Segala musibah yang terjadi itu tak lepas dari kesalahan kita (atau sebagian
dari kita) sendiri.
Misalnya kenapa Khoirunnisa meninggal dan tidak dapat pengobatan.
Kenapa ada wanita yang diperkosa dan meninggal karena ditolak RS.
Itu semua karena pemimpinnya tidak bisa melindungi rakyatnya dan memberi
pengobatan gratis.
Belum lagi gempa Yogya yang menewaskan 5000 orang dalam semalam karena
tertimpa rumah yang ambruk. Rumah itu ambruk karena rakyatnya miskin
dan tidak punya cukup uang untuk membangun rumah beton dengan tulang
kawat dan semen yang cukup.
Itu karena pemimpinnya tidak mampu memakmurkan rakyatnya.
Salahkah pemimpinnya? Salah.
Salahkah rakyat yang memilih pemimpin itu?
Ya salah juga.. Harusnya rakyat memilih pemimpin yang betul2 punya kepedulian
untuk memakmurkan mereka...
Jadi itu tak lepas dari kesalahan kita juga.
"Azab yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri,
dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba- Nya."
[Ali 'Imran:182]
"Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya
Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-Nya" [Al Anfaal:51]
"Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh
perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari
kesalahan-kesalahan mu)." [Asy Syuura:30]
Bukan Allah yang menyiksa kita. Tapi itu karena perbuatan kita sendiri.
Allah telah memerintahkan kita untuk memilih pemimpin yang saleh dan peduli
kepada rakyat. Kenapa kita tidak melakukan itu?
Mudah2an kali ini kita mendapat pemimpin yang saleh dan peduli pada rakyatnya.
===
Ayo Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits
http://media-islam.or.id
--- Pada Rab, 15/7/09, hamami <[email protected]> menulis:
Dari: hamami <[email protected]>
Judul: Re: [Is-lam] Fw: Orang Miskin Dilarang Sakit
Kepada: [email protected]
Tanggal: Rabu, 15 Juli, 2009, 10:57 PM
Lho….bukannya team kampanye maupun
sang capres pada pilpres kemarin dengan bangganya mengatakan jumlah/populasi
orang miskin sudah banyak berkurang…..?
Atau barangkali “berkurang” maksudnya
sudah banyak yang mati karena gak mampu berobat gitu, ya……?
From: saidi [mailto:
[email protected] ]
Sent: Saturday, July 11, 2009 5:00
PM
To: [is-lam]
Subject: [Is-lam] Fw: Orang Miskin
Dilarang Sakit
----- Original Message -----
From: cicuk kriswanto
Subject: Orang Miskin Dilarang Sakit
Orang Miskin Dilarang Sakit
KOMPAS/LASTI
KURNIA
/
Jumat, 26 Juni 2009 | 11:57 WIB
KOMPAS.com — Dua hari Achmad (68)
tergeletak di lorong rumah sakit. Hari ketiga, setelah keluarganya menemui
seorang perawat senior yang masih punya hubungan kerabat dengan mereka, ia
akhirnya bisa mendapat tempat di salah satu bangsal rumah sakit. Akan tetapi,
baru beberapa hari dirawat, penderita gangguan serius pada organ hatinya itu
”dipaksa” pulang.
Sudah sembuhkah Achmad? ”Jauh panggang dari api. Tetapi, tidak ada yang
bisa kami lakukan agar tetap bertahan. Sebagai pasien yang berobat gratis, kami
tentu tak bisa ngotot sebab menurut mereka tempat perawatan akan digunakan
orang lain,” kata Umar, kerabat pasien, yang mengaku hanya bisa pasrah
terkait kepulangan saudara sepupunya tersebut dari Rumah Sakit Muhammad Hoesin
di Palembang.
Sejak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerapkan sistem berobat gratis,
masyarakat golongan bawah di wilayah ini memang bisa mengakses layanan
kesehatan di sejumlah rumah sakit tanpa harus mengeluarkan biaya perawatan
medis.
Namun, membeludaknya jumlah orang sakit—di tengah berbagai keterbatasan
sarana dan prasarana kesehatan, juga tenaga dokter dan paramedis—membuat
pelayanan tidak optimal. Di tengah situasi semacam ini, tak jarang perlakuan
kurang manusiawi dialami banyak pasien.
Apa yang terjadi pada Achmad bisa menimpa siapa pun. Jangankan pasien dari
keluarga miskin yang memanfaatkan sistem layanan berobat gratis, pegawai negeri
peserta asuransi kesehatan (Askes) pun kerap dipandang sebelah mata oleh pihak
rumah sakit.
Bahkan, pelayanan buruk juga bisa menimpa seorang dokter peserta Askes yang
sekali waktu harus dirawat di rumah sakit terkemuka di negeri ini, tempat ia
dulu justru pernah bertugas (Surat Pembaca Kompas, 4 Maret 2009).
Lain lagi kisah yang menimpa sastrawan Radhar Panca Dahana. Bukan soal
perlakuan petugas medis, tetapi lebih menyangkut bagaimana status pasien yang
kerap menjadi semacam obyek dari apa yang ia sebut korban fait accompli.
Dalam konteks ini, pasien hanya bisa pasrah karena memang tidak ada pilihan.
Satu ketika ia menjalani operasi pengangkatan tumor di pundak. Seusai operasi,
ia segera ”diperbolehkan” pulang. ”Betapa pun saya minta
diinapkan,” kata Radhar. Belum setengah perjalanan pulang, luka bekas
operasi terbuka dan darah mengalir. Ia kembali, operasi ulang pun dilakukan.
Hasilnya tak banyak menolong: luka tetap terbuka dan darah tiada henti
mengalir.
Ia kemudian diinapkan dan diberi pilihan untuk operasi ketiga dengan kondisi
dibius total. Menurut dokter bedah yang menanganinya, kondisi ini (dibius
total) bagi orang seperti Radhar—yang memiliki penyakit akut lain, gagal
ginjal—hanya punya dua opsi: hilang sadar total alias maut atau masuk
ruang ICCU!
”Saya terpana. Lantaran kesalahan operasi, saya mesti berada pada sebuah
dilema yang komikal: maut dan hampir maut,” tutur Radhar..
Ketika hal ini dipertanyakan, sekaligus menggugat di mana tanggung jawab para
dokter yang membuat situasi hidup dan mati sang pasien dipertaruhkan,
”Mereka tak bisa menjawab. Yang ada hanya pernyataan pendek: ’Semua
terserah kepada keputusan Bapak’. Saya terdiam dan mereka pergi.”
Bahwa akhirnya ia selamat dari situasi ”komikal” tersebut, Radhar
percaya hal itu bisa terjadi hanya berkat tangan Tuhan yang ikut bermain.
Dalam situasi dan kasus yang berbeda, kisah Prita Mulyasari dan
Juliana—yang akhirnya bersengketa dengan pihak rumah sakit pascalayanan
kesehatan yang mereka terima—adalah sisi lain bagaimana potret hubungan
pasien dan rumah sakit sebagai penyedia jasa layanan kesehatan. Sudah sejak
lama dirasakan adanya ketimpangan hubungan antara pasien dan penyedia jasa
layanan kesehatan.
Pasien selalu diposisikan sebagai orang yang paling membutuhkan, sementara
rumah sakit cenderung tampil bagai dewa yang akan menentukan nasib sang pasien.
Bahkan, di tengah ketidakpahaman pasien tentang sakit dan penyakitnya, tak
jarang hak-hak mereka dikebiri oleh pihak rumah sakit.
Liberalisasi dunia
kesehatan
Ada apa dengan
sistem pelayanan kesehatan di negeri ini? Mengapa citra rumah sakit yang dulu
kental akan fungsi sosialnya kini redup, berganti wajah dan tampilan barunya
yang lebih berorientasi untuk kepentingan bisnis?
Bukan saja kini bermunculan rumah sakit swasta (beberapa di antaranya memasang
label ”internasional”) dengan target-target pendapatan lewat jasa
layanan kesehatan dan tingkat hunian kamar seperti layaknya dunia perhotelan,
rumah sakit pemerintah (pusat) pun mulai ikut-ikutan..
Lebih ironis lagi, banyak pemerintah daerah—baik provinsi maupun
kabupaten/kota—yang mulai mengalokasikan dana untuk membangun rumah sakit
yang berorientasi keuntungan.
Kesenjangan pengetahuan medis tentang masalah kesehatan dan penanganannya
memang menjadi salah satu faktor lemahnya posisi pasien (baca: konsumen)
berhadapan dengan pengelola jasa layanan kesehatan.
Namun, banyak kalangan percaya bahwa akar dari semua itu berawal dari sistem
layanan kesehatan di negeri ini yang sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme
pasar. Akibatnya, aroma komersial terasa kental pada hampir setiap tindakan
terhadap pasien, sementara fungsi sosial layanan kesehatan tertinggal jauh di
belakang.
”Cuma dari luar, rumah sakit kelihatannya kini makin komersial dan
meninggalkan fungsi-fungsi sosial. Sebetulnya fungsi sosial tetap jalan. Gawat
darurat kan selalu dilayani,” kata dr
Adib Abdullah Yahya, Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh
Indonesia .
Menurut Adib, aroma komersial itu dirasakan pihak luar lantaran rumah sakit
harus menghidupi dirinya sendiri. Rumah sakit,
kan , harus hidup sehingga menerapkan
tarif-tarif sesuai dengan biaya per unit.
Sebaliknya, dokter Kartono Mohamad—pakar kesehatan yang juga mantan Ketua
Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia —melihat
pelayanan kesehatan di Indonesia
memang cenderung liberal. Semua diserahkan kepada pasar. Malah tiap langkah
layanan dikenai tarif tanpa ada aturan yang jelas. Pemodal yang membuka jasa
layanan kesehatan kini cenderung hanya berorientasi mencari keuntungan.
Bahkan, kata Kartono, untuk mengangkat jahitan seusai operasi pun dikenai tarif
terpisah dari operasi itu sendiri. Demikian pula kontrol atas keadaan seusai
tindakan sepertinya dianggap bukan merupakan bagian dari tanggung jawab
pascatindakan, tetapi sebagai langkah baru yang dikenai tarif tersendiri.
Bukan hanya pengenaan tarif terpisah yang dipersoalkan. Besaran tarif juga
tidak jelas karena ditentukan sendiri oleh pengelola jasa layanan kesehatan.
Seharusnya, kata Kartono, model layanan kesehatan yang berasaskan fee for
service
semacam ini—di mana tiap langkah layanan dikenai tarif
tersendiri—diubah menjadi sistem asuransi dengan segera memberlakukan UU
Sistem Jaminan Sosial Nasional yang sudah lima
tahun ”ditidurkan”.
Dalam perspektif pasar, segala sesuatu memang diukur dari seberapa besar
kapitalisasi bergulir. Kenyataan ini, meski kerap disanggah oleh pemerintah,
yang secara umum berlaku dalam sistem pelayanan kesehatan di negeri ini. Dalam
bahasa Radhar, esensi pelayanan termanipulasi oleh fasilitas dan harga,
sementara diskriminasi terhadap pasien justru kian ditegakkan.
Lebih celaka lagi, tentu saja bagi pasien, tidak ada lembaga pengawas yang
mengoreksi kalau ada kesalahan dalam pelayanan. Belum ada perundang-undangan
yang khusus mengatur soal layanan kesehatan di rumah sakit, termasuk di
dalamnya terkait kontrol dan prosedur pelayanan terhadap pasien. Pemerintah
yang seharusnya bertindak sebagai regulator dan wasit malah ikut bermain.
Membaca berbagai kasus yang muncul ke permukaan, Hasbullah Thabrany—ahli
kesehatan masyarakat dari Universitas
Indonesia —mengingatkan
pemerintah agar segera menyadari bahwa ada kegagalan pasar dalam pelayanan
kesehatan. Penerapan mekanisme pasar dalam pelayanan rumah sakit dan pelayanan
kesehatan, tambahnya, tidak akan dan tidak pernah menguntungkan konsumen.
Peringatan serupa juga disampaikan sejumlah ahli kesehatan yang tergabung dalam
Forum Peduli Kesehatan Rakyat. ”Seluruh literatur telah membuktikan
kegagalan mekanisme pasar dalam pelayanan kesehatan. Fakta di dunia, semakin
banyak dokter dan rumah sakit, harga pelayanan semakin mahal. Bahkan, rumah
sakit publik milik pemerintah ikut bersaing dalam (sistem) mekanisme
pasar,” demikian antara lain bunyi seruan Forum Peduli Kesehatan Rakyat
untuk menggugah kepedulian para calon presiden dan calon wakil presiden yang
masih memarjinalkan isu kesehatan dalam kampanye- kampanye mereka.
Pertanyaannya, di tengah kuatnya isu liberalisasi di hampir semua sektor
kehidupan berbangsa seperti sekarang, masihkah ada yang peduli? Masih adakah
peluang UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang antara lain berisikan jaminan
kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat—tanpa memandang
kaya-miskin—benar-benar dilaksanakan?
Kita hanya bisa menunggu. Ataukah pemerintahan ini tega membiarkan aspek
pelayanan kesehatan sebagai ladang bisnis yang kian meruyak, sementara lebih
dari dua pertiga rakyat yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan menjadi dan
atau bertambah miskin serta menderita karena tidak mampu lagi
”membeli” produk layanan kesehatan yang dibutuhkan? Kita hanya bisa
menunggu!
Thanx
-----Berikut adalah Lampiran dalam Pesan-----
_______________________________________________
Is-lam mailing list
[email protected]
http://server03.abangadek.com/cgi-bin/mailman/listinfo/is-lam
Mencari semua teman di Yahoo! Messenger? Undang teman dari Hotmail, Gmail
ke Yahoo! Messenger dengan mudah sekarang! http://id.messenger.yahoo.com/invite/_______________________________________________
Is-lam mailing list
[email protected]
http://server03.abangadek.com/cgi-bin/mailman/listinfo/is-lam
