Setahu saya, perusahaan2 di negara2 di Eropa Barat (khususnya di NL) sudah
hampir 100% dikelola swasta, kecuali Perancis yang masih banyak BUMNnya
(barangkali Mang Ehe dan Bu Yustina bisa confirm ini).
Sekalipun dikelola oleh swasta, toch kesenjangan sosial kecil sekali,
malah cenderung saya melihat negara2 Eropa Barat ini negara sosialis,
ketimbang kapitalis. Ini karena pemerintah dan parlemennya selalu
berusaha membuat regulasi yang mengutamakan rakyat daripada golongan.
Jadi, ini cocok seperti yang pak Syafril bilang, bahwa tugas negara lebih
kepada pembuatan regulasi, ketimbang pada kepemilikan.
Masalah BUMNIS di RI yang menurut Ibu Evy seyogyanya diberi suntikan modal
oleh pemerintah, saya setuju sekali, karena kan kalau sudah dinyatakan
sebagai industri strategis, ya tentunya musti didukung dengan sepenuh hati
oleh negara. Tapi dukungan ini tentu tidak bisa untuk selamanya. Harus
ada perjanjian bahwa setelah x tahun di subsidi, maka si BUMNIS tsb. harus
mandiri. Yang seperti ini yang terjadi di Perancis kan?. Kepemilikan
BUMNIS tsb. masih tetap ditangan pemerintah Perancis, tetapi suntikan
modal sudah nggak dilakukan lagi (selama BUMNIS tsb. tetap sehat).
Kalau sudah beberapa tahun dibantu pemerintah ternyata si BUMNIS itu nggak
bisa recover2 juga, ya, negara tentunya boleh menyetop kucuran duitnya ke
BUMNIS itu, seperti yang dilakukan oleh pemerintah+parlemen NL terhadap
Fokker. Akhirnya Fokker dibeli Deutsche Aerospace yang swasta asing, dan
2 tahun kemudian akhirnya dinyatakan bangkrut karena tetep nggak bisa
keluar dari kemelut finansial.
Fokker Aircraft memang sudah nggak ada lagi di NL. Semua orang di NL
sangat menyayangkan hal ini, apalagi Fokker adalah industri pesawat
terbang paling tua didunia pada saat bangkrutnya beberapa tahun yll. Tapi,
teknologi dirgantara NL tidak dengan serta merta punah. Bidang2 yang
berhubungan dengan system, konstruksi dan space, tetap hidup melalui
perusahaan2 Fokker Space, Fokker-Stork Aircraft Systems, Fokker-Stork
Aircraft Maintenance, dsb. Perusahaan2 ini ikut ambil bagian sebagai
subcontractor dalam pembuatan pesawat2 Airbus dan program2 Space ESA
(European Space Agency). Ide untuk menghidupkan kembali Fokker Aircraft
sendiri masih tetap bergulir hingga saat ini, namun karena pertimbangan2
ekonomis ternyata mengalahkan national pride, maka ide menghidupkan
kembali Fokker Aircraft ini terpaksa harus menggantung dulu sebagai
wacana.
Yang jelas, uang rakyat sudah nggak ada lagi yang terpakai untuk
mensubsidi Fokker Aircraft, sehingga rakyat sebagai sang pembayar pajak
tidak sakit hati karena uang mereka lari tanpa return of investment.
Teknologi serta industri dirgantaranyapun pada kenyataannya masih tetap
hidup, tidak ikutan punah, sekalipun (untuk saat ini) tidak lagi sebagai
perancang dan pengintegrasi pesawat terbang. Mungkin tinggal menunggu
waktu kapan tanggal mainnya. Kalaupun tidak main2 juga, saya kira rakyat
NL masih tetap akan bangga sebagai player didalam program2 Aerospace
Masyarakat Ekonomi Eropa.
Untuk kasus PTDI, kalau duit untuk menyuntik BUMNIS itu memang sudah nggak
ada lagi, lalu mau disuntik pakai apa? Wong duit yang diterima dari pajak
sudah habis dipake untuk berbagai keperluan negara (termasuk
dikorupsi...). Apakah setiap rakyat Indonesia masih harus menyumbangkan
1000 perak setiap hari untuk mendukung kelangsungan hidup PTDI, sementara
problem internal PTDI sendiri tidak dibereskan?
Apakah tidak sebaiknya dijual ke pihak lain (kalau ada yang mau beli),
kalau dari sisi ekonomis ternyata sangat menguntungkan bagi negara dan
rakyat, seperti beberpa contoh yang pak Syafril sebut?
Kalaupun dipaksakan PTDI diproteksi oleh negara, saya nggak yakin bahwa
kita bisa setara dengan Boeing atau Airbus melihat gap penguasaan
teknologi yang terlalu besar. Boro2 dengan 2 giants itu, dengan Cina aja
kita masih ketinggalan. Bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan itu
dengan jumlah Master in Aerospace Engineering yang nggak nyampe 200 orang
itu (sebagian besar sudah kabur dari PTDI), plus beberapa doktor yang juga
sudah minggat ke negera tetangga?
Belum lagi kalau kita menengok keadaan industri dalam negeri yang
diharapkan mendukung industri dirgantara itu, seperti misalnya industri
paku keling, industri permesinan, industri elektronika, avionika dan
systems. Wah...untuk semua jeroan pesawat terbang ini, kita masih sangat
tergantung pada luar negeri, yang berarti teknologinya belum kita kuasai.
Lalu, dimana letak pentingnya membela PTDI sebagai Industri Strategis
ditengah penguasaan teknologi dirgantara yang marginal dan ditengah
keuangan negara yang morat marit ini?
Sebagai seorang yang telah turut serta mengabdi dan ikut membesarkan PTDI
tentu saja saya sangat sedih jika PTDI harus dijual kepada pihak ketiga
(sudah pasti pihak asing), apalagi di likuidasi, yang tak lebih tak kurang
itu semua diakibatkan oleh kesalahan management PTDI selama 20 tahun
lebih. Tapi hati saya akan lebih pedih lagi jika harus membiarkan
segelintir orang hidup diatas penderitaan 200 juta rakyat Indonesia yang
tengah menanti-nanti datangnya 'sang ratu adil' yang akan membebaskan
mereka dari penderitaan berkepanjangan ini.
Salam hangat,
HermanSyah XIV.
Syafril Hermansyah <[EMAIL PROTECTED]>
08/07/2003 05:02
Please respond to yonsatu
To: [EMAIL PROTECTED]
cc:
Subject: [yonsatu] Re: [anggota] Re: Perasaan Kebangsaan
On Wed, 6 Aug 2003 18:17:05 -0700 (PDT)
EVY ARYANTI <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
[ kita pindah milis ya, agar lbh sesuai konteks ]
> Definisi 'industri strategis' adalah industri yang 'menguasai hajat
> hidup orang banyak' atau 'penting bagi negara'.
Per definisi benar, cuma interpretasinya yg nampaknya kita berbeda/
> Jika suatu BUMN dinyatakan sebagai 'industri strategis',
> pertimbangannya tidak semata-mata pada apakah industri itu bisa
> menghasilkan keuntungan bagi negara, tapi dilihat keberadaan industri
> tsb untuk kepentingan yang lebih luas/strategis. Dan jika suatu
> industri dikategorikan sebagai'industri strategis' maka industri tsb
> layak 'dibiayai' oleh negara.
Uang negara adalah uang rakyat, buat apa rakyat harus keluar uang hanya
untuk mensubsidi sesuatu yg rakyat sendiri tidak mendapatkan manfaatnya
? Harapan rakyat jika ada industri yg dikuasai negara, dibiayai negara
adalah agar bisa memproduksi barang dan jasa yg murah, terjangkau oleh
rakyat akan tetapi kualitasnya tidak kalah dg yg berharga mahal.
Bisa saja suatu industri di subsidi dulu, krn setiap industri berbeda
jangka waktu Break Even Periodenya, akan tetapi mesti jelas kapan, dan
bagaimana yieldnya.
> Idealnya semua industri, strategis atau tidak, harus mempunyai visi
> bisnis yang bagus dan menghasilkan keuntungan/profit. Bedanya, untuk
> industri strategis jika ia merugi, akan tetap 'dipertahankan' dan
> 'dibiayai' oleh negara karena industri tsb dianggap 'penting bagi
> negara'.
Saya tidak setuju soal harus dibiayai negara (rakyat) terus menerus,
karena hal ini hanya membebani rakyat dan keuangan negara saja. Kalau
institusi merugi terus, ya manajemennya harus putar otak agar bisa tetap
survive, jika nggak bisa mikir, ya diganti saja. Kalau memang sudah
kehilangan arti strategis, bubarin saja.
> Perlu diketahui, sejak tahun 1997 PT DI sudah tidak disubsidi lagi
> oleh pemerintah. Kondisi keuangan yang memburuk saat ini antara lain
> disebabkan karena krismon yang berkepanjangan, embargo oleh Amerika,
> dan berbagai faktor eksternal lainnya. Walaupun harus diakui bahwa
> hal tsb juga disebabkan oleh permasalahan dalam tubuh PT DI sendiri
> yaitu ineffisiensi internal dan mismanagement (salah kelola), seperti
> halnya yang juga terjadi pada BUMN-BUMN lainnya.
Faktor external adalah uncontrollable, krn menyangkut pihak luar; tp
soal internal adalah controllable, kenapa tidak diselesaikan dulu sampai
tuntas ?
> Yang diperlukan oleh PT DI sekarang ini adalah restrukturisasi hutang
> masa lalu sebesar kurang lebih 3 trilyun. Jika pemerintah bersedia
> mengkonversi hutang tsb ke dalam saham equity berupa PMS (Penyertaan
> Modal Sementara), maka struktur permodalan PT DI akan kembali sehat
> dan 'Bankable' (bisa meminjam uang ke Bank untuk modal kerja).
Pemerintah dapat dana darimana ?
Saya melihat dg sedih bbr customer saya yg beralih kepemilikan dari
murni swasta nasional menjadi swasta asing (ada yg 100% berpindah, ada
yg masih menyisakan 5 - 10 %), bahkan bbr diantaranya saya ikut serta
saat mereka melakukan restrukturisasi hutang, krn mereka perlu adanya
surat jaminan dari kami (supplier mereka) untuk keperluan legalitas di
Pengadilan Niaga.
Setelah restrukturisasi selesai, ternyata mereka bangkit lagi, kian hari
kian kuat. Mereka mendapatkan suntikan modal dari luar dg biaya murah,
dan yg menjamin adalah perusahaan pemilik modal asing. Karyawan-2x
perusahaan itu (yg lbh dari 90% adalah rakyat Indonesia) senang, jaminan
sosial mereka meningkat.
Setelah saya renungkan, menurut saya mereka-2x ini jauh lebih bagus dpd
dulu, KKN sangat berkurang, semua ketentuan pajak diikuti. Jadi baik
rakyat maupun negara diuntungkan; rakyat mendapat pekerjaan, negara
mendapatkan pajak masukkan dan tidak perlu subsidi.
> Disamping
> restrukturisasi hutang di atas, banyak cara/strategi yang lainnya
> untuk penyelamatan PT DI dari ancaman insolvensi (tidak mampu
> membiayai operasional) antara lain dengan cara melakukan restrukrisasi
> secara komprehensif/menyeluruh (yang meliputi restrukturisasi usaha,
> management, organisasi, karyawan dsb), Melakukan effisiensi di segala
> bidang, Menyetop kebocoran/mark up/korupsi di semua sektor, Management
> yang profesional dan mempunyai visi bisnis yang lebih bagus, Strategi
> Pemasaran yang lebih jitu/canggih, Pengorbanan (pemotongan gaji
> management dan karyawan) dsb.
Nah itukan semua masalah internal spt yg mestinya bisa dilakukan sendiri
dari dulu ? PT Inka mau melakukan pemotongan gaji management/karyawan
demi kelangsungan hidup perusahaan, kenapa karyawan/management PT DI
tidak mau ?
> Untuk permasalahan PT DI di atas kuncinya adalah political will
> (kemauan politik) dari pemerintah. Maukah pemerintah menjadikan PT DI
> sebagai industri strategis yang penting bagi negara ?. Bleeding yang
> terjadi di PT DI tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bleeding
> yang terjadi di sektor perbankan. Apalah artinya satu atau dua
> trilyun dibandingkan dengan ratusan trilyun yang dikucurkan untuk dana
> BLBI.
BLBI adalah langkah salah yg dilakukan tanpa persiapan matang, yg
dampaknya s/d saat inipun tidak kunjung selesai, apakah pemerintah mau
mengulangi langkah salah yg sama ?
> Pengertian sederhana dari demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat
> dan untuk rakyat. Demokrasi ekonomi adalah ekonomi kerakyatan atau
> ekonomi yang berorientasi pada 'kemakmuran rakyat' bukan kemakmuran
> individu/kelompok/pemilik modal (kapital). Karena itu dalam Pasal 33
> UUD'45 dikatakan bahwa industri yang menguasai hajat hidup orang
> banyak dikuasai oleh negara (bukan swasta/individu/kelompok apalagi
> pihak asing). Kalupun dilakukan privatisasi, prosentasi kepemilikan
> saham oleh swasta (nasional/asing) seharusnya tidak lebih dari 50%.
> Yang terjadi pada telkom, indosat, nantinya juga pada PT DI dan
> BUMN-BUMN lainnya tidak demikian (saham yang dijual ke investor asing
> lebih dari 50 %), walaupun pemerintah menjamin bahwa pemerintah tetap
> mengawasi/ mempunyai fungsi kontrol (sebagai regulator) terhadap
> kebijakan perusahaan2X yang telah diprivatisasi tsb. Lagian kita
> lebih rela jika BUMNIS-BUMNIS tsb dijual ke swasta nasional daripada
> kepada investor asing.
Ah, sebagai rakyat saya punya interpretasi lain soal pasal itu.
Untuk rakyat, suatu industri dimiliki oleh negara atau swasta tidak jadi
masalah, yg penting bisa memberikan manfaat yg nyata bagi rakyat.
Kebijakan atau policy dan regulasilah yg merupakan keharusan sepenuhnya
ditangani negara (bukan Pemerintah lho, tp negara, artinya Pemerintah +
DPR)
--
syafril
-------
Syafril Hermansyah
--[YONSATU -
ITB]----------------------------------------------------------
Online archive : <http://yonsatu.mahawarman.net>
Moderators : <mailto:[EMAIL PROTECTED]>
Unsubscribe : <mailto:[EMAIL PROTECTED]>
Vacation : <mailto:[EMAIL PROTECTED]>
--[YONSATU - ITB]----------------------------------------------------------
Online archive : <http://yonsatu.mahawarman.net>
Moderators : <mailto:[EMAIL PROTECTED]>
Unsubscribe : <mailto:[EMAIL PROTECTED]>
Vacation : <mailto:[EMAIL PROTECTED]>
