>Apa ini maksudnya ?
------
Cukup jelas saya fikir.
>Apakah ada komitment dalam jangka waktu tertentu yg dibilang "tepat dan
>baik" itu benar terjadi ?
>Dulu banyak yg memberi "harapan" kepada rakyat, tp pada akhirnya rakyat
>butuh yg "real" bukan cuma mimpi.
-------
Ya harus dibuat komitment itu. Tanpa komitment lebih baik tidak dijalankan.
Inilah barangkali salah satu dari sekian banyak yang perlu dibenahi dari
kesalahan masa lalu itu.
> Buat apa punya kontrol (mikro) perusahaan kalau perusahaannya bangkrut
> ? Apa untungnya bagi rakyat banyak kalau perusahaannya merugi terus ?
> --------
> Kontrol akan membuat perusahaan tidak bangkrut selama kontrol itu
> dijalankan dengan baik.
Apa benar begitu ? Berapa lama memangnya menciptakan sistem kontrol itu
? KPKPN yg dimaksudkan utk monitor kekayaan negara agar ketahuan secara
dini kalau ada korupsi saja di bubarkan.
--------
Kuncinya "dijalankan dengan baik".
> Maka yang perlu diperbaiki adalah disini,
> bukan dengan cara gampang menjual, apalagi dengan harga murah.
Apa ukuran murah/mahal ? Dari sudut pandang mana dibilang murah/mahal ?
Jangan berhitung harga nomimal, hitung donk harga pasar.
Dijual murah saja yg berani beli hanya yg itu-2x saja, apalagi dijual
mahal ?
-------
Harga pasar juga bisa di"mainkan" bung.
> Perusahaan tidak akan merugi terus kalau roda ekonomi perusahaan
> berputar. Bagaimana supaya berputar ? Dibutuhkan banyak hal, termasuk
> keberfihakan.
Omong kosong kalau yg disuruh berpihak hanya rakyat kecil, sementara
sebagian rakyat lain yg punya duit/kuasa justru boleh memilih :-)
Kalau mau hidup "sementara sengsara", sama-2x donk.
---------
Siapa bilang yang disuruh berfihak hanya rakyat kecil. Justru kunci
utamanya harus dari atas dulu. Dalam kebijakan yang diambil harus berfihak,
dalam pelaksanaan dan kehidupan sehari-hari para petinggi juga harus
terlihat, baru kita berharap rakyat bisa ikut berfihak.
> Itu kesalahan policy/kebijakan, saat itu kita menganut pola "membangun
> industri padat karya" bukan padat modal. Tidak ada hubungannya dengan
> soal pengelolaan perusahaan. (krn out context itulah saya tadi tidak
> menanggapi soal yg ini).
> PT DI juga begitukan ? Perusahaan ini mestinya "padat modal" akan
> tetapi dipaksakan jadi "padat karya", ya susah deh semua pihak :-(
> -------------------------
> Nah kalau policy yang salah, mari kita perbaiki policynya. Kalau
> pengelolaan juga salah, mari kita benahi pengelolaannya.
Ya coba aja ganti itu semua pengelola dan pembuat policy. Apa sudah ada
tendensi kearah itu ?
------
Saya fikir belum tentu semua yang harus diganti. Secara selektif dan
bertahap diganti satu persatu, dimulai dari yang paling atas (barangkali).
Di level diri kita orang per orang, yang diperlukan adalah berbuat sebatas
koridor kemampuan dan pengaruh kita, sambil terus tanpa bosan
mensosialisasikan ke lingkungan, mulai dari lingkungan kecil sampai meluas.
Patriotisme bung.
> Beri second chance untuk bangsa ini untuk maju.
Emangnya belum pernah diberi kesempatan gitu ?
--------
Barangkali sudah, tapi bagaimana memberikannya dan bagaimana mengawasi dan
membimbing pelaksanaannya.
> Orang yang sudah nilep BLBI saja diberi chnace ke dua ketiga dan
> bahkan dibiarkan melenggang kangkung.
Inilah "golongan berduit/berkuasa" yg saya sebut diatas, dan itu semua
karena KKN.
------
'Tul,....
> Jangan cari jalan pintas yang sangat mudah, dengan melelang apa-apa
> yang sudah dibangun dengan susah payah.
Memangnya kalau dibiarkan 5 tahun lagi Indosat/Satelindo masih bisa
hidup ?
-------
Yaaaah, kalau dibiarkan mungkin akan collapse, tapi kalau diupayakan
pembenahan secara sungguh-sungguh mungkin tidak. Bisa saja down sizing
dulu, konsolidasi internal, dst.dst.
> Untuk Perancis, disana masih banyak swasta nasional yg punya duit utk
> beli perusahaan itu, disini siapa yg punya duit utk beli ? Konglomerat
> kitakah ?
> -------
> Ini dia nih salah satu problemnya. Kita tidak punya duit 3 trilyun
> untuk menyehatkan DI, tapi punya duit ratusan trilliun untuk
> "menyehatkan" bank-bank ???
Omnong kosong, duit yg diberikan ke Bank itu berupa obligasi rekap, cuma
berbentuk kertas doank, bukan real duit beneran. Yg diperlukan PT DI
duit beneran, bukan sekedar obligasi.
-------
Ah, masak sih ? Kertas juga mereka butuhkan, duit beneran juga butuh
memang, tapi seberapa duit beneran itu dan seberapa kertas ? Kalau ada
kertas, duit beneran itu bisa mereka cari (paling tidak sebagian untuk bisa
menyelesaikan contract on hands mereka untuk seterusnya cash flow akan
membaik), entah di pasar uang atau di bank-baka, atau di tempat lainnya.
Sudah pernah discuss dengan Edwin ??
> Yang minta-minta inilah yang harus dibenahi, jangan timpakan salahnya
> kepada perusahaan saja.
Saya mungkin susah menjelaskan hal ini ke Anda, krn Anda belum pernah
"buka warung".
--------
Nggak perlu dijelaskan bung, saya juga beberapa kali bikin "warung" dan
alhamdulillah bisa juga bertahan, meskipun buka warung itu pake duit orang.
Yang minta-minta itu juga kita alami bersama. Bedanya dengan BUMN adalah
kita lebih bisa berkata tidak atau paling tidak menunda-nunda atau menawar,
karena posisi kita tidak terlalu ditentukan si peminta. Warung kita bisa
tersendat..., ya, tapi kita masih bisa puterlah. Rekan-rekan di BUMN,
disamping mintanya banyak dan maksa, juga dalamnya pun ikut direcokin.
Itulah yg dirasakan BUMN kita, masak baru tahu ?
Jadi mungkinkah bisa maju ?
-------
Harapannya ada pada banyak fihak, termasuk kita-kita yang memilih siapa
yang akan ada di atas sana.
> Apakah otonomi daerah berjalan baik ? Masih perlu waktu bung. Otonomi
> daerah dijalankan separo hati oleh Pusat. Kebijakan sentralistik yang
> selama ini memusatkan semua potensi sumber daya manusia di Jawa
> (terutama Jakarta). "Otonomi" baru berjalan dua tahun (?)komentar yang
> muncul dari pusat sudah banyak, a.l. yang mengatakan daerah tidak
> mampu, arah mereka nggak jelas, dsb.dsb. Bahkan pilkada pun masih
> dicampuri banyak tangan-tangan dari pusat dengan segala agendanya.
> Apakah agenda ini untuk memajukan kapasitas daerah ? Ujung-ujung nya
> kita harap begitu. For now, I doubt it.
Bah tadi ngomong soal keberpihakan, ngomong soal second change, kok soal
OTODA first change saja nggak dikasih sih ?
-------
Disnilah letaknya. Yang tidak ngasih itu siapa ? Oknum-oknum di Pusat.
Justru saya konsisten dengan perkataan berikan second chance. Jangan belum
apa-apa sudah mau direcokin dengan segala dalih. Justru yang saya maksud :
Meskipun ada kelemahan dalam pelaksanaan, berikan kesempatan ke pada daerah
untuk berbenah. Bahwa dalam perjalanannya masih banyak kendala, dan masih
banyak unsur kepentingan yang masuk, biarlah dulu sambil terus diupayakan
perbaikannya melalui kontrol, jangan kembangkan wacana untuk mencabut
undang-undang otonomi tersebut.
> Berapa lama untuk bisa survive, sangat tergantung dengan banyak hal.
> Antara lain, pembebanan (ada apa nggak), keberfihakan (ada apa nggak),
> jenis industri, kapasitas perbankan untuk membantu financing, dsb.dsb.
Semuakan bisa dihitung dari awal, kenapa tidak dilakukan ?
-------
Semua bisa diprediksi dari awal berdasarkan asumsi-asumsi dan pra kondisi.
Hitung-hitungan dasarnya adalah berbagai asumsi dan pra kondisi. Dalam
perjalanan bisa saja kondisi dan asumsi itu berubah, maka perlu dievaluasi
kembali, on yearly basis, untuk menentukan langkah selanjutnya. Saya yakin
dalam perencanaan sudah dilakukan hitungan-hitungan ini, tapi dalam
pelaksanaan tidak dilakukan monitoring dan evaluasi yang kontinu. We have
to plan our work and work based on the plan.
> Kalau rapor masih angka 6, minta dan bantu untuk meningkatkan menjadi
> 8, tapi kalau rapor angka merah, yah ganti dengan yang lebih capable.
> Balik lagi, salah satu kunci : Are we all stand on the right place ?
> Have we all performed our duty ?
Jangan pernah mikir soal take it granted di negeri ini, itu cara barat.
Bisa melakukankan perbaikan secara konsisten saja sdh bagus kok.
--------
Cara barat atau timur, kalau memang baik kenapa tidak ? Kalau kita tidak
pernah mikir bagaimana mungkin akan dilaksanakan. Mikir saja sudah langkah
awal, disusul perencanaan, disusul pelaksanaan, kemudian dikontrol. Begitu
kan alurnya ?
> Setuju,ini satu jalan memang. Tapi belum tentu semua orang punya
> akses. Disinilah perlu dievaluasi. Seandainya bung Syafril jadi
> komisaris KS misalnya, mungkin dalam rapat board ide-ide seperti ini
> yang harus disuntikkan kepada Managementnya. Stimulate them, ingatkan,
> dan bantu kalau punya akses.
Wrong, salah besar!
Bukan komisaris yg perlu didengarkan melainkan "suara pasar", "suara
customer". Komisaris tahu apa sih ?
---------
Yah ini soalnya. Komisaris didudukkan hanya sekedar nama dan untuk mengisi
posisi saja. Seharusnya yang tau dong yang ditaruh. Suara pasar menjadi
inputan untuk evaluasi langkah selanjutnya.
> Dan yg harus berkorban itu rakyat, subsidinyapun tidak sepenuhnya
> masuk ke bagian produksi melainkan "kantong lain" :-(
> KKN bung! KKN lah yg perlu dibereskan lbh dulu!
> ---------
> Ini lah sumber segala masalah. Maka itu ini kunci pertama, tapi tidak
> mudah merubahnya.
Tidak ada yg mudah memang, tp sebenarnya yg namanya sulit krn kita belum
tahu, kalau sudah tahu ya jadi gampang.
Soal yg satu ini memang butuh kerja keras, konsisten, kaya invonasi,
diendorse oleh Pemimpin yg kuat, MPR/DPR yg kuat krn nampaknya KKN spt
sudah mendarah daging dibanyak anak bangsa ini :-(
------
Setuju, maka marilah kita mulai dari lingkungan kita, dan jangan bosan
mensosialisaikan ke lingkungan yang lebih besar.
--[YONSATU - ITB]----------------------------------------------------------
Online archive : <http://yonsatu.mahawarman.net>
Moderators : <mailto:[EMAIL PROTECTED]>
Unsubscribe : <mailto:[EMAIL PROTECTED]>
Vacation : <mailto:[EMAIL PROTECTED]>
--[YONSATU - ITB]----------------------------------------------------------
Online archive : <http://yonsatu.mahawarman.net>
Moderators : <mailto:[EMAIL PROTECTED]>
Unsubscribe : <mailto:[EMAIL PROTECTED]>
Vacation : <mailto:[EMAIL PROTECTED]>
