Dear Budisan dan miliser yang terhormat, Sejauh ini dari referensi yang ada juga dari upaya "dengar dengar", sepertinya target waktu untuk lepas dari opini Disclaimer memang belum ada. Tapi satu hal yang pasti bahwa tekad untuk mewujudkan LKPP yang Wajar Tanpa Pengecualian sangat besar.Hanya langkah konkrit untuk mewujudkannya saya rasa masih belum optimal.
Selama tiga tahun bekerja dalam seksi VERA, saya merasakan bahwa kita terkesan masih bekerja sendiri sendiri. Dalam hal ini Dit APK ,maaf, seperti bekerja mati matian sendirian. Padahal untuk merekap laporan dari seluruh Kuasa Bun yang ada adalah pekerjaan yang bukan main sulit dan berat. Saya berusaha membayangkan tingkat kesulitan Dit APK dengan membandingkan tingkat kesulitan dalam penyusunan LKPP Tingkat Kuasa Bun. Idealnya Dit APK menerima data yang sudah valid dan tinggal merekap dalam suatu LKPP Tingkat Kementrian tanpa harus direcoki dengan permasalahan yang ada di dalam beberapa data sumber (tingkat Kuasa BUN). Langkah konkrit yang saya rasa belum optimal itu dapat saya kemukakan sebagai berikut. Kita (KPPN) selama ini setiap tahunnya diberikan peringkat dalam penyusunan LKPP Tingkat Kuasa Bun. hanya saja sampai saat ini saya pribadi masih belum tahu apakah pemeringkatan itu sudah sesuai dengan rujukan BPK. Katakanlah untuk peringkat 1 sampai 10 apakah dapat dikatakan LKPP Tingkat Kuasa Bun-nya sudah berpredikat WTP. Seandainya dari 10 besar saja belum mencapai WTP bagaimana pula dengan peringkat dibawahnya. Saya menyadari keterbatasan SDM dan waktu dari Dit APK untuk memberikan tutorial/ panduan secara langsung kepada KPPN KPPN yang dianggap masih bermasalah dalam penyusunan LKPP Tingkat Kuasa BUN. Tapi paling tidak jika tidak dapat diselenggarakan untuk masing masing KPPN coba pikirkan upaya untuk mengadakan tutorial di tingkat Kantor Wilayah. Sehingga dengan demikian ada keseragaman pola pikir dan pengetahuan dalam penyusunan LKPP Tingkat Kuasa BUN.Hal ini saya rasa jauh lebih baik ketimbang penyelenggaraan diklat secara terpusat. Apa yang menjadi kendala kita bersama selama ini adalah fungsi vilter (verifikasi) yang belum sepenuhnya berjalan. Verifikasi seharusnya dilaksanakan secara berjenjang, Bank Persepsi, Seksi Giro Bank/ Pos dan terakhir seksi Vera. Seandainya filternya hanya mengandalkan seksi Vera dimana pejabat dan pelaksananya juga rentan rotasi kerja/ mutasi saya rasa Dit APK selamanya akan bekerja ekstra keras dengan hasil capaian yang sedikitnya dapat kita bayangkan....Disclaimer lagi. Maaf, hanya sekedari sharing. Salam hangat dari Kendari HaBeWe ketik GI spasi GO apakah selamanya Garbage In Garbage Out (modus Bayu Biru |: on). --- In [email protected], budisan <budisan_2...@...> wrote: > > > Teman-teman Miliser yang budiman, > > Pada pembukaan Rapim Ditjen Perbendaharaan di Hotel Sahid Jakarta pada > tanggal 11 Maret 2009 lalu, Bu Menteri menyampaikan Keynote Speech yang > antara lain berisi pesan, atau barangkali lebih tepat harapan, agar tahun > ini LKPP (2008) tidak lagi mendapat opini disclaimer. > ..... Lepas dari opini apa yang akan diberikan oleh BPK nanti, saya ingin bertanya (kepada siapa saja yang mengetahuinya) apakah kita telah mempunyai target waktu tentang kapan (tahun berapa) kira-kira LKPP kita tidak lagi disclaimer? Apakah Bu Menteri pernah menanyakan tentang target waktu tersebut kepada kita? > > Semoga harapan Bu Menteri dapat segera kita penuhi. > > > Salam, > budisan >
