Yang pasti kubu TKN bahkan Jokowinya sendiri sudah mengakui adanyanya
kecurangan.
Mana bisa pengakuan ini ditutupi dengan brimob berpeluru tajam,
sedangkan laporan masyarakat berupa data, video, audio, foto, tentang
kecurangan dan ketidakadilan terus membanjir di medsos sejak sebelum
17 April hingga hari ini. Hampir setiap hari ada saja temuan baru di
berbagai daerah, sampai Wiranto kewalahan membantah lalu mau main
bungkam medsos.
Kenapa begitu? Nah, silakan ikuti terus perkembangannya dari berbagai
sumber. Pahami masalah sebenarnya. Jangan cuma ongkang-ongkang minta
diceritakan lalu seenaknya membantah sambil njeplak sebagai jubir
penguasa, hahaha!
Paham masalah (dalam urusan apa pun) sangat baik kok untuk kesehatan.
--- SADAR@... wrote:
Dalam pengertian saya, yang dikatakan pemilu harus JURDIL, jujur
dan adil itu utamanya bagi PENYELENGGARA PEMILU tidak boleh
berpihak pada salah satu kubu capres dengan lakukan kecurangan!
Tentu sangat sulit dihindari adanya kecurangan pihak peserta
pemilu yang jutaan itu! Sampai detik ini yang berhasil saya ikuti
dari jauh, BELUM ada pembuktian akurat pihak KPU, Bawaslu,
penyelenggara pemilu yg berbuat curang! Atau bung bisa ajukan data
fakta akurat untuk membuktikan itu???
Yang banyak diberitakan sebagai kecurangan, sebelum pencoblosan,
bpn mengajukan kecurigaan DPT sampai jutaan yg dipersoalkan, dan
sudah ditanggapi KPU dan mengoreksi kesalahan yg ternyata memang
salah. Adanya ASN, polisi, kepala desa, direktur BUMN yg gunakan
mewenang untuk mobilisasi pegawai memilih kubu-01, ... ada oknum
main politik-uang, bagi-bagi amplop;
Kemudian di hari pencoblosan, ditemukan ada surat-suara sudah
dicoblos, ada TPS menerima beberapa warga tidak terdaftar DPT bisa
nyoblos, ... menolak antrian warga utk nyoblos hanya karena waktu
sudah berakhir, kurang surat-suara terjadi, dsb, dll.nya lagi, ...
Dan, nampaknya masih bisa ditangani KPU dengan cukup baik,
termasuk pemilihan di TPS itu diulang atau dilanjutkan, ...
Begitu juga dengan kesalahan-kesalahan hitungan suara, kesalahan
input suara yg terjadi di TPS dan hitungan di kecamatan, ... yg
dinyatakan kesalahan manusia itu! Segera bisa dibetulkan! Dan
menurut saya dengan keterbukaan disetiap TPS dan adanya
saksi-saksi begitu banyak disetiap TPS, membuat SULIT atau bahkan
tidak mungkin terjadi kecurangan! Kecuali kepala TPS itu berhasil
sekongkol dengan saksi-saksi yg ada, ...! Dan kalau itu bisa
terjadi, juga sangat sulit untuk terjadi secara struktural,
sistimatis dan masif, ... spt dituduhkan bpn! Yaa, coba saja kita
tunggu bagaimana tanggapan Bawaslu atas laporan bpn yg katanya
lebih 71 ribu kecurangan yang disampaikan itu.
TENTU saya juga tidak akan menganggap hanya bumbu dapur yg jadi
masalah dihadapi rakyat banyak! Itukan sekadar menanggapi apa yb
bung ajukan saja. Yang ingin saya ajukan, apa yang bisa dicapai
dalam perjuangan rakyat tentu sesuai dengan keadaan OBJEKTIF
ketika itu, utamanya imbangan kekuatan rakyat dengan penguasa.
Nampaknya, dengan bisa dikeluarkan berbagai jenis kartu Jokowi
itulah yg bisa diterima sekarang ini. Itulah kemampuan kekuatan
rakyat yg ada sekarang ini, untuk sedikit membantu mengatasi
kesulitan hidup yg dihadapi di lapisan bawah. Untuk mencapai
BANTUAN lebih baik bahkan radikal, yaa harus diperjuangkan lebih
lanjut, ... dan jelas itu hanya mungkin dicapai dikemudian hari!
Tapi tidak menampik, menentang ataupun menghujat apa yang bisa
dicapai sekarang ini! Sekalipun saya sendiri berpendapat, kalau
saja pemerintah belum berkemampuan, belum mungkin menyediakan dana
lebih besar, bentuk-betuk subsidi yg hendak diberikan, akan lebih
baik dan bijaksana dijatuhkan pada warga yang betul membutuhkan
subsidi. TIDAK spt sekarang diberlakukan untuk seluruh warga!
Akibatnya, BPJS membludag dan pemerintah kesulitan membahar hutang
RS yg sudah menangani warga yg berobat di RS itu.
Mungkin pendataan catatan sipil masih amburadul, itu kalau saya
perhatikan KPU dalam menyusun DPT, masih begitu banyak masalah,
... tentu akan sulit untuk menentukan secara akurat warga yg butuh
BANTUAN subsidi pemerintah, ...! Jadi, spt sekarang ini berlakukan
saja utk seluruh warga! Ambil gampangnya saja, syukurlah kalau
langkah berikut pemerintah masih bisa menemukan cara membayar
hutang dengan dikeluarkan kartu BPJS itu.
ajeg 於 7/5/2019 2:26 寫道:
Azas pemilu adalah jujur dan adil. Kubu Jokowi-Maruf sudah
mengakui ada kecurangan.
Lepas dari siapa pelaku kecurangan, pengakuan ini jelas
menyatakan bahwa pemilu 2019 melanggar azas jurdil. Ada
pelanggaran terhadap hal yang prinsip. Ditambah jatuhnya ratusan
petugas meninggal, sudah pasti pemilu 2019 adalah pemilu yang
terburuk. Sarat masalah. Apa pengakuan ini mau diabaikan? Apa
pemilu seburuk ini tidak mengganggu Anda sehingga tetap
mati-matian membela kepentingan penguasa? Apa penguasa itu pernah
membela kepentingan Anda?
Jangan lupa, masalah yang ditimpakan Jokowi ke para pemilihnya
bukan cuma harga bumbu dapur.
--- SADAR@... wrote:
Lalu, ... karena kedua capres yg muncul dianggap tidak ideal,
sama-sama BUTUT, bung jadi GOLPUUUT!!! Setelah menghadapi
masalah konkrit harga bumbu dapur terus naik, berteriak, ...
pihak pemerintah yang berkuasa sekarang bisa keluarkan
kartu-kartu yg mungkin sedikit membantu. Lalu, bung hendak
menuntut dibagikan saja bumbu dapur itu? atau menemukan jalan
apa yang masih bisa dilakukan rakyat dibawah???
ajeg 於 6/5/2019 14:45 寫道:
Hahaha, kayak Mahfud saja Anda, omongannya normatif tapi
berpihaknya tetap ke penguasa. Selalu cari aman.
Anda salah mengartikan kalimat saya tentang kemungkinan MK
kesurupan lagi seperti 2014 sehingga mendukung kecurangan:
"Lalu Rakyat mau apa? Bisa apa menghadapi de jure kekuasaan?
Rakyat memang tidak bisa berbuat apa-apa dalam menghadapi
kelicikan nekolim yang memakai hukum sebagai alat kekuasaan,
menguasai de jure.
Tetapi Rakyat punya de facto.
Harga bumbu dapur saja (rawit, bawang, garam dll) setiap hari
naik. Sudah lebih 100% dari bulan lalu. Belum lagi kebutuhan
lain. Semua angka bergejolak. Satu-satunya yang stabil adalah
pertumbuhan. Masih tetap 5% ...
Lalu, pemerintah berkuasa mau apa? Bisa apa menghadapi de
facto ini? Bagi-bagi kartu?!?
--- SADAR@... wrote:
Yaaa, ... TIDAK ADA jalan lain kecuali yg merasa diri pejuang
RAKYAT harus bergerak lebih cepat dan bijaksana perkuat diri,
sehingga mampu menampilkan capresnya sendiri yang dianggap
ideal dan memenangkannya!
Selama belum berkemampuan, yaa seperti sekarang ini hanya
bisa ikutan menangkan capres yg dianggap sedikit lebih baik
utk rakyat, ...! Inilah proses yang harus dilalui dan tidak
mungkin dilompati. Gunakanlah sebaik-baiknya untuk berjuang
memperkokoh yang dinamakan barisan kekuatan rakyat, jangan
buang waktu lewat begitu saja dengan hanya menggerutu,
menyalahkan ini atau menghujat itu! Cambuklah diri sendiri
kenapa lebih 20 tahun terakhir ini TIDAK juga BERHASIL
perkuat diri sehingga berkemampuan melawan neolib, kekuasaan
oligarki yg kangkangi kekuasaan selama ini!!!
Cobalah perhatikan, sepintas bisa dikatakan kalah dengan
kelompok Islam radikalis yg nampak makin agresif unjuk gigi
dimana-mana itu, ... Beruntunglah kemungkinan besar sudah
bisa dipastikan Prabowo kalah! Bukankah kalau Prabowo
berhasil menang, akan terbuka luang bagi Islam radikal itu
mengembangkan kekuatan dan lebih celaka bagi rakyat banyak!
ajeg 於 5/5/2019 22:11 寫道:
Seperti saya bilang, tidak ada jaminan Bawaslu-KPU akan
menanggapi laporan kecurangan karena sang dalang antek
nekolim terlanjur memakai pakem kecurangan 2014,
"diselesaikan secara hukum" ke MK -- hebat ah, tiba-tiba Anda
percaya pada penegakkan hukum yang Anda bilang butut, hehe...
Jauh de jure dari de facto.
Taruhlah semua berjalan lancar seperti 2014, MK membenarkan
kecurangan dan Jokowi dilantik jadi presiden lagi. Lalu
Rakyat mau apa? Bisa apa menghadapi de jure kekuasaan?
Paling jadinya seperti deja vu era SBY, bangsa ini buang
waktu 10 tahun; periode I si SBY pura-pura sibuk kelahi
dengan teroris dan periode II repot menangkis tamparan
kader-kadernya yang ketahuan korup. Rakyat keleleran.
Bagaimana dengan rezim sekarang? Jelas Rakyat buang waktu 5
tahun lagi untuk sekedar mengulang: 1. dijejali curhat "saya
bukan PKI"; 2. pertumbuhan 5%; 3. dicekik harga kebutuhan; 4.
menanggung utang baru untuk bayar bunga utang lama; 5.
nyampah di laut dengan bangkai kapal dll. dsb. Apa Rakyat mau
mengulang de facto kayak gini lagi?
Ini bukan soal menang-menangan atau prokontra wiwiwowo, ini
soal akal sehat dan hak Rakyat untuk melanjutkan kehidupan di
negeri sendiri.
--- SADAR@... wrote:
Tentu kecurang-kecurangï yg terbukti itu akan ditindak
lanjuti oleh Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara Pemilu,
... Yang JELAS sampai hari ini saya BELUM dengar ada
kecurangan yg terungkap dilakukan KPU!
Seperti terjadi pencoblosan surat-suara di Selangor Malaysia
sampai 40-50ribu untuk capres 01, juga dilakukan sementara
oknum, dan masih belum bisa dipastikan apakah surat-suara itu
asli yg dikeluarkan KPU, karena masih dibawah pemeriksaan
polisi Malaysia-dan Indonesia. Tapi, segera akan dilakukan
pemilihan ulang, sekitar 15 May utk warga yg sudah daftar
gunakan pos, ... di Surabaya juga terjadi kesalahan TPS yg
menerima sejumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT, akhirnya
dilakukan pemilihan ulang. Pokoknya, kesalahan yg dikatakan
kecurangan-kecurangan itu pada pokoknya bisa terungkap oleh
saksi-saksi di TPS ataupun oleh Bawaslu, dan masih bisa
ditindak lanjuti untuk dilakukan pemilihan ulang, ... Itulah
tanggungjawab KPU.
Kalau saja masih ada yg belum puas, dan mampu ajukan
bukti-bukti kecurangan yang lebih mendasar, yaa laporkan saja
ke BAWASLU, kalau masih juga meragukan keakuratan hasil
hitungan manual PKU yg nanti diumumkan KPU, ya ajukan pada
MK! Gitu aja kok repot!
ajeg 於 5/5/2019 15:34 寫道:
Pesertanya saja ngaku ada kecurangan. Tinggal, sejauh mana
KPU berani mengakui adanya kecurangan.
Terlepas siapa pun pelakunya, 01; 02; atau pihak ketiga,
tetap saja pemilu adalah tanggungjawab KPU.
--- SADAR@... wrote;
Hahahaa, ... itu kan kecurangan-kecurangan yang terjadi
dilakukan dibawah, baik kubu-01 maupun kubu-02, ... bukan
kecurangan yang dilakukan KPU! Dan, ... semua kecurangan yg
terjadi itu harusnya diadukan ke Bawaslu beserta
bukti-buktinya untuk ditanggapi, bisa betul bisa juga bukan
apa-apa!
Kita tunggu saja kesimpulannya, ... Tapi, yang PASTI, sampai
sekarang ini BELUM ada yg bisa buktikan kecurangan sistem
penghitungan IT yg dilakukan KPU spt bung ajukan itu
(Rumusnya, 1+2+3=123.)! Itu jelas HOAX dan hanya utk
delegitimasi KPU saja! Juga belum ada yang ajukan dalam
penghitungaqn suara dari TPS yg beranjak ke kecamatan,
propinsi dan pusat itu, kecuali yg dianggap kesalahan
manusia, ... kesalahan input, kesalahan C1, kesalahan hitung
dll., yang sulit dikatakan kesengajaan.
ajeg 於 5/5/2019 14:26 寫道:
Jadi, kecurangan memang ada.
Betul-betul pemilu terburuk. Satu saja suara Rakyat hilang
itu sama artinya dengan kejahatan berat atas kemanusiaan.
Apalagi pemilu ini menghilangkan nyawa ratusan petugas!
Hampir duakali lipat jumlahnya dari korban tewas bom Srilanka.
http://www.tribunnews.com/nasional/2019/05/02/akui-ada-kecurangan-pemilu-tkn-jokowi-maruf-tapi-tak-terstruktur-sistematis-dan-masif
