Bung Karno dan Pembebasan Papua Barat
Jangan sesekali meninggalkan sejarah. Penggalan kalimat Bung Karno ini menjadi
penting untuk kembali mengkaji sejarah keberadaan Republik dan perjuangan
pembebasan Papua Barat29 Maret 2017
Antusias massa rakyat dalam pembebasan Papua Barat dari cengkeraman
kolonialisme [Foto: Istimewa]
Koran Sulindo – Sebelum kita tergesa-gesa bicara dan menentukan sikap terhadap
tuntutan berbagai organisasi Papua untuk merdeka, sebaiknya kita mempelajari
beberapa fakta sejarah. Sejarah yang dibuat oleh massa rakyat. Tanpa masa lalu
tidak ada masa sekarang. Kita tidak boleh melupakan, apa lagi memutar balik
sejarah.Periode penjajahan kolonial Belanda tidak dimulai segera setelah orang
Belanda menginjakkan kakinya di kepulauan ini pada akhir abad ke-16.
Sebaliknya, ia merupakan sebuah proses ekspansi politik dan ekonomi selama
beberapa abad sampai akhirnya mencapai wilayah yang ketika itu disebut Dutch
East Indies atau Netherlands Indies.Dalam proses ekspansinya itu, Belanda
mendapat perlawanan dari berbagai kerajaan, kesultanan dan komunitas suku
bangsa lokal. Belanda, misalnya, baru bisa menguasai Aceh setelah berakhir
Perang Aceh pada 1904. Lamanya masa penjajahan kolonial Belanda yang
berbeda-beda bukan alasan untuk menegasi proses pembangunan nasion Indonesia.
Dan Papua Barat ketika itu disebut Netherland New Guinea serta berada di bawah
kekuasaan Belanda.Fakta sejarah penting lainnya yang menunjukkan proses
pembangunan dan pembentukan bangsa Indonesia adalah Kongres Pemuda Kedua yang
diselenggarakan pada 27 hingga 28 Oktober 1928 di Batavia (Jakarta). Pada
kesempatan itu dikeluarkan Sumpah Pemuda yang menyatakan putra dan putri
Indonesia bertanah air satu, berkebangsaan satu, dan berbahasa satu yaitu
Indonesia. Kenyataan bahwa tidak semua suku bangsa mengirim wakilnya ke Kongres
tersebut sama sekali tidak mengurangi sifat nasional dari Sumpah Pemuda itu.
Tidak mungkin semua suku bangsa mengirim wakilnya karena tingkat kesadaran dan
perkembangan gerakan nasional ketika itu tidak sama dan merata di Indonesia.
Karena itu, suku bangsa yang tidak mengirim wakilnya ke Kongres tidak
seharusnya merasa seolah-olah tidak dimasukkan dalam semangat Kongres persatuan
pemuda 1928.Pada 1942, Jepang dengan mudah menduduki Hindia-Belanda karena
penguasa kolonial tidak memberi perlawanan yang berarti. Begitu Perang Dunia
(PD) II berakhir, pada 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia menyatakan merdeka
dari penjajahan Belanda. Walau PBB dan Belanda tidak mengakui Proklamasi 1945,
rakyat Indonesia dengan bedil dan bambu runcing membela kemerdekaannya melawan
usaha Belanda untuk menduduki kembali negeri jajahannya. Belanda sangat
berkepentingan mempertahankan koloninya karena ia membutuhkan kekayaan alam dan
tenaga kerja murah Indonesia untuk memulihkan ekonominya dari kehancuran yang
diderita karena PD II. Belanda, sampai hari ini masih menolak untuk mengakui
kemerdekaan Indonesia pada 1945. Karena dengan pengakuan itu, Belanda berarti
mengakui agresi militer pada 1947 dan 1948 terhadap Republik Indonesia.Sejak 17
Agustus 1945 itu, Papua Barat sudah merupakan bagian dari Indonesia. Perlu
diingat pidato Bung Karno di Kota Baru, Jayapura, 4 Mei 1963: “…Dan apa yang
dinamakan tanah air Indonesia? Yang dinamakan tanah air Indonesia ialah segenap
wilayah yang dulu dijajah oleh pihak Belanda, yang dulu dinamakan
Hindia-Belanda, yang dulu dinamakan Netherlands-Indies. Itulah wilayah Republik
Indonesia. Dengar-kan benar kataku, itulah wilayah Republik Indonesia. Itu
berarti bahwa sejak 17 Agustus 1945 Irian Barat telah masuk di dalam wilayah
Republik Indonesia. Apa yang belum terjadi? Karena penjajah Belanda di Irian
Barat sesudah proklamasi itu masih berjalan terus, maka Irian Barat belum
kembali termasuk di dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Sehingga kita
punya perjuangan yang lalu ialah Saudara-Saudara perhatikan benar-benar, bukan
memasukan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Kesalahan
ini masih kadang-kadang dibuat. Orang masih berkata, berjuang memasukan Irian
Barat kembali ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Tidak! Irian Barat
sejak 17 Agustus 1945 sudah masuk dalam wilayah Republik Indonesia. Orang
kadang-kadang berkata, memasukan Irian Barat ke dalam wilayah Ibu Pertiwi.
Salah! Tidak! Irian Barat sejak daripada dulu sudah masuk ke dalam wilayah
kekuasaan Republik Indonesia…”Tak Perlu Pepera
Dengan demikian, sesungguhnya tanpa Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) atau
referendum pada 1969, Papua Barat sudah sejak 1945 menjadi bagian sah
Indonesia. Masalahnya adalah Belanda ingin terus mempertahankan Papua Barat
sebagai koloninya sehingga pemerintah Indonesia di bawah Soekarno terpaksa
harus membebaskannya dari cengkeraman kolonial Belanda! Jadi, mereka yang terus
giat mengatakan Indonesia menganeksasi Papua Barat sebenarnya telah memalsu
fakta sejarah! Perbatasan wilayah Republik Indonesia memang diwarisi dari
perbatasan wilayah masa penjajahan Belanda. Itulah juga yang terjadi dengan
negeri-negeri bekas jajahan kolonial Inggris, Prancis, Belgia dan
lain-lain.Tapi, Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor F. Yeimo1
dalam “Penyelesaian Masalah Papua Barat (suatu perspektif internasional)
menulis: ”Masalah utama bangsa Papua Barat adalah status politik wilayah Papua
Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang belum final, karena
proses memasukkan wilayah Papua Barat dalam NKRI itu dilakukan dengan penuh
pelanggaran terhadap standar-standar, prinsip-prinsip hukum dan HAM
internasional oleh Amerika Serikat (AS), Belanda, Indonesia dan PBB demi
kepentingan ekonomi politik mereka.”Ini merupakan contoh pemutarbalikan fakta
sejarah! Status politik wilayah Papua Barat sebenarnya sudah selesai sejak
Proklamasi 17 Agustus 1945. Victor menempatkan kedudukan Indonesia sama dengan
AS dan Belanda. Padahal posisi Indonesia adalah mempertahankan kedaulatannya,
sedangkan Belanda mempertahankan penjajahan atas Papua Barat, dan AS berusaha
menggantikan Belanda untuk mengeksploitasi kekayaan alam Papua Barat.Fakta
sejarah lain yang diputarbalik adalah menyamakan kasus Papua Barat dengan Timor
Timur. Portugal adalah kekuasaan kolonial yang pertama menguasai Timor.
Persaingan antara Belanda dan Portugal berakhir pada 1860 dengan perjanjian
yang membagi Timor menjadi Timor Barat di bawah kekuasaan kolonial Belanda dan
Timor Timur di bawah Portugal. Pada 1974 terjadi kudeta di Portugal yang
melahirkan politik dekolonisasi. Portugal mengundurkan diri dari Timor
Timur.Setelah perang sipil, Juli 1976, Fretilin yang berhaluan kiri
mengumumkan berdirinya Republik Demokratis Timor Timur. Ini merupakan duri di
mata Soeharto. Setelah mendapat lampu hijau dari AS, tentara fasis Soeharto
menyerang dan menduduki Timor Timur. Indonesia di bawah Soeharto menjadi negara
agresor yang menganeksasi Timor Timur dengan pembantaian terhadap penduduknya!
Jumlah rakyat Timor Timur yang mati karena kelaparan, pembantaian dan
penghilangan paksa selama pendudukan rezim Soeharto mencapai sekitar 91 ribu
hingga 203 ribu! Padahal, penduduk Timor Timur ketika itu hanya sekitar 823
ribu pada 1999. Jenderal Wiranto adalah salah satu pelaku pelanggar HAM berat
di Timor Timur, namun ia bebas, malah diberi kedudukan dalam kabinetnya
pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla!Di samping fakta sejarah, sebelum kita
bersikap mendukung atau menolak gerakan “Pembebasan Papua Barat”, masih ada
beberapa masalah yang harus dipertimbangkan. Pertama, watak kelas dari berbagai
organisasi Papua yang mendukung gerakan “Pembebasan Papua Barat”. Apakah mereka
mewakili kepentingan sosial-ekonomi rakyat jelata Papua? Bagaimana sikap
organisasi-organisasi itu terhadap neoliberalisme dan imperialisme?Dalam
“Manifesto from First Papuan People’s Congress-1961”, saya temukan antara lain
tuntutan: “our flag be hoisted beside the Netherland flag; our national anthem
(Hai Tanahku Papua) be sung and played in addition to the Netherlands national
anthem.” Ini berarti, Kongres Rakyat Papua adalah sebuah lembaga yang pro
Belanda karena ingin benderanya berkibar di samping bendera Belanda dan lagu
kebangsaannya dinyanyikan bersama dengan lagu kebangsaan Belanda. Apakah ini
tidak serupa dengan kasus Republik Maluku Selatan (RMS) yang mendapat dukungan
dari Kerajaan Belanda?Salah satu tokoh Partai Buruh Inggris, Jeremy Corbyn ikut
mendirikan “International Parliamentarians for West Papua”. Sedangkan, Benny
Wenda merupakan tokoh Papua yang tinggal di Inggris dan aktif bekerja untuk
menggalang dukungan di kalangan anggota parlemen negeri-negeri imperialis.
Lembaga ini mengutuk pelanggaran HAM di Papua Barat. Bagus sekali! Berbagai
macam pelanggaran HAM yang dilakukan aparat militer rezim Soeharto hingga
Jokowi di Papua Barat harus dikutuk dan kita menuntut dihentikannya semua
pelanggaran itu. Masalahnya adalah apakah pelanggaran HAM itu hanya terjadi di
Papua Barat?Bersediakah Jeremy Corbyn dan semua anggota parlemen AS, Belanda,
dan negeri imperialis lainnya mengutuk pelanggaran HAM berat sejak 1965 hingga
hari ini yang terus terjadi di Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan dan
pulau-pulau lainnya? Apakah kita bisa mempercayai Partai Buruh Inggris yang
bersama AS melakukan perang agresi terhadap Irak dan Libya?Pada awal Januari
lalu wartaplus.com memberitakan, Jenderal Goliath Tabuni dari Tentara
Pembebasan Nasional Papua Barat berseru kepada negara-negara pendukung
“Pembebasan Papua Barat” mendesak PBB agar basis militer AS di Darwin,
mengirimpeacekeepers ke Papua.. Rupanya Jenderal Tabuni ini tidak sadar bahwa
sekali tentara AS masuk, akan sangat sulit sekali memerintahkannya untuk pergi.
Dan kita sudah dapat membayangkan model pemerintah yang akan didirikan Papua
Barat dengan pendampingan tentara AS.Studi tentang KNPB
Akan sangat baik kalau sebuah studi dilakukan terhadap KNPB untuk mengetahui
program dan sistem masyarakat seperti apa yang ingin mereka bangun seandainya
berhasil “membebaskan” Papua Barat. Apakah para pemimpinnya betul-betul
mewakili kepentingan rakyat pekerja Papua? Jangan kita lupakan pengalaman
perjuangan rakyat Afrika Selatan yang dipimpin Kongres Nasional Afrika (ANC)
dan Nelson Mandela. Apakah kelas yang berkuasa sekarang mewakili kepentingan
rakyat jelata Afrika Selatan? Apakah kehidupan dan kesejahteraan rakyat Afrika
Selatan mengalami kemajuan dan membebaskan mereka dari penghisapan dan
penindasan? Sepanjang pengetahuan saya, yang terjadi di Afrika Selatan adalah
pertukaran warna kulit dari para penguasa dan kaum elitenya saja.Studi lainnya
lagi yang akan berguna adalah mempelajari struktur kelas dalam masyarakat
Papua. Misalnya, hubungan antara anggota suku bangsa biasa dengan ketua adat
atau kepala sukunya dalam proses produksi. Apa peran gereja dan apakah gereja
juga merupakan salah satu lembaga yang menguasai tanah?Kalau kita mengamati
situasi Indonesia secara keseluruhan, apakah dampak kebijakan pemerintah Jokowi
yang sedang mendorong penanaman modal asing secara besar-besaran untuk
membiayai mega-proyek infrastukturnya, mengeksplotasi sumber alam dan perluasan
perkebunan, tidak dirasakan seluruh rakyat Indonesia termasuk rakyat Papua?
Apakah perampasan tanah adat para suku bangsa Papua, pembabatan hutan-hutan dan
pertambangan dengan dampak sangat serius terhadap lingkungan tidak terjadi di
pulau-pulau Indonesia lainnya? Sebetulnya musuh yang dihadapi rakyat Papua sama
dengan yang dihadapi rakyat suku bangsa lainnya, yaitu rezim Jokowi-JK yang
mewakili kepentingan tuan tanah besar, kapitalis birokrat, komprador dan kaum
imperialis. Apakah perjuangan pembebasan nasional rakyat Papua tidak sedang
mengalihkan perhatian rakyat Papua dari masalah sosio-ekonominya yang mendesak?
Apakah reforma agraria sejati tidak seharusnya menjadi tuntutan rakyat Papua
juga?Pada zaman imperialisme dimana sistem kapitalis dunia terus menerus
dilanda krisis tanpa ujung, rakyat Indonesia dari berbagai suku bangsa dan
kepercayaan serta agama yang berbeda harus menanggung penderitaan makin lama
makin berat, kelangsungan hidupnya terancam karena sumber pencaharian dan ruang
hidupnya hilang di bawah timbunan “pembangunan neo-liberal” pemerintah. Dalam
kondisi seperti ini perjuangan melawan penghisapan dan penindasan kaum
imperialis serta semua lembaga internasionalnya yang diwakili oleh kaum tuan
tanah besar, kaum kabir dan komprador adalah yang utama. Karena perjuangan ini
membutuhkan persatuan dan kerja sama erat di antara rakyat tanpa memandang
latar belakang suku bangsa dan agama atau kepercayaanya.Perlu diingat masalah
Papua Barat menjadi berlarut-larut sampai melibatkan PBB dan AS serta
langkah-langkah militer pemerintah Indonesia sepenuhnya merupakan tanggung
jawab pemerintah kolonial Belanda yang tidak mau meninggalkan Papua Barat.
Indonesia di bawah Soekarno tidak pernah melakukan agresi terhadap Papua Barat!
Perampokan besar-besaran kekayaan alam Papua tidak terjadi di zaman
Soekarno!Pembunuhan, penyiksaan, pelanggaran HAM di Papua tidak dilakukan oleh
pemerintahan Soekarno! Justru pemerintahan Soekarno yang dirongrong dan
dipecah-belah oleh gerakan separatis RMS, PRRI dan Permesta hingga akhirnya
dijatuhkan kudeta militer Soeharto pada 1965. Kalau pemerintahan Soekarno
bersifat kolonial dan pro-imperialis, ia tidak akan digulingkan oleh Soeharto,
antek kaum imperialis! Jangan putar balik fakta sejarah atas nama hak
menentukan nasib sendiri rakyat Papua! [Tatiana Lukman]
