Ada komentar soal pola pikir Jokowi soal "relaksasi" izin impor baja dari RRC? Sekedar catatan: saking relaksnya, Indonesia jadi kebanjiran baja RRC sehingga industri baja nasional megap-megap. Sudah dikasih relaks, toh masih juga memancing importir & pabrik bekerjasama melakukan pemalsuan deskripsi barang / circumvention code untuk menghindari bea masuk. Intinya, ini pola pikir relaks pejabat yang menguntungkan negara lain dengan menggebuki negara sendiri. Dalam hal ini menggebuki baja (industri) hingga jadi letoy.
Yah, itung-itung latihan mikir. Semoga kasus baja ini luput dipertanyakan moderator dalam debat capres. --- SADAR@... wrote: Saya perhatikan ada dasar POLA PIKIR berbeda bahkan bertolak-belakang antara pejabat Tiongkok dan Indonesia dalam menangani dan membawa negara-bangsa nya maju sejahtera, ... Pejabat Tiongkok, deengan segala kekurangan yang masih ada TETAP lebih mengutamakan KEUNTUNGAN bagi rakyat dan negaranya, sebaliknya di Indonesia masih lebih kurang bahkan tidak mempedulikan keuntungan rakyat dan negaranya sendiri! Tahun ini dalam rangka memperingati 40tahun hubungan persahabatan RRT-Jepang, sekaligus juga 40tahun kemenangan jalan "Reformasi dan Keterbukaan", terbaca satu tulisan dari Nikkei/Jepang, mengungkap kisah BANTUAN pabrik baja Jepang dalam membangun pabrik Baja PaoShan di Tiongkok. Saat Deng Xiaoping tahun 78, utk pertama kali pejabat RRT berkunjung ke Jepang, dalam peninjauan pabrik baja Jepang, Deng mengajukan bagaimana kalau kalian/Jepang membantu kami membangun pabrik baja macam ini di Tiongkok? Disetujui dan kontrak perjanjian pun dalam waktu singkat bisa ditandatangani. Pihak Jepang nampaknya juga dengan sepenuh hati membantu pembangunan pabrik baja PaoShan/Shanghai, sampai 10 ribu tenaga teknisi dan buruh Jepang datang ke Tiongkok membantu proses pembangunan pabrik sampai berhasil produksi baja pertama ditahun 85. Ingat pendirian PKT, pabrik baja ketika itu dianggap begitu penting bagi kekuatan satu negara, jadi TETAP tidak akan dilepas jadi milik swasta! Hanya saja saya tidak menemukan dalam tulisan itu bagaimana bentuk hak-milik pabrik baja, hanya kemudian ada rencana regruoping dengan pabrik Baja WuHan, menjadi pabrik Baja PaoWu yang tentunya adalah milik Negara. Kalau saja hasil produksi pabrik Baja Pao ditahun 96 sudah menyamai hasil produksi Baja Jepang, 10 tahun kemudian sudah melampaui lebih 8X lipat. Ditahun 2017, Hasil Produksi Baja Jepang sekitar 100 juta ton, pabrik Baja PaoWu sudah 830 juta ton. Begitulah saat tahun 78, Deng tidak segan-segan mengutarakan pada kepala Pabrik Baja Jepang, jadikanlah kami MURID yang berguru pada kalian, setelah lebih 20 tahun sang MURID sudah berhasil mengalahkan GURU nya! Bahkan dengan regruoping menjadi pabrik baja PaoWu sekarang mencapai jajaran pabrik baja terbesar didunia! Bagaimana dengan Freeport??? Setelah kekayaan alam dikuras habis-habisan lebih dari 40 tahun oleh AS, bukan saja BELUM kembali ketangan RI, sampai sekarang masih dipeributkan setelah berhasil 51% saham milik RI, ... dimana untung-rugi bagi rakyat dan negara! Padahal KESALAHAN FATAL terjadi akibat perjanjian diserahkan sepenuhnya pada AS utk menguras kekayaan bumi alam Nusantara ini! Sedang tarik-ulur terjadi diantara sementara pejabat yang berusaha keras mendapat keuntungan utk diri sendiri, ... selama ini tidak juga berhasil mengambil alih hak-milik dan kemampuan proses produksi tambang! Bahkan ketentuan pembangunan smelter dalam 5 tahun tidak juga dipenuhi oleh Freeport McMoran juga tidak dijatuhi sanksi, ... akhirnya rencana pembangunan smelter baru akan dilaksanakan setelah 51% saham ditangan RI. Apa bukan akal-akalan bulus AS dengan merugikan RI yg harus ditelan??? jonathangoeij@... 於 31/12/2018 2:57 寫道: Inalum berhasil menguasai 51% saham PTFI senilai $3.85 billion, tetapi dgn tambahan utang obligasi $4 billion. Juga dgn kewajiban investasi baru utk eksplorasi bawah tanah, bayar denda lingkungan, bangun smelter dlsb, tdk tahu berapa billion lagi bond yg akan dijual. Sementara operasional manajemen tetap ditangan Freeport McMoran. --- ilmesengero@... wrote : Agaknya harus diperhatikan bahwa istilah “milik Indonesia” belum tentu berarti milik negara, tetapi bisa juga milik swasta atau privat.. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181222235309-85-355772/faisal-basri-kedaulatan-ri-bukan-soal-ambil-alih-free Faisal Basri: 'Kedaulatan' RI Bukan Soal Ambil Alih Freeport CNN Indonesia | Minggu, 23/12/2018 14:42 WIB Bagikan : Ekonom Faisal Basri menilai pengambilalihan mayoritas saham Freeport Indonesia tidak mengartikan kedaulatan RI mengelola tambang di Papua. (CNN Indonesia/Safir Makki). Jakarta, CNN Indonesia -- Ekonom dari Universitas Indonesia Faisal Basri menilai pengambilalihan mayoritas saham PT Freeport Indonesia oleh Indonesia melalui PT Inalum tidak serta merta mengartikan kedaulatan RI dalam mengelola pertambangan di Tanah Papua. Ia berpendapat bahwa kedaulatan RI atas pertambangan Freeport juga terkait regulasi yang diberikan dalam pengelolaannya. "Sebenarnya, Indonesia bisa tetap berdaulat dengan Freeport (tanpa mayoritas saham) dengan aturan-aturannya, royalti, pajak, dan lain-lain," ujarnya, akhir pekan ini. Artinya, kalau regulasi yang dibuat Pemerintah Indonesia belum memberikan keuntungan bagi RI, maka Indonesia belum bisa dikatakan berdaulat terhadap Freeport. | Lihat juga: Ongkos Mahal Jokowi Demi Saham Mayoritas Freeport | Sementara itu, Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin menuturkan divestasi saham Freeport sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyebut bahwa bumi, air, dan kekayaan alam terkandung didalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lebih lanjut Budi menegaskan kepemilikan mayoritas saham Freeport bukanlah bentuk nasionalisasi. Diketahui, saat ini pemerintah melalui Inalum mengantongi 51,23 persen saham Freeport dari sebelumnya hanya 9,36 persen. "Dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 atau UU Mineral dan Batubara (Minerba) secara jelas memberikan prioritas untuk menjadi milik Indonesia," kata Budi, Jumat (21/12). | Lihat juga: VIDEO: Pemda Papua Kantongi 10 Persen Saham Freeport | Budi mengklaim selesainya proses divestasi Freeport Indonesia ini menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia sangat membuka diri dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), yang ditandai dengan masuknya investasi perusahaan-perusahan global untuk ikut serta mengolah kekayaan alam. Namun demikian, Indonesia tetap memegang prinsip konstitusi, yaitu menjadi penguasa kekayaan alam tersebut. "Sukses ini akan bergema di seluruh dunia, jadi banyak perusahan-perusahaan tambang internasional lain ke Indonesia," imbuhnya. Untuk diketahui, pemerintah harus mengeluarkan uang sebesar US$3,85 miliar atau sekitar Rp56 triliun (kurs Rp14.500 per Dolar AS) untuk mengempit mayoritas saham Freeport Indonesia dari sang induk Freeport McMoran. | Lihat juga: Freeport Tetap Pengelola Meski Mayoritas Saham Dimiliki RI | Bersamaan dengan selesainya transaksi tersebut, Freeport Indonesia mengantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Lewat IUPK ini, Freeport Indonesia mendapatkan izin operasi 2 x 10 tahun hingga 2041 mendatang.
