Apa tulisan ini masih ada gunanya sekarang ? Saya sering heran, setelah
kejadian demi kejadian, dan semuanya selesai orang baru teriak-teriak
tentang etika dan moral. Cak Nur teriak, sekarang dosen mantan bosku teriak.
Bangsa ini (terutama elitenya) memang harus diakui payah etikanya.
MB
Senin, 8 November 1999
"Statesmanship" dan Rotasi Pemerintahan
Oleh MT Zen
ORANG Perancis berkata: Pour compandre le monde, il faut par fois se
detourner; pour miex servir les hommes, les tenir un moment a distance
(untuk mengerti dunia adakalanya kita berbalik membelakanginya; untuk dapat
melayani umat manusia, kadangkala, perlu kiranya memandanginya dari jarak
tertentu).
Kata-kata tersebut mengandung makna yang amat dalam, dan sangat benar. Untuk
mengerti pemerintahan baik sekali bagi seseorang berada di luar
pemerintahan, menjadi penonton sambil merenung.
Pada dasarnya semangat itu yang melandasi kehidupan demokrasi parlementer.
Suatu rezim atau suatu partai yang selama 2-3 dasawarsa berada di pucuk
pimpinan, sewaktu-waktu perlu berdiri di pinggir sambil merenung, mawas
diri, dan melakukan konsolidasi ke dalam, memperbaiki apa yang perlu
diperbaiki, dan kalau perlu mengganti pimpinan partai. Dengan demikian
terjadilah penyegaran dan peremajaan yang kontinyu dalam tubuh dan pimpinan
suatu partai.
Setelah itu, sambil memperbaiki secara terus-menerus, menunggu kesempatan
yang tepat untuk melakukan come back, dengan filosofi, program, dan metoda
operasional yang berbeda. Berdiri di pinggir sambil merenung, mendapatkan
sudut pandang dan perspektif baru pula; mungkin muncul inspirasi-inspirasi
baru, dan motivasi baru. Sebab waktu itu berjalan. Ia mengalir terus, dan
zaman itu berubah. Yang dulu kurang penting kini dapat menjadi penting, baik
di forum nasional maupun forum internasional. Dalam jangka waktu 2-3
dasawarsa, muncul generasi baru dengan nilai-nilai baru, dengan tingkah laku
berbeda pula. Ini yang harus dijadikan dasar pemikiran.
Perilaku MP di Inggris
Inggris merupakan suatu negara yang menjabarkan hak-hak asasi manusia secara
resmi dalam peraturan dan undang-undang negara yang paling tua, yakni: Magna
Charta Liberatum, 15 Juni 1215. Dokumen itu belum dapat dikatakan
konstitusi, tetapi sudah mendekati; suatu piagam berupa hak yang diberikan
oleh Raja John kepada para bangsawan tinggi Inggris. Akhirnya ia
diberlakukan juga untuk rakyat Inggris lainnya. Ini merupakan peristiwa
sangat bersejarah bagi rakyat Inggris, dan bagi umat manusia, karena ia
berkembang terus. Pada tanggal 27 Mei 1679 muncul lagi dokumen yang lebih
sempurna, yaitu Habeas Corpus Act (Goeswin Agoes, 1998).
Spirit itu berkembang terus. Pada tanggal 16 Desember 1689 muncul Bill of
Rights yang mewajibkan raja menghormati hak-hak penduduk dan parlemen
sebagai perwakilan rakyat. Dokumen itu sudah merupakan undang-undang.
Prinsip demokrasi parlementer memang mempunyai sejarah yang panjang di
Inggris. Jadi dapat dimengerti bagaimana orang-orang Inggris itu
berperilaku. Sesudah perdebatan yang hangat, dan saling menyoraki, begitu
sidang selesai mereka (oposisi dan yang berkuasa) bergandengan tangan
mencari pub untuk minum bir sebelum pulang ke rumah.
Di Inggris pihak oposisi itu disebut Her Majesty's Loyal Opposition, dan
anggota parlemen itu disebut dengan julukan seorang MP (Member of
Parliament), julukan itu sangat terhormat; bukan seperti KPU. Oleh karena
itu mereka akan mendapatkan kehormatan dan hak-haknya yang setimpal. Mereka
berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diemban.
Semangat sedemikian itu yang harus kita tumbuhkan di bumi Indonesia. Ini
membutuhkan waktu. Di samping itu kita butuh pemimpin; kita butuh panutan.
Kita tidak usah pergi jauh-jauh. Di zaman Orde Lama (sebelum Dekrit
Presiden) masih dikenal Parlemen Indonesia. Ketua parlemennya ialah Mr
(Meester) Sartono. Perdebatan di Parlemen Indonesia diterbitkan
harian-harian Ibu Kota di bawah rubrik "Parlementaria" (Merdeka, Pedoman,
Suluh Indonesia, dan Abadi). Rubrik itu sangat menarik untuk dibaca:
perdebatan Sahetapy Engel dengan Bung Tomo, Achmadi, Sjafrudin
Prawiranegara, Sayuti Melik, dan lain-lain.
Bahkan perdebatan antara anggota Volksraad sebelum PD II yang diterbitkan
oleh Panji Masyarakat masih dapat dibaca. Sekarang-di masa Orde Baru dengan
Golkar, PDI, dan PPP-apa yang dapat dibaca? Entah nanti. Tetapi kalau
semangat KPU dibawa ke DPR "Orde Tahun 2000", maka Indonesia akan memasuki
Masa Kegelapan yang lebih gulita daripada gelap.
Rotasi pemerintahan
Winston Churchill adalah seorang tokoh yang tidak akan dilupakan orang di
sepanjang zaman, terutama mengenai apa yang diperbuatnya dalam tahun-tahun
menjelang usainya Perang Dunia II. Dia bukan menjadi terkenal dan disayangi
oleh rakyat negara-negara Sekutu saja, tetapi sangat disegani oleh negara
lawan.
Churchill bukan menonjol karena kepintarannya, melainkan karena
kepribadiannya; dia memiliki apa yang disebut orang statesmanship, sifat
kenegarawanan. Pidato-pidato Churchill di Parlemen Inggris, di tempat-tempat
pertemuan lain di kota-kota kecil, di hadapan angkatan perang Sekutu, selalu
didengarkan dengan saksama melalui radio. Pidato-pidato itu membakar
semangat rakyat Inggris dan rakyat negara-negara Sekutu untuk terus melawan
pasukan Jerman dengan segala macam cara, dan tidak menyerah.
Dengan bantuan angkatan perang Amerika dan mengalirnya peralatan perang
modern dari Amerika ke Inggris, akhirnya peperangan dimenangkan oleh Sekutu.
Di Inggris, Churchill dianggap penyelamat. Churchill menjadi idola semua
orang. Perang usai, Inggris menghadapi pemilihan umum. Rakyat Inggris
mengidolakan Churchill tetapi pemilihan umum dimenangkan oleh Partai Buruh
yang dipimpin oleh Clement Atlee. Itulah Inggris yang bermonarki dengan
demokrasi parlementer. Kenapa begitu?
Bangsa Inggris tidak mau hidup dengan semangat perang yang berlanjut. Di
samping itu, ada hal lain yang amat penting, yakni nuansa "sosialistik" yang
sedang merebak di mana-mana.
Uni Soviet mencaplok Eropa Timur termasuk Jerman Timur. Ajaran komunis naik
di mana-mana. Cina (Cina Nasionalis di bawah Chiang Kay Sek) mabuk
kemenangan karena Cina termasuk Big Five (Negara Besar yang memenangkan
Perang Dunia Kedua: AS, Inggris, Uni Soviet, Perancis, dan Cina Nasionalis
(Kuomintang).
Cina, karena mabuk kemenangan mengalami dekadensi. Korupsi dan salah urus
merajalela. PD II usai tahun 1945; akhirnya seluruh daratan Tiongkok
dikuasai oleh kaum komunis di bawah Mao Zedong; sisa-sisa kaum Kuomintang di
bawah Chiang Kay Sek menyeberang ke Taiwan atau Formosa, dan merenung,
berkonsolidasi, dan kini menjadi Republic of China (Cina Taipei) yang kuat
dan makmur, sedangkan di daratan Cina dimantapkan Republik Rakyat Cina.
Di mana-mana ide nasionalistik dipertentangkan dengan ide sosialistik. Pada
masa itu yang lebih tepat adalah ide komunis yang berlandaskan Leninisme. Di
Inggris Partai Buruh di bawah Clement Atlee cenderung ke arah sosialistik.
Masalah keadilan sosial menjadi buah pikiran banyak orang.
Seusai PD II keadaan di Perancis sangat berlainan. Ini disebabkan karena di
masa perang ada yang dikenal Vichi France, yakni bagian dari Perancis yang
secara teoretik tidak diduduki Jerman, yakni dari Vichi, ke Selatan. Secara
praktis pemerintahan Vichi France dibayang-bayangi oleh Jerman. Para
gerilyawan Perancis banyak tertolong dengan menyeberang ke Vichi France. Di
samping itu ada lagi yang dikenal Free France yang dipimpin oleh Jenderal De
Gaulle di pelarian. Kaum De Gaulle tidak pernah berunding atau berkompromi
dengan Jerman.
Jadi, seusai PD II Perancis merupakan salah satu dari Big Five di bawah
pimpinan De Gaulle. Karena popularitasnya, pengaruhnya menjadi sangat besar.
Akan tetapi pemerintahan segera menjadi pemerintahan sipil. Salah seorang
Presiden Perancis yang banyak dikenal seusai perang itu adalah George
Bidault. Tetapi sesudah itu pemerintahan sipil silih berganti. Ada yang
berumur kurang dari sebulan. Beberapa orang Perdana Menteri (PM) yang
bertahan sedikit lama dan populer adalah Pierre Mendez France dan Guy Molet.
Masalah Aljazair dan sikap terhadap AS membuat Perancis menjadi tak stabil.
Masyarakat meminta De Gaulle kembali. Maka kembalilah De Gaulle menjadi
Presiden Perancis, dan ia mengganti konstitusi Perancis dengan yang baru
buatan De Gaulle, dan lahirlah Republik Kelima Perancis yang sangat stabil.
De Gaulle memerintah dengan tangan besi, tetapi pemerintahannya bersih,
stabil, dan baik, sehingga dalam waktu sangat singkat Perancis menjadi
setara dengan Inggris, Jerman, Italia, dan memimpin di Eropa.
Akhirnya De Gaulle kalah dalam suatu referendum. Dia kalah dan digantikan
oleh George Pompidou. Pompidou digantikan oleh Valery Giscard d'Estaing.
Setelah sekian lama partai-partai kanan berkuasa, maka di awal tahun 80-an
Partai Sosialis di bawah Francois Mitterrand memenangkan pemilihan umum.
Mitterrand, sekalipun diselingi dengan cohabitation (Presiden
sosialis-Perdana Menteri kiri) berkuasa selama 14 tahun. Pada saat ini
sebaliknya yang terjadi (Presiden kanan-Perdana Menterinya sosialis).
Yang spektakuler terjadi di Jerman. Seusai PD II, Jerman Barat (Republik
Federal Jerman) diperintah oleh kaum kanan di bawah Conrad Adenaur. Jerman
sangat stabil serta berkonsentrasi kepada pembangunan ekonomi. Mereka
berusaha membangun kembali Jerman dari
puing-puing peperangan. Pada awalnya mereka sangat menderita. Dengan kerja
keras dan di bawah tangan besi Adenaur terjadilah keajaiban Ekonomi Jerman
(Die Wirtchaft Wunder), di bawah kendali Ludwig Ehrhard sebagai menteri
keuangan.
Dapat dikatakan hingga awal tahun 60-an Jerman tidak memikirkan apa-apa
selain pembangunan ekonomi.
Tokoh Ehrhard menjadi sangat populer. Pertumbuhan meningkat, mata uang mark
menguat terus, dan kemakmuran meningkat di mana-mana secara merata di
Republik Federal Jerman.
Akhirnya Conrad Adenaur (karena umur) mengundurkan diri, maka Ludwig Ehrhard
menjadi Bundes Kanzler (PM). Tetapi si genius keuangan itu tidak mempunyai
statesmanship, no sense for politics. Dalam waktu yang sangat singkat
keadaan menjadi kacau sehingga Ehrhard terpaksa turun tahta.
Di Inggris sebaliknya. Atlee setelah beberapa tahun memerintah mengalami
dekadensi. Inggris hampir-hampir bangkrut. Kas negara kosong. Kaum buruh
mogok di mana-mana. Pada pemilihan umum berikutnya Partai Buruh dikalahkan
oleh Partai Konservatif. Kembali Winston Churchill memasuki Downing Street
10 (kediaman PM Inggris). Setelah membereskan banyak hal, terutama di bidang
keuangan, tetapi karena usia yang lanjut Churchill mewariskan pimpinan
kepada Anthony Eden, seorang pria bangsawan Inggris yang pintar, tampan, dan
populer, tetapi tidak mempunyai statesmanship, tidak mempunyai kepemimpinan.
Muncul krisis Suez dengan Gamal Abdel Nasser, tamatlah riwayat Anthony Eden.
Apa pesan tulisan ini?
Di belakang, di dalam, dan di antara aturan-aturan yang dibuat ada apa yang
disebut moral dan etika. Di dunia politik pun dikenal politieke fatsoen,
kesopanan politik, dan ada etika di belakangnya.
Pemilu 1999, dengan segala kekurangannya, dapat dikatakan berjalan dengan
sangat baik mengingat Indonesia tidak pernah menjalani pemilu yang benar
sejak tahun 1955, dan mengingat persiapan yang begitu singkat. Walhasil,
rakyat telah menjatuhkan pilihan: PDI-P, Golkar, PKB, PPP, dan PAN, plus
beberapa partai kecil.
Memang betul PDI-P tidak berhasil meraih mayoritas yang mencolok besar,
sedangkan Golkar menjadi runner-up. Ini memang jelas. Sesuai dengan aturan
yang ada, maka presiden dipilih oleh MPR dalam suatu sidang umum. Tetapi
jika kita kenal politieke fatsoen tadi, bukankah jauh lebih baik dan elegan,
jika Golkar yang telah berkuasa selama kurang lebih 30 tahun dan berakhir
dengan Malapetaka Nasional yang menjerumuskan Bangsa Indonesia ke lembah
kemiskinan dan kehinaan, minggir dulu sebentar dan memberikan kesempatan
kepada PDI-P. Minggir sambil mawas diri, berkonsolidasi, membersihkan tubuh
partai, dan menunggu kesempatan pada pemilihan umum yang akan datang.
Memang belum ada jaminan pemerintahan baru-termasuk di dalamnya unsur
PDI-P-akan sangat berhasil. Kita belum tahu, tetapi harus diberikan
kesempatan memperlihatkan keahliannya, sedangkan rezim sebelumnya dan Orde
Baru sudah jelas dan terang gagal.
Rotasi pemerintahan dapat membawa kesegaran, angin baru, dan gaya
pemerintahan yang baru pula. Yang perlu dipikirkan ialah bahwa Bangsa
Indonesia di tahun 50-an pernah mengalami periode dengan pemerintahan silih
berganti sebagaimana dialami Perancis. Kini sudah dilakukan amandemen UUD
'45.
Memang, UUD '45 memerlukan penyempurnaan melalui amandemen, karena ia
memberikan kekuasaan terlalu besar kepada presiden. Sebaliknya, para ahli
tata negara perlu memikirkan agar Indonesia tidak terjerumus kembali dalam
keadaan dengan pemerintah silih berganti. Kedua-duanya telah kita alami.
Kedua-duanya telah dibayar dengan mahal. Ahli hukum dan ahli tata negara
Indonesia sudah banyak. Kepada mereka terletak tanggung jawab agar ada
keseimbangan antara kedua itu tadi. Di sini diperlukan kearifan yang tinggi.
Bangsa Indonesia butuh baik PDI-P maupun Golkar yang
kuat, bersih, dan berwibawa demi kepentingan bangsa, bukan hanya untuk
Golkar atau PDI-P, PKB, PAN, saja.
Demi untuk Bangsa dan Rakyat Indonesia yang sudah menderita begitu lama,
cobalah kita bercermin, dan lebih banyak bercermin lagi.
Lima tahun tidak ada artinya dalam sejarah, tetapi lebih dari cukup waktu
untuk merenung, mawas diri, dan berkonsolidasi sambil menunggu kesempatan
pada pemilihan umum yang akan datang.
( * MT Zen, Guru besar Geofisika Terapan ITB, tinggal di Bandung.)
______________________________________________________________________
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
dengan mengirim e-mail kosong ke alamat;
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
