Sebetulnya tidak hanya menghina K2S tetapi seluruh bangsa Indonesia. Ini adalah alasanya:
1. UU MIGAS tahun 2001 dan demikian juga UU Pertambangan Umum tahun 2009(?) dibuat selama 9 tahun dan 12 tahun respectively. Kedua UU tersebut melibatkan semua instansi dan assosiasi. Saya ingat dari ITB diminta dari Kimia Teknik, Geologi, dan Teknik Perminyakan. Demikian juga dari Universitas lainnya seperti Univ. Sumtara Utara, assosiasi seperti HAGI, IAGI, IPA dsb. ikut diminta pendapatnya. DPR Indonesia mengundang universitas-universitas untuk membahas UUMIGAS baru. Jadi UU tersebut dibuat oleh putra-putri terbaik dari Indonesia. Kalau keberadaan BPMIGAS sekarang dihujat, berarti kita menghujat diri sendiri. 2. Waktu itu, MPS-PERTAMINA yang mengurusi K3S, dihujat habis-habisan. Akirnya UUMIGAS 2001 mengantikan MPS dengan BPMIGAS. Sekarang kita ingin mengembalikan kembali ke Pertamina. Apakah Ini bukan merupakan kemunduran. 3. Banyak orang anggap UUMIGAS dimana kontrak PSC bernaung tidak sesuai dengan jamannya dan terlalu banyak "loopholes". Banyak orang mengangap harus di revisi. Memang PSC hanya 40 halaman dobel spasi ditambah Appendix, dan berlaku selama 30 tahun. Berlaku dari eksplorasi, development, produksi bahkan sekarang meliputi LNG dan pengapalan. Bandingkan kontrak dengan K3S asing, satu konsultan untuk 3 bulan saja bisa sampai 30m halaman single spasi. 4. Dilihat dari jumlah halaman PSC yang hanya 40 halaman, pasti banyak kekurangannya atau loopholes. Banyaknya loopholes dijadikan kritikan dan hujatan. Banyaknya kritikan masuk akal dan PSC perlu disempurnakan. Tapi harus diingat bahwa loopholes tsb. juga berlaku bagi K3S. Pinter-pinternya kita memanfaatkan loopholes tsb. bagi keuntungan Negara. Sampai sekarang kita kalah pinter. Tetapi ini bukan berarti kita harus ganti. Kita harus pelajari dan memanfaatkan loopholes tsb. Kita sudah menguasai PSC bertahun-tahun hingga mengerti betul isinya. Harus diingat bahwa K3S berani investasi dan mengeluarkan puluhan bahkan ratusan juta dollar di Indonesia menggunakan PSC yang tidak sempurna dan banyak loopholes. Mengapa kita sebagai penerima dana takut dan ingin memperbaiki Undang-undang terus menerus? Dengan adanya kritikan simpang siur yang demikian banyaknya, meskipun akirnya hanya berupa wancana dan tidak ada implementasi, termasuk membubarkan BPMIGAS dan mengantikan UU MIGAS, investor juga mulai takut. 5. Seperti UUD 45. Kurang dari 40 halaman namun telah mangatur kehidupan bangsa ini selama 67 tahun. UU tsb. dibuat oleh putra-putri Indonesia terbaik. UU trersebut dibuat dalam waktu singkat sekali, mungkin hanya satu bulan. UUD 45 banyak loopholes. Apakah perlu diganti dan dihuyat pendirinya? 6. Apakah para pengeritik UUMIGAS ataupun PSC berani bertanggung jawab bahwa kalau diganti tidak ada yang mengeritik dan menghujat. Dapat dipastikan begitu UU ditandatangani, begitu kritikan akan keluar. Ini terjadi dengan UUMIGAS 2001 dan ini terjadi dengan UUPertambangan 2009. 7. Apakah para pengeritik UUMIGAS ataupun PSC berani bertanggung jawab kalau tidak ada investor yang akan datang ke Inodnesia? 8. Marilah kita perbaiki yang kita sudah punyai dan memanfaatkan loopholes bagi kepentigan Negara. Maaf kalau tidak berkenan. HL.Ong From: Eko Prasetyo [mailto:[email protected]] Sent: Tuesday, September 04, 2012 7:56 AM To: [email protected] Subject: Re: [iagi-net-l] Kurtubi: Pengelolaan Bobrok, Bubarkan BP Migas Terus terang, kalo Pak Kurtubi menghina BP MIGAS, berarti menghina semua KKS baik lokal maupun asing, karena...ya karena semua yang bekerja di lapangan ya KKS dan melaporkannya ke BP MIGAS. KKS saya yakin sudah bekerja keras mencari oil dan gas semampu mungkin, apalagi dengan harga dewa kayak sekarang ;) Saya sendiri sebagai kuli KKS sudah jungkir balik bekerja mempertahankan decline jadi ~ 0%, dan ini yang mungkin gak dilihat Pak Kurtubi. Dia melihat pukul rata semua produksi turun, karena itu hajar BP MIGAS sebagai sasaran gampang. BP MIGAS sendiri, kalo saya harus mencari kesalahan, terlalu konservatif dalam menilai sebuah proyek yang diajukan oleh KKS. Tapi itu bagian dari good governance, mungkin. Gak semua proyek harus diapprove karena lapar produksi. Apa BP MIGAS punya otoritas untuk jadi aktif dalam menggeber KKS dan punya wewenang untuk memaksa KKS melakukan eksplorasi dan eksploitasi untuk daerah tertentu? Dan subsidi BBM. Really, Pak Kurtubi? Setahu saya BBM itu urusan BPH MIGAS, bukan BP MIGAS. Pertamina itu tepat sasaran, karena mereka distributor utama, IMHO. Dan kemana itu hantu mega-calo Petral, Pak Kurtubi, kok gak disasar? Gak berani ya? 2012/9/4 Ok Taufik <[email protected]> Akibat oknum bodoh BP Migas dan Pertamina, energi nasional tergantung terus oleh impor. BP Migas tidak ada yang mengontrol. Rabu, 21 Maret 2012 07:21 | 'Auto Pilot', Bubarkan BP Migas Jakarta, PelitaOnline PENGAMAT Perminyakan Kurtubi mengungkapkan, sistem pengelolaan migas Indonesia dari dulu hingga sekarang bersifat auto pilot sehingga ketahanan energi Indonesia semakin bobrok. Karena itu Kurtubi mendesak pemerintah untuk segera membubarkan BP Migas. Bubarkan saja BP Migas. Ayo saya tantang Menteri ESDM dan Wamennya, kata Kurtubi yang juga menjabat sebagai Direktur Center For Petroleum And Energy Economics Studies (CPEES) kepada PelitaOnline, di Jakarta, Selasa (20/3). Kurtubi menilai, tidak adanya jabatan komisaris di BP Migas membuat lembaga tersebut jadi besar kepala dan bahkan sering bertindak bodoh. Mereka tidak ada yang mengawasi. Dan mereka langsung menyampaikan pertanggungjawabannya ke Presiden. Nah, apakah Pak SBY sempat memeriksa detail permasalahan migas di Indonesia? tanya Kurtubi dengan nada geram. Tidak hanya itu, Kurtubi juga menyebutkan, akibat tingkah bodoh oknum BP Migas dan PT Pertamina ketahanan energi Indonesia menjadi tidak terjamin. Pada akhirnya rakyat kembali yang jadi korban. Akibat oknum bodoh itu. Pertama, produksi minyak sangat amat rendah, salah kelola industri migas padahal sumber dayanya sangat besar. Kita harus impor minyak mentah ini sifatnya abadi karena cara kelola minyak kita ini salah dari tahun ke tahun, paparnya. Kedua, oknum bodoh di Pertamina membuat subsidi BBM membengkak, akibat korupsi, tambahnnya. Melihat fakta tersebut, menurut Kurtubi tidak ada jalan lain yaitu bubarkan BP Migas. Hanya itu solusinya. Bubarkan BP Migas yang hanya mikirin perut sendiri. Pengelolaannya serahkan ke Pertamina.Tapi dengan syarat Pertamina juga harus dibenahi dulu strukturnya dari segala aspek dan Pertamina harus mau membangun kilang minyak di Indonesia agar kita ga impor BBM terus, tandasnya. http://politik.pelitaonline.com/news/2012/03/21/kurtubi-pengelolaan-bobrok-b ubarkan-bp-migas--12#.UEVITCItHiQ -- Sent from my ComputerR -- Visit http://www.strivearth.com and be entertained
