Mas Eko dan rekans ysh, Terima kasih atas tanggapannya. Memang wilayah perbatasan banyak ragamnya. Dari perbandingan kemakmuran misalnya: pada perbatasan dengan Singapore, Malaysia, Brunei umumnya wilayah perbatasan kita penduduknya lebih miskin dibanding seberangnya. Tapi wilayah perbatasan dengan PNG, Timor Leste nampaknya di wilayah itu penduduk kita kondisi ekonominya lebih baik.
Berpikir mengenai wilayah perbatasan (bukan wilayah tertinggal) mungkin ada baiknya melihatnya juga dalam konteks "regional" ASEAN dan West Pacific. Dimana posisi wilayah-wilayah perbatasan kita dalam konteks kerjasama antar negara/bangsa dalam region tersebut. Apa yang bisa dimanfaatkan dalam situasi dan kondisi region itu bagi "wilayah-wilayah perbatasan" kita. Dalam kasus wilayah perbatasan dengan Malaysia dan Brunei, wilayah kita kaya akan SDA yang masih perawan, jumlah penduduk sedikit. Sementara ini pemerintah kita menelantarkannya, dan hanya menaruh perhatian kalau ada kasus-kasus saja. Kenapa pemerintah menaruh prioritas rendah, mungkin karena terhadap pusat Orde-1 Jakarta, wilayah perbatasan itu hirarkhinya "di ujung kelingking kaki". Padahal kalau kita berfikir geo1konomi, geo-politik antar negara di ASEN, West Pacific posisinya terdepan. Mengapa Menteri Malaysia peduli? Tentu karena pertimbangan kerjasama regional. Ada keuntungan yang diperoleh secara ekonomi, misalnya banyaknya pengusaha HPH terkait dengan Malaysia. Tetapi ada alasan lain seperti potensi "gangguan keamanan" misalnya. Menurut saya, sekali lagi, dengan mempertimbangkan potensi SDA, daya tarik bagi tetangga, serta kondisi ketidak-mampuan pembiayaan dari pemerintah untuk membangun prasarana. Alternatif yang layak dipertimbangkan ialah mengundang investor dengan memberi konsesi seluas-luasnya (dalam koridor hukum dan kelayakan) untuk mengembangkan kawasan-kawasan yang layak dan potensial di wilayah perbatasan dengan Malaysia dan Brunei, dengan kewajiban membangun prasarana, khususnya transportasi. Sekali lagi, wilayah perbatasan adalah "beranda depan" dalam konteks kerjasama/persaingan antar bangsa di region ASEAN dan West Pacific. Dalam kamus perencanaan kita sebaiknya dimuat juga IMT-GT, BIMP-EAGA, dst. Karena bagi warga wilayah perbatasan, mungkin pusat pelayanan kota Utama/ Orde-1 bukanlah Jakarta. TKI asal pulau Jawa, Madura, NTB, NTT saja kalau ber"urbanisasi" ke Kuala Lumpur, Jahor, Singapore. Warga perbatasan, apalagi. Mungkin akan bermanfaat kalau kunjungan Manteri Malaysia itu ditindak-lanjuti dengan kerja sama antar Sekolah Perencanaan, asosiasi profesi perencana (IAP) se ASEAN, West Pacific yang berbatasan, untuk tukan pandang, tukar konsep tentang pengembangan wilayah perbatasan. Salam, Risfan Munir Http://ecoplano.blogspot.com -----Original Message----- From: Eko B K <[email protected]> Sent: Saturday, February 21, 2009 6:35 PM To: [email protected] Subject: Re: [referensi] Re: Menteri Malaysia Ajari Indonesia Bangun Desa Tertinggal Pak Iman, Pak BTS, Pak Risfan, Pak Aby, Mas Fadjar, Mas Benni dan rekan2 ysh, Posisi saya dalam masalah Menteri Malaysia ajari Indonesia ini adalah sbb: 1. Saya sepakat dgn Pak BTS bahwa yg disampaikan pak menteri ini tidak ada yg baru dan di milis referensi ini saja kita sudah sering mendiskusikan. Membangun wilayah, tertinggal atau tidak, ya rumusnya begitu2, bangun infrastruktur, tingkatkan kualitas SDM, tarik modal masuk, jamin security, dll. Masalahnya seperti yg diungkit mas Benni, bagaimana caranya dgn sumber daya finansial yg terbatas, kondisi geografik yg sulit, dll... Malaysia sendiri punya kesulitan dlm hal ini, khususnya di wilayah Sabah Sarawak akibat luasnya wilayah, penduduk yg tersebar, kondisi geografik yg sulit. Sabah dulu sebelum bergabung dgn Malaya adalah state kedua terkaya, saat ini kemiskinan 24%, dan kemiskinan anak2 42%, tertinggi di Malaysia...itu baru "sekecil" Sabah, apalagi diberi masalah sebesar KTI? Minat pak menteri mengajari Indonesia pasti hilang. Terimakasih bagaimanapun utk pak menteri sudah berbagi pengetahuan... 2. Mohon maaf sebelumnya, tapi saya tidak sepakat dengan Mas Fadjar. Menurut saya pendekatan yg diusulkan terlalu "bermain sebagai Tuhan"/supply side/ supply driven atau apapun istilahnya. Seperti yg disampaikan Pak Iman, ternyata tidak ada kota2 transmigrasi atau kabupaten yg bertumbuh. Ini juga yg saya dan Pak Aby pertanyakan, bagaimana menarik SDM, firms, kapital, ke kota2 tsb? Yg menurut pak Risfan, pendekatan ini nampaknya menafikan peran sektor swasta dlm menentukan lokasi investasinya... dan Pak Aby, walau saya bukan orang universitas, namun menurut saya konsep tsb adalah pandangan pribadi Mas Fadjar, tidak mewakili pandangan kalangan universitas secara umum... 3. Poin no 2 di atas juga terkait dgn yg disampaikan Pak Risfan, bahwa kondisi kawasan perbatasan yg berbeda2 membuat perlu disusun kebijakan pembangunan yg berbeda2. Tidak bisa pukul rata bahwa pengembangan kota2 kecil dilakukan di semua kawasan perbatasan (ini pun kalau kita setuju dgn konsep pengemb kota kecil tsb.)... apalagi kondisi geografik kita sebagai negara kepulauan tentu sistem kotanya berbeda dgn negara kontinen. Sebuah wilayah bisa saja langsung berdagang dgn kota besar tanpa harus melalui kota kecil sebagai hub... Terimakasih. Salam. Eko. --- On Sat, 2/21/09, Bambang Tata Samiadji <[email protected]> wrote: From: Bambang Tata Samiadji <[email protected]> Subject: Re: [referensi] Re: Menteri Malaysia Ajari Indonesia Bangun Desa Tertinggal To: [email protected] Date: Saturday, February 21, 2009, 10:45 AM Memang benar sih,kata peneliti-peneliti Bank Dunia (Menata Ulang Geografi Ekonomi) bahwa konsentrasi kegiatan ekonomi tidak dapat digerakkan di seluruh daerah atau lokasi. Jadi jangan bangun sembarang kota di sembarang lokasi. Thanks. CU. BTS. --- On Fri, 2/20/09, isoedradjat@ yahoo.com <isoedradjat@ yahoo.com> wrote: From: isoedradjat@ yahoo.com <isoedradjat@ yahoo.com> Subject: Re: [referensi] Re: Menteri Malaysia Ajari Indonesia Bangun Desa Tertinggal To: refere...@yahoogrou ps.com Date: Friday, February 20, 2009, 11:38 PM Hati2 dgn konsep membangun kota. Kota2 transmigrasi mana yg bertumbuh? Mana kota ibukota kabupaten hsl studi dan sengaja dibangun yg bertumbuh? Mana konsep dekonsentrasi planologis, hingga kota2 satelitnya yg bertumbuh? Nggak ada kan? Powered by Telkomsel BlackBerry® From: Eko B K Date: Fri, 20 Feb 2009 09:18:45 -0800 (PST) To: <refere...@yahoogrou ps.com> Subject: RE: [referensi] Re: Menteri Malaysia Ajari Indonesia Bangun Desa Tertinggal Pak Aunur, Mas Fadjar, dan rekan2 ysh., Saya sebetulnya bertanya2 terkait konsep yg diajukan Mas Fadjar, apakah seluruh kecamatan tsb masing2 memerlukan adanya kota kecil dgn ukuran yg diajukan (25.000-80.000 penduduk)? Lalu kalau di suatu kecamatan kawasan perbatasan tidak/belum ada kota2 dgn ukuran kota2 kecil, bagaimana caranya ya agar pemerintah bisa membangun kota2 seperti itu? Dan berapa target jangka waktu yg ditetapkan utk pemerintah membangun kota2 tsb.? Kalau kota2 tsb akan difungsikan sebagai hub, sementara sistem transportasi yg baik juga dibangun yg memungkinkan kecamatan2 perbatasan bisa langsung terhubung ke market di kota2 besar, apakah kecamatan2 tsb tetap harus dipaksa melalui kota2 kecil tsb? salam, Eko. --- On Fri, 2/20/09, Aunur rofiq <aunurrofiqhadi@ yahoo.com> wrote: From: Aunur rofiq <aunurrofiqhadi@ yahoo.com> Subject: RE: [referensi] Re: Menteri Malaysia Ajari Indonesia Bangun Desa Tertinggal To: refere...@yahoogrou ps.com Date: Friday, February 20, 2009, 5:45 PM Mas fajar, Pada UU 43 tahun 2008 tentang wilayah negara bahwa wilayah perbatasan dibatasi hanya kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Kawasan perbatasan akan dikelola oleh Badan Pengelola Perbatasn (Nasional, Provinsi dan Kabupaten).. ..di UU itu juga Pemerintah diwajibkan menyediakan anggaran bagi pembangunan perbatasan Sedangkan rencana pembangunan "kota" di perbatasan sudah tercantum di RTRW Nasional berupa PKSN, tapi apakah sama dengan yang dimaksudkan oleh mas fajar, saya kurang tahu....beberapa kota perbatasan seperti yang disebut mas fajar mungkin kota-kota Jayapura, Merauke, Sambas, Sanggau, Nunukan, Atambua, Batam Salam Aunur Rofiq --- On Fri, 2/20/09, efha_mardiansjah@ yahoo.com <efha_mardiansjah@ yahoo.com> wrote: > From: efha_mardiansjah@ yahoo.com <efha_mardiansjah@ yahoo.com> > Subject: RE: [referensi] Re: Menteri Malaysia Ajari Indonesia Bangun Desa > Tertinggal > To: refere...@yahoogrou ps.com > Date: Friday, February 20, 2009, 6:39 PM > Rekan referensiers ysh, > > Saya sepakat dengan ide Pak Risfan untuk lebih > mengedepankan perubahan cara pandang tentang kawasan > perbatasan dari "wilayah belakang" menjadi > "beranda depan". Hal ini juga yang saya maksud > dalam pengembangan daerah/kawasan tertinggal, walau bukan > berarti sama seperti yang Pak Risfan katakan yaitu seperti > pembangunan permukiman/kawasan transmigrasi. > > Pembangunan sistem perkotaan di daerah/kawasan tertinggal > yg saya maksud adalah pembangunan kota-kota kecil yang ada > di wilayah tersebut sehingga mampu berkembang menjadi > kota-kota kecil dengan skala antara 25ribu - 80ribu > penduduk, atau mungkin dengan skala yang lebih kecil yaitu > antara 2àribu - 50ribu penduduk. Bukan sekedar pusat-pusat > kawasan perdesaan yang berskala antara 2000 - 10.000 > penduduk atau seperti permukiman transmigrasi yang > berpenduduk sekitar 2500 jiwa atau kurang. > > Kota-kota dengan skala 25ribu - 80ribu jiwa adalah seperti > Kota Sabang (25ribu), Padang Panjang (40ribu), Solok dan > Sawahlunto (50ribu), atau Sibolga (80ribu) di tahun 2000. > Kalau di kabupaten, contohnya adalah Slawi (Kab Tegal, > 60ribu) dan Purwakarta (80ribu). Saya yakin tidak semua > kota-kota tersebut harus menjadi daerah kota seperti Solok, > Sabang dan Sawahlunto. Tetapi bisa menjadi kota-kota > kecamatan saja, seperti Dampit (25ribu), Tumpanf (18ribu), > atau Turen (60ribu) di Kab Malang. atau seperti Lebaksiu > '30ribu), Balapulang (20ribu) atau Kramat (50ribu) di > Kabupaten Tegal. > > Kota-kota seperti ini akan mampu berfungsi sebagai > kota-kota kedua atau kota-kota antara yang akan > menghubungkan wilayah perdesaan di sekitarnya denga > kota-kota besar dan/atau kota-kota metropolitan yg menjadi > konsumen akhir (atau juga main hub) bagi produk-produk > daerah tertinggal. Tidak seperti pusat-pusat permukiman > transmigrasi yg tidak mampu berfungsi seperti itu, kecuali > seperti Kota Metro yg sudah berusia lebih dari 50 tahun. > > Dengan dilakukan pembangunan kota-kota kecil seperti itu, > saya juga berharap bahwa hal itu akan juga mengurangi > terjadinya "brain drain" atau "human capital > drain" dari wilayah-wilayah inferior ke wilayah-wilayah > superior. > > Saya yakin pengembangan kota-kota seperti itu tidak bisa > dilakukan secara sendirian oleh masing-masing kabupaten. > Apalagi oleh kabupaten yg tergolong sbg daerah tertinggal. > Oleh karena itu diperlukan upaya bersama, yaitu oleh > kabupaten ybs, antar-kabupaten yang berdampingan, propinsi, > atau mungkin juga oleh departemen dari pemerintah pusat > untuk bekerja sama melakukannya. Karena pembangunan > kota-kota seperti itu memerlukan suatu pendekatan > antar-sektor dan antar-wilayah di dalam pelaksanaannya. Ini > yang saya maksud sebagai bagian pengembangan sistem > perkotaan dalam rangka pngembangan daerah/kawasan > tertinggal, dimana hal yang sama juga bisa dilakukan pada > beberapa kawasan perbatasan, karena banyak diantara wilayah > perbatasan kita yang masih tergolong ke dalam wilayah > tertinggal (dimana hal yang ini mungkin perlu dukungan > politik yang lebih besar, mengingat tingkat urgensi > strategisnya yang lebih tinggi). > > Mungkin sekian dulu, sambungan saya ini (seperti yg diminta > oleh Pak Aby, pada posting sebelumnya). Mudah-mudahan dan > insya Allah bisa ikut berkontribusi ke dalam diskusi kita. > Juga kontribusi kepada INDONESIA MULIA.... MULIA > BANGSANYA... MULIA RAKYATNYA... . > > Salam, > > Fadjar Undip > > > > --- On Fri, 2/20/09, Risfan M <risf...@yahoo. com> > wrote: > > > From: Risfan M <risf...@yahoo. com> > Subject: RE: [referensi] Re: Menteri Malaysia Ajari > Indonesia Bangun Desa Tertinggal > To: refere...@yahoogrou ps.com > Date: Friday, February 20, 2009, 7:55 AM > > > > > > > Dear All, > > Sepertinya yang dibahas menjurus ke daerah perbatasan > dengan Malaysia, Brunei sementara ada perbatasan dengan > Singapore, Papua New Guinea, Timor Leste juga batas laut > dengan Filipina yang situasinya berbeda. > > Kalau fokus perbatasan dengan Malaysia (Kalimantan) , ide > rekan Fajar bagus, tapi kok masih seperti perencanaan > permukiman transmigrasi, yang begitu-begitu saja. Sulit > dibayangkan akan mencegah 'brain-drain' . Apalagi > dana pembangunan prasarana tak ada. > > Mungkin Indonesia perlu berfikir jauh lebih maju, dari pada > "konsep yang telah ditiru Malaysia". Masalahnya > kita menganggap perbatasan itu "kawasan belakang", > sehingga tertinggal terus dalam prioritas. > > Kalau memang serius maka perlu paradigma beda. Anggap > kawasan perbatasan sebagai "kawasan terdepan" > dalam persaingan dan kerjasama antar negara. Bangun > perbatasan bukan sebagai "kawasan/pusat desa" > dengan hirarkhi terendah. > > Undang pengusaha besar, beri mereka untuk mengembangkan > plantation skala besar, kawasan industri tertentu, kawasan > eksklusif. Karena keterbatasannya adalah tak ada prasarana, > jauh dari permukiman, butuh investasi besar. Maka > kompensasinya, beri mereka konsesi yang lebih banyak soal > tax dan kemudahan, karena tujuannya adalah pioneering. > > Kaji industri, agricultur atau kegiatan ekonomi apa yang > cocok untuk geografi dan lokasi antar negara, jauh dari > permukiman seperti itu. > > Diskusi juga dengan MS Hidayat, Siswono, Ciputra, LIPPO dan > pengusaha besar lain yang pengalaman mengembangkan kawasan > jadi modern. > > Intinya, jangan melihat kawasan perbatasan sebagai wilayah > terdepan dalam pesaingan/persahaba tan antar negara, bukan > wilayah belakang dengan prioritas terendah pula. > > Salam, > Risfan Munir > http://ecoplano. blogspot. com
