Wajib belajar 12 tahun masih sebatas Retorika. Yang sudah jalan baru yang 6 tahun dan 9 tahun. Sekarang lagi ribut yang pendidikan menengah harus dioperkan dari daerah ke propinsi. Kapan selesainya, dan apa bedanya, apa jadi maju atau justru mundur tidak tahu. Barangkali yang tinggal di Indonesia bisa jelaskan. https://news.detik.com/berita/d-3460243/jppi-wajib-belajar-12-tahun-masih-sebatas-retrorika
2017-08-16 16:24 GMT+02:00 Jonathan Goeij [email protected] [GELORA45] <[email protected]>: > > > Mendikbud lupa wajib belajar 12 tahun. > > > ---In [email protected], <djiekh@...> wrote : > > Ini jawaban menteri pendidikannya : > Kamis , 19 January 2017, 17:08 WIB > Sekolah Tarik SPP, Mendikbud: Sejak *Dulu* Memang *Enggak* Gratis > Rep: Fauziah Mursid/ Red: Bayu Hermawan > Republika/Rakhmawaty La'lang > [image: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Muhadjir Effendy > berudiensi saat melakukan kunjungan di kantor Harian Republika di Jakarta, > Rabu (24/8).] > Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Muhadjir Effendy berudiensi > saat melakukan kunjungan di kantor Harian Republika di Jakarta, Rabu (24/8). > REPUBLIKA.CO.ID <http://republika.co.id/>, JAKARTA -- Menteri Pendidikan > dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menegaskan penetapan iuran sumbangan > pembinaan pendidikan (SPP) di tingkat sekolah menengah atas (SMA) merupakan > kewenangan daerah dan sekolah. Sehingga, pihaknya tidak bisa melarang jika > sekolah maupun daerah hendak menarik iuran SPP. > Menurut dia, daerah yang dimaksud dalam hal ini yakni pemerintah provinsi > (pemprov) yang telah ditugaskan menangani sekolah setingkat SMA. Hal ini > diungkapkan Muhadjir, setelah sejumlah sekolah kembali menarik iuran SPP. > "Kalau sekolah itu sesuatu dengan ketentuan sekolah, saya kira tidak > masalah, yang jelas, penetapan SPP itu memang kewenangan provinsi atau > daerah dan sekolah," katanya di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis > (19/1). > Muhadjir mengungkapkan, pada dasarnya sekolah negeri tingkat SMA di > Indonesia memang tidak digratiskan. Namun, banyak Pemerintah Kabupaten/Kota > yang kebijakannya menggratiskan iuran sekolah melalui subsidi dana Bantuan > Operasional Sekolah daerah (BOSDa). > "Sejak dulu *kan emang enggak* gratis SMA/SMK. (Kalau ada yang gratis di > sejumlah daerah) itu terserah *aja*, sama dengan makan seharusnya bayar, > lalu gratis, ya senang *aja toh*," ujarnya. > > Menurutnya penarikan iuran SPP oleh sekolah biasanya untuk memajukan > sekolah. Sementara dana BOS yang diperuntukkan untuk bantuan siswa, > tidaklah cukup jika sekolah hendak memajukan sarana dan pra sarananya. > > "BOS ini *enggak* bisa memajukan sekolah, ini memang bantuan, tapi kalau > mau maju *enggak *mungkin pakai BOS saja, ini makanya ide dasar, untuk > memajukan sekolah," katanya. > > Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu pun menegaskan, > ditariknya iuran SPP sekolah tidak ada kaitannya dengan Peraturan Mendikbud > Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. > > Menurut dia, dalam Permendikbud tersebut memang mengatur peran Komite > Sekolah untuk memberikan sumbangan dan bantuan bagi sekolah. Namun, ia > menegaskan, Permendikbud itu bukan untuk mewajibkan penarikan dana dari > orang tua siswa. > > "Kita *kan* mengatur soal peranan komite sekolah itu untuk antisipasi > jangan sampai saber pungli itu bikin posisi sekolah tidak jelas. Mana yang > boleh yang tidak boleh, karena Permendikbud 75 itu kita harap sekolah jadi > punya kepastian," katanya. > > 2017-08-16 0:39 GMT+02:00 Jonathan Goeij jonathangoeij@... [GELORA45] < > [email protected]>: > > bukan hanya satu propinsi, tetapi banyak sekali. googling sebentar juga > sudah mendapati kaltim, jatim, jabar, dlsb. kelihatannya merata seluruh > Indonesia tetapi tidak semua masuk pemberitaan nasional. > lucu tapi nggak lucu, dari gratis trus mendadak bayar. bukannya maju malah > mundur. > terus... duitnya lari kemana? dipotong dari anggaran begitu saja, > penghematan seperti yg anda katakan mungkin. > > > ---In [email protected], <djiekh@...> wrote : > > Ya, tidak tahu penyelesaiannya bagaimana. > Ini terjadi hanya di satu propinsi. > Lihat saja bagaimana nantinya. > Lihat kenyataannya saja. > > 2017-08-15 23:45 GMT+02:00 Jonathan Goeij jonathangoeij@... [ GELORA45] > <GELORA45@ > yahoogroups.com <[email protected]>>: > > masalahnya khan duit, anggaran. > > ---In [email protected] , <djiekh@...> wrote : > > Itukan tidak ada hubungannya dengan Sri Mulyani. > Itu masalah pendidikan, dari daerah dengan propinsi. > Waktu masih tanggungan daerah gratis, w dipindah > jadi urusan propinsi, maunya orang tua murid harus nyumbang. > Menteri pendidikan yang harus bertindak memberesinya. > > 2017-08-15 22:31 GMT+02:00 Jonathan Goeij jonathangoeij@... [ GELORA45] > <GELORA45@ > yahoogroups.com <[email protected]>>: > > > mungkin yg anda katakan ini "Mungkin hanya proyek2 yang langsung > mendatangkan keuntungan yang dipilih?" benar2 sedang dilakukan, sebagai > contoh SMA yg tidak langsung mendatangkan keuntungan tidak lagi gratis. > > > ---In [email protected] , <djiekh@...> wrote : > > Buat saya yang perlu perencanaan yang baik, bisa bayar utangnya dengan > mudah, > inflasi kecil, uang tidak dikorupsi, dipakai betul2 untuk memajukakan > ekonomi dan > memakmurkan penduduk. > Hasilnya lihat nanti, kalau jelek ya Jokowi jatuh. Kalau bagus ya terpilih > lagi. > Sebelum ekonomi memburuk betul2, kita amati tindakan Sri Mulyani. > Mungkin hanya proyek2 yang langsung mendatangkan keuntungan yang dipilih? > > > 2017-08-15 19:08 GMT+02:00 Jonathan Goeij jonathangoeij@... [ GELORA45] > <GELORA45@ > yahoogroups.com <[email protected]>>: > > ---In [email protected] , <djiekh@...> wrote : > > > >
