On Thu, 7 Aug 2003 06:53:50 -0700 (PDT) EVY ARYANTI <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> E1: > > Wah, bagaimana menjelaskannya ya. > > Maksudnya dibiayai oleh negara adalah bukannya harus disubsidi > terus-menerus, tapi pemerintah diharapkan turut membantu mengatasi > kesulitan keuangan yang sedang dialami Pt DI saat ini, tidak 'lepas > tangan' dan memilih 'jalan pintas' (dengan menjual aset). Nah sdh bagus donk, ada kesadaran bhw subsidi tdk bisa terus menerus :-) > konsultant/training dsb. Permasalahannya, PT DI tidak mempunyai modal > kerja untuk menyelesaikan proyek terkontrak (air-crafts) tsb, padahal > untuk penjualan pesawat, pembayarannnya dilakukan per termin (progress > payment). Saya sangat mengerti soal ini krn kita semua mengalaminya sejak dimulainya Krisis Moneter di tahun 1997 yl. L/C tidak lagi diakui, term of payment tidak lagi longgar, semua barang import harus dibayar cash in advance ... buruk sunguh buruk kondisi ini. Ada yg bisa mengatasi hal ini, ada yg tidak ...kenapa ya PT DI termasuk yg tidak berhasil ? > Jika PMS diefektifkan, PT DI akan segera mendapatkan modal > kerja dari bank untuk menyelesaikan pekerjaan terkontrak (proyek > penjualan aircrfat tsb di atas dan menerima pembayaran (pencairan > dana) dan diperkirakan saldo perusahaan > akan menjadi positif Rp. 275 M (pada akhir tahun 2003). Saya belum jelas kenapa PMS disebutkan tidak perlu setor dana riil ? > Sebenarnya pangsa pasar (market share) untuk pesawat CN-235 masih > cukup bagus terutama untuk pasar di Asia dan Timur Tengah. Dan pangsa > pasar dari CN-235 masih bisa terus ditingkatkan dengan melakukan > berbagai modifikasi sesuai dengan kebutuhan/ekspektasi pelanggan. > Perlu diketahui bahwa CN-235 adalah design IPTN dan CASA > (fifty-fifty). Bgm soal layanan purna jualnya ? Banyak ditulis di koran bhw perusahaan penerbangan nasional mengkeluhkan soal ini. > Konsep Pak Habibi dalam mendirikan IPTN sebenarnya 'sangat cemerlang'. > Beliau mencoba melakukan suatu 'lompatan teknologi', suatu langkah > strategis/pintar untuk mengejar ketinggalan kita dari negara-negara > maju. Dibandingkan dengan pengembangan industri mobil/elektronik > (seperti yang dilakukan Jepang), transfer technology yang terjadi > dalam proses pengembangan industri pesawat jauh lebih canggih. > Hampir semua disiplin ilmu teknik dan science ada dalam pembuatan > sebuah pesawat. Sayangnya konsep beliau tidak didukung oleh sumber > daya manusia yang memadai. Apalagi management yang dipercaya untuk > mengelola IPTN tidak memiliki visi bisnis dan kinerja yang bagus dan > hampir semuanya korup, itu yang membuat IPTN tidak berkembang dan > hancur. Jadi, bukan konsepnya yang salah tapi managementnya yang > tidak mampu mengimplementasikan konsep tsb. Soal ini saya setuju, visi dari leader sdh bagus, tenaga pelaksananya yg kedodoran, setidaknya itulah yg terlihat dari "luar". Ada bbr kemungkinan sih : - visinya terlalu ideal, sulit dicapai. - telalu banyak campur tangan dari atas. - SDM tidak mendukung. > Pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana satu peser pun dari APBN > untuk restruturisasi hutang PT DI (kepada pemerintah). Yang > diperlukan hanya statement di atas kertas bahwa hutang tsb dikonversi > menjadi saham equity/PMS milik pemerintah. Jika PMS sudah > diefektifkan maka struktur permodalan PT DI menjadi sehat kembali > (Bankable) dan akan menghasilkan cash flow yang positif. Apa alasan pemerintah menolak kalau sebenarnya yg diperlukan oleh PT DI hanyalah "jaminan berupa konversi hutang menjadi PMS" ? > Permasalahan internal PT DI sangat kompleks, ibaratnya sudah seperti > benang kusut. Itu sebabnya pembenahan internal tidak pernah berhasil. > Pada tahun 1997 IPTN bahkan pernah menyewa konsultan asing yang > sangat terkenal yaitu AT Kerney untuk memperbaiki kinerja manajemen > IPTN. Tapi, sudah membayar mahal-mahal, saran yang direkomendasikan > oleh AT Kerney tidak diterapkan/dipakai, karena banyak kepentingan > yang bermain dalam pengelolaan IPTN. Bahkan pada tahun 2000, Serikat > Pekerja-FKK pernah melakukan Loka Karya selama satu minggu untuk > memikirkan solusi bagi permasalahan di IPTN, tapi usulan berupa > makalah-makalah dan juga business plans yang dihasilkan dari loka > karya tsb, hanya ditampung dan tidak ada follow-up dari pihak > management. Disamping kinerja yang buruk dan tidak mempunyai visi > bisnis yang bagus, management PT DI juga tidak mempunyai sense of > crisis, boros dan korup. Tidak semua memang, tapi sebagian besar > begitu. NB: Ini bukan pendapat pribadi, catet !. DPR yang pernah > melakukan kunjungan/survey ke PT DI pada tahun 2001 juga menyimpulkan > bahwa permasalahan PT DI disebabkan karena 'salah kelola' > (mismanagement). :-( > Sebenarnya karyawan mau berkorban dengan cara dipotong gajinya, tapi > SP-FKK tidak pernah diajak berunding untuk membahas masalah tsb. > Direksi sendiri sudah dipotong gajinya sebesar 25% sejak bulan > januari'2003. Kenapa ya SP-FKK tidak pernah diajak ngomong ? > E3: > > BLBI mungkin memang langkah salah tanpa persiapan yang matang. Tapi > maksud saya jika ada kemauan politik dari pemerintah, suntikan modal > untuk PT DI bisa diusahakan (seperti yang dikatakan oleh Menperindag), > karena jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan dana BLBI. Hmm... aneh kalau memang tidak membebani APBN, kenapa tidak di accept ? > Saya pernah mendengar cerita dari seorang dosen ekonomi seperti ini: > Ada sebuah perusahan asing (saya lupa namanya) yang menunggak pajak > kepada pemerintah kita selama bertahun-tahun. Ketika pemerintah > menekan agar perusahaan tsb segera melunasi tunggakan pajaknya dan > mengancam akan menutupnya jika tidak mengindahkan peringatan > pemerintah. Apa yang terjadi ? Beberapa perusahaan besar > konco-konconya malah balik mengancam pemerintah akan menarik seluruh > modalnya yang ada di Indonesia, jika perusahaan nakal tsb ditutup oleh > pemerintah. Ternyata mereka tergabung dalam suatu konglomerasi dan > sangat solid. Akhirnya pemerintah kalah dan 'tidak berdaya', walaupun > katanya berhak mengeluarkan kebijakan dan regulasi. Kalau soal pelanggaran mah urusan hukum, ini satu titik lemah yg lain di negara kita. > Kelemahan lainnya jika sebagian besar saham BUMNIS dimiliki oleh asing > adalah pada kondisi dimana terjadi konflik/hubungan yang tidak > harmonis (ekstrimnya perang) antara negara kita dengan negara asal > investor. Apa yang akan terjadi ? Apalagi misalnya negara asing > pemilik modal tsb menguasai industri vital seperti industri > telekomunikasi/informasi (seperti kasus Indosat). Ah konflik pasti tidak terjadi secara tiba-2x, telekomunikasi bukan hanya urusan Indosat :-) > Perlu diketahui, > Singapura (pemilik saham Indosat sekarang) adalah Pusat Inteligent > Israel di Asia Tenggara. Apa benar begitu ? Apa bukan hanya dugaan krn logonya pemilik Indosat yg baru mirip-2x dg logonya negara Israel spt yg banyak diomongkan orang ? > Itulah sebabnya mengapa karyawan Indosat > ngotot berdemo menolak masuknya swasta asing (Singapura) ke dalam > tubuh Indosat, walaupun sebenarnya privatisasi itu tidak berdampak > apa-apa bagi mereka. Mereka melakukan itu semata-mata karena rasa > nasionalisme yang tinggi. Rasa nasionalisme ? Ah yg bener :-) > Contoh-contoh di atas adalah sekedar untuk memberikan gambaran > pentingnya industri strategis dimiliki oleh negara. Pertimbangannnya > bukan hanya sekedar membuka lapangan kerja bagi banyak orang, > mendapatkan pajak tanpa repot-repot mensubsidi, atau mendapatkan > produk dengan harga yang lebih murah dsb. MORE THAN THAT THINGS. Kalau kita melihat hukum Maslow, pengertian strategis bisa berbeda lho :-) > Ok, Gitu aja dulu deh diskusinya. Entar kapan-kapan disambung lagi. > Semoga tidak capek membacanya. Terimakasih utk penjelasannya, setidaknya kami orang luar ini rada sedikit mengerti mengenai kondisi PT DI dari sudut pandang "orang dalam". -- syafril ------- Syafril Hermansyah --[YONSATU - ITB]---------------------------------------------------------- Online archive : <http://yonsatu.mahawarman.net> Moderators : <mailto:[EMAIL PROTECTED]> Unsubscribe : <mailto:[EMAIL PROTECTED]> Vacation : <mailto:[EMAIL PROTECTED]>
