Pak Eka dan rekans ysh, Begitulah realitanya, mungkin ahli fenomenologi kita juga bisa menjelaskan. Seperti harapan teman kita, tiap daerah punya kekhasan produk, proses dan place nya. Kata perencana pariwisata ada 7P, yaitu 4P marketing umumnya (product, place, price, promotion), ditambah 3P (people, process, physical evidence). Cara bertansaksi di di Papua dengan di Bali beda. Di Jogja juga beda lagi. Sambil ngetik ini saya nonton di TV program "Travel & Living" yang menunjukkan wisatawan di Taiwan diajak ke warung-warung, lalu kampung industri kecil, praktik (process) mencelup kain "jumputan" yang dia desain (jepit) sendiri. Ada revitalisasi kampung lama, wah betul-betul seperti di Kampoeng Batik Laweyan Solo. Soal teori lokasi Pak Eka, baru-baru ini saya dari Malang ke Kediri lewat Pujon. Diajak makan durian di warung tenda kecil di tepi jalan. Waktu saya tanya, apakah setiap waktu bisa ada durian. Ibu penjualnya bilang ada terus. Kok bisa? Rupanya kalau di Pujon sedang tidak musim atau habis, dia dapat pasokan dari Jawa Barat, bahkan Lampung, Sumsel. Ini saya cek ke pedagang sejenis di Purworejo dekat Jogja. Rupanya jawaban sama, dia juga bisa dapat dari Jawa Timur. Kesimpulannya, faktor lokasi ada "fenomena sirkuler" antar pelaku antar daerah. Alur "koleksi-distribusi" nya tidak harus dari desa ke kota (pusat) lalu ke desa lain. Salam, Risfan Munir
--- On Sat, 5/22/10, - ekadj <[email protected]> wrote: From: - ekadj <[email protected]> Subject: Re: [referensi] la pensée bourgeoise To: [email protected] Date: Saturday, May 22, 2010, 8:58 PM Pak Risfan ysh. Saya kira memang ada perubahan pola pemasaran produk, kalau dulu ada galeri-galeri yang mengumpulkan produk dari perupa sekitar, dan tentunya ada proses seleksi kualitas. Sekarang siapa pun bisa membuka galeri sendiri, sehingga membiarkan konsumen memilih sendiri kualitas produknya. Ini juga menjadi rekreasi belanja tersendiri. Namun implikasi keruangannya cukup luar biasa untuk wajah Bali hari ini. Kalau untuk Asmat, bentuk pemasarannya dilakukan setahun sekali, yaitu setiap minggu kedua Oktober. Pada waktu itu puluhan wisatawan datang dari seluruh dunia, dan banyak yang menggunakan kapal pesiar. Karena jumlah produknya sedikit, dilakukan dengan sistem lelang. Produksi di Asmat tidak bisa ditingkatkan, karena jumah perupa yang semakin sedikit, juga ketersediaan kayu-besi yang semakin terbatas. Dan yang terpenting: perupa tidak bisa dipacu untuk berproduksi, mungkin karena seni sebagai ekspresi jiwa itu. Mungkin disini kita dapat melihat perbedaan antara masyarakat borjuis dan tradisional itu secara kontras. Keduanya memiliki basis materialisme yang sama yaitu 'structure in place'. Namun praxis untuk berproduksi, modus transformasi alam tergantung pada instrumen dan teknologi, ditambah oleh Pak Risfan: pasar. Hanya pragmatisme borjuis terhadap alam juga berpengaruh pada pragmatisme kulturnya. Borjuis berproduksi karena hubungan ekonomi: exchange dan utilitarian, dan membangun sekat yang tegas dan panjang produsen-konsumen. Tradisional berproduksi karena hubungan sosial, memahami alam sebatas kebutuhan sendiri, dan kalau ada pertukaran kembali kepada semiotika sosial. Sementara demikian pak. Salam. -ekadj 2010/5/23 Risfan M <risf...@yahoo. com> Uda Eka dan Rekans ysh, Saya memahami kemirisan Anda soal komersialisasi karya seni. Di kalangan perencana pariwisata, budayawan ini juga merisaukan. Dilematis. Idealnya biarkan keaslian karya Asli dari suku Asli tetap asli. Ritme hidup dia juga tetap asli. Tapi, kalau Anda tahu bahwa karya Asli itu di pasar ternyata harganya mahal dan Anda membiarkan suku Asli itu tidak tahu , apalagi mereka secara ekonomi IPM) terbatas. Maka membiarkan mereka tidak masuk sistem ekonomi, bisa dibilang tidak fair juga. Dan, praktiknya kebijakan pemerintah (diluar kontrol kita) membuka peluang itu. Tapi mengajari mereka terjun bebas ke sistem ekonomi memang beresiko: memudaran keaslian berganti motif komersial; kedua akan memicu eksploitasi. Untuk inilah maka penguatan Cluster/sentra /kelompok diperlukan agar bargaining position mereka (mikro-kecil) naik, dan ada keseimbangan informasi (harga, kualitas). Kecuali kalau (omongan negarawan ini) negara ini betul2 menganut faham Negara Sejahtera, dan mampu konsisten memberi jaminan sosial yang wajar bagi tiap warganya. Orang air saja mesti beli, rumah sakit atau sekolah mendiskriminasi orang tak mampu, kok seniman, suku Asli, gak boleh jualan karya seninya. Saya jadi ingat potongan syair Rendra yang juga mengritik bisnis Pariwisata di satu daerah. Intinya digambarkan seorang wisatawan perempuan bilang ke suaminya, Well, look John, mereka asli ya. Tanpa baju manjat pohon kelapa. Eksotis ya seperti monyet. Ayo kita foto. Pak Eka, debat seni untuk seni vs seni bertendens (sekarang komersial) sepertinya juga abadi. Seingat saya Bagong K (bapaknya Butet dan Jadug) dan Garin yang ambil jalan tengah. Mengambangkan yang seni banget (klasik, eksperimental) dan yang pop (komersial?) . Yang penting keseimbangan informasi diperjuangkan. Jangan seperti praktik pembangunan kota. Kepada warga pemilik tanah Pemda bilang ini kepentingan umum , tutup mata bahwa begitu prasarana dibangun para pengembang menikmati gain harga tanah puluhan kali. Karena itu menurut saya Planner juga mesti tahu dinamika harga tanah, supaya bisa menjembatani kepentingan masing-masing pihak. Kembali ke supply-chain, idealnya produsen A, B, C, .....tahu di proses X nanti harga jualnya berapa (walau kasar) dan tiap jenjang porsinya berapa, apa kriteria mutunya, sehingga dia bisa menaikkan posisinya. Salam, Risfan Munir www.wilayahkota. blogspot. com
