Jurdil-lubernya pemilu kan tanggungjawabnya KPU-Bawaslu. Jadi segala persoalan pemilu sebaiknya ditangani sendiri oleh kedua lembaga ini. Kalau tidak, saya khawatir laporan / gugatan kecurangan tidak akan sempat dibawa ke MK. Nah, silakan dilihat kaitannya dengan kemunculan para jenderal Jokowi yang terkesan berbondong-bondong panik oleh laporan babinsa di lapangan.
--- SADAR@... wrote: Ingat, ... yang diakui selama ini BUKAN KECURANGAN Penyelenggara PEMILU, KPU, Bawaslu! Tapi, ... kecurangan dikedua belah pihak, yang katanya dilakukan dari kubu-01 dan kubu-02, ... tinggal dilihat pembuktiannya sampai dimana oleh bawaslu, bisa masuk pinalti atau tidak! ajeg 於 7/5/2019 9:58 寫道: Yang pasti kubu TKN bahkan Jokowinya sendiri sudah mengakui adanyanya kecurangan. Mana bisa pengakuan ini ditutupi dengan brimob berpeluru tajam, sedangkan laporan masyarakat berupa data, video, audio, foto, tentang kecurangan dan ketidakadilan terus membanjir di medsos sejak sebelum 17 April hingga hari ini. Hampir setiap hari ada saja temuan baru di berbagai daerah, sampai Wiranto kewalahan membantah lalu mau main bungkam medsos. Kenapa begitu? Nah, silakan ikuti terus perkembangannya dari berbagai sumber. Pahami masalah sebenarnya. Jangan cuma ongkang-ongkang minta diceritakan lalu seenaknya membantah sambil njeplak sebagai jubir penguasa, hahaha! Paham masalah (dalam urusan apa pun) sangat baik kok untuk kesehatan. --- SADAR@... wrote: Dalam pengertian saya, yang dikatakan pemilu harus JURDIL, jujur dan adil itu utamanya bagi PENYELENGGARA PEMILU tidak boleh berpihak pada salah satu kubu capres dengan lakukan kecurangan! Tentu sangat sulit dihindari adanya kecurangan pihak peserta pemilu yang jutaan itu! Sampai detik ini yang berhasil saya ikuti dari jauh, BELUM ada pembuktian akurat pihak KPU, Bawaslu, penyelenggara pemilu yg berbuat curang! Atau bung bisa ajukan data fakta akurat untuk membuktikan itu??? Yang banyak diberitakan sebagai kecurangan, sebelum pencoblosan, bpn mengajukan kecurigaan DPT sampai jutaan yg dipersoalkan, dan sudah ditanggapi KPU dan mengoreksi kesalahan yg ternyata memang salah. Adanya ASN, polisi, kepala desa, direktur BUMN yg gunakan mewenang untuk mobilisasi pegawai memilih kubu-01, ... ada oknum main politik-uang, bagi-bagi amplop; Kemudian di hari pencoblosan, ditemukan ada surat-suara sudah dicoblos, ada TPS menerima beberapa warga tidak terdaftar DPT bisa nyoblos, ... menolak antrian warga utk nyoblos hanya karena waktu sudah berakhir, kurang surat-suara terjadi, dsb, dll.nya lagi, ... Dan, nampaknya masih bisa ditangani KPU dengan cukup baik, termasuk pemilihan di TPS itu diulang atau dilanjutkan, ... Begitu juga dengan kesalahan-kesalahan hitungan suara, kesalahan input suara yg terjadi di TPS dan hitungan di kecamatan, ... yg dinyatakan kesalahan manusia itu! Segera bisa dibetulkan! Dan menurut saya dengan keterbukaan disetiap TPS dan adanya saksi-saksi begitu banyak disetiap TPS, membuat SULIT atau bahkan tidak mungkin terjadi kecurangan! Kecuali kepala TPS itu berhasil sekongkol dengan saksi-saksi yg ada, ...! Dan kalau itu bisa terjadi, juga sangat sulit untuk terjadi secara struktural, sistimatis dan masif, .... spt dituduhkan bpn! Yaa, coba saja kita tunggu bagaimana tanggapan Bawaslu atas laporan bpn yg katanya lebih 71 ribu kecurangan yang disampaikan itu. TENTU saya juga tidak akan menganggap hanya bumbu dapur yg jadi masalah dihadapi rakyat banyak! Itukan sekadar menanggapi apa yb bung ajukan saja. Yang ingin saya ajukan, apa yang bisa dicapai dalam perjuangan rakyat tentu sesuai dengan keadaan OBJEKTIF ketika itu, utamanya imbangan kekuatan rakyat dengan penguasa. Nampaknya, dengan bisa dikeluarkan berbagai jenis kartu Jokowi itulah yg bisa diterima sekarang ini. Itulah kemampuan kekuatan rakyat yg ada sekarang ini, untuk sedikit membantu mengatasi kesulitan hidup yg dihadapi di lapisan bawah. Untuk mencapai BANTUAN lebih baik bahkan radikal, yaa harus diperjuangkan lebih lanjut, ... dan jelas itu hanya mungkin dicapai dikemudian hari! Tapi tidak menampik, menentang ataupun menghujat apa yang bisa dicapai sekarang ini! Sekalipun saya sendiri berpendapat, kalau saja pemerintah belum berkemampuan, belum mungkin menyediakan dana lebih besar, bentuk-betuk subsidi yg hendak diberikan, akan lebih baik dan bijaksana dijatuhkan pada warga yang betul membutuhkan subsidi. TIDAK spt sekarang diberlakukan untuk seluruh warga! Akibatnya, BPJS membludag dan pemerintah kesulitan membahar hutang RS yg sudah menangani warga yg berobat di RS itu. Mungkin pendataan catatan sipil masih amburadul, itu kalau saya perhatikan KPU dalam menyusun DPT, masih begitu banyak masalah, ... tentu akan sulit untuk menentukan secara akurat warga yg butuh BANTUAN subsidi pemerintah, ....! Jadi, spt sekarang ini berlakukan saja utk seluruh warga! Ambil gampangnya saja, syukurlah kalau langkah berikut pemerintah masih bisa menemukan cara membayar hutang dengan dikeluarkan kartu BPJS itu. ajeg 於 7/5/2019 2:26 寫道: Azas pemilu adalah jujur dan adil. Kubu Jokowi-Maruf sudah mengakui ada kecurangan. Lepas dari siapa pelaku kecurangan, pengakuan ini jelas menyatakan bahwa pemilu 2019 melanggar azas jurdil. Ada pelanggaran terhadap hal yang prinsip. Ditambah jatuhnya ratusan petugas meninggal, sudah pasti pemilu 2019 adalah pemilu yang terburuk. Sarat masalah. Apa pengakuan ini mau diabaikan? Apa pemilu seburuk ini tidak mengganggu Anda sehingga tetap mati-matian membela kepentingan penguasa? Apa penguasa itu pernah membela kepentingan Anda? Jangan lupa, masalah yang ditimpakan Jokowi ke para pemilihnya bukan cuma harga bumbu dapur. --- SADAR@... wrote: Lalu, ... karena kedua capres yg muncul dianggap tidak ideal, sama-sama BUTUT, bung jadi GOLPUUUT!!! Setelah menghadapi masalah konkrit harga bumbu dapur terus naik, berteriak, ... pihak pemerintah yang berkuasa sekarang bisa keluarkan kartu-kartu yg mungkin sedikit membantu. Lalu, bung hendak menuntut dibagikan saja bumbu dapur itu? atau menemukan jalan apa yang masih bisa dilakukan rakyat dibawah??? ajeg 於 6/5/2019 14:45 寫道: Hahaha, kayak Mahfud saja Anda, omongannya normatif tapi berpihaknya tetap ke penguasa. Selalu cari aman. Anda salah mengartikan kalimat saya tentang kemungkinan MK kesurupan lagi seperti 2014 sehingga mendukung kecurangan: "Lalu Rakyat mau apa? Bisa apa menghadapi de jure kekuasaan? Rakyat memang tidak bisa berbuat apa-apa dalam menghadapi kelicikan nekolim yang memakai hukum sebagai alat kekuasaan, menguasai de jure. Tetapi Rakyat punya de facto. Harga bumbu dapur saja (rawit, bawang, garam dll) setiap hari naik. Sudah lebih 100% dari bulan lalu. Belum lagi kebutuhan lain. Semua angka bergejolak. Satu-satunya yang stabil adalah pertumbuhan. Masih tetap 5% ... Lalu, pemerintah berkuasa mau apa? Bisa apa menghadapi de facto ini? Bagi-bagi kartu?!? --- SADAR@... wrote: Yaaa, ... TIDAK ADA jalan lain kecuali yg merasa diri pejuang RAKYAT harus bergerak lebih cepat dan bijaksana perkuat diri, sehingga mampu menampilkan capresnya sendiri yang dianggap ideal dan memenangkannya! Selama belum berkemampuan, yaa seperti sekarang ini hanya bisa ikutan menangkan capres yg dianggap sedikit lebih baik utk rakyat, ...! Inilah proses yang harus dilalui dan tidak mungkin dilompati. Gunakanlah sebaik-baiknya untuk berjuang memperkokoh yang dinamakan barisan kekuatan rakyat, jangan buang waktu lewat begitu saja dengan hanya menggerutu, menyalahkan ini atau menghujat itu! Cambuklah diri sendiri kenapa lebih 20 tahun terakhir ini TIDAK juga BERHASIL perkuat diri sehingga berkemampuan melawan neolib, kekuasaan oligarki yg kangkangi kekuasaan selama ini!!! Cobalah perhatikan, sepintas bisa dikatakan kalah dengan kelompok Islam radikalis yg nampak makin agresif unjuk gigi dimana-mana itu, ... Beruntunglah kemungkinan besar sudah bisa dipastikan Prabowo kalah! Bukankah kalau Prabowo berhasil menang, akan terbuka luang bagi Islam radikal itu mengembangkan kekuatan dan lebih celaka bagi rakyat banyak! ajeg 於 5/5/2019 22:11 寫道: Seperti saya bilang, tidak ada jaminan Bawaslu-KPU akan menanggapi laporan kecurangan karena sang dalang antek nekolim terlanjur memakai pakem kecurangan 2014, "diselesaikan secara hukum" ke MK -- hebat ah, tiba-tiba Anda percaya pada penegakkan hukum yang Anda bilang butut, hehe... Jauh de jure dari de facto. Taruhlah semua berjalan lancar seperti 2014, MK membenarkan kecurangan dan Jokowi dilantik jadi presiden lagi. Lalu Rakyat mau apa? Bisa apa menghadapi de jure kekuasaan? Paling jadinya seperti deja vu era SBY, bangsa ini buang waktu 10 tahun; periode I si SBY pura-pura sibuk kelahi dengan teroris dan periode II repot menangkis tamparan kader-kadernya yang ketahuan korup. Rakyat keleleran. Bagaimana dengan rezim sekarang? Jelas Rakyat buang waktu 5 tahun lagi untuk sekedar mengulang: 1. dijejali curhat "saya bukan PKI"; 2. pertumbuhan 5%; 3. dicekik harga kebutuhan; 4. menanggung utang baru untuk bayar bunga utang lama; 5. nyampah di laut dengan bangkai kapal dll. dsb. Apa Rakyat mau mengulang de facto kayak gini lagi? Ini bukan soal menang-menangan atau prokontra wiwiwowo, ini soal akal sehat dan hak Rakyat untuk melanjutkan kehidupan di negeri sendiri. --- SADAR@... wrote: Tentu kecurang-kecurangï yg terbukti itu akan ditindak lanjuti oleh Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara Pemilu, ... Yang JELAS sampai hari ini saya BELUM dengar ada kecurangan yg terungkap dilakukan KPU! Seperti terjadi pencoblosan surat-suara di Selangor Malaysia sampai 40-50ribu untuk capres 01, juga dilakukan sementara oknum, dan masih belum bisa dipastikan apakah surat-suara itu asli yg dikeluarkan KPU, karena masih dibawah pemeriksaan polisi Malaysia-dan Indonesia. Tapi, segera akan dilakukan pemilihan ulang, sekitar 15 May utk warga yg sudah daftar gunakan pos, ... di Surabaya juga terjadi kesalahan TPS yg menerima sejumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT, akhirnya dilakukan pemilihan ulang. Pokoknya, kesalahan yg dikatakan kecurangan-kecurangan itu pada pokoknya bisa terungkap oleh saksi-saksi di TPS ataupun oleh Bawaslu, dan masih bisa ditindak lanjuti untuk dilakukan pemilihan ulang, ... Itulah tanggungjawab KPU. Kalau saja masih ada yg belum puas, dan mampu ajukan bukti-bukti kecurangan yang lebih mendasar, yaa laporkan saja ke BAWASLU, kalau masih juga meragukan keakuratan hasil hitungan manual PKU yg nanti diumumkan KPU, ya ajukan pada MK! Gitu aja kok repot! ajeg 於 5/5/2019 15:34 寫道: Pesertanya saja ngaku ada kecurangan. Tinggal, sejauh mana KPU berani mengakui adanya kecurangan. Terlepas siapa pun pelakunya, 01; 02; atau pihak ketiga, tetap saja pemilu adalah tanggungjawab KPU. --- SADAR@... wrote; Hahahaa, ... itu kan kecurangan-kecurangan yang terjadi dilakukan dibawah, baik kubu-01 maupun kubu-02, ... bukan kecurangan yang dilakukan KPU! Dan, ... semua kecurangan yg terjadi itu harusnya diadukan ke Bawaslu beserta bukti-buktinya untuk ditanggapi, bisa betul bisa juga bukan apa-apa! Kita tunggu saja kesimpulannya, ... Tapi, yang PASTI, sampai sekarang ini BELUM ada yg bisa buktikan kecurangan sistem penghitungan IT yg dilakukan KPU spt bung ajukan itu (Rumusnya, 1+2+3=123.)! Itu jelas HOAX dan hanya utk delegitimasi KPU saja! Juga belum ada yang ajukan dalam penghitungaqn suara dari TPS yg beranjak ke kecamatan, propinsi dan pusat itu, kecuali yg dianggap kesalahan manusia, ... kesalahan input, kesalahan C1, kesalahan hitung dll., yang sulit dikatakan kesengajaan. ajeg 於 5/5/2019 14:26 寫道: Jadi, kecurangan memang ada. Betul-betul pemilu terburuk. Satu saja suara Rakyat hilang itu sama artinya dengan kejahatan berat atas kemanusiaan. Apalagi pemilu ini menghilangkan nyawa ratusan petugas! Hampir duakali lipat jumlahnya dari korban tewas bom Srilanka. http://www.tribunnews.com/nasional/2019/05/02/akui-ada-kecurangan-pemilu-tkn-jokowi-maruf-tapi-tak-terstruktur-sistematis-dan-masif #yiv3167391117 #yiv3167391117 -- #yiv3167391117ygrp-mkp {border:1px solid #d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv3167391117 #yiv3167391117ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv3167391117 #yiv3167391117ygrp-mkp #yiv3167391117hd {color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 0;}#yiv3167391117 #yiv3167391117ygrp-mkp #yiv3167391117ads {margin-bottom:10px;}#yiv3167391117 #yiv3167391117ygrp-mkp .yiv3167391117ad {padding:0 0;}#yiv3167391117 #yiv3167391117ygrp-mkp .yiv3167391117ad p {margin:0;}#yiv3167391117 #yiv3167391117ygrp-mkp .yiv3167391117ad a {color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv3167391117 #yiv3167391117ygrp-sponsor #yiv3167391117ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv3167391117 #yiv3167391117ygrp-sponsor #yiv3167391117ygrp-lc #yiv3167391117hd {margin:10px 0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv3167391117 #yiv3167391117ygrp-sponsor #yiv3167391117ygrp-lc .yiv3167391117ad {margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv3167391117 #yiv3167391117actions {font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv3167391117 #yiv3167391117activity {background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv3167391117 #yiv3167391117activity span {font-weight:700;}#yiv3167391117 #yiv3167391117activity span:first-child {text-transform:uppercase;}#yiv3167391117 #yiv3167391117activity span a {color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv3167391117 #yiv3167391117activity span span {color:#ff7900;}#yiv3167391117 #yiv3167391117activity span .yiv3167391117underline {text-decoration:underline;}#yiv3167391117 .yiv3167391117attach {clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 0;width:400px;}#yiv3167391117 .yiv3167391117attach div a {text-decoration:none;}#yiv3167391117 .yiv3167391117attach img {border:none;padding-right:5px;}#yiv3167391117 .yiv3167391117attach label {display:block;margin-bottom:5px;}#yiv3167391117 .yiv3167391117attach label a {text-decoration:none;}#yiv3167391117 blockquote {margin:0 0 0 4px;}#yiv3167391117 .yiv3167391117bold {font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv3167391117 .yiv3167391117bold a {text-decoration:none;}#yiv3167391117 dd.yiv3167391117last p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv3167391117 dd.yiv3167391117last p span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv3167391117 dd.yiv3167391117last p span.yiv3167391117yshortcuts {margin-right:0;}#yiv3167391117 div.yiv3167391117attach-table div div a {text-decoration:none;}#yiv3167391117 div.yiv3167391117attach-table {width:400px;}#yiv3167391117 div.yiv3167391117file-title a, #yiv3167391117 div.yiv3167391117file-title a:active, #yiv3167391117 div.yiv3167391117file-title a:hover, #yiv3167391117 div.yiv3167391117file-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv3167391117 div.yiv3167391117photo-title a, #yiv3167391117 div.yiv3167391117photo-title a:active, #yiv3167391117 div.yiv3167391117photo-title a:hover, #yiv3167391117 div.yiv3167391117photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv3167391117 div#yiv3167391117ygrp-mlmsg #yiv3167391117ygrp-msg p a span.yiv3167391117yshortcuts {font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv3167391117 .yiv3167391117green {color:#628c2a;}#yiv3167391117 .yiv3167391117MsoNormal {margin:0 0 0 0;}#yiv3167391117 o {font-size:0;}#yiv3167391117 #yiv3167391117photos div {float:left;width:72px;}#yiv3167391117 #yiv3167391117photos div div {border:1px solid #666666;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv3167391117 #yiv3167391117photos div label {color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv3167391117 #yiv3167391117reco-category {font-size:77%;}#yiv3167391117 #yiv3167391117reco-desc {font-size:77%;}#yiv3167391117 .yiv3167391117replbq {margin:4px;}#yiv3167391117 #yiv3167391117ygrp-actbar div a:first-child {margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv3167391117 #yiv3167391117ygrp-mlmsg {font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv3167391117 #yiv3167391117ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv3167391117 #yiv3167391117ygrp-mlmsg select, #yiv3167391117 input, #yiv3167391117 textarea {font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv3167391117 #yiv3167391117ygrp-mlmsg pre, #yiv3167391117 code {font:115% monospace;}#yiv3167391117 #yiv3167391117ygrp-mlmsg * {line-height:1.22em;}#yiv3167391117 #yiv3167391117ygrp-mlmsg #yiv3167391117logo {padding-bottom:10px;}#yiv3167391117 #yiv3167391117ygrp-msg p a {font-family:Verdana;}#yiv3167391117 #yiv3167391117ygrp-msg p#yiv3167391117attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv3167391117 #yiv3167391117ygrp-reco #yiv3167391117reco-head {color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv3167391117 #yiv3167391117ygrp-reco {margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv3167391117 #yiv3167391117ygrp-sponsor #yiv3167391117ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv3167391117 #yiv3167391117ygrp-sponsor #yiv3167391117ov li {font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv3167391117 #yiv3167391117ygrp-sponsor #yiv3167391117ov ul {margin:0;padding:0 0 0 8px;}#yiv3167391117 #yiv3167391117ygrp-text {font-family:Georgia;}#yiv3167391117 #yiv3167391117ygrp-text p {margin:0 0 1em 0;}#yiv3167391117 #yiv3167391117ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv3167391117 #yiv3167391117ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none !important;}#yiv3167391117
