Mas Ncimothi, pertanyaan Anda cukup bagus. Coba baca point pertama surat tersebut : "Dalam rangka menjunjung etika birokrasi dan tertib administrasi.......... Pernyataan diatas adalah sebuah bentuk pengakuan atas kelemahan sistem di Kepegawaian DJPB. Sebuah kejujuran yang diungkap secara tidak langsung...Kita berikan aplaus untuk Kepegawaian. DJPB, berarti selama ini Birokrasi kita, maaf .".tidak ber-etika". Administrasi Kepegawaian kita, sekali lagi maaf....."tidak tertib".
Banyak pegawai yang hengkang dari DJPB tanpa sepengatahuan Atasan (Kepegawaian), sementara di lain pihak Kepegawaian tidak tranparan mengumumkan adanya kebutuhan pegawai di instansi lain,.....untuk ketiga kalinya maaf.....Siapa yang tidak ber-etika??? Banyak Data-data Kepegawaian yang tidak ter-Update, padahal data dari yang bersangkutan sudah dikirim ke Pusat, Akhirnya ada kasus pegawai mutasi sudah berkeluarga, SPPDnya masih dibayar bujangan. Ada pegawai yang dimutasi padahal pegawai tersebut sudah pindah instansi..... Siapa yang tidak tertib??? Saya tidak akan memilih no berapapun,( karena saya memang nggak niat pindah he..he..he). Saya menilai, inilah saat yang tepat kita lakukan perubahan pada Sistem Kepegawaian kita. "Kejujuran" tentang suatu kesalahan adalah saat yang tepat bagi pimpinan DJPB untuk melakukan hal yang lebih baik. Sekali lagi Aplaus untuk Kepegawaian DJPB. ----- Pesan Asli ---- Dari: ncimothi <[EMAIL PROTECTED]> Kepada: [email protected] Terkirim: Minggu, 18 November, 2007 8:05:39 Topik: [Forum Prima] Tentang penafsiran S - 628 / 2007 ??? ............. surat itu cenderung ke yang mana, yang pertama apa yang kedua. Saya sih lebih menangkap pengertian yg pertama, namun temen2 banyak yang menafsirkan bahwa itu cenderung pada pengertian kedua, dimana kalo melamar maka siapkan dulu itu............ ________________________________________________________ Kunjungi halaman depan Yahoo! Indonesia yang baru! http://id.yahoo.com/ [Non-text portions of this message have been removed]
