Azas pemilu adalah jujur dan adil. Kubu Jokowi-Maruf sudah mengakui
ada kecurangan.
Lepas dari siapa pelaku kecurangan, pengakuan ini jelas menyatakan
bahwa pemilu 2019 melanggar azas jurdil. Ada pelanggaran terhadap hal
yang prinsip. Ditambah jatuhnya ratusan petugas meninggal, sudah pasti
pemilu 2019 adalah pemilu yang terburuk. Sarat masalah. Apa pengakuan
ini mau diabaikan? Apa pemilu seburuk ini tidak mengganggu Anda
sehingga tetap mati-matian membela kepentingan penguasa? Apa penguasa
itu pernah membela kepentingan Anda?
Jangan lupa, masalah yang ditimpakan Jokowi ke para pemilihnya bukan
cuma harga bumbu dapur.
--- SADAR@... wrote:
Lalu, ... karena kedua capres yg muncul dianggap tidak ideal,
sama-sama BUTUT, bung jadi GOLPUUUT!!! Setelah menghadapi masalah
konkrit harga bumbu dapur terus naik, berteriak, ... pihak
pemerintah yang berkuasa sekarang bisa keluarkan kartu-kartu yg
mungkin sedikit membantu. Lalu, bung hendak menuntut dibagikan
saja bumbu dapur itu? atau menemukan jalan apa yang masih bisa
dilakukan rakyat dibawah???
ajeg 於 6/5/2019 14:45 寫道:
Hahaha, kayak Mahfud saja Anda, omongannya normatif tapi
berpihaknya tetap ke penguasa. Selalu cari aman.
Anda salah mengartikan kalimat saya tentang kemungkinan MK
kesurupan lagi seperti 2014 sehingga mendukung kecurangan: "Lalu
Rakyat mau apa? Bisa apa menghadapi de jure kekuasaan?
Rakyat memang tidak bisa berbuat apa-apa dalam menghadapi
kelicikan nekolim yang memakai hukum sebagai alat kekuasaan,
menguasai de jure.
Tetapi Rakyat punya de facto.
Harga bumbu dapur saja (rawit, bawang, garam dll) setiap hari
naik. Sudah lebih 100% dari bulan lalu. Belum lagi kebutuhan lain.
Semua angka bergejolak. Satu-satunya yang stabil adalah
pertumbuhan. Masih tetap 5% ...
Lalu, pemerintah berkuasa mau apa? Bisa apa menghadapi de facto
ini? Bagi-bagi kartu?!?
--- SADAR@... wrote:
Yaaa, ... TIDAK ADA jalan lain kecuali yg merasa diri pejuang
RAKYAT harus bergerak lebih cepat dan bijaksana perkuat diri,
sehingga mampu menampilkan capresnya sendiri yang dianggap ideal
dan memenangkannya!
Selama belum berkemampuan, yaa seperti sekarang ini hanya bisa
ikutan menangkan capres yg dianggap sedikit lebih baik utk rakyat,
...! Inilah proses yang harus dilalui dan tidak mungkin dilompati.
Gunakanlah sebaik-baiknya untuk berjuang memperkokoh yang
dinamakan barisan kekuatan rakyat, jangan buang waktu lewat begitu
saja dengan hanya menggerutu, menyalahkan ini atau menghujat itu!
Cambuklah diri sendiri kenapa lebih 20 tahun terakhir ini TIDAK
juga BERHASIL perkuat diri sehingga berkemampuan melawan neolib,
kekuasaan oligarki yg kangkangi kekuasaan selama ini!!!
Cobalah perhatikan, sepintas bisa dikatakan kalah dengan kelompok
Islam radikalis yg nampak makin agresif unjuk gigi dimana-mana
itu, ... Beruntunglah kemungkinan besar sudah bisa dipastikan
Prabowo kalah! Bukankah kalau Prabowo berhasil menang, akan
terbuka luang bagi Islam radikal itu mengembangkan kekuatan dan
lebih celaka bagi rakyat banyak!
ajeg 於 5/5/2019 22:11 寫道:
Seperti saya bilang, tidak ada jaminan Bawaslu-KPU akan menanggapi
laporan kecurangan karena sang dalang antek nekolim terlanjur
memakai pakem kecurangan 2014, "diselesaikan secara hukum" ke MK
-- hebat ah, tiba-tiba Anda percaya pada penegakkan hukum yang
Anda bilang butut, hehe... Jauh de jure dari de facto.
Taruhlah semua berjalan lancar seperti 2014, MK membenarkan
kecurangan dan Jokowi dilantik jadi presiden lagi. Lalu Rakyat mau
apa? Bisa apa menghadapi de jure kekuasaan?
Paling jadinya seperti deja vu era SBY, bangsa ini buang waktu 10
tahun; periode I si SBY pura-pura sibuk kelahi dengan teroris dan
periode II repot menangkis tamparan kader-kadernya yang ketahuan
korup. Rakyat keleleran.
Bagaimana dengan rezim sekarang? Jelas Rakyat buang waktu 5 tahun
lagi untuk sekedar mengulang: 1. dijejali curhat "saya bukan PKI";
2. pertumbuhan 5%; 3. dicekik harga kebutuhan; 4. menanggung utang
baru untuk bayar bunga utang lama; 5. nyampah di laut dengan
bangkai kapal dll. dsb. Apa Rakyat mau mengulang de facto kayak
gini lagi?
Ini bukan soal menang-menangan atau prokontra wiwiwowo, ini soal
akal sehat dan hak Rakyat untuk melanjutkan kehidupan di negeri
sendiri.
--- SADAR@... wrote:
Tentu kecurang-kecurangï yg terbukti itu akan ditindak lanjuti
oleh Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara Pemilu, ... Yang JELAS
sampai hari ini saya BELUM dengar ada kecurangan yg terungkap
dilakukan KPU!
Seperti terjadi pencoblosan surat-suara di Selangor Malaysia
sampai 40-50ribu untuk capres 01, juga dilakukan sementara oknum,
dan masih belum bisa dipastikan apakah surat-suara itu asli yg
dikeluarkan KPU, karena masih dibawah pemeriksaan polisi
Malaysia-dan Indonesia. Tapi, segera akan dilakukan pemilihan
ulang, sekitar 15 May utk warga yg sudah daftar gunakan pos, ...
di Surabaya juga terjadi kesalahan TPS yg menerima sejumlah
pemilih tidak terdaftar dalam DPT, akhirnya dilakukan pemilihan
ulang. Pokoknya, kesalahan yg dikatakan kecurangan-kecurangan itu
pada pokoknya bisa terungkap oleh saksi-saksi di TPS ataupun oleh
Bawaslu, dan masih bisa ditindak lanjuti untuk dilakukan pemilihan
ulang, ... Itulah tanggungjawab KPU.
Kalau saja masih ada yg belum puas, dan mampu ajukan bukti-bukti
kecurangan yang lebih mendasar, yaa laporkan saja ke BAWASLU,
kalau masih juga meragukan keakuratan hasil hitungan manual PKU yg
nanti diumumkan KPU, ya ajukan pada MK! Gitu aja kok repot!
ajeg 於 5/5/2019 15:34 寫道:
Pesertanya saja ngaku ada kecurangan. Tinggal, sejauh mana KPU
berani mengakui adanya kecurangan.
Terlepas siapa pun pelakunya, 01; 02; atau pihak ketiga, tetap
saja pemilu adalah tanggungjawab KPU.
--- SADAR@... wrote;
Hahahaa, ... itu kan kecurangan-kecurangan yang terjadi dilakukan
dibawah, baik kubu-01 maupun kubu-02, ... bukan kecurangan yang
dilakukan KPU! Dan, ... semua kecurangan yg terjadi itu harusnya
diadukan ke Bawaslu beserta bukti-buktinya untuk ditanggapi, bisa
betul bisa juga bukan apa-apa!
Kita tunggu saja kesimpulannya, ... Tapi, yang PASTI, sampai
sekarang ini BELUM ada yg bisa buktikan kecurangan sistem
penghitungan IT yg dilakukan KPU spt bung ajukan itu (Rumusnya,
1+2+3=123.)! Itu jelas HOAX dan hanya utk delegitimasi KPU saja!
Juga belum ada yang ajukan dalam penghitungaqn suara dari TPS yg
beranjak ke kecamatan, propinsi dan pusat itu, kecuali yg dianggap
kesalahan manusia, ... kesalahan input, kesalahan C1, kesalahan
hitung dll., yang sulit dikatakan kesengajaan.
ajeg 於 5/5/2019 14:26 寫道:
Jadi, kecurangan memang ada.
Betul-betul pemilu terburuk. Satu saja suara Rakyat hilang itu
sama artinya dengan kejahatan berat atas kemanusiaan. Apalagi
pemilu ini menghilangkan nyawa ratusan petugas! Hampir duakali
lipat jumlahnya dari korban tewas bom Srilanka.
http://www.tribunnews.com/nasional/2019/05/02/akui-ada-kecurangan-pemilu-tkn-jokowi-maruf-tapi-tak-terstruktur-sistematis-dan-masif
