Apakah sekarang semua jajaran pemerintah sudah lupa Nawacita?
Menurut Puan, pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun sesuai janji kabinet
kerja. Dengan adanya program wajib belajar 12 tahun, semua anak Indonesia wajib
masuk sekolah dan pemerintah wajib membiayai serta menyediakan segala
fasilitasnya.http://edukasi.kompas.com/read/2015/01/13/01183401/Puan.Maharani.Wajib.Belajar.12.Tahun.Dimulai.Juni.2015
On Wednesday, August 16, 2017 7:24 AM, Jonathan Goeij
<[email protected]> wrote:
Mendikbud lupa wajib belajar 12 tahun.
---In [email protected], <djiekh@...> wrote :
Ini jawaban menteri pendidikannya :Kamis , 19 January 2017, 17:08 WIB
Sekolah Tarik SPP, Mendikbud: Sejak Dulu Memang Enggak Gratis
Rep: Fauziah Mursid/ Red: Bayu HermawanRepublika/Rakhmawaty La'langMenteri
Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Muhadjir Effendy berudiensi saat melakukan
kunjungan di kantor Harian Republika di Jakarta, Rabu (24/8).REPUBLIKA.CO.ID,
JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menegaskan
penetapan iuran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) di tingkat sekolah
menengah atas (SMA) merupakan kewenangan daerah dan sekolah. Sehingga, pihaknya
tidak bisa melarang jika sekolah maupun daerah hendak menarik iuran SPP.Menurut
dia, daerah yang dimaksud dalam hal ini yakni pemerintah provinsi (pemprov)
yang telah ditugaskan menangani sekolah setingkat SMA. Hal ini diungkapkan
Muhadjir, setelah sejumlah sekolah kembali menarik iuran SPP."Kalau sekolah itu
sesuatu dengan ketentuan sekolah, saya kira tidak masalah, yang jelas,
penetapan SPP itu memang kewenangan provinsi atau daerah dan sekolah," katanya
di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1).Muhadjir mengungkapkan, pada
dasarnya sekolah negeri tingkat SMA di Indonesia memang tidak digratiskan.
Namun, banyak Pemerintah Kabupaten/Kota yang kebijakannya menggratiskan iuran
sekolah melalui subsidi dana Bantuan Operasional Sekolah daerah (BOSDa)."Sejak
dulu kan emang enggak gratis SMA/SMK. (Kalau ada yang gratis di sejumlah
daerah) itu terserah aja, sama dengan makan seharusnya bayar, lalu gratis, ya
senang aja toh," ujarnya.
Menurutnya penarikan iuran SPP oleh sekolah biasanya untuk memajukan sekolah.
Sementara dana BOS yang diperuntukkan untuk bantuan siswa, tidaklah cukup jika
sekolah hendak memajukan sarana dan pra sarananya.
"BOS ini enggak bisa memajukan sekolah, ini memang bantuan, tapi kalau mau maju
enggak mungkin pakai BOS saja, ini makanya ide dasar, untuk memajukan sekolah,"
katanya.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu pun menegaskan, ditariknya
iuran SPP sekolah tidak ada kaitannya dengan Peraturan Mendikbud Nomor 75 Tahun
2016 tentang Komite Sekolah.
Menurut dia, dalam Permendikbud tersebut memang mengatur peran Komite Sekolah
untuk memberikan sumbangan dan bantuan bagi sekolah. Namun, ia menegaskan,
Permendikbud itu bukan untuk mewajibkan penarikan dana dari orang tua siswa.
"Kita kan mengatur soal peranan komite sekolah itu untuk antisipasi jangan
sampai saber pungli itu bikin posisi sekolah tidak jelas. Mana yang boleh yang
tidak boleh, karena Permendikbud 75 itu kita harap sekolah jadi punya
kepastian," katanya.
2017-08-16 0:39 GMT+02:00 Jonathan Goeij jonathangoeij@... [GELORA45]
<[email protected]>:
bukan hanya satu propinsi, tetapi banyak sekali. googling sebentar juga sudah
mendapati kaltim, jatim, jabar, dlsb. kelihatannya merata seluruh Indonesia
tetapi tidak semua masuk pemberitaan nasional.lucu tapi nggak lucu, dari gratis
trus mendadak bayar. bukannya maju malah mundur.terus... duitnya lari kemana?
dipotong dari anggaran begitu saja, penghematan seperti yg anda katakan mungkin.
---In [email protected], <djiekh@...> wrote :
Ya, tidak tahu penyelesaiannya bagaimana.Ini terjadi hanya di satu
propinsi.Lihat saja bagaimana nantinya.Lihat kenyataannya saja.
2017-08-15 23:45 GMT+02:00 Jonathan Goeij jonathangoeij@... [ GELORA45]
<GELORA45@ yahoogroups.com>:
masalahnya khan duit, anggaran.
---In [email protected] , <djiekh@...> wrote :
Itukan tidak ada hubungannya dengan Sri Mulyani.Itu masalah pendidikan, dari
daerah dengan propinsi.Waktu masih tanggungan daerah gratis, w dipindahjadi
urusan propinsi, maunya orang tua murid harus nyumbang.Menteri pendidikan yang
harus bertindak memberesinya.
2017-08-15 22:31 GMT+02:00 Jonathan Goeij jonathangoeij@... [ GELORA45]
<GELORA45@ yahoogroups.com>:
mungkin yg anda katakan ini "Mungkin hanya proyek2 yang langsung mendatangkan
keuntungan yang dipilih?" benar2 sedang dilakukan, sebagai contoh SMA yg tidak
langsung mendatangkan keuntungan tidak lagi gratis.
---In [email protected] , <djiekh@...> wrote :
Buat saya yang perlu perencanaan yang baik, bisa bayar utangnya dengan
mudah,inflasi kecil, uang tidak dikorupsi, dipakai betul2 untuk memajukakan
ekonomi danmemakmurkan penduduk.Hasilnya lihat nanti, kalau jelek ya Jokowi
jatuh. Kalau bagus ya terpilih lagi.Sebelum ekonomi memburuk betul2, kita amati
tindakan Sri Mulyani.Mungkin hanya proyek2 yang langsung mendatangkan
keuntungan yang dipilih?
2017-08-15 19:08 GMT+02:00 Jonathan Goeij jonathangoeij@... [ GELORA45]
<GELORA45@ yahoogroups.com>:
---In [email protected] , <djiekh@...> wrote :
