si Nesare mau bilang saya kiri kanan tengah memangnya mau peduli amat, ngambil kutipan2 lama juga di-potong2 asal comot diskusi tentang apa tahun berapa konteksnya tentang apa semuanya dicampur aduk twist kiri kanan, kondisi yg dibicarakan 2-3 th lalu dgn sekarang juga tidak sama.
Kalau ditanya golongan apa ya saya memilih golongan mereka yang pakai akal sehat berdasarkan nurani, selama ini saya lihat dan cocok yg diangkat kelompok democrat di US seperti universal health care, equality, education for all, tax progressive, imigration apalagi karena republikan tidak punya konsep yg jelas ditambah Trump yg ngaco bukan kepalang jadi tidak ragu2 utk jadi registered democrat. tapi topi apa aja dari Nesare ya no problemlah ha ha ha. ---In [email protected], <jetaimemucho1@...> wrote : Nesare ini ingin supaya orang TIDAK melihat Jonathan sebagai orang kiri. Padahal saya sendiri tidak pernah memberi kualifikasi kepada Jonathan sebagai orang kiri atau kanan. Kualifikasi yang jelas hanya saya kasih kepada Chan sebagai remo, yang memang saya kenal lama dan saya tahu isi kepalanya sejak lama dan saya saksikan sekarang bagaimana perubahan isi kepalanya. Hanya dalam diskusi sering kali Jonathan mengerti dan menyetujui berita yang saya postingkan. Saya dapat topi juga dari Nesare: kiri radikal, ekstrim kiri. Sekarang ditambah lagi, saya punya masalah dengan sifat pribadi yang membuat saya subjektif!! Ooo, malah saya eprnah dituduh "fundamentalis"!!! Ha...ha... Sedangkan Nesare sendiri mengaku pendukung nasakom. Tapi melihat selama ini pendapat yang ia tampilkan dalam diskusi langsung dan tak langsung, saya bertanya-tanya sendiri di mana sifatnya yang mendukung Nasakom. Yang jelas sangat menonjol caranya untuk "membantu" rakyat, yaitu dengan mendukung kebijakan Jokowi: dukung penanaman modal asing, "pembangunan" yang sebetulnya mengabdi kelas menengah keatas dan para oligarki yang berkuasa dan para pemodal asing dan swasta. Itu sudah cukup bagi saya untuk mengetahui jalan pikiran si Nesare. Jadi Nesare merasa dirinya kiri, dan kiri yang benar. sedangkan orang lain seperti saya adalah kiri radikal yang mau menerapkan sekarang "komunisme" di Indonesia. Makanya dia juga menuduh Roeslan mau "menasionalisasi a la komunis"!!!! Ha...ha..ha On Monday, September 4, 2017 9:11 PM, "Roeslan roeslan12@... [GELORA45]" <[email protected]> wrote: Nampaknya bung Nesare ini telah menjadi murit setianya Orde baru Suharto, sehingga kejangkitan penyakit Komunistophobi, ini tercermin dalam tulisannya yang menyatakan bahwa Nasionalissi roeslan ala komunis. Wah hebat betul cuci otak yang telah dilakukan oleh rezim militerfasis suharto, sampai sampai seorsng terpelajar seperti Nesare tak bisa membedakan antara nasionalisasi dengan komunisme. Setiap orang bilang Nasionalisasi lalu distempel Komunis. Ini membutikan bahwa nesara itu sejatinya adalah murit yang paling setia pada Rezim milkiter fasis Suharto. Saya tidak yakin bahwa Nesare bisa memahami apa yang dutulis di Wikipedia Indonesia, bahwa NASIONALISASI ADALAH PROSES DI MANA NEGARA MENGAMBIL ALIH KEPEMILIKAN SUATU PERUSAHAAN MILIK SWASTA ATAU ASUNG. Mengambil alih itu artinya seluruh perusahaan (100%) disita tanpa bayar sepeserpun. Kutipan Wikipedia Indonesia dibawah ini saya ambil dari Google (bukan karangan saya). Sekarang ganti bung harus menjelaskan apa yang bung maksud Nasionalisasi ala komunis harap bung jelaskan secara ilmiah!!! Ini penting buat kita semua. Semoga bung bisa sembuh dari penyakit komunistophobi. Roeslan. WIKIPEDIA INDONESISA Nasionalisasi Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Nasionalisasi adalah proses di mana negara https://id.wikipedia.org/wiki/Negara mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan milik swasta https://id.wikipedia.org/wiki/Swasta atau asing. Apabila suatu perusahaan dinasionalisasi, negara yang bertindak sebagai pembuat keputusan. Selain itu para pegawainya menjadi pegawai negeri https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_negeri. Lawan dari nasionalisasi adalah privatisasi https://id.wikipedia.org/wiki/Privatisasi. Von: [email protected] [mailto:[email protected]] Gesendet: Sonntag, 3. September 2017 17:02 An: [email protected] Betreff: RE: [GELORA45] Kuasai 51% Saham Freeport, Indonesia Tak Memiliki Untung Hehehehehe dulu dengan sombongnya bilang nasionalisasi (eh nasionalisasi yg ente maksud = beli saham) freeport. Sekarang rejim Jokowi sudah setuju beli 51% saham yg duitnya gak tahu dari mana, eh ente ngomong ini seperti menyuntik duit. Sombongnya (baca: gobloknya) minta ampun. Persoalan freeport itu bukan hanya persoalan bisnis saja. Itu persoalan “Corporate America” yg menjadi soko guru negara ente. Disinggung sedikit saja bisa ngamuk negara ente. Kenapa ngamuk? Karena “Corporate America” itu adalah alat yg digunakan utk menjajah dalam sejarah modern dunia ini terutama setelah menang PD2. Baca tulisan chan yg gak sok tahu. Teknis main saham nya saja ente ngak ngerti (mana ngerti ente kalau jual beli saham pakai blok blokan?!!). Belum lagi isi perut dalamnya freeport. Begitu juga: kemampuan teknis Indonesia dalam mengelola; apakah masih feasible utk dikelola; USA kalau marah akan ganggu RI tidak plus serangan2 baik langsung maupun pre emptive dll. SUDAH DIAM KAN?!!! KABUR KEMANA ENTE?!!! Ni baca tulisan ente yg dulu: 12/6/2015 Oon, nasionalisasi itu perlu biaya baik itu di BUMN-kan ataupun di provatisasi, terkecuali Indonesia mau menjadi negara "tirai rotan". ---In [email protected] mailto:[email protected], <nesare@... mailto:nesare@...> wrote : Bung Roeslan ngerti tidak apa yang dimaksud oleh jonathan dengan nasionalisasi Freeport itu? Ini tulisan jonathan selanjutnya: Harga saham Freeport saat ini lagi murah2nya, ditambah berita licensing tidak akan diperpanjang harganya bisa "dirt-cheap". Saat yang tepat sekali untuk nasionalisasi. Nasionalisasi Freeport versi jonathan itu adalah beli saham Freeport yang sedang murah. Dia ini lagi ngomong dalam konteks neoliberal. Dari dulu jonathan ini sudah saya telanjangi bahwa dia itu bukan democrat. Dia ngomongnya adalah registered democratic party di USA. Tetapi isi sebetulnya, dia itu adalah anggota partai democrat krn unsur pragmatisme saja, tetapi bukan idealisme. Jadi jonathan itu bukan orang kiri. Beda dengan bung Roeslan yang memang orang kiri. Hati2 kalau menyetujui ide seseorang. Memangnya ini yang dimaksud nasionalisasi bung Roeslan? Salam Nesare From: [email protected] mailto:[email protected] [mailto:[email protected] mailto:[email protected]] Sent: Friday, December 04, 2015 2:53 PM To: [email protected] mailto:[email protected]; 'Jonathan Goeij' Subject: AW: [GELORA45] Re: #sastra-pembebasan# Soal Freeport, Fokuslah Ke Persoalan Pokok: Neokolonialisme! Usulan yang bagus bung JG, saya juga setuju, karena menasionalisasi Freeport itu sejalan dengan Pasal 33 UUD45. Salam, Roeslan Von: [email protected] mailto:[email protected] [mailto:[email protected] mailto:[email protected]] Gesendet: Freitag, 4. Dezember 2015 21:31 An: [email protected] mailto:[email protected] Betreff: [GELORA45] Re: #sastra-pembebasan# Soal Freeport, Fokuslah Ke Persoalan Pokok: Neokolonialisme! Saya kok setuju Freeport di nasionalisasi, dengan demikian kepentingan US di Papua akan berkurang banyak bahkan mungkin tidak ada lagi, resolusi PBB agar diadakan referendum penentuan nasib sendiri bisa gol karena tidak ada lagi negara besar yg menghalangi. ---In [email protected] mailto:[email protected], <lusi_d@... mailto:lusi_d@...> wrote : Karakter penguasa pemerintahan Indonesia sekarang ini komprador atau bukan? Apa mungkin komprador mensita milik tuannya? From: [email protected] mailto:[email protected] [mailto:[email protected] mailto:[email protected]] Sent: Saturday, September 2, 2017 10:22 AM To: [email protected] mailto:[email protected] Subject: Re: [GELORA45] Kuasai 51% Saham Freeport, Indonesia Tak Memiliki Untung Melihat apa yg akan dilakukan dgn divestasi 51% ini, kok sepertinya pihak Indonesia jadinya kayak menyuntik dana. Freeport Indonesia go public di BEJ dan telah terjamin ada yg beli 51% sahamnya. ---In [email protected] mailto:[email protected], <SADAR@... mailto:SADAR@...> wrote : Dilihat sepintas apa yang bung ajukan point ketiga itu ada betulnya! Tapi, apakah masalah Freeport, tambang emas terbesar di Nusantara ini begitu sederhana? Kalau begitu sederhana kenapa pula kedua-b elah pihak, RI dan Freeport saling ngotot bertahan pada pendapat masing-masing, dan diahri terakhir pihak Freeport baru ngalah dan bersedia devestasi untuk bisa memperpanjang KK sampai 2041? Apa dan dimana masalahnya? PASTI KEUNTUNGAN yang masih bisa didapat lebih BESAR! Bagi siapa? RI atau Freeport yang lebih diuntungkan, ..? Saya melihat KESALAHAN pihak RI, dari penandatanganan menyerahkan Freeport membuka tambang emas ini di tahun 1967! Dimana Suharto sepenuhnya menyerahkan pada Freeport tanpa ada usaha memperjuangkan keuntungan/kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia sebagai PEMILIK HARTA BUMI kekayaan Nusantara ini! Disini perbedaan PRINSIP antara Suharto dan Deng saat jalankan politik buka-pintu, mengundang masuk MODAL-ASING! Deng b erusaha dengan masuk modal-asing, rakyat TIongkok bisa diuntungkan, belajar dan akhirnya menguasai usaha yang dijalankan itu! Tidak lebih dari 20 tahun, rakyat Tiongkok bisa menguasai dan bikin sendiri segala produksi yang dikerjakan modal-asing itu! Bahkan dengan prinsip BERDIKARI, KREATIF, rakyat Tiongkok berhasil mengembangkan prinsip-prinsip teknologi yang berhasil dikuasai itu! Sedang Suharto, TIDAK! Yang diperhitungkan berapa besar KOMISI yang bisa masuk kantong sendiri, bagaimana kesejahteraan rakyat tidak peduli, ... begitulah akhirnya rakyat banyak tetap menderita kemiskinan, ekonomi nasional belum berhasil keluar dari lembah keterpurukkan sampai sekarang. Yang menjadi problem Freeport kalau dihentikan KK di tahun 2021, sudah bisa dan mampukah RI meneruskannya sendiri? Pertanyaan yang harus diperhitungkan serius oleh pemerintah untuk menjamin kelanjutan kerja buruh Freeport yang jumlahnya belasan atau puluhan ribu itu! Kalau masih belum mampu, tentu ada 2 cara, melanjutkan KK Freeport atau menemukan modal-asing lain. Nampaknya RI memilih Freeport bisa meneruskan dgn bisa memberikan keuntungan LEBIH BESAR pada RI! Saya tidak tahu bagaimana perhitungan rinci RI mengambil cara minta 51% saham dan menaikkan pajak penghasilan/keuntungan Freeport sebagai jalan yang dianggap paling baik, dengan membiarkan Freeport menerusakan usaha sampai 2041. Dan jelas, areal operasi tambang diperluas entah sampai kemana-mana! Dan sangat saya sesalkan, ... dalam perjanjian perpanjangan KK itu, kemungkinan juga tidak menegaskan KEHARUSAN pihak Freeport mengoper teknologi penampangan pada pihak pekerja Indonesia! Agar pihak Indonesia bisa menjalani sendiri usaha tambang emas itu sebelum emasnya habis diangkut ke AS! Salam, ChanCT From: Jonathan Goeij jonathangoeij@... [GELORA45] Sent: Saturday, September 2, 2017 2:59 AM To: Yahoogroups Subject: [GELORA45] Kuasai 51% Saham Freeport, Indonesia Tak Memiliki Untung Kelihatannya banyak yang bermata jernih bisa melihat hal simple seperti ini. --- Ketiga, Redhi menilai pembelian saham divestasi di masa akan berakhirnya Kontrak Karya (KK) merupakan kebijakan yang sesungguhnya merugikan bagi Indonesia, karena tanpa membeli saham divestasi pun maka pada tahun 2021 atau setelah KK berakhir maka wilayah eks PT Freeport menjadi milik Pemerintah Indonesia. ... 30 August 2017 09:10 WITA Kuasai 51% Saham Freeport, Indonesia Tak Memiliki Untung http://news.rakyatku.com/read/63302/2017/08/30/kuasai-51-saham-freeport-indonesia-tak-memiliki-untung Editor: Adil Patawai Anar RAKYATKU.COM - Pengamat Energi dan Sumberdaya Alam Universitas Tarumanegara, Ahmad Redhi menilai disetujuinya poin kesepakatan melalui perundingan antara PTFI dan Pemerintah, sesungguhnya tidak memberikan keuntungan bagi Pemerintah Indonesia. Hal ini karena, poin-poin kesepakatan perundingan mengandung masalah. Ia menilai, Pemberian IUPK kepada PT Freeport tidak sesuai dengan UU Minerba. Menurut UU Minerba IUPK dapat diberikan melalui penetapan WPN yang harus disetujui DPR. IUPK pun diprioritaskan diberikan kepada BUMN. Kedua, Pembangunan smelter merupakan kewajiban lama PT Freeport yang di waktu yang lalu pun diperjanjikan oleh PT Freeport untuk dibangun. Namun hingga saat ini belum ada progres terkait hal tersebut. "Toh hingga detik ini pun tidak terbangun. Harusnya pemerintah punya langkah strategis untuk bisa menekan Freeport untuk bisa konsekuen dengan janji ini," ujar Redhi, dilansir republika.co.id, Rabu (29/8/2017). Ketiga, Redhi menilai pembelian saham divestasi di masa akan berakhirnya Kontrak Karya (KK) merupakan kebijakan yang sesungguhnya merugikan bagi Indonesia, karena tanpa membeli saham divestasi pun maka pada tahun 2021 atau setelah KK berakhir maka wilayah eks PT Freeport menjadi milik Pemerintah Indonesia. Terkait divestasi saham oleh PT Freeport, sesungguhnya dalam KK perpanjangan 1991 sudah ada kewajiban divestasi saham PT Freeport yang harusnya pada tahun 2011 sudah 51 persen dimiliki pemerintah, namun faktanya hingga detik ini kewajiban divestasi 51 persen ini tidak juga direalisasikan PT Freeport. Ia menilai, hasil perundingan ini malah bentuk mengukuhkan kembali PT Freeport untuk mengeksploitasi SDA Indonesia yang kemanfaatannya bagi bangsa Indonesia sangat rendah. "Pemerintah sekarang pun menjadi pewaris potensi masalah PT Freeport sebagaimana tahun 1967 dan 1991 ketika Orde baru mewariskan masalah PT Freeport kepada generasi saat ini," ujar Redhi.
