Saya setuju juga bila setiap unit eselon I ( baca: DJPBN ) memiliki 
Bagian Penelitian dan Pengembangan guna meneliti kebijakan yang telah dan akan 
diambil sehingga keputusan yang diambil merupakan buah kajian serius.
        
        Selama ini ( maaf bu ) hampir semua kebijakan yang diambil oleh 
pimpinan terkesan kejar tayang, dan hasilnya berkualitas rendah , atau 
pengambil kebijakan keliru menterjemahkan keinginan pimpinan di atasnya, ibarat 
seorang anak kecil disuruh orang tuanya ke tempat pamannya , belum dijelaskan 
maksud dan tujuannya  sudah berangkat pergi sebelum mendengarkan perintah 
sebenarnya ( misinya ) sehingga setelah sampai di rumah paman , dia bingung mau 
bilang apa ........ ?  ha...haa...ha 
        
        Untuk itu sebaiknya , semua kebijakan hendaknya melalui proses 
pengkajian dan penelitian , sehingga hasilnya maksimal dan tidak berubah-ubah.
        
        Saya sendiri angkatan lama , mungkin tak terhingga perubahan yang 
pernah saya alami dan yang lebih tragis , kebijakan yang keluar mesti 
meresahkan pegawai  level bawah.Ada rumor kebanyakan pegawai lah..... pegawai 
SDM nya rendah .. lah , .... padahal pada saat yang lampau ijin sekolah atas 
inisiatif sendir selalu dihambat, setelah lulus dihambat lagi penyesuaian 
ijasahnya , IIb 2 tahun , II d 2 tahun II c 2 tahun ..................... dan 
seterusnya. 

        Oleh karena itu saya sangat setuju pendapat Ibu bahwa DJPBN mesti harus 
dibentuk Badan Penelitian dan Pengembangan independen demi perkembangan ke 
depan dan usul saya janganlah menciptakan istilah reorganisasi berjilid, sebab 
terkesan DJPBN labil dalam mengambil kebijakan ( mungkin saya salah Bu )

        Selamat Idul Fitri Mohon Maaf Lahir dan Batin
              ( Salam dari  Lereng Gunung Ungaran )

        

----- Original Message ----
From: ANANDY RUSTANTI <[EMAIL PROTECTED]>
To: [email protected]
Sent: Sunday, October 14, 2007 9:18:16 PM
Subject: [Forum Prima] Reorganisasi Jilid Tiga Ditjen PBN-Perlu ada Direktorat 
LitBang Ditjen PBN









  


    
            Saya setuju pandangan saudara-saudara, memang organisasi mesti 
cukup flexibel.  Artinya perubahan atau reorganisasi itu perlu, jika organisasi 
tidak pengin mati atau out of date.  Masalahnya sekarang, apakah reorganisasi 
yang dilakukan sudah tepat dengan kebutuhan ? Atau hanya keingingan dan 
perenungan beberapa orang berdasarkan sejumlah penerawangan?  Sehingga 
kelenturan organisasi yang diinginkan awalnya untuk menjawab tantangan jaman, 
jadi bermakna lain. Yaitu, lentur dan mudah diubah ubah dengan bergantinya 
pimpinan, atau bahkan berubahnya cara berpikir pimpinan.

  Masih ingat ketika Gus Dur memegang kendali republik?  Keputusan

Kirim email ke