Dear Baraya...
kalo mau diterima di bumi nusantara..? dr dulu jg para ulama2.. sudah sepakat
dengan kesimpulannya cuma satu yang diinginkan umat....
1. Tobatan nashuha... atau . Bikin Agama baru dengan melepas semua atribut
islam, para nabi, Al-Qur'an, dll
Salam
Arass
________________________________
From: Remi <rsyaif...@yahoo.com>
To: Baraya_Sunda@yahoogroups.com
Sent: Tue, August 10, 2010 6:25:22 PM
Subject: [Baraya_Sunda] Re: A(du)hmadiyah deui?
Surat untuk Para Petinggi Negeri
Oleh Djohan Effendi
Pernahkan kita membayangkan bagaimana kalau nasib yang dialami warga negara
yang
teraniaya dan terzalimi ini justru menimpa kita sendiri? Pernahkan kita
membayangkan betapa perihnya hati kita jika kebebasan kita untuk beriman dan
beribadah menurut ajaran yang kita yakini akan menyelamatkan kita di dunia dan
di akhirat kelak direnggut hanya karena kita berbeda dengan keyakinan mayoritas?
Kepada Yang Terhormat
Para Petinggi Negara RI!
Para Pemuka Agama!
Para Pemimpin Parpol dan Ormas!!
Para Cerdik Cendekia dan Tokoh Masyarakat!
"Berilah kami tempat, Bapak Wali Kota, di mana saja di wilayah kota Mataram
ini,
di pinggiran yang dianggap angker banyak setannya sekalipun, atau di
pekuburan-pekuburan, yang penting kami dapat keluar dari penampungan, hidup
normal, menghirup udara kebebasan dan kemerdekaan.
Atau, jika telah dianggap menodai agama, telah melanggar UU No.1 PNPS/1/1965,
sebagaimana selama ini diancamkan, jebloskanlah kami, Bapak Wali Kota, ke dalam
penjara. Kami seluruh warga Ahmadi, pengungsi laki-laki, perempuan, tua, muda
maupun anak-anak, lahir batin, ikhlas dipenjara, tanpa proses hukum sekalipun.
Atau jika sama sekali tidak ada tempat bagi kami, di ruang penjara tidak ada
tempat bagi kami, di pekuburan-pekuburan juga tidak ada tempat bagi kami, maka
galikanlah bagi kami, Bapak Wali Kota, kuburan. Kami seluruh warga Ahmadi
pengungsi, laki-laki, perempuan, tua, muda maupun anak-anak, siap dan ikhlas
dikubur hidup-hidup. …"
Bapak-bapak Yang terhormat!
Kalimat-kalimat di atas saya kutip dari surat yang berisi jeritan warga
Ahmadiyah Lombok, yang sejak beberapa tahun ini terpaksa tinggal di
penampungan,
terusir dari tempat tinggal mereka, hanya karena mereka difatwakan menganut
faham yang sesat. Mereka menjadi pengungsi di negeri mereka sendiri. Padahal
mereka turun temurun warga negara RI. Mereka turun temurun tinggal di atas bumi
yang disediakan oleh Allah Tuhan Yang Maha Rahman, yang menyediakan bumi ini
bagi segenap dan seluruh anak-cucu Adam, yang rahmat-Nya dikaruniakan kepada
segenap umat manusia tanpa diskriminasi, tidak membedakan beriman atau kufur
bersikap kufur kepada-Nya, beragama atau tidak, menganut ajaran yang benar atau
ajaran yang sesat. Peristiwa pengusiran dan pengungsian ini sama sekali bukan
kisah fiktif, tapi kisah nyata yang terjadi di negara kita yang berdasarkan
Pancasila yang di antara sila-silanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Peristiwa ini terjadi sekarang, tidak di
masa
penjajahan, tidak di masa Revolusi Kemerdekaan, tidak di masa Pemerintahan
Parlementer, tidak di masa Orde Lama dan juga tidak di masa Orde Baru. Tapi
terjadi sekarang di masa Reformasi ketika Piagam Hak-hak Asasi Manusia diterima
dan dimasukkan dalam Konstitusi kita. Lalu di mana tanggung jawab
konstitusional
para Petinggi Negara RI? Di mana tanggung jawab moral para pemuka agama bangsa
kita? Di mana hati nurani tokoh-tokoh parpol, ormas, cendekiawan dan pemuka
masyarakat kita?
Dan sekarang Bapak-bapak yang terhormat, warga Ahmadiyah di Manis Lor, Kuningan
sedang terancam, mesjid tempat mereka sebentar lagi menunaikan ibadah tarawih,
tadarus, i'tikaf, akan disegel oleh Bupati sendiri. Pengalaman perih
dihalang-halangi dan diganggu untuk menjalankan ibadah menurut keyakinan
sendiri
juga terjadi di Bekasi. Dua orang umat Bahai masih ditahan di Lampung. Dilarang
membuka warung sebagai usaha mencari nafkah sehari-hari. Seorang umat Bahai
yang
meninggal dunia di Pati terpaksa dimakamkan di bentaran kali karena ditolak
Kepala Desa untuk dimakamkan di Pemakaman Umum Desa, bahkan dilarang dimakamkan
di lahannya sendiri. Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat Ketuhanan Yang Maha
Esa, masih dipinggirkan, hak-hak sipil mereka tidak terjamin dan tidak
dipenuhi.
Daftar berbagai kasus penistaan hak-hak asasi dan hak-hak sipil terlalu panjang
untuk dikemukakan. Komnas HAM mempunyai data yang relatif lengkap tentang
kasus-kasus seperti ini. Kenapa masih ada warga negara kita yang tidak
menikmati
kebebasan berkeyakinan dalam negara yang berusia 65 tahun ini?
Pernahkan kita membayangkan bagaimana kalau nasib yang dialami warga negara
yang
teraniaya dan terzalimi ini justru menimpa kita sendiri? Pernahkan kita
membayangkan betapa perihnya hati kita jika kebebasan kita untuk beriman dan
beribadah menurut ajaran yang kita yakini akan menyelamatkan kita di dunia dan
di akhirat kelak direnggut hanya karena kita berbeda dengan keyakinan mayoritas?
Menyaksikan peristiwa-peristiwa memerihkan di atas izinkanlah saya bertanya
kepada Para Petinggi dan Penguasa di negeri ini, apakah negara dan pemerintah
sudah tidak mampu lagi menjamin, melindungi dan mempertahankan hak-hak asasi
manusia dan hak-hak sipil yang tercantum dalam Konstitusi Negara kita bagi
kelompok-kelompok minoritas? Kepada siapa lagi mereka harus mengharapkan
perlindungan?
Kepada Para Pemuka Agama, khususnya al-Mukarramun Para Ulama, perkenankan saya
bertanya, apakah manusia yang non Islam, atau yang menganut ajaran yang
dianggap
sesat itu, tidak termasuk anak-cucu Adam yang dimuliakan dan dianugerahi rezeki
oleh Tuhan (Q. 17:70) sehingga mereka halal dilecehkan, diusir dan diperlakukan
seolah-olah mereka tidak berhak hidup di atas bumi Tuhan yang menciptakan
mereka? Andaikan mereka tersesat, apakah mereka tidak bisa menikmati kebebasan
sebagaimana mereka yang kufur kepada Tuhan (Q. 18:29) sehingga kita merasa
berhak memaksa mereka untuk mengikuti pendapat dan keyakinan kita? Apakah tidak
sebaiknya kita mengikuti metoda yang dianjurkan Tuhan dalam menyeru manusia ke
jalan Tuhan dengan cara bijaksana, nasehat yang baik dan kalau perlu dengan
dialog yang lebih baik lagi; dan akhirnya menyerahkannya kepada Allah sendiri
yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dan siapa yang benar-benar beroleh
petunjuk? (Q. 16:7). Dan bukankah ketidaksukaan kita terhadap suatu kelompok
tidak menghalalkan kita untuk bertindak tidak adil terhadap mereka? (Q. 5:8).
Apakah menurut al-Mukarramun negara atau aparat pemerintah atau kelompok
masyarakat berwenang membatasi anugerah Allah berupa hak hidup di atas bumi-Nya
kepada mereka yang dianggap sesat? Apakah negara atau pejabat yang berkuasa
berwenang membatasi kebebasan berkeyakinan yang diberikan Allah al-Khaliq
kepada
manusia, makhluk yang dimuliakan-Nya? Apakah hal itu tidak berarti merampas
wewenang Allah dan hak sesama manusia?
Bapak-bapak yang terhormat!
Dengan surat ini saya hanya ingin menyampaikan jeritan hati nurani
saudara-saudara kita yang menderita. Hati saya merasa tidak tahan lagi melihat
penderitaan saudara-saudara yang teraniaya tersebut, dan saya merasa berdosa
kalau saya tidak melakukannya.
Hormat Takzim saya;
Djohan Effendi
