Bung Chan,
Di bukunya Ezra F. Vogel, Deng Xiaoping and the transformation of
China, di bab 10,
Opening to Japan, diceritakan panjang lebar keberhasilan Deng di
Jepang. Kalau punya bukunya
bisa lihat di halaman 306-307 tentang kesungguhan Inayama Yasuhiro,
mengajarkan
teknologi pembuatan baja. Di penutup bab itu, Vogel menulis :
During Deng's years at the helm, no country played a great role in
assisting China build
its industry and infrastructure than Japan.
Vogel mengatakan pemimpin2 Jepang masa itu, pernah mengalami perang
Dunia ke II, dan
insaf bahwa Jepang telah "menghancurkan" Tiongkok, dan ingin membantu
Tiongkok membangun
negeri dari akibat invasi Jepang.
Kalau tidak ada bukunya, bisa lihat di pdf berikut, cari di bab 10 (
kebetulan ada ditulis babnya):
http://www.gelora45.com/news/DengXiaoping_TransformationOfChina_Vogel.pdf
Deng itu juga minta idee2 dari World Bank, dari Hongaris, dari
Singapore, minta bantuan idee
dari Dr. Goh Keng Swee , yang "dipinjam"dari lee Kuan Yew. Memang ini
adalah orang yang seperti
Luhut Panjaitan, punya pengalaman di berbagai bidang, dengan bermacam
jabatan menteri,
yang di situ diperlukan.
Salam,
KH
Pada tanggal Sen, 31 Des 2018 pukul 03.14 ChanCT [email protected]
<mailto:[email protected]> [GELORA45] <[email protected]
<mailto:[email protected]>> menulis:
Saya perhatikan ada dasar POLA PIKIR berbeda bahkan
bertolak-belakang antara pejabat Tiongkok dan Indonesia dalam
menangani dan membawa negara-bangsa nya maju sejahtera, ...
Pejabat Tiongkok, deengan segala kekurangan yang masih ada TETAP
lebih mengutamakan KEUNTUNGAN bagi rakyat dan negaranya,
sebaliknya di Indonesia masih lebih kurang bahkan tidak
mempedulikan keuntungan rakyat dan negaranya sendiri!
Tahun ini dalam rangka memperingati 40tahun hubungan persahabatan
RRT-Jepang, sekaligus juga 40tahun kemenangan jalan "Reformasi dan
Keterbukaan", terbaca satu tulisan dari Nikkei/Jepang, mengungkap
kisah BANTUAN pabrik baja Jepang dalam membangun pabrik Baja
PaoShan di Tiongkok. Saat Deng Xiaoping tahun 78, utk pertama kali
pejabat RRT berkunjung ke Jepang, dalam peninjauan pabrik baja
Jepang, Deng mengajukan bagaimana kalau kalian/Jepang membantu
kami membangun pabrik baja macam ini di Tiongkok? Disetujui dan
kontrak perjanjian pun dalam waktu singkat bisa ditandatangani.
Pihak Jepang nampaknya juga dengan sepenuh hati membantu
pembangunan pabrik baja PaoShan/Shanghai, sampai 10 ribu tenaga
teknisi dan buruh Jepang datang ke Tiongkok membantu proses
pembangunan pabrik sampai berhasil produksi baja pertama ditahun 85.
Ingat pendirian PKT, pabrik baja ketika itu dianggap begitu
penting bagi kekuatan satu negara, jadi TETAP tidak akan dilepas
jadi milik swasta! Hanya saja saya tidak menemukan dalam tulisan
itu bagaimana bentuk hak-milik pabrik baja, hanya kemudian ada
rencana regruoping dengan pabrik Baja WuHan, menjadi pabrik Baja
PaoWu yang tentunya adalah milik Negara. Kalau saja hasil produksi
pabrik Baja Pao ditahun 96 sudah menyamai hasil produksi Baja
Jepang, 10 tahun kemudian sudah melampaui lebih 8X lipat. Ditahun
2017, Hasil Produksi Baja Jepang sekitar 100 juta ton, pabrik Baja
PaoWu sudah 830 juta ton.
Begitulah saat tahun 78, Deng tidak segan-segan mengutarakan pada
kepala Pabrik Baja Jepang, jadikanlah kami MURID yang berguru pada
kalian, setelah lebih 20 tahun sang MURID sudah berhasil
mengalahkan GURU nya! Bahkan dengan regruoping menjadi pabrik baja
PaoWu sekarang mencapai jajaran pabrik baja terbesar didunia!
Bagaimana dengan Freeport??? Setelah kekayaan alam dikuras
habis-habisan lebih dari 40 tahun oleh AS, bukan saja BELUM
kembali ketangan RI, sampai sekarang masih dipeributkan setelah
berhasil 51% saham milik RI, ... dimana untung-rugi bagi rakyat
dan negara! Padahal KESALAHAN FATAL terjadi akibat perjanjian
diserahkan sepenuhnya pada AS utk menguras kekayaan bumi alam
Nusantara ini! Sedang tarik-ulur terjadi diantara sementara
pejabat yang berusaha keras mendapat keuntungan utk diri sendiri,
... selama ini tidak juga berhasil mengambil alih hak-milik dan
kemampuan proses produksi tambang! Bahkan ketentuan pembangunan
smelter dalam 5 tahun tidak juga dipenuhi oleh Freeport McMoran
juga tidak dijatuhi sanksi, ... akhirnya rencana pembangunan
smelter baru akan dilaksanakan setelah 51% saham ditangan RI. Apa
bukan akal-akalan bulus AS dengan merugikan RI yg harus ditelan???
[email protected] <mailto:[email protected]>
[GELORA45] 於 31/12/2018 2:57 寫道:
Inalum berhasil menguasai 51% saham PTFI senilai $3.85 billion,
tetapi dgn tambahan utang obligasi $4 billion. Juga dgn kewajiban
investasi baru utk eksplorasi bawah tanah, bayar denda
lingkungan, bangun smelter dlsb, tdk tahu berapa billion lagi
bond yg akan dijual. Sementara operasional manajemen tetap
ditangan Freeport McMoran.
---In [email protected] <mailto:[email protected]>,
<ilmesengero@...> <mailto:ilmesengero@...> wrote :
*/Agaknya harus diperhatikan bahwa istilah “milik Indonesia”
belum tentu berarti milik negara, tetapi bisa juga milik swasta
atau privat/. *
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181222235309-85-355772/faisal-basri-kedaulatan-ri-bukan-soal-ambil-alih-free
Faisal Basri: 'Kedaulatan' RI Bukan Soal Ambil Alih Freeport
CNN Indonesia | Minggu, 23/12/2018 14:42 WIB
Bagikan :
Faisal Basri: 'Kedaulatan' RI Bukan Soal Ambil Alih
FreeportEkonom Faisal Basri menilai pengambilalihan mayoritas
saham Freeport Indonesia tidak mengartikan kedaulatan RI
mengelola tambang di Papua. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Ekonom dari Universitas Indonesia
*Faisal Basri
<https://www.cnnindonesia.com/tag/faisal-basri>* menilai
pengambilalihan mayoritas saham PT *Freeport Indonesia
<https://www.cnnindonesia.com/tag/freeport-indonesia>* oleh
Indonesia melalui PT *Inalum
<https://www.cnnindonesia.com/tag/inalum>* tidak serta merta
mengartikan kedaulatan RI dalam mengelola pertambangan di Tanah
Papua.
Ia berpendapat bahwa kedaulatan RI atas pertambangan Freeport
juga terkait regulasi yang diberikan dalam pengelolaannya.
"Sebenarnya, Indonesia bisa tetap berdaulat dengan Freeport
(tanpa mayoritas saham) dengan aturan-aturannya, royalti, pajak,
dan lain-lain," ujarnya, akhir pekan ini.
Artinya, kalau regulasi yang dibuat Pemerintah Indonesia belum
memberikan keuntungan bagi RI, maka Indonesia belum bisa
dikatakan berdaulat terhadap Freeport.
Lihat juga:
Ongkos Mahal Jokowi Demi Saham Mayoritas Freeport
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181221115145-85-355466/ongkos-mahal-jokowi-demi-saham-mayoritas-freeport/>
Sementara itu, Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin
menuturkan divestasi saham Freeport sesuai dengan amanat
Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyebut
bahwa bumi, air, dan kekayaan alam terkandung didalamnya dikuasai
negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Lebih lanjut Budi menegaskan kepemilikan mayoritas saham Freeport
bukanlah bentuk nasionalisasi. Diketahui, saat ini pemerintah
melalui Inalum mengantongi 51,23 persen saham Freeport dari
sebelumnya hanya 9,36 persen.
"Dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 atau UU Mineral dan Batubara
(Minerba) secara jelas memberikan prioritas untuk menjadi milik
Indonesia," kata Budi, Jumat (21/12).
Lihat juga:
VIDEO: Pemda Papua Kantongi 10 Persen Saham Freeport
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181221191958-89-355606/video-pemda-papua-kantongi-10-persen-saham-freeport/>
Budi mengklaim selesainya proses divestasi Freeport Indonesia ini
menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia sangat
membuka diri dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), yang
ditandai dengan masuknya investasi perusahaan-perusahan global
untuk ikut serta mengolah kekayaan alam.
Namun demikian, Indonesia tetap memegang prinsip konstitusi,
yaitu menjadi penguasa kekayaan alam tersebut. "Sukses ini akan
bergema di seluruh dunia, jadi banyak perusahan-perusahaan
tambang internasional lain ke Indonesia," imbuhnya.
Untuk diketahui, pemerintah harus mengeluarkan uang sebesar
US$3,85 miliar atau sekitar Rp56 triliun (kurs Rp14.500 per Dolar
AS) untuk mengempit mayoritas saham Freeport Indonesia dari sang
induk Freeport McMoran.
Lihat juga:
Freeport Tetap Pengelola Meski Mayoritas Saham Dimiliki RI
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181222110549-85-355695/freeport-tetap-pengelola-meski-mayoritas-saham-dimiliki-ri/>
Bersamaan dengan selesainya transaksi tersebut, Freeport
Indonesia mengantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Lewat IUPK ini, Freeport Indonesia mendapatkan izin operasi 2 x
10 tahun hingga 2041 mendatang.
<http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient>
不含病毒。www.avg.com
<http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient>
<#m_6957988147841268955_DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
