Bung Kus, selamat datang dan semoga terus ikut aktif meramaikan milis ini.
 
Menanggapi analisis Anda tentang pemindahan  Ibu Kota (Pusat Pemerintahan), 
saya bisa menduga bahwa Anda termasuk orang yang setuju untuk memindahkan Ibu 
Kota ke Luar Jakarta. Dugaan saya ini karena Anda punya anggapan bahwa pusat 
pemerintahan itu mampu menumbuhkan kegiatan riil yang signifikan sehingga 
pemindahan pusat pemerintahan akan diikuti dengan kegiatan riil lainnya dan 
sebaliknya Metro Jakarta yang ditinggalkan akan "merana" atau "menjadi lega" 
sehingga mampu berbenah diri. Demikian sehingga pemindahan pusat pemerintahan 
ke luar Metro Jakarta adalah solusi yang jitu untuk menyebarkan pembangunan dan 
sekaligus mengurangi beban Jakarta. Jadi pemindahan  ibukota sebagai suatu 
kegiatan produktif.
 
Sebaliknya bagi kelompok yang nggak setuju (termasuk saya), pusat pemerintahan 
tidak signifikan mempengaruhi sektor riil. Dasarnya dari contoh-contoh 
pemindahan pusat pemerintahan nyatanya tidak diikuti oleh sektor riil secara 
signifikan. Metro Jakarta yang ditinggalkan diyakini tidak akan berkurang 
aktivitasnya karena properti bangunan pemerintah berubah menjadi pusat bisnis 
baru. Jadi Metro Jakarta semakin kuat. Outmigrasi juga tak akan terjadi. Ini 
semua juga karena perkembangan teknologi IC. Pemindahan ibukota dianggapnya hal 
yang tidak produktif.
 
Jadi tetap ada 2 kelompok yang tidak bisa disatukan dan memang tak perlu 
disatukan.
 
Thanks. CU. BTS.

--- On Wed, 1/6/10, Wanto None <[email protected]> wrote:


From: Wanto None <[email protected]>
Subject: Re: Bls: [referensi] Re: Ibukota baru dan Hijrah
To: [email protected]
Date: Wednesday, January 6, 2010, 10:10 PM


  







Maaf pendatang baru yang masih belajar nih ..belum punya advance knowledge di 
bidang tata ruang. Cuma mau urun rembug..berdasarkan asumsi2 logis dan 
merangkum pendapat kebanyakan orang awam saja semoga bermanfaat.


Sesuai budaya politik kita yang semi kerajaan nih; dengan memindahkan ibu kota 
ke Palangkaraya ato pulau di luar Jawa otomatis akan berpengaruh positif pada 
wilayah sekitar. Contoh sederhana, karena mobilitas presiden tinggi pasti akan 
di siapkan bandara international yang bagus, pelabuhan yang bagus, sarana 
transportasi yang bagus(orientasi melayani raja). Karena mesin ekonomi kita itu 
di gerakkan orang2 dekat dengan kekuasaan pasti akan tumbuh pusat2 ekonomi di 
daerah pusat kekuasaan . Dengan pusat pemerintahan pindah otomatis pusat2 
bisnis juga akan mengikuti kemana pusat kekuasaan berada.(masih tingginya 
selingkuh bisnisman dengan penguasa sebgai budaya kita)  Harapan Indonesia 
timur akan lebih di perhatikan semakin mendekat kepada kenyataan seandainya ibu 
kota di pindah ke Palangkaraya. (polesan untuk mempercantik diri dengan melihat 
keberhasilan pembangunan) Bagaimana dengan populasi? Pemerintah gak perlu 
repot-repot lagi menghidupkan program
 transmigrasi agar penduduk Jawa pindah ke daerah sekitar ibu kota karena pasti 
secara otomatis semut akan mendekati gula.( system ekonomi yang kita anut) 
Akhirnya Pulau Jawa akan sedikit bernapas lega, dan pemerataan penduduk, 
asimilasi, culture marriage pasti terjadi. Bagaimana dengan Jakarta? Jakarta 
akan di tinggalkan para penduduknya, dan akan menjadi kota biasa, pendapatan 
menurun drastis karena sector jasa sebagai sumber pendapatan unggulan juga akan 
menurun. Kabar baiknya Jakarta lebih bisa menata diri dan mempercantik diri . 
Itu asumsi orang awam kalo ibu kota di pindah ke luar jawa.  Tapi sepertinya 
ini sulit terealisasi karena ini perpindahan ibu kota bukan soal teori 
perencanaan wilayah. Ini juga bukan soal semrawutnya ibu kota. Perpindahan ibu 
kota adalah soal selera dan kehendak sang penguasa. Birokrasi kita itu masih 
mendasarkan kehendak daripada scientific research. Jadi akhirnya selalu muncul 
alasan pindah ibu kota bukan urgent untuk
 memecahkan masalah. Sekilas memang gakk begitu urgent tetapi secara pragmatis 
kita bisa perkirakan dampak dalam short termnya seperti diatas. Catatan ya ak 
tidak mengkritisi pemerintah saat ini tetapi lebih melihat pola dan budaya 
pemerintahan yang saya ikuti  dari jaman suharto sampai sekarang dan masih 
tersisa meskipun sedikit demi sedikit ada pengurangan.


setidaknya hal yang pasti terjadi adalah dengan pemindahan ibukota setidaknya  
memicu pertumbuhan ekonomi daerah timur dan mengatasi over crowded population 
pulau Jawa. 


 


Salam
KUSWANTO
--- On Wed, 12/30/09, Bambang Tata Samiadji <btsamia...@yahoo. com> wrote:


From: Bambang Tata Samiadji <btsamia...@yahoo. com>
Subject: Re: Bls: [referensi] Re: Ibukota baru dan Hijrah
To: refere...@yahoogrou ps.com
Date: Wednesday, December 30, 2009, 4:12 AM


  






Bung Alim, tampaknya ada 2 kelompok dalam menyikapi usulan pemindahan ibukota 
(pusat pemerintahan) dan tidak bisa disatukan. Yang tidak setuju (saya bagian 
dari kelompok ini) menganggap bahwa pemindahan ibukota tidaklah krusial dan 
tidak memecahkan masalah; sementara yang mendukung itu sebaliknya bahwa 
pemindahan ibukota adalah penting dan bisa memecahkan masalah utama. Selain 
itu, kelompok yang tidak setuju punya anggapan bahwa sektor pemerintahan tidak 
lagi sekuat dulu pengaruhnya terhadap sektor riil, sebaliknya yang setuju 
menganggap bahwa pemerintahan masih menjadi orientasi sektor riil. Jadi 
asumsinya sudah berbeda.
 
Perdebatan ini biar saja di milis ini. Nanti akan berakhir, dan kemudian nanti 
akan muncul lagi. Kalau tidak salah, sepanjang usia referensi ini, soal ini 
sudah ketigakalinya. Nanti ada keempatkalinya. .... he..ehe..... 
Lucunya,..ilmunya nggak tambah-tambah. ..
 
Thanks. CU. BTS.
 
 
 


--- On Wed, 12/30/09, abdul alim salam <abdulal...@yahoo. com> wrote:


From: abdul alim salam <abdulal...@yahoo. com>
Subject: Bls: [referensi] Re: Ibukota baru dan Hijrah
To: refere...@yahoogrou ps.com
Date: Wednesday, December 30, 2009, 3:41 AM


  






Rekan2 Komunitas Referensi,
 
Keliatannya diskusi pemindahan ibukota negara jadi semakin rame. Gimana kalo 
Komunitas Referensi mengawali tahun baru 2010 dengan mengangkat tema ini jadi 
Dialog  Nasional?
 
Komunitas Referensi bisa kerjasama dgn misalnya : Ormas (mis: Inkindo, 
Indonesia Bisa, IAP) dan group media (mis:Trijaya FM, Kompas/Media Indonesia) 
dll. Sementara jangan melibatkan dulu unsur pemerintah sebagai pemrakarsa nya. 
Perlu dikemas bahwa Dialog Nasional ini merupakan prakarsa murni masyarakat 
madani.

Proceeding nya nanti dikirimkan ke pemerintah dan legislatif, serta lembaga 
tinggi negara.
 
Ayo cepat bikin pancil (panitia kecil) utk merealisasikan ini, bila setuju.
 
SELAMAT TAHUN BARU 2010.
 
Wassalam
Abdul Alim Salam
--- Pada Sel, 29/12/09, ffekadj <4ek...@gmail. com> menulis:


Dari: ffekadj <4ek...@gmail. com>
Judul: [referensi] Re: Ibukota baru dan Hijrah
Kepada: refere...@yahoogrou ps.com
Tanggal: Selasa, 29 Desember, 2009, 10:18 PM


  


Pak Wilmar saya potong sebentar, saya kurang tahu kalau Hawaii itu dekatan 
dengan Mekkah. Mengenai hijrah ini, kok solusinya sama dengan usulan saya dulu? 
Mengenai saran lokasi, anda yang dalam posisi down atau bottom boleh dong kasih 
pendapat. Salam.
-ekadj

--- In refere...@yahoogrou ps.com, "wilmarsalim" <wil...@...> wrote:
>
> Pak Risfan yth,
> 
> Pada saat reformasi dimulai tahun 1998 saya melihat hal itu tidak akan 
> berjalan kalau faktor kedekatan jarak yang mempermudah kolusi dan korupsi 
> penguasa dan pengusaha tidak diputus terlebih dahulu. Makanya saat itu saya 
> menganalogikan dengan peristiwa Hijrah, yang saya pahami sebagai fase untuk 
> menarik diri, menjaga jarak dari praktek-praktek yang kurang benar, untuk 
> menata masyarakat menjadi madani, lalu memberikan teladan pada seluruh 
> bangsa. Ini bukan berarti meninggalkan seluruh jazirah dan bangs Arab dalam 
> kegelapannya kan? Mekkah, di mana Kabah berada, tetap dijadikan pusat dunia 
> Islam, yang beberapa tahun sesudah Hijrah 'terbebaskan' dari kebathilan. Saya 
> jadi kurang mengerti dengan analogi burung onta yang bapak maksud. Mohon 
> penjelasan.
> 
> Selanjutnya, saya sepakat dengan pendapat bapak bahwa sebuah ibukota tidak 
> perlu besar ukurannya, lebih kompak lebih baik. Kita perlu memikirkan 
> kriteria apa saja untuk dapat menjadi ibukota yang baik. Kalau masalah 
> lokasinya, justru dalam era desentralisasi ini sebaiknya kita tidak 
> menentukan secara top-down seperti itu. Skema yang saya bayangkan adalah 
> secara bersama dibicarakan kriteria ibukota baru tersebut, kemudian 
> ditawarkan kepada pemerintah daerah, siapa yang dapat menyediakan lokasinya, 
> sesuai kriteria yang disepakati. Pembiayaan seminimal mungkin bisa menjadi 
> salah satu kriterianya.
> 
> Salam,
> 
> Wilmar
> 
> --- In refere...@yahoogrou ps.com, Risfan Munir risfano@ wrote:
> >
> > Pak Ekadj dan rekans ysh,
> > 
> > Mohon maaf kalau saya punya pendapat lain soal pemindahan ibukota ini.
> > Perasaan saya ide ini, juga jembatan Selat-Sunda tak lepas dari eforia 
> > setelah kemenangan pada Pemilu kemarin.
> > 
> > Logikanya dengan dukungan politik yang ada, saatnya membangun dalam skala 
> > besar, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dalam 
> > jumlah besar. New Deal lah. Sesuatu yang rasional, karena dari sebelumnya 
> > dipercaya bhw pembangunan infrastruktur skala besar sbg salah satu jalan 
> > keluar persoalan ekonomi.
> > 
> > Yang dirasakan a.l. Kelancaran administrasi pemerintahan terganggu karena 
> > "ibu kota" ada di Jakarta yang selalu macet dan banjir. Jadi sebaiknya 
> > dipindah supaya "ibukota berfungsi lancar". Tidak terkendala masalah 
> > Jakarta.
> > 
> > Teman-teman planner asyik "membaca yang ingin dibacanya": Pemindahan untuk 
> > atasi masalah Jakarta. Pemindahan sebagai peluang bikin counter-magnet.
> > Tidak! Tujuannya untuk kelancaran ibukota itu sendiri.
> > Menyelesaikan masalah Jakarta itu soal lain.
> > 
> > Kedua, kepada rekan Wilmar. Mohon maaf justifikasi pemindahan ibukotanya 
> > kok spt "burung onta". Kalau kepalanya diamankan, aman pula badannya. 
> > Ibukotanya "hijrah" ke suasana baru, era baru. Lha rakyatnya kan tetap di 
> > tempat yang sama. Jangan-jangan malah membuat pemimpin negeri ini jauh dari 
> > yang dirasakan rakyatnya.
> > 
> > Sebagian besar pendapat juga masih pada paradigma lama. Pemerintah pusat, 
> > pemerintah pusat, dan pemerintah pusat. Padahal dengan otonomi daerah 
> > ketergantungan pada pusat mungkin lambat laun akan beda. Kita juga belum 
> > tahu kalau "departemen jadi kementerian" semua, barangkali fungsi Ibukota 
> > juga lebih terbatas pada "kawasan perkantoran" kepala negara, para menteri, 
> > duta besar dan sedikit para penasihat dan asistennya. Selebihnya yang 
> > operasional, lokasinya tidak harus di tempat yang sama. Sehingga ibukota 
> > ini bisa cukup sebagai "kawasan pemerintahan" di antara Balaraja dengan 
> > Serang sana, kalau akses ke bandara jadi pegangan.
> > 
> > Tapi sekali lagi, kembali ke asumsi eforia. Apakah niat itu masih akan 
> > konsisten sepanjang waktu. 
> > Kalau saya boleh berpendapat, dana yang ada lebih baik untuk memperbaiki 
> > sektor energi khususnya tenaga listrik. Rasa ketimpangan antar daerah 
> > sekarang nyata pd ketimpangan ketersediaan listrik.
> > Kedua, bangun full armada perkapalan di kawasan timur Indonesia. Sehingga 
> > tidak ada kendala hubungan antar pulau.
> > Dari kedua pembangunan itu juga tenaga kerja tercipta banyak, pertumbuhan 
> > ekonomi dipacu. Pemerataan lebih jelas.
> > Ketiga, siapkan diri menghadapi FTA China-Asean yang implikasinya sangat 
> > besar bagi nasib industri kita, kalau mereka terpukul akhirnya membanjir ke 
> > kota-kota besar lagi.
> > 
> > Salam,
> > Risfan Munir
> >
>



Menambah banyak teman sangatlah mudah dan cepat.
Undang teman dari Hotmail, Gmail ke Yahoo! Messenger sekarang! 










      

Kirim email ke