Milisters ysh, ++++: Sepertinya yang dibahas menjurus ke daerah perbatasan dengan Malaysia, Brunei sementara ada perbatasan dengan Singapore, Papua New Guinea, Timor Leste juga batas laut dengan Filipina yang situasinya berbeda. >>>>: Ya, alur diskusi pd topik ini awalnya dimulai dgn kutipan ttg ‘pelajaran/ >>>>bagi2 pengalaman dari menteri Datuk Tan ttg “pengalaman membangun wilayah >>>>tertinggal di Malaysia”, lalu diskusi berkembang dimulai dgn “ada >>>>perhatian” ttg “jalan” yg dianggap sbg paling strategis sbg “kunci >>>>pembanguna wilayah”…. Lalu terdpt kesadaran bahwa “wilayah kita yg demikian >>>>luasnya memerlukan panjang jaringan jalan yg tak terkira pula panjangnya, >>>>juga anggaran pemeliharaanya yg juga nyaris tak terpikul beratnya……. Lalu >>>>ada pergeseran pemikiran “dari ‘jalan’ geser ke ‘intervensi ekonomi >>>>wilayah’ dari ‘penduduk dikawasan tertinggal”…. Yg krn narasumbernya adlh >>>>Menteri Tan dari Malaysia…… saya sendiri jg tanpa sadar terbawa keimajinasi >>>>ttg “pembangunan dikawasan perbatasan Kalimantan antara Indonesia dan >>>>Malaysia” terlebh krn dlm satu-dua hari sebelumnya Kompas juga menurunkan >>>>tulisan ttg kerawanan drh perbatasan khususnya di Kalimantan sbg jalur perjalanan teroris dlm berpindah basis operasi dari Sumatera—melalui perbatasan Kalimantan dari KalBar sampai Kaltim dan lalu menyeberang ke Mindanao di Philipina.…… Memang sih…… kecuali “perbatasan dgn Singapura” yg karakteristik PWK kita “paling sangat beda” (urban, metropolis, internasional)… perbatasan dgn negara lain seperti Papua Nugini, Serawak, Sabah, Timor Leste, Australia, Philipina, Thailand, India, Palau, Vietnam…. pada dasarnya berbeda lagi karakteristiknya….ialah perbatasan laut lepas dgn jarak luar biasa jauh (Australia, Philipina, Thailand, India, Palau, Vietnam) …. Perbatasan dgn negara lebih makmur (Kalimantan RI dan Serawak serta Sabah)…… atau perbatasan dgn “negara sama2 susah/ lebih parah” (Timor Leste, Papua Nugini)…. ++++: Kalau fokus perbatasan dengan Malaysia (Kalimantan) , ide rekan Fajar bagus, tapi kok masih seperti perencanaan permukiman transmigrasi, yang begitu-begitu saja. >>>>: Kalau berpijak pada kenyataan bahwa “dana pembangunan prasarana tak >>>>ada”……. Maka tak salah juga saya kira kalau “sambil menunggu realisasi >>>>strategi seperti apa yg dianjurkan oleh pak Risfan”…. Kita juga berbicara >>>>ttg “kenyataan yg ada”… krn itu saya mendukung “strategi2 pembangunan >>>>daerah yg berbasis keswadayaan”….. dalam hal ini adalah pengembangan >>>>“komunitas urban” pada hirarkhi terendahnya… ialah dgn mengembangkan ”kota >>>>pusat layan desa” berbasis kompleks rukodesa swadaya”…. yg ini saya kira >>>>‘setara’ dgn KTM/Kota Transmigrasi Mandiri yg dikoarkan oleh >>>>Depnakertrans…. Dan sistem transportasi ‘antar desa’ atau ‘antar desa2 dan >>>>kota terdekat’ berbasis keswadayaan juga….. ialah kalau lewat sungai ya dgn >>>>perahu 2 kecil bermotor…. Atau kalau bisa lewat darat ya dgn gerobak >>>>ditarik hewan utk transport dari desa kekota kecamatan terdekat…….tak perlu >>>>jalan aspal, jalan propinsi atau apalah namanya…. Juga tak perlu “kecepatan” seperti dikawasan2 yg sudah memakai jalan tol…… Masalahnya adalah….. disatu sisi yg ideal tak kunjung dibuat… dan gilanya yang serba mungkin secara swadaya serta swadana sesungguhnya banyak bisa dibuat…… tapi itupun tak kunjung dibuat juga……. Program yg per desa mendapat dana ratusan juta samasekali tak menyentuh standarisasi keruangan spt standardisasi pengembangan kompleks rukodesa sbg pusat layan desa dan pusat kewiraswastaan desa berkarakter urban…….. ndak ada itu …....ndak ada itu……
++++: Sulit dibayangkan akan mencegah 'brain-drain' . Apalagi dana pembangunan prasarana tak ada. >>>>: Brain drain utamanya menyangkut mereka yg memang otaknya cerdas dan ada >>>>faktor pendukung utk mereka trs meningkatkan jenjang pendidikannya hingga >>>>tak ada cara lain mrk hrs kekota besar utkk nantinya mendapatkan pekerjaan >>>>white collar….. atau ada juga 'human resources drain', yg walau otaknya >>>>pas2an atau mungkin termasuk otak bodoh tapi lbh tertarik pada gaya hidup >>>>urban dibanding pertanian dan perdesaan…… namun diluar itu tetap ada juga >>>>yg tetap lebih kerasan utk tetap tinggal didesa dan bergiat disektor >>>>pertanian/ non pertanian….. utamanya krn alasan bhw mereka kurang cocok >>>>dan kurang dpt mengikuti gaya hidup urban yang ”mau serba cepat”, serba >>>>“keras”,”serba “individual”, serba “mobile”, serba “modern” dsb…… >>>>kenyataannya dinegara maju penduduknya tidak 100% menyerbu kota…. Tapi >>>>tetap ada tertinggal 10-20% tetap didesa dan mengerjakan bidang2 >>>>pertanian…. Kalau more big cities bisa lebih banyak dikembangkan dan disebarkan lokasinya…..”brain-drain” itu pada dasarnya tidak merugikan apapun pada “wilayah belakangnya”… krn “persebaran big cities” akhirnya toh bermakna “jarak dgn periferi semakin dekat”…..atau “periferi semakin sempit”…. Dgn demikian perbedaan/ kontras antara “desa dan kota” krn dipakainya prinsip jarak menjadi semakin kabur……. ++++: Mungkin Indonesia perlu berfikir jauh lebih maju, dari pada "konsep yang telah ditiru Malaysia". Masalahnya kita menganggap perbatasan itu "kawasan belakang", sehingga tertinggal terus dalam prioritas. >>>>: Ya kalau berpikir sangat kelewat maju sih tentu boleh sekali dan bagus >>>>sekali…. Saya dukung….. Tapi bertindak praktis dan bertindak strategis, >>>>bersikap nasionalis (cinta bangsa dan negara) serta bersikap militan dan >>>>tak egoistik utk mengimbanginya….. ini yg nggak konsisten……. ndak ada itu… >>>>ndak ada itu…….. ++++: Kalau memang serius maka perlu paradigma beda. Anggap kawasan perbatasan sebagai "kawasan terdepan" dalam persaingan dan kerjasama antar negara. Bangun perbatasan bukan sebagai "kawasan/pusat desa" dengan hirarkhi terendah. >>>>: Nha ini repotnya…… selama ini kita memang tak pernah mengembangkan “the >>>>real regional development projects based on development of newly real >>>>agglomerative urban n industrial development”……. Yg ada adalah (1-4) …. (1) >>>>Proyek2 urban n industrial development swasta komersial bagai anak kecil….. >>>>kerjanya menempel melulu pada agglomerasi2 yg telah berkembang pesat >>>>(pembangunan seputar DKI, seputar mBandung, Sby, Medan; seputar Singapura/ >>>>maksudnya Batam, Rempang, Galang) yg kebetulan semuanya berada di KBI >>>>hingga tak mengobati sedikitpun ketimpangan dengan KTI….. (2) proyek2 >>>>pembangunan padat modal berbasis eksplorasi SDA oleh asing (Bontang, Dumai, >>>>Soroako, Tembagapura) yg tak menimbulkan efek pusat pertumbuhan urban dan >>>>aglomerasi dan penduduk sekelilingnya tetap tinggal miskin >>>>dantertinggal……..(3) proyek2 pembangunan agroindustri (termasuk HPH dan >>>>perusakan hutan) yg juga tak menimbulkan aglomerasi (termasuk disini proyek2 13 Kapet lalu yg tewas 11 Kapet)….. (4) proyek transmigrasi agraris yg lambat sekali or dpt dibilang tak menimbulkan efek aglomerasi urban sedikitpun…… Adakah yg memakai basis “menyemai industri manufaktur urban” dari “industri nasional memimpin” (kecuali dari Singapura disemai ke Batam) ?..... ndak ada itu…..…ndak ada itu……... ++++: Undang pengusaha besar, beri mereka untuk mengembangkan plantation skala besar, kawasan industri tertentu, kawasan eksklusif. Karena keterbatasannya adalah tak ada prasarana, jauh dari permukiman, butuh investasi besar. Maka kompensasinya, beri mereka konsesi yang lebih banyak soal tax dan kemudahan, karena tujuannya adalah pioneering. >>>>: Saya kira ini bukannya tak pernah/ blm pernah dikerjakan….. selama ini >>>>dan selama masa orde baru langkah2 ini telah dan sudah dan sampun >>>>dikerjakan oleh silih berganti tim perekonomian setiap rezim >>>>pemerintahan…… sejak dimasa orba kita telah kenyang melihat suguhan >>>>tontonan demikian…. Para pengusaha diundang utk proyek2 demikian >>>>(ngundangnya a.l.ke Tapos)….. Lim Sioe Liong, Eka Cipta Wijaya, Prayoga >>>>Pangestu… dsb….. giliran banyak yg tertarik… modelnya nanti seperti Adelin >>>>Lis…. merusak (sekaligus mencuri isinya) hutan…...lalu raib…… ++++: Kaji industri, agricultur atau kegiatan ekonomi apa yang cocok untuk geografi dan lokasi antar negara, jauh dari permukiman seperti itu. >>>>: Yg cocok adalah urban development dgn “prinsip hirarkhi dan prinsip >>>>jarak” yg itu memakai “teori kutub pertumbuhan” seperti para mantan veteran >>>>negara2 pembangun wilayah yg kini pada menjadi negara2 maju itu dulu pernah >>>>lakukan…….. tapi kita nggak percaya… atau giliran memahaminya…. Tapi banyak >>>>salah interpretasi dan korupsi…. Lalu giliran gagal buntutnya menyalahkan >>>>teorinya……… ++++: Diskusi juga dengan MS Hidayat, Siswono, Ciputra, LIPPO dan pengusaha besar lain yang pengalaman mengembangkan kawasan jadi modern. >>>>: Ya…. itu akan sgt cocok kalau anda berencana akan mengembangkan >>>>Jabodetabek, KelapaGading, Karawaci, Cikarang, Surabaya mBandung atau Medan >>>>atau Batam agar lebih berkembang dan lebih padat lagi…… Tapi kalau utk KTI jangan keburu gembira dulu….. Siswono setidaknya pernah jadi Menpera dan Mentrans PPH saat rencana 13 Kapet itu 1992/1993 dicanangkan….. masa 1994 Siswono juga tidak setuju dgn “pengembangan kota metropolitan”… alasannya waktu itu (lsg dari bibir Siswono ketelinga saya)…. “Kota metropolitan itu rawan huru-hara” (mohon pembaca sedikit flashback kemasa itu dimana “stabilitas” adalah doktrin pembangunan… dan 3 /tiga/ orang ibu2 yg demo dgn berjalan dijalan umum di Semanggi dgn membawa bunga utk masalah harga susu mahal diseret kesidang pengadilan)……… MS Hidayat bisakah diajak bicara bisnis tanpa nemplok ke-anggaran2 pemerintah?......Ciputra dan Lippo mainnya diseputar Jabodetabek…. Yg artinya…. Mrk lbh banyak bermain “diseputar aglomerasi yg sudah ada”….. dan belum pernah bermain ditempat “dimana aglomerasi baru ditempat lain dgn susah payah harus dibangun bersamaan dgn bisnis mereka” itu……… tapi ini setidaknya harus dicoba juga… terlebih kalau mereka dibilangin bahwa ditempat baru lain itu akan dibentuk proyeksi kota sebsr Jkt (lho)… dan akan disemai industri manufaktur dgn pasar no. 3 terbesar dunia dikota itu (lho)……….. ++++: Intinya, jangan melihat kawasan perbatasan sebagai wilayah terdepan dalam pesaingan/persahaba tan antar negara, bukan wilayah belakang dengan prioritas terendah pula. >>>>: Sayang selama/ sejauh ini pengalaman kita dengan “pembangunan kota dalam >>>>kerangka pembangunan wilayah” yang paling menonjol dan paling spektakular >>>>sptnya barulah “Batam” saja yg setiap anak kecilpun tahu bahwa faktor >>>>Singapuralah (20km disbrang Batam) yg sgt dgn mudah dan pasti dpt >>>>mendukung ‘keberhasilan’ Batam…… dimana krn Singapura sbg kota dunia maupun >>>>juga letaknya yg amat strategis dipersimpangan jalur pelayaran >>>>AsiaTimur-Eropa yg amat ramai… dan Singapura juga kekurangan lahan utk >>>>spill over effectnya……… Ini jelas ide pak Risfan yg baik sekali dan perlu didukung……. Mengingat “kwsn terdepan” kita itu demikian “banyaknya”… maka utk itu rasionalnya kita jelas perlu “banyak latihan” dan perlu mengembangkan “sebuah model”nya dulu utk selanjutnya itu dapat direplikasi/ multiplikasi dibanyak tempat lain dgn cepat, lancar tapi berhasil….. Trims pak Risfan tlh berkenan meramaikan diskusi ini…… saya mau berikutnya menanggapi mas Fajar dgn cita2 sistem distribusi kotanya yg lucu dan enak didengar..….. Salam, aby --- On Thu, 2/19/09, Risfan M <[email protected]> wrote: From: Risfan M <[email protected]> Subject: RE: [referensi] Re: Menteri Malaysia Ajari Indonesia Bangun Desa Tertinggal To: [email protected] Date: Thursday, February 19, 2009, 4:55 PM Dear All, Sepertinya yang dibahas menjurus ke daerah perbatasan dengan Malaysia, Brunei sementara ada perbatasan dengan Singapore, Papua New Guinea, Timor Leste juga batas laut dengan Filipina yang situasinya berbeda. Kalau fokus perbatasan dengan Malaysia (Kalimantan) , ide rekan Fajar bagus, tapi kok masih seperti perencanaan permukiman transmigrasi, yang begitu-begitu saja. Sulit dibayangkan akan mencegah 'brain-drain' . Apalagi dana pembangunan prasarana tak ada. Mungkin Indonesia perlu berfikir jauh lebih maju, dari pada "konsep yang telah ditiru Malaysia". Masalahnya kita menganggap perbatasan itu "kawasan belakang", sehingga tertinggal terus dalam prioritas. Kalau memang serius maka perlu paradigma beda. Anggap kawasan perbatasan sebagai "kawasan terdepan" dalam persaingan dan kerjasama antar negara. Bangun perbatasan bukan sebagai "kawasan/pusat desa" dengan hirarkhi terendah. Undang pengusaha besar, beri mereka untuk mengembangkan plantation skala besar, kawasan industri tertentu, kawasan eksklusif. Karena keterbatasannya adalah tak ada prasarana, jauh dari permukiman, butuh investasi besar. Maka kompensasinya, beri mereka konsesi yang lebih banyak soal tax dan kemudahan, karena tujuannya adalah pioneering. Kaji industri, agricultur atau kegiatan ekonomi apa yang cocok untuk geografi dan lokasi antar negara, jauh dari permukiman seperti itu. Diskusi juga dengan MS Hidayat, Siswono, Ciputra, LIPPO dan pengusaha besar lain yang pengalaman mengembangkan kawasan jadi modern. Intinya, jangan melihat kawasan perbatasan sebagai wilayah terdepan dalam pesaingan/persahaba tan antar negara, bukan wilayah belakang dengan prioritas terendah pula. Salam, Risfan Munir http://ecoplano. blogspot. com
