--- In [email protected], jamur_kuping <[EMAIL PROTECTED]> wrote:

> permintaan nya itu mudah : minta izin, lapor, minta restu... kalo'
mau pindah
> gitu saja,soal disetujui atau ndak, disini kan yang terlibat tidak 
> hanya Ditjen PBN, mas..
> ada unit lain yang lebih berkepentingan
> 
> Unit tujuan dan Biro SDM itu yang berkepentingan...menerbitkan SK 
> pindah antar unit eselon 1.
> 

Bung Hanafi dan Bung Max mungkin solusinya bisa dengan mengundang atau
mensosialisasikan forum prima ini kepada unit eselon lain sebagai
"rumah lama" atau "kampung halaman" tempat dimana kita harus mudik.
Kalau memang forum ini dipercaya sebagai tempat menyuarakan pendapat
seperti yang dijamin pasal 28 UUD 1945, ini menjadi tantangan buat
pengelola untuk merawat tingkat kepublikan forum ini. Dengan demikian,
kita dapat menyemai benih-benih demokrasi mulai dari level yang paling
dekat yaitu "lingkungan rumah kita sendiri"
 
Walaupun nampak ada upaya-upaya "silaturahim" untuk lebih mendekatkat
sesama anggota namun hemat saya jangan sampai mengurangi tingkat
kepublikan yang saya maksud, bukankah ruang publik ini menjadi terasa
menjadi tempat yang nyaman dihuni oleh siapapun yang telah masuk
menjadi anggota. Untuk itu, terus ciptakan suasana demoratis,
egaliter, pluralistis agar tujuan mencapai masyarakat madani (civil
society) yang berkeadaban dan mapan untuk Indonesia yang cemerlang
segera terwujud.

Tanggal 11 November 2007 lalu ada usaha yang cukup konstruktif lewat
"Kongres IKAPTKDK/IIK-STAN" yaitu wadah alumni dari satu almamater
yang sedianya dihadiri Ibu Menteri namun diwakili oleh Sekjen Depkeu.
Hemat saya cukup lama memang para alumni ini berkiprah demi kemajuan
pengelolaan keuangan di negeri ini. Namun setelah reformasi kemampuan
teknis non teknis para alumni seharusnya disinergikan dengan semua
potensi bangsa yang ada. Memulainya dengan reformasi system pendidikan
yang berbasis realitas yaitu murah, terjangkau dan berkualitas
sehingga dapat dirasakan oleh semua anak negeri ini, tempat tumbuh dan
berkembangnya kreatifitas sehingga mampu menghadapi tantangan masa
depan bangsa ini menghadapi era globalisasi yang lebih manusiawi dan
beradab. Masyarakat Indonesia yang adil makmur, sejahtera, aman dan
damai yang dirasakan diseluruh pelosok negeri dengan kemajemukan
(pluralisme) tetap dalam wadah NKRI, Pancasila dan UUD 1945 merupakan
dambaan setiap warga Negara di Republik tercinta ini.

Kebijakkan masa lalu yang serba sentralistis masih menyisakan beban
yang harus dipikul kini. Sentralisasi membuat kekuasaan menjadi
terpusat dengan demikian bagi mereka yang mampu masuk dalam pusaran
kekuasaan dengan sendirinya menjadi lebih kelihatan cerdas dan makmur
sehingga pimpinan simbol sentralistis itu dijuluki "Bapak Pembangunan"
dan tentu yang dibangun dimulai dari lingkaran dekat kekuasaan. Kalau
anda dapat rembesan atau tetesan dari system seperti itu
banyak-banyaklah bersyukur. Kemudian anda terus mengembangkan diri
jadi "pengecer" untuk terus mendekati magnet kekuasaan mencoba tidak
lepas dari ikatan itu baik terpaksa maupun dipaksa, anggota dalam
forum ini saya kira sudah cukup baik hal pendidikan dan memberikan
pendidikan. jika anda tidak mau peduli dengan kedaan diluar sana maka
anda jadi pengecer yang saya maksud dan mencoba terus merangsek masuk
dalam pusaran kekuasaan itu.


Kirim email ke