Saya perhatikan ada dasar POLA PIKIR berbeda bahkan bertolak-belakang
antara pejabat Tiongkok dan Indonesia dalam menangani dan membawa
negara-bangsa nya maju sejahtera, ... Pejabat Tiongkok, deengan segala
kekurangan yang masih ada TETAP lebih mengutamakan KEUNTUNGAN bagi
rakyat dan negaranya, sebaliknya di Indonesia masih lebih kurang bahkan
tidak mempedulikan keuntungan rakyat dan negaranya sendiri!
Tahun ini dalam rangka memperingati 40tahun hubungan persahabatan
RRT-Jepang, sekaligus juga 40tahun kemenangan jalan "Reformasi dan
Keterbukaan", terbaca satu tulisan dari Nikkei/Jepang, mengungkap kisah
BANTUAN pabrik baja Jepang dalam membangun pabrik Baja PaoShan di
Tiongkok. Saat Deng Xiaoping tahun 78, utk pertama kali pejabat RRT
berkunjung ke Jepang, dalam peninjauan pabrik baja Jepang, Deng
mengajukan bagaimana kalau kalian/Jepang membantu kami membangun pabrik
baja macam ini di Tiongkok? Disetujui dan kontrak perjanjian pun dalam
waktu singkat bisa ditandatangani. Pihak Jepang nampaknya juga dengan
sepenuh hati membantu pembangunan pabrik baja PaoShan/Shanghai, sampai
10 ribu tenaga teknisi dan buruh Jepang datang ke Tiongkok membantu
proses pembangunan pabrik sampai berhasil produksi baja pertama ditahun 85.
Ingat pendirian PKT, pabrik baja ketika itu dianggap begitu penting bagi
kekuatan satu negara, jadi TETAP tidak akan dilepas jadi milik swasta!
Hanya saja saya tidak menemukan dalam tulisan itu bagaimana bentuk
hak-milik pabrik baja, hanya kemudian ada rencana regruoping dengan
pabrik Baja WuHan, menjadi pabrik Baja PaoWu yang tentunya adalah milik
Negara. Kalau saja hasil produksi pabrik Baja Pao ditahun 96 sudah
menyamai hasil produksi Baja Jepang, 10 tahun kemudian sudah melampaui
lebih 8X lipat. Ditahun 2017, Hasil Produksi Baja Jepang sekitar 100
juta ton, pabrik Baja PaoWu sudah 830 juta ton.
Begitulah saat tahun 78, Deng tidak segan-segan mengutarakan pada kepala
Pabrik Baja Jepang, jadikanlah kami MURID yang berguru pada kalian,
setelah lebih 20 tahun sang MURID sudah berhasil mengalahkan GURU nya!
Bahkan dengan regruoping menjadi pabrik baja PaoWu sekarang mencapai
jajaran pabrik baja terbesar didunia!
Bagaimana dengan Freeport??? Setelah kekayaan alam dikuras habis-habisan
lebih dari 40 tahun oleh AS, bukan saja BELUM kembali ketangan RI,
sampai sekarang masih dipeributkan setelah berhasil 51% saham milik RI,
.... dimana untung-rugi bagi rakyat dan negara! Padahal KESALAHAN FATAL
terjadi akibat perjanjian diserahkan sepenuhnya pada AS utk menguras
kekayaan bumi alam Nusantara ini! Sedang tarik-ulur terjadi diantara
sementara pejabat yang berusaha keras mendapat keuntungan utk diri
sendiri, ... selama ini tidak juga berhasil mengambil alih hak-milik dan
kemampuan proses produksi tambang! Bahkan ketentuan pembangunan smelter
dalam 5 tahun tidak juga dipenuhi oleh Freeport McMoran juga tidak
dijatuhi sanksi, ... akhirnya rencana pembangunan smelter baru akan
dilaksanakan setelah 51% saham ditangan RI. Apa bukan akal-akalan bulus
AS dengan merugikan RI yg harus ditelan???
[email protected] [GELORA45] 於 31/12/2018 2:57 寫道:
Inalum berhasil menguasai 51% saham PTFI senilai $3.85 billion, tetapi
dgn tambahan utang obligasi $4 billion. Juga dgn kewajiban investasi
baru utk eksplorasi bawah tanah, bayar denda lingkungan, bangun
smelter dlsb, tdk tahu berapa billion lagi bond yg akan dijual.
Sementara operasional manajemen tetap ditangan Freeport McMoran.
---In [email protected], <ilmesengero@...> wrote :
*/Agaknya harus diperhatikan bahwa istilah “milik Indonesia” belum
tentu berarti milik negara, tetapi bisa juga milik swasta atau privat/. *
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181222235309-85-355772/faisal-basri-kedaulatan-ri-bukan-soal-ambil-alih-free
Faisal Basri: 'Kedaulatan' RI Bukan Soal Ambil Alih Freeport
CNN Indonesia | Minggu, 23/12/2018 14:42 WIB
Bagikan :
Faisal Basri: 'Kedaulatan' RI Bukan Soal Ambil Alih FreeportEkonom
Faisal Basri menilai pengambilalihan mayoritas saham Freeport
Indonesia tidak mengartikan kedaulatan RI mengelola tambang di Papua.
(CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Ekonom dari Universitas Indonesia *Faisal
Basri <https://www.cnnindonesia.com/tag/faisal-basri>* menilai
pengambilalihan mayoritas saham PT *Freeport Indonesia
<https://www.cnnindonesia.com/tag/freeport-indonesia>* oleh Indonesia
melalui PT *Inalum <https://www.cnnindonesia.com/tag/inalum>* tidak
serta merta mengartikan kedaulatan RI dalam mengelola pertambangan di
Tanah Papua.
Ia berpendapat bahwa kedaulatan RI atas pertambangan Freeport juga
terkait regulasi yang diberikan dalam pengelolaannya. "Sebenarnya,
Indonesia bisa tetap berdaulat dengan Freeport (tanpa mayoritas saham)
dengan aturan-aturannya, royalti, pajak, dan lain-lain," ujarnya,
akhir pekan ini.
Artinya, kalau regulasi yang dibuat Pemerintah Indonesia belum
memberikan keuntungan bagi RI, maka Indonesia belum bisa dikatakan
berdaulat terhadap Freeport.
Lihat juga:
Ongkos Mahal Jokowi Demi Saham Mayoritas Freeport
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181221115145-85-355466/ongkos-mahal-jokowi-demi-saham-mayoritas-freeport/>
Sementara itu, Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin menuturkan
divestasi saham Freeport sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar
(UUD) 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyebut bahwa bumi, air, dan kekayaan
alam terkandung didalamnya dikuasai negara dan digunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Lebih lanjut Budi menegaskan kepemilikan mayoritas saham Freeport
bukanlah bentuk nasionalisasi. Diketahui, saat ini pemerintah melalui
Inalum mengantongi 51,23 persen saham Freeport dari sebelumnya hanya
9,36 persen.
"Dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 atau UU Mineral dan Batubara (Minerba)
secara jelas memberikan prioritas untuk menjadi milik Indonesia," kata
Budi, Jumat (21/12).
Lihat juga:
VIDEO: Pemda Papua Kantongi 10 Persen Saham Freeport
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181221191958-89-355606/video-pemda-papua-kantongi-10-persen-saham-freeport/>
Budi mengklaim selesainya proses divestasi Freeport Indonesia ini
menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia sangat membuka
diri dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), yang ditandai dengan
masuknya investasi perusahaan-perusahan global untuk ikut serta
mengolah kekayaan alam.
Namun demikian, Indonesia tetap memegang prinsip konstitusi, yaitu
menjadi penguasa kekayaan alam tersebut. "Sukses ini akan bergema di
seluruh dunia, jadi banyak perusahan-perusahaan tambang internasional
lain ke Indonesia," imbuhnya.
Untuk diketahui, pemerintah harus mengeluarkan uang sebesar US$3,85
miliar atau sekitar Rp56 triliun (kurs Rp14.500 per Dolar AS) untuk
mengempit mayoritas saham Freeport Indonesia dari sang induk Freeport
McMoran.
Lihat juga:
Freeport Tetap Pengelola Meski Mayoritas Saham Dimiliki RI
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181222110549-85-355695/freeport-tetap-pengelola-meski-mayoritas-saham-dimiliki-ri/>
Bersamaan dengan selesainya transaksi tersebut, Freeport Indonesia
mengantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Lewat IUPK ini,
Freeport Indonesia mendapatkan izin operasi 2 x 10 tahun hingga 2041
mendatang.
---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com
