On Monday, November 3, 2008 3:00 AM "Benedictus Dwiagus S." <[EMAIL PROTECTED] wrote: “…..Saya sih juga belum yakin, apakah kota-kota lain di luar jawa mau dilimpahi beban dan tugas menjadi Ibukota. Mendingan menjaga ‘keperawanan’ kota-kota di luar jawa, sebelum terkena jamahan ‘kutukan menjadi ibukota’…..” Saya tertarik pada hipotesanya mas Dwi tentang “…menjaga ‘keperawanan’ kota-kota di luar jawa…”….. Kalo boleh usulkan… saya ingat .. bu Reny khan punya “pulisi tataruang” khan ya?…. Saya pikir “pulisi tata ruang”nya bu Reny ini akan pas sekali kalau ditugasi menjaga keperawanan kota-kotanya mas Dwi diluar Jawa itu…. Jadi bisa bersinergi dengan hipotesanya mas Dwi itu…. Nanti kalau ada kasus keperawanan kota yang jebol…. Saya kira “pulisi tata ruang”nya bu Reny bisa sigap segera membuat pagar betis kota dan menjaga serta memastikan agar tak ada pihak2 yang mau lolos dan mau lari dari tanggungjawab….. Salam, aby
--- On Mon, 11/3/08, Benedictus Dwiagus S. <[EMAIL PROTECTED]> wrote: From: Benedictus Dwiagus S. <[EMAIL PROTECTED]> Subject: RE: [referensi] Re: Ibukota di Luar P. Jawa, Mungkinkah? To: [email protected] Date: Monday, November 3, 2008, 3:00 AM Selamat Siang Pak BSP, ysh Dan rekan milister lainnya… Senang mendapat email yang segar dari Pak BSP. Paragraph terakhir tulisan bapak, sepenuhnya saya dukung. Dengan tambahan sedikit: kuncinya bukan ibukota pindah atau tidak, tetapi kemampuan kita memanage Jakarta, juga bagaimana kemampuan daerah lain di luar Jakarta memanfaatkan ke(tidak)mampuan Jakarta memanage kota Jakarta. Saya jadi ingat cerita,…. beberapa bulan lalu, ketika pergi ke Semarang, hendak membayar uang muka kontrakan rumah untuk istri saya yang sedang meneruskan sekolah di tempatnya Bang Fadjar mengajar,….. saya bertemu si pemilik rumah kontrakan, yang adalah pensiunan petinggi BI, yang sudah bekerja di berbagai kantor perwakilan BI di daerah, dan sekarang sedang diminta bantuan untuk membantu BPD jateng. Beliau cerita-cerita soal bagaimana BPD jateng mestinya mengambil segala kesempatan, termasuk memanfaatkan apa yang ada di Jakarta. Jadi ketika BPD membuka cabang Jakarta, mestinya dimaksudkan untuk ‘mengeruk potensi kapital’ yang ada di Jakarta yang dipegang oleh para ‘pengusaha-pengusaha jateng’, para bakul bakso, bakul soto, yang potensi kapitalnya besar sekali,… Beliau memberitahu strategi penempatan BPD jateng mestinya bisa accessible oleh para pemegang capital yang bisa direangkul untuk menaruhdananya di BPD ,… mestinya taruh kantor cabang di tengah pasar-pasar tradisional,…. Di tengah perkampungan para imigran urban dari Jateng,…. Beliau jg menertawakan sebuah BPD yang buka kantor di Hotel Kartika Tjandra Gatot Subroto,… lah, pedagang2 kulakan bakso itu mana mau datang ke situ,….. Jadi sebenarnya adanya capital yang ada di Jakarta bukan berarti capital non-acessible oleh mereka yang mau menjangkaunya,…. sayang, kadang mereka yang sebenarnya bisa mengakses capital di Jakarta itu tapi belum tahu bagaimana menyentuhnya apalagi menariknya kembali ke daerah,… (malah BPD mengendapkan balik dananya ke SBI di Jakarta) Saya sih juga belum yakin, apakah kota-kota lain di luar jawa mau dilimpahi beban dan tugas menjadi Ibukota. Mendingan menjaga ‘keperawanan’ kota-kota di luar jawa, sebelum terkena jamahan ‘kutukan menjadi ibukota’. Thanks Best Regards, Benedictus Dwiagus S. bdwiagus.blogspot. com "The most difficult thing in the world is to know how to do a thing and to watch somebody else doing it wrong, without comment." - T. H. White :::... Indo-MONEV ...::: Indo-MONEV is a mailing list to build a network of Indonesian People anywhere in the world who are interested, dedicated, and profesionalised to the work on monitoring and evaluation and other related development issues including development aid works, particularly in Indonesia. Join in by sending an email to: indo-monev-subscrib [EMAIL PROTECTED] com From: [EMAIL PROTECTED] ps.com [mailto:referensi@ yahoogroups. com] On Behalf Of [EMAIL PROTECTED] net.id Sent: 03 November 2008 09:14 To: [EMAIL PROTECTED] ps.com Subject: RE: [referensi] Re: Ibukota di Luar P. Jawa, Mungkinkah? Selamat pagi mas Dwiagus, selamat pagi Milister yth. Sudah lama sekali saya tidak menulis dalam milist ini, meskipun saya selalu mengikuti terus perkembangan milist. Namun kali ini saya mencoba untuk sedikit nimbrung dalam diskusi ibukota ngacir ke luar Jawa ini. Dari beberapa bulan ini issue tentang Jakarta semakin padet bahkan ada yang mengatakan Jakarta lumpuh sudah muncul dalam diskusi. Meskipun kalau kita runut ini juga antara lain andil dari para planner juga... he he he termasuk jaman saya tahun 1981 dengan JMDP (jabotabek metropolitan development project) dan 1991 dengan JIAP (jabotabek implementation advisory project) sebagai implementasi Inpres 13/1976 tentang Pelaksanaan Pembangunan Jabotabek. Pemikiran ibukota negara pindah itu sah-sah saja.. wong jaman bung Karno saja sudah dipikirkan tentang pindah ke Palangka Raya. Yang jadi pertanyaan adalah apakah tujuan kita memindah ibukota. Apakah itu tujuannya untuk menyelamatkan Jakarta, atau berfungsinya Kantor Pemerintahan Nasional. Kalau boleh saya katakan bahwa Jakarta itu menjadi seperti sekarang itu bukan secara langsung karena adanya pusat pemerintahan. Jakarta seperti ini karena kegiatan ekonomi yang terakumulasi di Jakarta. Karena semua fungsi ekonomi terpusat di Jakarta. Cilakanya, ini sangat disenangi oleh pejabat pemerintahan. Meskipun selalu ada kebijakan redistribusi fungsi ke daerah, tapi kenyataannya kebijakan yg terjadi tidak seperti itu. Sampai dengan sekarang kebijakan redistribusi ke daerah lebih bersifat lip-service. Termasuk didalamnya adalah hegemoni tentang penataan ruang. Jakarta sentris demikian kental dalam setiap policy. Saat inipun saya kebetulan menjadi anggota tim Revisi Undang-Undang 32 ttg Pemerintahan di Daerah, semangat Jakarta sentris sangat kental. Tidak terlalu lama akan ada Peraturan Pemerintah tentang Peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.... dan kalau tdk hati2 akan terjadi re-sentralisasi. Jadi sebelum kita bermimpi tentang memindahkan ibukota. Tolong kita lebih mendalami policy framework dari sistem kenegaraan ini dan sistem ekonomi nasionalnya. Coba dicek bagaimana kebijakan Menteri Perdagangan dan industri di daerah. Bagaimana Menteri Perhubungan mengatur tata transportasi nasional. Bagaimana sistem perbankan nasional dikembangkan. Saat ini dalam mendorong keistimewaan Yogyakarta, saya mencoba memberikan sudut yg lain dari hanya sekedar issue penetapan dan pemilihan. Saya bersama tim sedang mengusahakan agar dalam draft RUUK DIY dimasukkan klausul bahwa : Kerahasiaan nasabah bank di Yogyakarta dijamin sempurna. Hanya raja atau presiden yang berhak memberi ijin pemeriksaan. Saya sangat yakin dengan klausul itu, Yogyakarta akan booming ekonominya. Sehingga tidak perlu repot2 pemerintah investasi mbangun kota baru atau ibukota baru. Saya banyak melihat contoh ibukota-ibukota propinsi baru yang nasibnya menjadi kota-kota mati. Karena pemindahan ibukota bukan sekedar memindahkan fisik, tetapi memindahkan rohnya, dan itu hanya terjadi bila kita menyelami secara benar rohnya ekonomi di Indonesia. Sekali lagi, saya pernah mengingatkan dulu pernah saya ungkapkan tentang kasus Chandigar. Akankah itu kita ulang. Tokyo bisa tetap menggabung fungsi ekonomi dengan fungsi pemerintahannya sehingga menghasilkan sebuah megalopolitan dan masih bisa kondisinya lebih baik dibanding biukot-ibukota lain di Asia secara relatif. Menurut saya kuncinya bukan ibukota pindah atau tidak, tetapi kemampuan kita memanage Jakarta. Salam bambang sp/jogja
