Menurutnya, dalam putusan MK no 21 Tahun 2017, putusan MK No 48 tahun 2013, peraturan BUMN No 3 tahun 2013, UU keuangan negara, UU perbendaharaan negara, UU antikorupsi, bisa disimpulkan bahwa anak perusahaan BUMN adalah BUMN dan pejabat di anak perusahaan BUMN adalah mewakili representasi dari BUMN bukan sekedar konsultan.
... BW: Pihak Termohon Gagal Berikan Penjelasan Posisi Ma'ruf Amin di BUMN https://www.beritasatu.com/politik/559965/bw-pihak-termohon-gagal-berikan-penjelasan-posisi-maruf-amin-di-bumn Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto hadir pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono ) Yeremia Sukoyo / JAS Selasa, 18 Juni 2019 | 15:02 WIB Jakarta, Beritasatu.com - Ketua tim gugatan MK pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto menilai, pihak termohon dan terkait gagal memberikan penjelasan terkait posisi Calon Wakil Presiden (Cawapres) sebagai Dewan Pengawas di dua bank syariah BUMN. "Termohon juga telah melakukan kegagalan yang sangat fundamental. Apa itu? Cawapres 01 dikatakan bukan menjadi pejabat dan anak cabang perusahaannya bukan BUMN hanya merujuk pada aturan BUMN saja," kata Bambang, sesaat setelah mengikuti sidang di Gedung MK Jakarta, Selasa (18/6/2019). Menurutnya, dalam putusan MK no 21 Tahun 2017, putusan MK No 48 tahun 2013, peraturan BUMN No 3 tahun 2013, UU keuangan negara, UU perbendaharaan negara, UU antikorupsi, bisa disimpulkan bahwa anak perusahaan BUMN adalah BUMN dan pejabat di anak perusahaan BUMN adalah mewakili representasi dari BUMN bukan sekedar konsultan. "Ketidakmampuan menjawab ini sebenarnya berarti semakin sah dan legitimate bahwa terjadi pelanggaran terhadap pasal 277 P UU no 7 tahun 2017," ucap pria yang akrab disapa BW ini. Dikatakan BW, selama persidangan pihak termohon juga telah gagal membangun narasi yang bisa menjawab permohonan-permohonan yang diajukan pihaknya ke MK. Atas alasan tersebut dirinya pun meyakini MK akan mengabulkan seluruh permohonan yang telah diajukan. Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk pemilihan presiden 2019 pada Selasa (18/6). Dalam sidang kedua kali ini mengagendakan pembacaan jawaban dari pihak termohon dan terkait, masing-masing KPU, tim kuasa hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Bawaslu. Sumber: Suara Pembaruan
