Dear all. Kepulauan Indonesia Timur (KIT) adalah masa depan, Kepulauan Indonesia Barat (KIB) adalah masa kini. SETUJU, dan sudah menjadi "Blue Print" arah kebijakan kita untuk Indonesia masa datang. Terus SIAPA yang bisa mengarahkan pembangunan masa depan di KIT. Jawabannya tentu PEMERINTAH, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah, utamanya pemerintah daerah yang berada di KIT. CARANYA BAGAIMANA? Biasa,..... menu standarnya ada 2 yaitu : REGULASI dan KEBIJAKAN FISKAL. REGULASI telah dilakukan Pemerintah dengan RTRWN, berbagai insentif investasi di KIT, KEK, dan perimbangan keuangan ke daerah KIT. Cukupkah? Kurang,... harus dibarengi dengan KEBIJAKAN FISKAL. Seberapa kuat kemampuan fiskal Pemerintah dan pemerintah daerah di KIT? Dari data 2008, kemampuan fiskal daerah-daerah KIT hanya sekitar Rp 40 triliun dibandingkan kemampuan fiskal daerah-daerah KIB sebesar Rp 260 triliun atau perbandingannya 18% vs 82%. Artinya kemampuan fiskal daerah-daerah KIB jauh lebih kuat daripada daerah-daerah KIT. Tinggal kemampuan fiskal Pemerintah, mampukah Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 220 triliun untuk menutupi gap dan menyeimbangkan kemampuan fiskal bagi pemerataan pembangunan? Jawabnya mudah,..TIDAK BISA.. soalnya TA 2009 ini saja Pemerintah harus menambal defisit sebesar Rp 140 triliun dengan utang, baik utang luar negeri maupun dalam negeri (obligasi). Selain masalah gap fiskal tersebut, Pemerintah juga dihadapkan permasalahan jangka pendek dan menengah seperti kemiskinan dan pengangguran yang secara politis perlu segera diatasi ketimbang cita-cita jangka panjang bagi masa depan menuju ke KIT. Ini logika kenyataan terhadap berbagai pilihan kebijakan. SWASTA akhirnya dimintai tolong. Berbagai kebijakan dirumuskan untuk mengundang swasta bekerja sama membangun daerah melalui pembangunan infrastruktur, misalnya Perpres 67/2006 tentang KPS, PP 1/2008 tentang pembentukan Pusat Investasi Pemerintah, ada juga PP 75/2009 tentang pembentukan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang nantinya membrntuk Indonesia Infrastructure Financing Facility IIFF), dan juga pembentukan lembaga penjaminan. Ini semua diperuntukan untuk bisa kerja sama dengan swasta (atau swasta agar tertarik mau kerja sama). Kiranya komitmen Pemerintah melibatkan swasta sangat kuat dengan berbagai paket kebijakan tersebut. Pertanyaannya, maukah swasta GO EAST? Thanks. CU. BTS.
--- On Wed, 8/26/09, I G Oka Sindhu Pribadi <[email protected]> wrote: From: I G Oka Sindhu Pribadi <[email protected]> Subject: RE: [referensi] JSS, Wong Suroboyo koq pesimis. To: [email protected] Date: Wednesday, August 26, 2009, 2:43 AM Iya, setuju P’BTS, kok kita tdk belajar dari negeri Sakura yg menjadi negara kepulauan termaju di dunia dengan julukannya negara sejuta jembatan dan terowongan ya....bukannya jelas akan lebih lancar dan mudah serta lebih cepat ya transportasi antar pulaunya, krn tak ada antrian waktu penyeberangan dan waktu capai yg lebih singkat. Persoalan lain harus/perlu juga dipertimbangkan. .setuju, tapi semua kriteria ini jangan kemudian sirna tatkala kita dihadapkan pada persoalan sumber dananya (classic question ya pak?). Tapi benar jg kata P’Onnos klo kita mau meratakan perkembangan Indo mengapa tdk yg diprioritaskan perkembangan di area pulau-pulau masa depan ya (Indo Timur)?...dan bukan pulau-pulau masa kini (Indo Barat) Salam, Oka From: Bambang Tata Samiadji [mailto:btsamiadji@ yahoo.com] Sent: Dienstag, 25. August 2009 22:46 To: refere...@yahoogrou ps.com Subject: [referensi] JSS, Wong Suroboyo koq pesimis. Dear all. Dalam seminar Jembatan Selat Sunda (JSS) yang diberitakan DetikNews (baca di bawah), aneh..koq Johan Silas pesimis. Takut nasibnya nanti seperti Sidney Opera Hall (SOH) yang nggak kepakai. Bukankah fungsi jembatan dan Opera Hall itu beda sekali. JSS nanti menghubungkan 2 pole (Sumatera dan Jawa) yang berkekuatan ekonomi besar. Beda dengan Opera Hall yang hanya dipakai untuk kegiatan budaya, sifatnya insidentil. Beda donk pak Johan? Terus komentar DR.Diana ya rada aneh, mengapa harus didesain dengan ketinggian 140 meter agar bisa dilewati Kapal Induk? Bukankah bisa didesain jembatan yang bisa buka-tutup? Komentar Prof.Herman lain lagi. Ia takut jika nanti anak Krakatau meletus. Lha sekarang tiap hari khan meletus. Kalau tiap hari meletus, artinya tidak bahaya. Kalau gunung diam saja,,,itu malah bahaya. Heran, belum apa-apa koq wong Suroboyo pesimis. Yang membahayakan JSS itu bukan itu semua, tapi kalau besi baja konstruksi pilar-pilar itu dicolongi, kaya Jembatan Suramadu itu. Itu yang perlu dikhawatirkan. Bagaimana, apakah Anda termasuk pesimis? Atau apa sih kelemahan JSS nantinya? Thanks. CU. BTS. Jembatan Selat Sunda Ditentang Akademisi Steven Lenakoly - detikNews Surabaya - Rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) mendapatkan pertentangan dari akademisi. Jembatan itu dinilai tidak memiliki nilai tambah sehingga pembangunan jembatan sepanjang lebih dari 30 kilometer itu sebaiknya dipikirkan lagi. Pembangunan jembatan itu dinilai lebih memiliki nilai gengsi daripada nilai fungsional. "Seperti Sidney Opera Hall yang tidak lagi terpakai. Saya takutkan nanti seperti ikon Australia itu," kata pakar tata kota Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Prof Johan Silas dalam seminar Jembatan selat sunda: Blunder atau Terobosan Teknologi? Tantangan Negara Kepulauan di ITS, Jalan Sukolilo, Selasa (25/8/2009). Contoh yang dimaksud oleh Johan menggambarkan bahwa Sidney Opera Hall yang semula bertujuan untuk pementasan opera dan menghabiskan dana yang sangat besar ternyata saat ini tidak sesuai harapan. Saat ini gedung itu malah menjadi ikon yang tidak memiliki nilai positif. Ia memaparkan bahwa JSS itu tidak memberikan pertambahan nilai saja dan lebih merupakan prestige bangsa ini. Ia menyarankan agar lebih baik memperbaiki kapal yang menghubungkan Jawa-Sumatera yang saat ini masih belum optimal. Pertimbangan ini didasarkan bila kapal lebih baik maka akan terjadi perkembangan ekonomi dan lebih efektif dibandingkan jembatan. Jembatan tidak bisa memberikan nilai tambah pada lingkungan sekitarnya. Sementara itu pakar hukum perairan internasional Universitas Hang Tua, DR Dhiana T Wardana menyatakan bahwa Selat Sunda merupakan perairan lalu lintas internasional. Sehingga apabila nanti dibangun jembatan akan mempersulit lalu lintas internasional. Hal ini bila melihat fungsi perairan internasional itu juga termasuk lalu lintas kapal perang yang juga kapal selam dan kapal induk. Belum lagi peraturan tentang perairan internasional yang semakin menebalkan sikap pesimis terhadap jembatan ini. Peraturan itu menuliskan bahwa selat yang merupakan jalur internasional yang bisa dilewati berbagai jenis kapal. Dengan kata lain, tinggi JSS harus lebih tinggi dari tinggi kapal induk atau harus lebih tinggi dari 140 meter dari permukaan laut. "Ini konyol dan mana mungkin membangun jembatan setinggi itu? Seperti membangun di atas awan-awan," tambahnya. Pertimbangan lain juga diutarakan oleh pakar jembatan Teknik Sipil ITS, Prof Herman Wahyudi. Ia mengkhawatirkan konstruksi yang digunakan oleh JSS yang dekat dengan Gunung Anak Krakatau yang masih aktif. Artinya berbeda dengan Suramadu yang daerah sekitarnya tidak terdapat gunung berapi. Konstruksi jembatan, lanjutnya, harus bisa menahan gempa dan harus bisa mengantisipasi bila terjadi letusan Gunung Anak Krakatau. "Ini harus dicarikan solusinya," ucapnya. (stv/rdf)
