Kalau menurut bung Jonathan ketika Gubernur Hindia-Belanda bertekuklutut terhadap kekuasaan Jepang dalam masa PD-II itu wilayah geografi yang dikapitulasikan meliputi seluruh wilayah Hindia-Belanda atau sebagian saja?
Am 26 May 2018 14:13:28 +0000 schrieb "[email protected] [GELORA45]" <[email protected]>: > Konon.... menurut sahibul hikayat, pada jaman Majapahit manusia bisa > terbang, jadi bisa menguasai wilayah seluas apapun, sesuka yg > mendongeng. --- > > > > Kesalahpahaman perihal Majapahit menguasai seluruh Nusantara, > menurut Hasan, disebabkan para founding fathers Indonesia, utamanya > Muh. Yamin, sedang mencari formula untuk menciptakan satu kesatuan > Indonesia (nation building). > > Saat itu Indonesia masih terkotak-kotak dalam semangat kesukuan > dengan adanya Jong Java, Jong Celebes, dan Jong Sumatera. Karena > itulah disebutkan bahwa konsep Nusantara yang sudah ada pada zaman > Singasari dengan nama Dipantara lantas diperkuat pada zaman > Majapahit. > > Landasannya sumpah Patih Gajah Mada yang terkenal itu. Padahal, kata > Hasan, asal-usul adanya sumpah itu adalah kitab Pararaton yang di > dalamnya juga banyak kisah dongeng, seperti Ken Arok bisa terbang dan > lain sebagainya. > > "Membacanya harus hati-hati karena Pararaton sangat istanasentris > dan mencampurkan fakta dengan mitos," ucap Hasan. ... > Baru Diketahui, Majapahit Tak Pernah Kuasai Nusantara > https://www.liputan6.com/regional/read/2485464/baru-diketahui-majapahit-tak-pernah-kuasai-nusantara > > > > > ---In [email protected], <ilmesengero@...> wrote : > > > > Kalau klaim atas dasar kekuasaan Mojopahit, maka Mongolia juga bisa > klaim wilayah yang dikuasai oleh Jenkis Kan. Yunani bisa klaim > wilayah yang dikusai oleh Alexander the Great, Turki akan juga bisa > klaim wilayah yang dikuasai oleh kesultanan Otoman. Lantas bagaimana > dengan Belanda dan Inggris, Porugal, Spanyol dan jangan lupa juga > Jepang yang pernah berada di Hindia Belanda? > > Apakah benar Mojopahit zaman bahula mampu mengusai wilayah seluas > yang diceritakan? > > > > 2018-05-26 4:14 GMT+02:00 jonathangoeij@... mailto:jonathangoeij@... > [GELORA45] <[email protected] > mailto:[email protected]>: > > Secara historis penjajahan, Papua Barat sesungguhnya bukan bagian > dari Wilayah Republik Indonesia, karena Papua Barat bukan bagian dari > Hindia Belanda. Pada tanggal 24 agustus 1828 di Lobo, Teluk Triton > Kaimana (pantai selatan Papua Barat) diproklamasikan penguasaan Papua > Barat oleh Sri Baginda Raja Nederland. Sedangkan di Bogor, 19 > Februari 1936 dalam Lembaran Negara Hindia Belanda disepakati tentang > pembagian daerah teritorial Hindia Belanda, yaitu sabang sampai > Amboina tidak termasuk Papua Barat (Nederland Neiw Guinea). > > ... > MENGAPA SOEKARNO MENGELUARKAN TRIKORA 19 DESEMBER 1961 > https://suarawiyaimana.blogspot.com/2014/12/mengapa-soekarno-mengeluarkan-trikora.html > > > > Written By Suara Wiyaimana Papua on Jumat, 19 Desember 2014 | Jumat, > Desember 19, 2014 > > > https://4.bp.blogspot.com/-Msye_hQ2agU/VJOFAfeMaqI/AAAAAAAAE6A/aq4WCBxP3VM/s1600/download%2B(1).jpg > > > > MENGAPA SOEKARNO MENGELUARKAN TRIKORA 19 DESEMBER 1961 > > > Saudara- Saudari Rakyat Bangsa Papua Barat dan Semua Pejuang Bangsa > Papua Barat. Saya ingin menjelaskan mengapa Indonesia takut menjawab > tuntutan Hak Penentuan Nasib Sendiri Bangsa Papua. 1. Sebelum > Proklamasi Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia (Nederlan Indie) > Papua (Nederlan Nieuw Guinea) dan Suriname (Nederland Antiles) > sebagai daerah Koloninya Belanda sementara di Persiapkan untuk > menentukan Nasib sendiri di bawah Komando atau Maklumat Jendral Mc. > Artur dan selanjutnya melalui Perjanjian atlantik dan semangat > pembentukan Komisi Dekolonisasi PBB. Melihat peluang itu, Soekarno > Presiden Pertama Indonesia mendarat di Papua pada tahun 1942 dan > melakukan perjanjian adat dengan Bangsa Papua yang isinya menyangkut > peminjaman benda-benda Pusaka Bangsa Papua untuk mempersiapkan Negara > Indonesia. Sehingga bersama-sama dengan 7 Jendral yang kini tinggal > nama dalam sejarah indonesia Mereka berhasil mendirikan Negara > Indonesia Merdeka. Salah satu dari benda-benda Pusaka bangsa Papua > yang kini digunakan Indonesia adalah GARUDA yang kini sebagai lambang > Negara Indonesia. Untuk itu, yang menjadi alasan utama Bangsa Papua > barat hingga kini belum diberikan Hak Penentuan Nasib sendiri adalah > ketakutan Indonesia bahwa suatu saat Negara yang di Bangun > Berdasarkan Barang Pinjaman dari Bangsa Papua ini akan tinggal Nama > Dalam sejarah. Sekarang yang Perlu disadari Oleh Indonesia bahwa, > untuk menjaga Kode Etik sesama Bangsa yang Merdeka, Indonesia Harus > Melepaskan Papua Dengan Aman dan Damai, sebab Jika tidak Maryarakat > Adat Papua akan Menuntut Pengembalian Benda-Benda Pusaka Bangsa Papua > yang saat ini di Pakai Sebagai Lambang Negara Indonesa sehingga > Indonesia akan terpecah Kembali Menjadi Kerajaan-kerajaan Kecil dan > nama Indonesia akan tinggal kenangan dalam sejarah. Sejarah > kemerdekaan bangsa Indonesia memiliki misteri yang tak terungkap > sejak munculnya Negara Indonesia lewat Prokalmasi RI 1945 oleh Ir. > Soekrano. Secara utuh bangsa Indonesia tidak pernah mengetahui dengan > pasti dari mana seorang Soekarno berdiri dengan gagah ditengah > panasnya suhu colonial Belanda. Pada tahapan dimana Indonesia dan > Papua sementara dipersiapkan belanda untuk menetukan Nasib sendiri, > Soekarno menjadi gelisah untuk mempercepat kemerdekaan Indoensia, > sehingga berbagai informasi dicari menyangkut kekuatan > [email protected], "[email protected]" > <[email protected]>, "Sunny ambon [email protected] > [nasional-list]" <[email protected]>, "'j.gedearka' > [email protected] [nasional-list]" > <[email protected]>, Tatiana Lukman > <[email protected]>, Harry Singgih <[email protected]>, > Daeng <[email protected]>, Rachmat Hadi-Soetjipto > <[email protected]>, Gol <[email protected]>, Mitri > <[email protected]>, Lingkar Sitompul > <[email protected]>, Farida Ishaja <[email protected]>, > Oman Romana <[email protected]>, Harsono Sutedjo > <[email protected]>, Billy Gunadi <[email protected]>, > "[email protected]" <[email protected]>, "Ronggo A." > <[email protected]>, Sie Tik Tan <[email protected]>, Sahala > Silalahi <[email protected]>, Tjoa <[email protected]>, "N. > Nugroho" <[email protected]>, WIN DJOYO <[email protected]>, > Everistus Kayep <[email protected]>, > [email protected], "[email protected]" > <[email protected]> yang dapat digunakan sebagai power > untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Dengan semangat yang begitu > kental itu, Soekarno melakukan perjalanannya menuju Papua, tepatnya > pada tahun 1942 Soekarno tiba di Kaimana, Daerah ini dulunya di kenal > dengan nama Emandi dalam bahasa Mairasi suku asli Kaimana. > Selanjutnya nama itu diganti lagi dengan nama Kimam, Daerah ini juga > dikenal dengan nama Kerajaan Matahari Terbit Terbenam yang dikawal > oleh tiga raja yakni Raja Kubey, Raja Alam dan Raja Banten. Ketika > Papua Barat masih menjadi daerah sengketa akibat perebutan wilayah > ini antara Indonesia dan Belanda, tuntutan rakyat Papua Barat untuk > merdeka sebagai negara merdeka sudah ada jauh sebelum kemerdekaan > Indonesia 17 Agustus 1945. Memasuki tahun 1960-an para politisi dan > negarawan Papua Barat yang terdidik lewat sekolah Polisi dan sebuah > sekolah Pamongpraja (Bestuurschool) di Jayapura (Hollandia), dengan > mendidik 400 orang antara tahun 1944-1949 mempersiapkan kemerdekaan > Papua Barat. Selanjutnya atas desakan para politisi dan negarawan > Papua Barat yang terdidik, maka pemerintah Belanda membentuk Nieuw > Guinea Raad (Dewan Nieuw Guinea). Beberapa tokoh-tokoh terdidik yang > masuk dalam Dewan ini adalah M.W. Kaisiepo dan Mofu (Kepulauan > Chouten/Teluk Cenderawasih), Nicolaus Youwe (Hollandia), P. Torey > (Ransiki/Manokwari), A.K. Gebze (Merauke), M.B. Ramandey (Waropen), > A.S. Onim (Teminabuan), N. Tanggahma (Fakfak), F. Poana (Mimika), > Abdullah Arfan (Raja Ampat). Kemudian wakil-wakil dari keturunan > Indo-Belanda adalah O de Rijke (mewakili Hollandia) dan H.F.W. > Gosewisch (mewakili Manokwari). Setelah melakukan berbagai persiapan > disertai dengan perubahan politik yang cepat akibat ketegangan > Indonesia dan Belanda, maka dibentuk Komite Nasional yang > beranggotakan 21 orang untuk membantu Dewan Nieuw Guinea dalam > mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat. Komite ini akhirnya dilengkapi > dengan 70 orang Papua yang berpendidikan dan berhasil melahirkan > Manifesto Politik yang isinya: MANIVETO POLITIK PAPUA BARAT 1. > Menetukan nama Negara : Papua Barat 2. Menentukan lagu kebangsaan : > Hai Tanahku Papua 3. Menentukan bendera Negara : Bintang Kejora 4. > Menentukan bahwa bendera Bintang Kejora akan dikibarkan pada 1 > November 1961. Lambang Negara Papua Barat adalah Burung Mambruk > dengan semboyan “One People One Soul”. Rencana pengibaran bendera > Bintang Kejora tanggal 1 November 1961 tidak jadi dilaksanakan karena > belum mendapat persetujuan dari Pemerintah Belanda. Tetapi sOetelah > persetujuan dari Komite Nasional, maka Bendera Bintang Kejora > dikibarkan pada 1 Desember 1961 di Hollandia, sekaligus “Deklarasi > Kemerdekaan Papua Barat”. Bendera Bintang Kejora dikibarkan di > samping bendera Belanda, dan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” > dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Belanda “Wilhelmus”. Deklarasi > kemerdekaan Papua Barat ini disiarkan oleh Radio Belanda dan > Australia. Momen inilah yang menjadi Deklarasi Kemerdekaan Papua > Barat secara de facto dan de jure sebagai sebuah negara yang merdeka > dan berdaulat. Papua Barat telah mendeklarasikan diri sebagai negara > yang merdeka dan berdaulat, tetapi kemerdekaan itu hanya berumur 19 > hari, karena tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan > Tri Komando Rakyat di Alun-alun Utara Yogyakarta yang isinya: 1. > Gagalkan Pembentukan “Negara Boneka Papua” buatan Belanda Kolonial 2. > Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia 3. > Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan > kesatuan Tanah Air dan Bangsa. Realisasi dari isi Trikora ini, maka > Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan > Irian Barat mengeluarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1962 yang > memerintahkan kepada Panglima Komando Mandala, Mayor Jendral Soeharto > untuk melakukan operasi militer ke wilayah Irian Barat untuk merebut > wilayah itu dari tangan Belanda. Akhirnya dilakukan beberapa > gelombang Operasi Militer di Papua Barat dengan satuan militer yang > diturunkan untuk operasi lewat udara dalam fase infiltrasi seperti > Operasi Banten Kedaton, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi > Kancil, Operasi Naga, Operasi Rajawali, Operasi Lumbung, Operasi > Jatayu. Operasi lewat laut adalah Operasi Show of Rorce, Operasi > Cakra, dan Operasi Lumba-lumba. Sedangkan pada fase eksploitasi > dilakukan Operasi Jayawijaya dan Operasi Khusus (Opsus). Melalui > operasi ini wilayah Papua Barat diduduki, dan dicurigai banyak orang > Papua yang telah dibantai pada waktu itu. ALASAN PENCAPLOKAN WILAYAH > PAPUA BARAT OLEH SOEKARNO Mengapa Soekarno sangat “keras kepala” > dalam merebut wilayah Papua Barat untuk memasukannya ke dalam wilayah > Negara Kesatuan Republik Indonesia? Soekarno mempunyai empat alasan > utama dalam pencaplokan Papua Barat ke wilayah Indonesia. Keempat > alasan itu adalah klaim yang dipegang oleh Indonesia sebagai tindakan > pembenaran kekuasaan atas wilayah Papua Barat. Keempat klaim itu > adalah: 1. Papua Barat dianggap sebagai bagian dari kerajaan > Majapahit. 2. Kepulauan Raja Ampat di daerah kepala burung, Papua > Barat, oleh sultan Tidore dan Soekarno diklaim sebagai bagian dari > Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore diklaim oleh Soekarno > [email protected], "[email protected]" > <[email protected]>, "Sunny ambon [email protected] > [nasional-list]" <[email protected]>, "'j.gedearka' > [email protected] [nasional-list]" > <[email protected]>, Tatiana Lukman > <[email protected]>, Harry Singgih <[email protected]>, > Daeng <[email protected]>, Rachmat Hadi-Soetjipto > <[email protected]>, Gol <[email protected]>, Mitri > <[email protected]>, Lingkar Sitompul > <[email protected]>, Farida Ishaja <[email protected]>, > Oman Romana <[email protected]>, Harsono Sutedjo > <[email protected]>, Billy Gunadi <[email protected]>, > "[email protected]" <[email protected]>, "Ronggo A." > <[email protected]>, Sie Tik Tan <[email protected]>, Sahala > Silalahi <[email protected]>, Tjoa <[email protected]>, "N. > Nugroho" <[email protected]>, WIN DJOYO <[email protected]>, > Everistus Kayep <[email protected]>, > [email protected], "[email protected]" > <[email protected]> bagian dari daerah “Indonesia Bagian > Timur”. 3. Papua Barat diklaim sebagai bagian dari negara bekas > Hindia Belanda. 4. Soekarno yang anti barat ingin menghalau pengaruh > imperialisme barat di Asia Tenggara. Di samping itu, Soekarno > memiliki ambisi hegemoni untuk mengembalikan kejayaan kerajaan > Majapahit (ingat: “Ganyang Malaysia”), termasuk Papua Barat yang > ketika itu masih dijajah oleh Belanda. Mungkin juga Soekarno memiliki > perasaan curiga, bahwa pemerintah Nederlands Nieuw Guinea di Papua > Barat akan merupakan benteng Belanda untuk sewaktu-waktu dapat > menghancurkan Negara Indonesia. Hal ini dihubungkan dengan aksi > militer Belanda yang kedua (tweede politionele aktie) pada 19-12-1948 > untuk menghancurkan negara RI. Apakah keempat klaim – sebagai alasan > mengusai Papua Barat – ini benar? Mari kita buktikan. 1. Klaim atas > Kekuasaan Majapahit Kerajaan Majapahit (1293-1520) lahir di Jawa > Timur dan memperoleh kejayaannya di bawah raja Hayam Wuruk > Rajasanagara (1350-1389). Ensiklopedi-ensiklopedi di negeri Belanda > memuat ringkasan sejarah Majapahit, bahwa “batas kerajaan Majapahit > pada jaman Gajah Mada mencakup sebagian besar daerah Indonesia”. > Sejarawan Indonesia mengklaim bahwa batas wilayah Majapahit > terbentang dari Madagaskar hingga ke pulau Pas (Chili). Hingga saat > ini belum ditemukan bukti-bukti sejarah berupa ceritera tertulis > maupun lisan atau benda-benda sejarah lainnya yang dapat digunakan > sebagai bahan-bahan ilmiah untuk membuat suatu analisa dengan > definisi yang tepat bahwa Papua Barat pernah merupakan bagian dari > Kerajaan Majapahit. Mengklaim Papua Barat sebagai bagian dari > kerajaan Majapahit tentunya sangat meragukan, karena Soekarno tidak > memenuhi prinsip-prinsip membuat analisa dan definisi sejarah yang > tepat, khususnya sejarah tertulis. Berkaitan dengan kekuasaan wilayah > kerajaan Majapahit di Indonesia, secara jelas dijelaskan panjang > lebar oleh Prof. Dr. Slamet Muljana, bahwa kekuasaan kerajaan > Majapahit, dalam Nagarakretagama pupuh 13 dan 14 disebutkan bahwa > kerajaan Majapahit mempunyai wilayah yang luas sekali, baik di > kepulauan Nusantara maupun di semenanjung Melayu. Pulau-pulau di > sebelah timur pulau Jawa yang paling jauh tersebut dalam pupuh 14/15 > ialah deretan pulau Ambon dan Maluku, Seram dan Timor; semenajung > Melayu disebut nama-nama Langkasuka, Kelantan, Tringgano, Paka, Muara > Dingin, Tumasik, Klang, Kedah, Jerai. Demikianlah, wilayah kerajaan > Majapahit pada zaman Hayam Wuruk menurut Nagarakretagama meluputi > wilayah yang lebih luas dari pada Negara Republik Indonesia sekarang. > Hanya Irian yang tidak tersebut sebagai batas yang terjauh di sebelah > timur. Boleh dikatakan bahwa batas sebelah timur kerajaan Majapahit > ialah kepulauan Maluku. Ini berarti Papua Barat tidak masuk dalam > kekuasaan kerajaan Majapahit. Karena itu sudah jelas bahwa Soekarno > telah memanipulasikan sejarah. 2. Klaim atas Kekuasaan Tidore Di > dalam suatu pernyataan yang di lakukan antara sultan Tidore dengan > VOC pada tahun 1660, secara sepihak sultan Tidore mengklaim bahwa > kepulauan Papua atau pulau-pulau yang termasuk di dalamnya merupakan > daerah kesultanan Tidore. Soekarno mengklaim bahwa kesultanan Tidore > merupakan “Indonesia Bagian Timur”, maka Papua Barat merupakan bagian > daripadanya. Di samping itu, Soekarno mengklaim bahwa raja-raja di > kepulauan Raja Ampat di daerah kepala burung, Papua Barat, pernah > mengadakan hubungan dengan sultan Tidore. Apakah kedua klaim dari > sultan Tidore dan Soekarno dapat dibuktikan secara ilmiah? Gubernur > kepulauan Banda, Keyts melaporkan pada tahun 1678 bahwa dia tidak > menemukan bukti adanya kekuasaan Tidore di Papua Barat. Pada tahun > 1679 Keyts menulis lagi bahwa sultan Tidore tidak perlu dihiraukan di > dalam hal Papua Barat. Menurut laporan dari kapten Thomas Forrest > (1775) dan dari Gubernur Ternate (1778) terbukti bahwa kekuasaan > sultan Tidore di Papua Barat betul-betul tidak kelihatan. Pada > tanggal 27 Oktober 1814 dibuat sebuah kontrak antara sultan Ternate > dan Tidore yang disaksikan oleh residen Inggris, bahwa seluruh > kepulauan Papua Barat dan distrik-distrik Mansary, Karandefur, > Ambarpura dan Umbarpon pada pesisir Papua Barat (daerah sekitar > Kepala Burung) akan dipertimbangkan kemudian sebagai milik sah sultan > Tidore. Kontrak ini dibuat di luar ketahuan dan keinginan rakyat > Papua Barat. Berbagai penulis melaporkan, bahwa yang diklaim oleh > sultan Tidore dengan nama Papua adalah pulau Misol. Bukan daratan > Papua seluruhnya. Ketika sultan Tidore mengadakan perjalanan keliling > ke Papua Barat pada bulan Maret 1949, rakyat Papua Barat tidak > menunjukkan keinginan mereka untuk menjadi bagian dari kesultanan > Tidore. Adanya raja-raja di Papua Barat bagian barat, sama sekali > tidak dapat dibuktikan dengan teori yang benar. Lahirnya sebutan > ‘Raja Ampat’ berasal dari mitos. Raja Ampat berasal dari telur burung > Maleo (ayam hutan). Dari telur-telur itu lahirlah anak-anak manusia > yang kemudian menjadi raja. Mitos ini memberikan bukti, bahwa > [email protected], "[email protected]" > <[email protected]>, "Sunny ambon [email protected] > [nasional-list]" <[email protected]>, "'j.gedearka' > [email protected] [nasional-list]" > <[email protected]>, Tatiana Lukman > <[email protected]>, Harry Singgih <[email protected]>, > Daeng <[email protected]>, Rachmat Hadi-Soetjipto > <[email protected]>, Gol <[email protected]>, Mitri > <[email protected]>, Lingkar Sitompul > <[email protected]>, Farida Ishaja <[email protected]>, > Oman Romana <[email protected]>, Harsono Sutedjo > <[email protected]>, Billy Gunadi <[email protected]>, > "[email protected]" <[email protected]>, "Ronggo A." > <[email protected]>, Sie Tik Tan <[email protected]>, Sahala > Silalahi <[email protected]>, Tjoa <[email protected]>, "N. > Nugroho" <[email protected]>, WIN DJOYO <[email protected]>, > Everistus Kayep <[email protected]>, > [email protected], "[email protected]" > <[email protected]> pernah terdapat raja-raja di > kepulauan Raja Ampat menurut kenyataan yang sebenarnya. Rakyat Papua > Barat pernah mengenal seorang pemimpin armada laut asal Biak: > Kurabesi, yang menurut F.C. Kamma, pernah mengadakan penjelajahan > sampai ke ujung barat Papua Barat. Kurabesi kemudian kawin dengan > putri sultan Tidore. Adanya armada Kurabesi dapat memberikan > kesangsian terhadap kehadiran kekuasaan asing di Papua Barat. Pada > tahun 1848 dilakukan suatu kontrak rahasia antara Pemerintah Hindia > Belanda (Indonesia jaman Belanda) dengan Sultan Tidore di mana > pesisir barat-laut dan barat-daya Papua Barat merupakan daerah > teritorial kesultanan Tidore. Hal ini dilakukan dengan harapan untuk > mencegah digunakannya Papua Barat sebagai papan-loncat penetrasi > Inggris ke kepulauan Maluku. Di dalam hal ini Tidore sesungguhnya > hanya merupakan vassal proportion (hubungan antara seorang yang > menduduki tanah dengan janji memberikan pelayanan militer kepada tuan > tanah) terhadap kedaulatan kekuasaan Belanda, tulis C.S.I.J. > Lagerberg. Sultan Tidore diberikan mandat oleh Pemerintah Hindia > Belanda tahun 1861 untuk mengurus perjalanan hongi (hongi-tochten, di > dalam bahasa Belanda). Ketika itu banyak pelaut asal Biak yang > berhongi (berlayar) sampai ke Tidore. Menurut C.S.I.J. Lagerberg > hongi asal Biak merupakan pembajakan laut, tapi menurut bekas-bekas > pelaut Biak, hongi ketika itu merupakan usaha menghalau penjelajah > asing. Pengejaran terhadap penjelajah asing itu dilakukan hingga ke > Tidore. Untuk menghadapi para penghalau dari Biak, sultan Tidore > diberi mandat oleh Pemerintah Hindia Belanda. Jadi, justru yang > terjadi ketika itu bukan suatu kekuasaan pemerintahan atas teritorial > Papua Barat. Setelah pada tahun 1880-an Jerman dan Inggris secara > nyata menjajah Papua New Guinea, maka Belanda juga secara nyata > memulai penjajahannya di Papua Barat pada tahun 1898 dengan membentuk > dua bagian tertentu di dalam pemerintahan otonomi > (zelfbestuursgebied) Tidore, yaitu bagian utara dengan ibukota > Manokwari dan bagian selatan dengan ibukota Fakfak. Jadi, ketika itu > daerah pemerintahan Manokwari dan Fakfak berada di bawah keresidenan > Tidore. Mengenai manipulasi sejarah berdasarkan kekuasaan Tidore atas > wilayah Papua Barat ini, Dr. George Junus Aditjondro menyatakan > bahwa: Kita mempertahankan Papua Barat karena Papua Barat adalah > bagian dari Hindia Belanda. Itu atas dasar apa? Hanya karena > kesultanan Tidore mengklaim bahwa dia menjajah Papua Barat sampai > teluk Yotefa mungkin? Maka kemudian, ketika Tidore ditaklukan oleh > Belanda, Belanda belum merasa otomatis mendapatkan hak atas > penjajahan Tidore? Belanda mundur, Indonesia punya hak atas semua > eks-jajahan Tidore? Itu kan suatu mitos. Sejak kapan berbagai daerah > di Papua barat takluk kepada Tidore?... Saya kira tidak. Yang ada > adalah hubungan vertikal antara Tidore dan Papua Barat, tidak ada > kekuasaan Tidore untuk menaklukan Papua Barat. Atas dasar itu, klaim > bahwa Indonesia berhak atas seluruh Hindia Belanda dulu, merupakan > imajinasi.” Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Soekarno > telah terbukti memanipulasikan sejarah untuk mencaplok Papua Barat. > Karena wilayah Papua Barat tidak masuk dalam kekuasaan Tidore. 3. > Klaim atas kekuasaan Hindia Belanda Secara historis penjajahan, Papua > Barat sesungguhnya bukan bagian dari Wilayah Republik Indonesia, > karena Papua Barat bukan bagian dari Hindia Belanda. Pada tanggal 24 > agustus 1828 di Lobo, Teluk Triton Kaimana (pantai selatan Papua > Barat) diproklamasikan penguasaan Papua Barat oleh Sri Baginda Raja > Nederland. Sedangkan di Bogor, 19 Februari 1936 dalam Lembaran Negara > Hindia Belanda disepakati tentang pembagian daerah teritorial Hindia > Belanda, yaitu sabang sampai Amboina tidak termasuk Papua Barat > (Nederland Neiw Guinea). Juga perlu diingat bahwa walaupun Papua > Barat dan Indonesia sama-sama merupakan jajahan Belanda, namun > administrasi pemerintahan Papua Barat diurus secara terpisah. > Indonesia dijajah oleh Belanda yang kekuasaan kolonialnya > dikendalikan dari Batavia (sekarang Jakarta), kekuasaan Batavia > inilah yang telah menjalankan penjajahan Belanda atas Indonesia, > yaitu mulai dari Sabang sampai Amboina (Hindia Belanda). Kekuasaan > Belanda di Papua Barat dikendalikan dari Hollandia (sekarang Port > Numbay), dengan batas kekuasaan mulai dari Kepulauan Raja Ampat > sampai Merauke (Nederland Nieuw Guinea). Selain itu saat tertanam dan > tercabutnya kaki penjajahan Belanda di Papua Barat tidak bertepatan > waktu dengan yang terjadi di Indonesia. Kurun waktunya berbeda, di > mana Indonesia dijajah selama tiga setengah abad sedangkan Papua > Barat hanya 64 tahun (1898-1962). Tanggal 24 Agustus 1828, ratu > Belanda mengeluarkan pernyataan unilateral bahwa Papua Barat > merupakan daerah kekuasaan Belanda. Secara politik praktis, Belanda > memulai penjajahannya pada tahun 1898 dengan menanamkan pos > pemerintahan pertama di Manokwari (untuk daerah barat Papua Barat) > dan di Fakfak (untuk daerah selatan Papua Barat. Tahun 1902, pos > pemerintahan lainnya dibuka di Merauke di mana daerah tersebut > terlepas dari lingkungan teritorial Fakfak. Tanggal 1 Oktober 1962 > Belanda menyerahkan Papua Barat ke dalam PBB. Dari uraian di atas > dapat disimpulkan bahwa Soekarno telah terbukti memanipulasikan > sejarah untuk mencaplok Papua Barat. Karena wilayah Papua Barat tidak > masuk dalam kekuasaan Hindia Belanda. 4. Menghalau Pengaruh > Imperialisme Barat di Asia Tenggara. Soekarno mengancam akan memohon > dukungan dari pemerintah bekas Uni Sovyet untuk menganeksasi Papua > Barat jika pemerintah Belanda tidak bersedia menyerahkan Papua Barat > ke tangan Republik Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada > waktu itu sangat takut akan jatuhnya negara Indonesia ke dalam Blok > komunis. Soekarno dikenal oleh dunia barat sebagai seorang Presiden > yang sangat anti imperialisme barat dan pro Blok Timur. Pemerintah > Amerika Serikat ingin mencegah kemungkinan terjadinya perang fisik > antara Belanda dan Indonesia. Maka Amerika Serikat memaksa pemerintah > Belanda untuk menyerahkan Papua Barat ke tangan Republik Indonesia. > Di samping menekan pemerintah Belanda, pemerintah AS berusaha > mendekati presiden Soekarno. Soekarno diundang untuk berkunjung ke > Washington (Amerika Serikat) pada tahun 1961. Tahun 1962 utusan > pribadi Presiden John Kennedy yaitu Jaksa Agung Robert Kennedy > mengadakan kunjungan balasan ke Indonesia untuk membuktikan keinginan > Amerika Serikat tentang dukungan kepada Soekarno di dalam usaha > menganeksasi Papua Barat. Untuk mengelabui mata dunia, maka proses > pengambil-alihan kekuasaan di Papua Barat dilakukan melalui jalur > hukum internasional secara sah dengan dimasukkannya masalah Papua > Barat ke dalam agenda Majelis Umum PBB pada tahun 1962. Dari dalam > Majelis Umum PBB dibuatlah Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang > mengandung “Act of Free Choice” (Pernyataan Bebas Memilih). Act of > Free Choice kemudian diterjemahkan oleh pemerintah Republik Indonesia > sebagai PEPERA (Pernyataan Pendapat Rakyat) yang dilaksanakan pada > tahun 1969. > > Ones Nesta Suhuniap. > > > Sekrataris Umum KNPB > > > > > > > > > > > > > > >
