Pak Risfan, pak Nuzul, pak Rofiq, pak Eka, mas Dwi dan milisters ysh, ++++: Pilihan pada "people driven development strategy" merupakan suatu kewajaran. Setelah bertahun-tahun "corporate driven" yang diandalkan pemerintah ternyata "lokomotif"nya maju sendiri, sementara sebagian besar "gerbong"nya atau masyarakatnya tertinggal. Yang ini sebetulnya berlaku juga di pulau Jawa sekalipun. >>>: Maksud dari “setelah bertahun-tahun” itu artinya utamanya khan setelah >>>“masa rezim otoriter 33 tahun” dgn ‘less democracy’ itu khan ya?..... Sayangnya pilihan “corporate yg didriven” (dan krn rezim otoritarian dan less democracy… maka bahasan2 intensip ilmiah dan demokratis lbh jauh tak dipelukan) bukan model dari “the real leading industries” yg memang ciri khasnya mampu membangkitkan geliat perkembangan multisektoral yg luas…….. Kalau disaat sekarang sering saya sebut ttg (urban) leading industries kita adalah industri manufaktur sepedamotor yg kapasitasnya 6,5 juta unit per tahun….. atau dimasa sekian dasawarsa lalu setidaknya pabrik rokok kretek seperti di Kediri dgn 40.000 buruh to some extent dpt dikatakan sbg (urban) leading industries juga krn mudah membangkitkan multiplier effect yg luas……. Tapi memang seharusnya sejak semula perlu dipahami bhw prshn raksasa macamTembagapura, Bontang atau Soroako sbg “industri hulu” sulit utk dpt dibilang sbg “leading industries” yg membangkitkan geliat berbagai multisektoral lainnya yg luas….. mereka lbh tepat disebut sbg proyek padat modal pada sebuah enclave internasional dan hitech dikwsn pedalamannya RI……yg dikelilingi oleh ketertinggalan dan kemiskinan yg karenanya tidak banyak dpt berinteraksi secara ekonomi dan sosial dengan proyek2 besar dan canggih demikian itu……. Saya kira dimasa yg lalu itu pemahaman dan pemilihan jenis ttg “corporate driver”nyalah yg salah…… bukannya dipilih yg “urban” dan yg “strongly consumer oriented”…… agar segera memunculkan dampak multiplier effect yg luas… spt pada aspek utility dari produk itu sendiri..... aspek financingnya… marketing…aftersales n service…..subcontracting…..dsb……..(demikian juga dgn "industri wisata" dipulau Bali misalnya)......... Salah “pilih” (dan “salah cara memerintah”) tak boleh lalu “salahkan teori”nya dong ya........ ++++: Mengenai keanekaragaman kondisi antar daerah/sub-wilayah di sana, sudah jelas. Dan, metode pengembangan wilayah memang biasanya diawali dengan identifikasi wilayah, lalu perwilayahan berdasarkan "kesamaan karakter" dan hubungan "keterkaitan dan ketertarikan" antar subwilayah. >>>: Amien……… ++++: Bicara UMKM permasalahannya biasanya seputar 6M (man, money, meterial, method, market, management). MATERIAL yaitu potensi raw material yang melimpah. Money - katanya ada alokasi dari Provinsi dan sumber lain. MANusia - menyangkut keterampilan di atas. METHOD - ini terkait teknologi produksi, yang perlu diintrodusir tentang "appropriate technology". Jaman sekarang ada Onno Purbo yang membuat ITC menjadi barang murah dengan teknologi ala "parabola dari wajan". Ada Tri Mumpuni yang membuat kali-kali jadi sumber energi mikrohidro yang ada dimana-mana, tak perlu jaringan tegangan tinggi, kalau memang belum sampai. >>>>: Saya kira tidak cukup hanya diperlukan 6M yg masih agak lebih >>>>bersifat “non-spatial” dan “abstrak” itu saja...... masih mutlak diperlukan >>>>juga bbrp M lain yg bersifat “visual” dan “spatial”….. ialah METROpolitan >>>>(juga MEGApolitan utk negara dg 235 jt penduduk ini) …. Sbg wadah spatial >>>>dgn environment utk beraktivitas yg ideal….. krn bersatunya unsur2 seperti >>>>MARKET, MONEY, MIDDLEINCOME, MODERNITY, MASS MEDIA... dsb. Didalam ‘M’ dari MANusia-nya pak Risfan itu juga saya kira perlu lebih ditegaskan juga bhw tak hanya diperlukan menyangkut “Ketrampilan2” yg bersifat “abstrak”……. namun juga perlunya dikedepankan atau ditonjolkan lbh tegas ttg perlunya ditambah jumlah sosok MIDDLEclass atau MIDDLEincome …… sebagai MOTORpenggerak dari MODERNity maupun kreativitas…….. maupun sbg potencial MARKET yg utama dari berbagai produk MANUFaktur........ yg semuanya itu akhirnya membangkitkan dampak MULTIplier effect pada MULTIsektor yg luas...... utamanya kesempatan kerja......... ++++: Lebih fokus tentang pengembangan UMKM sebagai salah satu fokus pengembangan, terutama terkait dengan produk kayu, kita tahu bahwa potensi SDA kayu disana besar. Tiap hari masyarakat menyaksikan log-log diekspor tanpa mereka sempat menikmati added-value nya. ++++: Kalau bicara potensi SDM, dalam kerajinan, ada tradisi suku Asmat antara lain yang kerajinannya sudah terkenal. Pokoknya tradisi keterampilan itu ada, pada beberapa komunitas, tinggal dikembangkan. Pengembangannya bisa dengan pelatihan, magang ke Jepara, Klaten, Pasuruan, dst. Disamping juga bisa "mengundang" pengrajin asal sentra-sentra yang maju tersebut untuk menularkan keterampilannya ke sentra-sentra kerajinan sejenis di Papua. Dalam hal transfer knowledge & skill ini banyak lembaga nasional seperti BPPT, Menristek, Deperin, Men KUKM, lembaga-lembaga donor yang bisa diajak membantu. >>>: Ini benar……tapi ini semua tanpa dibackup dengan MONey (lembaga perbankan, >>>yg artinya juga perlu MORTgage/ hipotik/ agunan) dan MIDDLEclass income >>>sebagai MOTORpenggerak perekonomian UKM maupun juga sbg potencial buyer/ >>>consumer…….dan tanpa adanya kedekatan jarak dgn METROpolitan sbg tempat >>>habitat dari tak hanya MIDDLEclass serta MONey (kantor2 pusat/ cabang utama >>>lembaga3 keuangan)….... tapi juga MODEMAGazine publishers... tempat produk2 >>>hrs terus disesuaikan dgn trend permintaan dan urban lifestyle........sulit >>>juga UKM ini akan berkembang didaerah relatif “pedalaman”…… apalagi >>>terpencil……. MATURnuwun dan salam dari aby
--- On Mon, 2/16/09, Risfan M <[email protected]> wrote: From: Risfan M <[email protected]> Subject: Re: [referensi] RE: Pengembangan Wilayah Papua To: [email protected] Date: Monday, February 16, 2009, 7:08 PM Bang Nuzul dan rekans ysh, Pilihan pada "people driven development strategy" merupakan suatu kewajaran. Setelah bertahun-tahun "corporate driven" yang diandalkan pemerintah ternyata "lokomotif"nya maju sendiri, sementara sebagian besar "gerbong"nya atau masyarakatnya tertinggal. Yang ini sebetulnya berlaku juga di pulau Jawa sekalipun. Mengenai keanekaragaman kondisi antar daerah/sub-wilayah di sana, sudah jelas. Dan, metode pengembangan wilayah memang biasanya diawali dengan identifikasi wilayah, lalu perwilayahan berdasarkan "kesamaan karakter" dan hubungan "keterkaitan dan ketertarikan" antar subwilayah. Lebih fokus tentang pengembangan UMKM sebagai salah satu fokus pengembangan, terutama terkait dengan produk kayu, kita tahu bahwa potensi SDA kayu disana besar. Tiap hari masyarakat menyaksikan log-log diekspor tanpa mereka sempat menikmati added-value nya. Kalau bicara potensi SDM, dalam kerajinan, ada tradisi suku Asmat antara lain yang kerajinannya sudah terkenal. Pokoknya tradisi keterampilan itu ada, pada beberapa komunitas, tinggal dikembangkan. Pengembangannya bisa dengan pelatihan, magang ke Jepara, Klaten, Pasuruan, dst. Disamping juga bisa "mengundang" pengrajin asal sentra-sentra yang maju tersebut untuk menularkan keterampilannya ke sentra-sentra kerajinan sejenis di Papua. Dalam hal transfer knowledge & skill ini banyak lembaga nasional seperti BPPT, Menristek, Deperin, Men KUKM, lembaga-lembaga donor yang bisa diajak membantu. Bicara UMKM permasalahannya biasanya seputar 6M (man, money, meterial, method, market, management). MATERIAL yaitu potensi raw material yang melimpah. Money - katanya ada alokasi dari Provinsi dan sumber lain. MANusia - menyangkut keterampilan di atas. METHOD - ini terkait teknologi produksi, yang perlu diintrodusir tentang "appropriate technology". Jaman sekarang ada Onno Purbo yang membuat ITC menjadi barang murah dengan teknologi ala "parabola dari wajan". Ada Tri Mumpuni yang membuat kali-kali jadi sumber energi mikrohidro yang ada dimana-mana, tak perlu jaringan tegangan tinggi, kalau memang belum sampai. MARKET - pada masa kini (new economic geography?) sistem manufaktur banyak yang menganut deassembling, yaitu proses produksi yang dipecah-pecah. Di Pasuruan, mebel yang dibuat mayoritas "setengah jadi", yang dibawa ke kota-kota lain untuk di"furnish". Di China banyak produk diproduksi begitu, bahkan lintas negara (Korea, Taiwan, Vietnam). Jadi secara bertahap para pengrajin di Papua di desa-desa kerajinan/industri kecil dapat membuat komponen-komponen yang sudah bisa mereka buat. Produk tersebut ditampung oleh sentra-sentra yang lebih besar, untuk prosessing selanjutnya. Finishing di situ atau di propinsi lain. PRASARANA - ini adalah faktor penunjang utama, karena berpengaruh besar dalam supply-chain produksi. Jangka pendek bisa mengandalkan desa-desa pantai yang transportasinya lebih mudah, tak terkendala jaringan jalan yang terbatas. Selama ini DJPR/PU juga punya konsep-konsep "pengembangan Agropolitan" dengan perencanaan jaringan prasarananya. Konsep urban-rural linkage kan masih diterapkan juga dia banyak bidang dan daerah. Bisa dikaitkan dengan program-program dibawah payung PNPM yang punya komponen prasarana desa juga. Meyakinkan hal seperti ini ke semua pihak, pelaku dan "penonton", memang sulit. Untuk itu perlu lokasi-lokasi yang kondisinya relatif lebih siap untuk dijadikan "percontohan" . Sehingga ada contoh sukses untuk bisa direplikasi. Demikian dulu, karena sudah dipanggil untuk boarding. Salam, Risfan Munir Blog Ecoplan --- On Sun, 2/15/09, Nuzul Achjar <ach...@gmail. com> wrote: From: Nuzul Achjar <ach...@gmail. com> Subject: Re: [referensi] RE: [plbpm] Re: UU27/2007 Jalan Keluar or Jalan Buntu? To: refere...@yahoogrou ps.com Date: Sunday, February 15, 2009, 12:31 PM Pak Risfan, Pak Aunur, Pak Aby, Pak BTS, uda Eka, dan rekan-rkan Milister Ysh, Menyambung diskusi yang disampaikan pak Risfan tentang kelembagaan, ideologi atau paham-paham yang melandasi perencanaan, tentang UKM, tentang infrastruktur Papua yang menjadi concern uda Eka pada diskusi lalu, izinkakah saya menyampaikan sedikit info terbaru tentang Papua, karena kebetulan saya dan teman-teman dari Papua berkesempatan makan siang, sambil mendengarkan pandangan Pak Bas, Sabtu 14 Feb 2009 kemarin. Perencanaan regional Papua sekarang dan ke depan diarahkan pada desa. Pak Bas menyebut langkahnya sebagai "people driven development strategy". Secara implisit saya kira pak Bas inging mengatakan bahwa meningkatkan kualitas SDM Papua antara lain dapat dimulai dari penataan institusi desa. Diakuinya, ini perlu waktu melalui proses yang disebutnya sebagai mulai dengan "biasa" untuk kemudian menjadi "bisa", dan kelak diharapkan menjadi "budaya." Tantangan terbesar Papua memang, suka atau tidak suka, adalah persoalan "governance. " Untuk menjawab tantangan itu, praktek "good governance" dimulai dengan "test case" desa. Ada sekitar 300 desa, tiap desa dapat antara Rp 200-300 juta per tahun, lengkap dengan petunjuk pelaksananya termasuk monitoring dan evaluasinya serta tata cara pertanggunganjawab nya. Sebagai peneliti, kecemasan saya soal "governance" di Papua selama ini cukup beralasan, dan itu sangat dimaklumi pak Bas. Penjelasan pak Bas paling tidak dapat mengurangi kekuatiran saya dan teman-teman lain, apalagi beliau mengatakan bahwa paradigma pembangunan regional di Papua sudah berubah sama sekali. Mengenai pengembangan UKM di Papua ke depan, pak Bas punya cerita menarik bahwa beliau sampai pergi ke Cina untuk melihat diapakan kayu-kayu Papua yang "dibawa" ke Cina. Alamak, ternyata kayu-kayu itu diolah menjadi furniture oleh UKM. Jadi ke depan, kenapa tidak diolah saja oleh UKM di Papua? Pada tahun 2010, pada tahap awal Papua diharapkan sudah punya PLTA melalui bendungan sungai di Nabire dengan kapasitas 300 MW. Listrik ini akan dijual untuk Freeport, dan sisanya untuk masyakat Papua. Kapasitas PLTU dari sungai di Nabire seluruhnya dapat mencapai 2000 MW. Beberapa pelajar terbaik Papua sudah disiapkan belajar si luar negeri untuk menguasai kelistrikan ini. Dorongan untuk membuat PLTU ini antara lain adalah bahwa tak perlu PTFI mengeluarkan biaya lebih besar untuk pembangkit PLTU karena PLTA milik Pemerintah Papua jauh lebih murah. Direncanakan juga akan dibuat pabrik semen dengan bahan baku tailing yang mengalir hingga Timika. Diperkirakan harga semen ini akan menjadi yang paling murah di Indonesia, diproritaskan untuk pembangunan infrastruktur di Papua. Well, kita tunggu bagaimana kiprah selanjutnya gubernur kita yang lumayan innovatif ini. Kesempatan baik bagi para planner, regional economist dll untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada beliau. Tentu tak elok kalau saya ceritakan apa saja gebrakan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini sebelum beliau umumkan sendiri, karena masih harus menunggu persetujuan pusat. Pokoknya lumayan innovatif, karena belum pernah dilakukan oleh daerah-daerah lain sebelumnya. Wassalam, Nuzul Achjar
