hayang beda...(ceunah hakna)... tapi embung di sebut beda....
lain tapi... lain...
kumaha dewek...tong batur mah....
--- Pada Rab, 11/8/10, Aras <arassen...@yahoo.com> menulis:
Dari: Aras <arassen...@yahoo.com>
Judul: Re: [Baraya_Sunda] Re: A(du)hmadiyah deui?
Kepada: Baraya_Sunda@yahoogroups.com
Tanggal: Rabu, 11 Agustus, 2010, 8:47 AM
Dear Baraya...
kalo mau diterima di bumi nusantara..? dr dulu jg para ulama2.. sudah sepakat
dengan kesimpulannya cuma satu yang diinginkan umat....
1. Tobatan nashuha... atau . Bikin Agama baru dengan melepas semua atribut
islam, para nabi, Al-Qur'an, dll
Salam
Arass
From: Remi <rsyaif...@yahoo. com>
To:
Baraya_Sunda@ yahoogroups. com
Sent: Tue, August 10, 2010 6:25:22 PM
Subject: [Baraya_Sunda] Re: A(du)hmadiyah deui?
Surat untuk Para Petinggi Negeri
Oleh Djohan Effendi
Pernahkan kita membayangkan bagaimana kalau nasib yang dialami warga negara
yang teraniaya dan terzalimi ini justru menimpa kita sendiri? Pernahkan kita
membayangkan betapa perihnya hati kita jika kebebasan kita untuk beriman dan
beribadah menurut ajaran yang kita yakini akan menyelamatkan kita di dunia dan
di akhirat kelak direnggut hanya karena kita berbeda dengan keyakinan mayoritas?
Kepada Yang Terhormat
Para Petinggi Negara RI!
Para Pemuka Agama!
Para Pemimpin Parpol dan Ormas!!
Para Cerdik Cendekia dan Tokoh Masyarakat!
"Berilah kami tempat, Bapak Wali Kota, di mana saja di wilayah kota Mataram
ini, di pinggiran yang dianggap angker banyak setannya sekalipun, atau di
pekuburan-pekuburan , yang penting kami dapat keluar dari penampungan, hidup
normal, menghirup udara kebebasan dan kemerdekaan.
Atau, jika telah dianggap menodai agama, telah melanggar UU No.1 PNPS/1/1965,
sebagaimana selama ini diancamkan, jebloskanlah kami, Bapak Wali Kota, ke dalam
penjara. Kami seluruh warga Ahmadi, pengungsi laki-laki, perempuan, tua, muda
maupun anak-anak, lahir batin, ikhlas dipenjara, tanpa proses hukum sekalipun.
Atau jika sama sekali tidak ada tempat bagi kami, di ruang penjara tidak ada
tempat bagi kami, di pekuburan-pekuburan juga tidak ada tempat bagi kami, maka
galikanlah bagi kami, Bapak Wali Kota, kuburan. Kami seluruh warga Ahmadi
pengungsi, laki-laki, perempuan, tua, muda maupun anak-anak, siap dan ikhlas
dikubur hidup-hidup. …"
Bapak-bapak Yang terhormat!
Kalimat-kalimat di atas saya kutip dari surat yang berisi jeritan warga
Ahmadiyah Lombok, yang sejak beberapa tahun ini terpaksa tinggal di
penampungan, terusir dari tempat tinggal mereka, hanya karena mereka difatwakan
menganut faham yang sesat. Mereka menjadi pengungsi di negeri mereka sendiri.
Padahal mereka turun temurun warga negara RI. Mereka turun temurun tinggal di
atas bumi yang disediakan oleh Allah Tuhan Yang Maha Rahman, yang menyediakan
bumi ini bagi segenap dan seluruh anak-cucu Adam, yang rahmat-Nya dikaruniakan
kepada segenap umat manusia tanpa diskriminasi, tidak membedakan beriman atau
kufur bersikap kufur kepada-Nya, beragama atau tidak, menganut ajaran yang
benar atau ajaran yang sesat. Peristiwa pengusiran dan pengungsian ini sama
sekali bukan kisah fiktif, tapi kisah nyata yang terjadi di negara kita yang
berdasarkan Pancasila yang di antara sila-silanya adalah Ketuhanan Yang Maha
Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Peristiwa
ini terjadi sekarang, tidak di masa penjajahan, tidak di masa Revolusi
Kemerdekaan, tidak di masa Pemerintahan Parlementer, tidak di masa Orde Lama
dan juga tidak di masa Orde Baru. Tapi terjadi sekarang di masa Reformasi
ketika Piagam Hak-hak Asasi Manusia diterima dan dimasukkan dalam Konstitusi
kita. Lalu di mana tanggung jawab konstitusional para Petinggi Negara RI? Di
mana tanggung jawab moral para pemuka agama bangsa kita? Di mana hati nurani
tokoh-tokoh parpol, ormas, cendekiawan dan pemuka masyarakat kita?
Dan sekarang Bapak-bapak yang terhormat, warga Ahmadiyah di Manis Lor, Kuningan
sedang terancam, mesjid tempat mereka sebentar lagi menunaikan ibadah tarawih,
tadarus, i'tikaf, akan disegel oleh Bupati sendiri. Pengalaman perih
dihalang-halangi dan diganggu untuk menjalankan ibadah menurut keyakinan
sendiri juga terjadi di Bekasi. Dua orang umat Bahai masih ditahan di Lampung.
Dilarang membuka warung sebagai usaha mencari nafkah sehari-hari. Seorang umat
Bahai yang meninggal dunia di Pati terpaksa dimakamkan di bentaran kali karena
ditolak Kepala Desa untuk dimakamkan di Pemakaman Umum Desa, bahkan dilarang
dimakamkan di lahannya sendiri. Penganut Aliran Kepercayaan Penghayat Ketuhanan
Yang Maha Esa, masih dipinggirkan, hak-hak sipil mereka tidak terjamin dan
tidak dipenuhi. Daftar berbagai kasus penistaan hak-hak asasi dan hak-hak sipil
terlalu panjang untuk dikemukakan. Komnas HAM mempunyai data yang relatif
lengkap tentang kasus-kasus seperti ini.
Kenapa masih ada warga negara kita yang tidak menikmati kebebasan berkeyakinan
dalam negara yang berusia 65 tahun ini?
Pernahkan kita membayangkan bagaimana kalau nasib yang dialami warga negara
yang teraniaya dan terzalimi ini justru menimpa kita sendiri? Pernahkan kita
membayangkan betapa perihnya hati kita jika kebebasan kita untuk beriman dan
beribadah menurut ajaran yang kita yakini akan menyelamatkan kita di dunia dan
di akhirat kelak direnggut hanya karena kita berbeda dengan keyakinan mayoritas?
Menyaksikan peristiwa-peristiwa memerihkan di atas izinkanlah saya bertanya
kepada Para Petinggi dan Penguasa di negeri ini, apakah negara dan pemerintah
sudah tidak mampu lagi menjamin, melindungi dan mempertahankan hak-hak asasi
manusia dan hak-hak sipil yang tercantum dalam Konstitusi Negara kita bagi
kelompok-kelompok minoritas? Kepada siapa lagi mereka harus mengharapkan
perlindungan?
Kepada Para Pemuka Agama, khususnya al-Mukarramun Para Ulama, perkenankan saya
bertanya, apakah manusia yang non Islam, atau yang menganut ajaran yang
dianggap sesat itu, tidak termasuk anak-cucu Adam yang dimuliakan dan
dianugerahi rezeki oleh Tuhan (Q. 17:70) sehingga mereka halal dilecehkan,
diusir dan diperlakukan seolah-olah mereka tidak berhak hidup di atas bumi
Tuhan yang menciptakan mereka? Andaikan mereka tersesat, apakah mereka tidak
bisa menikmati kebebasan sebagaimana mereka yang kufur kepada Tuhan (Q. 18:29)
sehingga kita merasa berhak memaksa mereka untuk mengikuti pendapat dan
keyakinan kita? Apakah tidak sebaiknya kita mengikuti metoda yang dianjurkan
Tuhan dalam menyeru manusia ke jalan Tuhan dengan cara bijaksana, nasehat yang
baik dan kalau perlu dengan dialog yang lebih baik lagi; dan akhirnya
menyerahkannya kepada Allah sendiri yang lebih mengetahui siapa yang tersesat
dan siapa yang benar-benar beroleh petunjuk? (Q. 16:7). Dan
bukankah ketidaksukaan kita terhadap suatu kelompok tidak menghalalkan kita
untuk bertindak tidak adil terhadap mereka? (Q. 5:8). Apakah menurut
al-Mukarramun negara atau aparat pemerintah atau kelompok masyarakat berwenang
membatasi anugerah Allah berupa hak hidup di atas bumi-Nya kepada mereka yang
dianggap sesat? Apakah negara atau pejabat yang berkuasa berwenang membatasi
kebebasan berkeyakinan yang diberikan Allah al-Khaliq kepada manusia, makhluk
yang dimuliakan-Nya? Apakah hal itu tidak berarti merampas wewenang Allah dan
hak sesama manusia?
Bapak-bapak yang terhormat!
Dengan surat ini saya hanya ingin menyampaikan jeritan hati nurani
saudara-saudara kita yang menderita. Hati saya merasa tidak tahan lagi melihat
penderitaan saudara-saudara yang teraniaya tersebut, dan saya merasa berdosa
kalau saya tidak melakukannya.
Hormat Takzim saya;
Djohan Effendi
