On Fri, 8 Aug 2003 11:09:04 +0700
[EMAIL PROTECTED] wrote:

> >Apa ini maksudnya ?
> ------
> Cukup jelas saya fikir.

Ternyata malah nggak jelas :-)
Lihat di posting saya sbl ini.
  
> >Apakah ada komitment dalam jangka waktu tertentu yg dibilang "tepat
> >dan baik" itu benar terjadi ?
> >Dulu banyak yg memberi "harapan" kepada rakyat, tp pada akhirnya
> >rakyat butuh yg "real" bukan cuma mimpi.
> -------
> Ya harus dibuat komitment itu. Tanpa komitment lebih baik tidak
> dijalankan. 

Kalau sudah commit tp tetap tidak dijalankan melainkan hanya komat kamit
?
 
> > Buat apa punya kontrol (mikro) perusahaan kalau perusahaannya
> > bangkrut? Apa untungnya bagi rakyat banyak kalau perusahaannya
> > merugi terus ?--------
> > Kontrol akan membuat perusahaan tidak bangkrut selama kontrol itu
> > dijalankan dengan baik.
> 
> Apa benar begitu ? Berapa lama memangnya menciptakan sistem kontrol
> itu? KPKPN yg dimaksudkan utk monitor kekayaan negara agar ketahuan
> secara dini kalau ada korupsi saja di bubarkan.
> --------
> Kuncinya "dijalankan dengan baik".

Bagaimana cara kontrolnya ? 
 
> > Maka yang perlu diperbaiki adalah disini,
> > bukan dengan cara gampang menjual, apalagi dengan harga murah.
> 
> Apa ukuran murah/mahal ? Dari sudut pandang mana dibilang murah/mahal
> ? Jangan berhitung harga nomimal, hitung donk harga pasar.
> Dijual murah saja yg berani beli hanya yg itu-2x saja, apalagi dijual
> mahal ?
> -------
> Harga pasar juga bisa di"mainkan" bung.

Kalau begitu kenapa tidak ikutan bermain ?
 
> > Perusahaan tidak akan merugi terus kalau roda ekonomi perusahaan
> > berputar. Bagaimana supaya berputar ? Dibutuhkan banyak hal,
> > termasuk keberfihakan.
> 
> Omong kosong kalau yg disuruh berpihak hanya rakyat kecil, sementara
> sebagian rakyat lain yg punya duit/kuasa justru boleh memilih :-)
> Kalau mau hidup "sementara sengsara", sama-2x donk.
> ---------
> Siapa bilang yang disuruh berfihak hanya rakyat kecil. Justru kunci
> utamanya harus dari atas dulu. Dalam kebijakan yang diambil harus
> berfihak, dalam pelaksanaan dan kehidupan sehari-hari para petinggi
> juga harus terlihat, baru kita berharap rakyat bisa ikut berfihak.

Kenyataannya ?
 
> > Nah kalau policy yang salah, mari kita perbaiki  policynya. Kalau
> > pengelolaan juga salah, mari kita benahi pengelolaannya.
> 
> Ya coba aja ganti itu semua pengelola dan pembuat policy. Apa sudah
> ada tendensi kearah itu ?
> ------
> Saya fikir belum tentu semua yang harus diganti. Secara selektif dan
> bertahap diganti satu persatu, dimulai dari yang paling atas
> (barangkali). 

Itu di PT DI bahkan DPR pun sdh tahu ada salah kelola sejak lama, kok
tdk ada tindakan segera ? 

> Emangnya belum pernah diberi kesempatan gitu ?
> --------
> Barangkali sudah, tapi bagaimana memberikannya dan bagaimana mengawasi
> dan membimbing pelaksanaannya.

Lha itu berkaitan dg pernyataan Anda diatas : perlu kontrol, dan saya
tanya kembali kontrol yg spt apa, bgm ide garis besarnya ?
 
> > Jangan cari jalan pintas yang sangat mudah, dengan melelang apa-apa
> > yang sudah dibangun dengan susah payah.
> 
> Memangnya kalau dibiarkan 5 tahun lagi Indosat/Satelindo masih bisa
> hidup ?
> -------
> Yaaaah, kalau dibiarkan mungkin akan collapse, tapi kalau diupayakan
> pembenahan secara sungguh-sungguh mungkin tidak. Bisa saja down sizing
> dulu, konsolidasi internal, dst.dst.

Aduh Anda ini lupa atau nggak baca sih omongan teman kita yg jadi
Direktur Indosat yg mengakui bhw industri mereka adalah industri senja,
jadi perlu diversifikasi, perlu reinvest, tp duit hasil operasi selalu
diambil semua oleh Pemerintah (dan sebagian utk sumbangan, tentu saja),
shg nggak bisa lagi tumbuh dan berkembang.

Apa yg dilakukan PT DI spt yg diutarakan Evy sdh benar, melakukan
pengkajian ulang thd diri sendiri, tp kalau industrinya sendiri sdh
mandek (ingat soal sertifikasi yg gagal) dan tdk ada dana, mau
berkembang kemana lagi ?
 
> Ah, masak sih ? Kertas juga mereka butuhkan, duit beneran juga butuh
> memang, tapi seberapa duit beneran itu dan seberapa kertas ? Kalau ada
> kertas, duit beneran itu bisa mereka cari (paling tidak sebagian untuk
> bisa menyelesaikan contract on hands mereka untuk seterusnya cash flow
> akan membaik), entah di pasar uang atau di bank-baka, atau di tempat
> lainnya. Sudah pernah discuss dengan Edwin ??

Saya blm ketemu Edwin shg blm pernah ngobrol dg dia.
 
> > Yang minta-minta inilah yang harus dibenahi, jangan timpakan
> > salahnya kepada perusahaan saja.
> 
> Saya mungkin susah menjelaskan hal ini ke Anda, krn Anda belum pernah
> "buka warung".
> --------
> Nggak perlu dijelaskan bung, saya juga beberapa kali bikin "warung"
> dan alhamdulillah bisa juga bertahan, meskipun buka warung itu pake
> duit orang. Yang minta-minta itu juga kita alami bersama. Bedanya
> dengan BUMN adalah kita lebih bisa berkata tidak atau paling tidak
> menunda-nunda atau menawar, karena posisi kita tidak terlalu
> ditentukan si peminta. Warung kita bisa tersendat..., ya, tapi kita
> masih bisa puterlah. Rekan-rekan di BUMN, disamping mintanya banyak
> dan maksa, juga dalamnya pun ikut direcokin.

Nahkan ?
 
> Itulah yg dirasakan BUMN kita, masak baru tahu ?
> Jadi mungkinkah bisa maju ?
> -------
> Harapannya ada pada banyak fihak, termasuk kita-kita yang memilih
> siapa yang akan ada di atas sana.

Bisakah kalau pemelihan mereka tidak bisa secara langsung ?
 
> Bah tadi ngomong soal keberpihakan, ngomong soal second change, kok
> soal OTODA first change saja nggak dikasih sih ?
> -------
> Disnilah letaknya. Yang tidak ngasih itu siapa ? Oknum-oknum di Pusat.
> Justru saya konsisten dengan perkataan berikan second chance. Jangan
> belum apa-apa sudah mau direcokin dengan segala dalih. Justru yang
> saya maksud : Meskipun ada kelemahan dalam pelaksanaan, berikan
> kesempatan ke pada daerah untuk berbenah. Bahwa dalam perjalanannya
> masih banyak kendala, dan masih banyak unsur kepentingan yang masuk,
> biarlah dulu sambil terus diupayakan perbaikannya melalui kontrol,
> jangan kembangkan wacana untuk mencabut undang-undang otonomi
> tersebut.

Kalau begitu saya sepakat :-)
 
> Jangan pernah mikir soal take it granted di negeri ini, itu cara
> barat. Bisa melakukankan perbaikan secara konsisten saja sdh bagus
> kok.--------
> Cara barat atau timur, kalau memang baik kenapa tidak ? Kalau kita
> tidak pernah mikir bagaimana mungkin akan dilaksanakan. Mikir saja
> sudah langkah awal, disusul perencanaan, disusul pelaksanaan, kemudian
> dikontrol. Begitu kan alurnya ?

Alurnya ya, tp cara penilaian berbeda.
Barat lbh menghargai hasil (Management By Objective), Timur lbh
menghargai USAHA (management by process).
 
> Wrong, salah besar!
> Bukan komisaris yg perlu didengarkan melainkan "suara pasar", "suara
> customer". Komisaris tahu apa sih ?
> ---------
> Yah ini soalnya. Komisaris didudukkan hanya sekedar nama dan untuk
> mengisi posisi saja. Seharusnya yang tau dong yang ditaruh. Suara
> pasar menjadi inputan untuk evaluasi langkah selanjutnya.

:-)
 

-- 
syafril
-------
Syafril Hermansyah



--[YONSATU - ITB]----------------------------------------------------------
Online archive : <http://yonsatu.mahawarman.net>
Moderators     : <mailto:[EMAIL PROTECTED]>
Unsubscribe    : <mailto:[EMAIL PROTECTED]>
Vacation       : <mailto:[EMAIL PROTECTED]>


Kirim email ke