata… atau dalam kaitan kerangka tujuan ‘memperbaiki struktur industri manufaktur di Mks’… memperbaiki struktur upah di Mks……memperbaiki komposisi SDM di Mks.. . memperbaiki ‘pola belanja/konsumsi di KTI …. atau atau dalam rangka internasionalisasi Mks (yang ini juga tertuang dalam rekomendasi JICA)….. jelas bahwa lebih diperlukan cara “proaktif”… seperti yang menurut pak Risfan diistilahkan sebagai beyond physical planning……. (Risfan M 5//9/08 : “Soal ketimpangan pembangunan nasional itu adalah domain kebijakan publik, yang mesti mencakup kebijakan ekonomi, politik dsb. Boleh-boleh saja perencana wilayah ikut terjun ke sana, tapi jangan pada saat yang sama juga fanatik dengan atribut "physical planner"nya. Itu sudah beyond physical planning, tapi komprehensif dan politis. Bahkan urusan kepala negara. Lihat saja Obama waktu kampanye ke beberapa negara bagian yang 'kehilangan lapangan kerja' karena relokasi industri ke Meksiko dst, solusi yang ditawarkan Capres itu adalah meninjau agreement NAFTA. Hal seperti itu memang di luar kendali perencana/pemerintah daerah….”) Cara ’proaktif’ yang saya maksudkan adalah permintaan oleh/ melalui kepala negara (re : Risfan 5/9/08) kepada ‘industri memimpin‘… 3 merk spd motor honda, yamaha, suzuki…. untuk membuka filial skala kecil fasilitas produksinya di Mks……. Ialah 1/8 atau 1/6 dari total kapasitas preoduksi masing2.. atau kalau seperti spd motor honda yang berkapasitas produksi 2 juta unit per tahun…. Maka honda hanya diminta membuat filial dari production plant nya di Mks untuk sejumlah kapasitas 250.000 unit saja per tahun… demikian juga untuk kedua merk lainnya…. Dengan cara itu.. ibarat hanya dalam bilangan ‘hari’…. Kita sudah bisa mendengar kepastian tentang apakah pada prinsipnya ke-3 merk spd motor utama itu (sebagaio industri nasional memimpin/ national leading industries) bersedia membuka filial production plantnya di Mks atau tidak….. kalau ya kita dapat segera ‘berbenah’ menyambutnya… tapi kalau’tidak’ kita juga akan bisa tahu apa sebabnya… bisa saja ada beberapa syarat yang disebutkan… dan siapa tahu bisa dipenuhi… demikian dsb…. Pembagian wilayah PR I sampai IV disatu sisi memang ada berbagai manfaat positipnya….. utamanya untuk hal2 rutin…..tetapi disisi lain ada beberapa langkah taktis strategis keruangan secara nasional yang samasekali tidak dapat selalu memakai jalur wewenang dan rute birokrasi ‘perwilayahan’ I-IV ini terus…..tetapi sesekali perlu melalui jalur kepala negara dan beyond physical planning……… Industri dan masyarakat luas adalah ‘end-user daripada ruang’……dan sering sangat ’pro-aktif’…… sehingga tak salah kalau dikatakan sebagai tukang obok2 ruang…..sementara itu Pemerintah adalah ‘pengelola norma ruang’ dan sering banyak melakukannya secara ‘Pro-pasif’……. Untuk langkah2 taktis dan strategis secara nasional serta hasil yang konkrit dan cepat…. Pemerintah perlu melakukannya secara proaktif‘……dan tidak selalu harus within physical planning terus…...dan tidak selalu harus melalui jalur birokrasi perwilayahan I-IV terus.... Salam, aby
--- On Wed, 9/17/08, [EMAIL PROTECTED] <[EMAIL PROTECTED]> wrote: From: [EMAIL PROTECTED] <[EMAIL PROTECTED]> Subject: Re: [referensi] Re: ESDM Re: KTI, Konsep Lama Merasuk Jiwa (2) To: [email protected] Date: Wednesday, September 17, 2008, 2:43 PM yth pak Aby, salam kenal, permisi ikut nimbrung, saya berpendapat semua itu tergantung keyakinan kita tentang kebijakan yang bagaimana yang perlu ditempuh apakah membiarkan aglomerasi makasar biar tumbuh sendiri dan investasi infrastruktur sesuai dengan kepadatan penduduk dikawasan tsb, ataukah mempercepat aglomerasi makasar dengan meningkatkan fokus investasi kita kesana sehingga mempercepat pengembangan di Indonesia timur. atau ambil jalan tengah. yang terjadi sekarang kita sedang ambil jalan tengah dimana kita sudah mendapat bantuan TA dari JICA untuk pengembangan mamminasata 4 tahun belakangan ini dilanjut dengan TA untuk pengembangan sulawesi secara keseluruhan 2 tahun belakangan ini, dan selanjutnya JBIC dimana sekarang sdh menyatu dengan JICA, namanya sekarang menjadi JICA, mendanai sebagian konstruksi dari rencana pengembangan dimaksud. Dengan harapan tentunya pihak donor lain dan swasta ikut tertarik/ terpancing untuk investasi.tks. wassalam, Wahyono Bintarto --- On Thu, 9/18/08, hengky abiyoso <[EMAIL PROTECTED] com> wrote: From: hengky abiyoso <[EMAIL PROTECTED] com> Subject: [referensi] Re: ESDM Re: KTI, Konsep Lama Merasuk Jiwa (2) To: [EMAIL PROTECTED] ps.com Date: Thursday, September 18, 2008, 12:36 AM Pak Nuzul ysh, Menteri ESDM Purnomo itu kebetulan waktu klas 1 (1B) dan klas 3 (3E) SMA sekelas dengan saya….. waktu itu saya yang dari SD biasa bersekolah dikota kecil kecamatan karena bapak saya ditugaskannya begitu… terbiasa dikota kecil dimana anak2 bersekolah biasa nyeker dan kalau saya pakai sepatu sendiri malah jadi aneh… ketika harus bersekolah disekolah yang boleh dibilang elit untuk ibukota propinsi tempat kami…. Saya memang sempat shock juga….. Sudah saya termasuk paling miskin disekolah (bapak saya terlalu jujur kali ya?)…. Sudah begitu mayoritas siswanya dari non-pri dan dari anak orang2 kaya/ pejabat….dan pelajaran agama disekolahpun beda dari agama saya…. Saya lalu banyak menyendiri dan diam…. Lalu kata mas Purnomo … saya pengung… Tapi setelah saya perhatikan mas Purnomo menjadi menteri ESDM sejak dari Presiden GusDur, Mega laluSBY….. dan urusan energi tak kunjung pernah beres…. Termasuk kontrak penjualan LNG Tangguh ke RRC yang konon terlalu murah…….. akh saya pikir mas Purnomo sih sama2 pengung juga…. Sama dengan saya….. Masak negeri penuh dengan SDA minyak dan gas.. saking berlebih sampai gasnya dijual kontrak ke RRC secara amat murah….. belum lagi ada sumber biofuel dan biogas dari kotoran sapi….dari angin.. panas bumi dan terakhir termahal tenaga surya (konon utk jangka panjang jadi tidak mahal juga)…. Lha kok mau bikin pembangkit listrik di SulSel saja sampai pak Nuzul nanya ke orang jalanan macem saya…. Wah terbalik deh dunia ini….. Pak Nuzul…., serombongan pengusaha asing mau relokasi industri sih baik saja….. tapi kalau itu serombongan petualang pengusaha pabrik besi kacangan dari RRC yang disana sudah dilarang beroperasi karena merusak lingkungan dan mau berelokasi ke Indonesia dan membuat produk2 dengan ukuran ‘banci’ tak sesuai standar SNI….. kita sih tak boleh terpesona sama yang begituan….. Mengembangkan kawasan tertinggal dengan industri adalah dengan “industri (manufaktur) nasional yang memimpin” (leading industries) yang telah ada dibumi sendiri (dalam konteks ini Indonesia secara faktual menjadi pasar ke-3 terbesar dunia utk industri tsb) …… yang jelas sehat pada berbagai aspeknya…. Dan sangat jelas pula multiplier effectnya…… dalam hal ini sudah saya sebutkan sebagai persemaian fasilitas produksi kelas jauh (filial) dari industri sepeda motor.. dimana tiap industri otomotif itu membangkitkan berdirinya sekitar 50 perusahaan subkontraktor … dan tiap perusahaan subkontraktor itu membangkitkan pula berdirinya 50 perusahaan sub-subkontraktor…… Orang Papua atau Ternate yang biasa belanja/ menjual barang barang ke Surabaya tak usah hari ini dipaksa beli barang ke Makasar…..ngapain? ... Kalau dinamika aglomerasi Makasar telah terbentuk…. Dengan sendirinya para pedagang besar di Surabaya akan mengekspansi pasarnya dengan membuka cabang di Makassar… untuk lebih mendekati konsumennya diKTI….. dan para trader di KTI (NTT, NTB, Sulawesi, Maluku, Papua, Kaltim) sana tanpa dipaksa tentu akan merasa lebih murah untuk berbelanja di Mks dibanding ke Sby… karena jarak lebih dekat, biaya perjalanan/angkut lebih murah serta harga sama dengan di Sby…… Saya tidak berpikir tentang membangun Mks sebagai pusat KTI ’at all cost’….. termasuk dengan mengundang para petualang relokasi dirty industries dari China itu…... Dengan daya yang ada.. serta dengan cara yang elegan…. kita sebenarnya bisa ‘membangun’ KTI kok…. Masalahnya adalah selama ini jiwa patriotisme itu tidak muncul……yang merembet pada tidak munculnya jiwa demokratik.. .... Salam, aby --- On Wed, 9/17/08, Nuzul Achjar <[EMAIL PROTECTED] com> wrote: From: Nuzul Achjar <[EMAIL PROTECTED] com> Subject: Re: [referensi] Re: KTI, Konsep Lama Merasuk Jiwa (2) To: [EMAIL PROTECTED] ps.com Date: Wednesday, September 17, 2008, 9:01 AM Pak Aby dan Rekan-rekan Ysh, Semangat nasionalisme Pak Aby harus diapresiasi, konsisten dan "keukeh" pada pendirian pada national spatial development planning, biar kata orang-orang itu bilang sudah kuno... he he he.:). Tapi dari pada kita berputar putar tentang argumentasi menumbuhkan Kawasan Timur Indonesia dengan pusat pertumbuhan Makassar, saya ingin dengar cerita dari pak Aby nih, gimana dengan ketersediaan energy listrik di Sulsel, cukup nggak kira-kira serombongan pengusaha mau relokasi industri ke KIMA? Diperoleh berita bahwa Kawasan Industri Makasar (KIMA) tidak bergerak signifikan, Padahal dulu waktu jamannya pemerintahan sentralistrik, Makasar memang diarahkan sedemikan rupa jadi pusat kegiatan ekonomi, dan pada era sentralistik pula KIMA seperti tak bergairah lagi. Sebutlah saya pengusaha industri (footloose industries), sebenarnya ingin juga relokasi ke luar Jawa. Pasar saya ada di kawasan Asia Pacifik, khususnya Asia Timur. Tapi karena listrik tidak cukup di Sulsel, saya lebih suka ke Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) karena supply energy listrik lumayan, sudah diperkuat oleh interkoneksi pembangkit listrik di Muara Enim. Singkat cerita, presiden RI dan Wapres boleh perintahkan Menteri PU untuk prioritaskan bangun jalan, dan Menteri Perhubungan perbesar kapasitas pelabuhan kontainer Makasar. Lha, ketika Menteri Energy dipaksa harus membangun pembangkit listrik di Sulsel bilang, Menteri ESDM bilang, bapak Presiden, PLN nggak punya duit lagi pak, bahkan BBM saja masih nunggak di Pertamina.. ampun deh pak, gas nggak mencukupi. Gimana tuh pak Aby, akankah kita tetap konsisten pada mimpi-mimpi indah demi nasionalisme, pokoke Makasar harus jadi pusat pertumbuhan (baru) di jagad nusantara ini at all cost. Oh ya lagi, gimana caranya maksa orang-orang Papua beli barang ke Makasar, bukan Surabaya. Ingin dengar cerita segar dari Pak Aby... tapi jangan yang pake orde orde pusat pertumbuhan lagi ya.. agar nggak jenuh he he he .. just kidding. Cheers, Nuzul Achjar
