Bung Sukaton,
Yang anda rasakan saya kira merupakan hal-hal yang kita rasakan bersama.
Demokrasi itu sebuah sistim yang memang mengandalkan banyak-banyakan bolo.
Jadi Demokrasi itu memang mengandung banyak kelemahannya. Intrinsik ada
anggapan bahwa orang yang edan itu prosentasenya kecil sekali dibandingkan
dengan orang yang waras. Kalau realitanya negara yang menganut demokrasi itu
mayoritasnya orang edan, ya bisa rusak semua!
Wajarlah bila sering terjadi perdebatan apakah suatu masyarakat sudah siap
dengan demokrasi ? Apakah adat-istiadat suatu masyarakat cocok dengan
demokrasi ? Bagaimana dengan suatu negara mayoritas penduduknya masih
kurang terdidik ( barangkali seperti Indonesia ?). Tapi yang setuju dengan
Demokrasi ada yang berkata bahwa Demokrasi itu adalah sistim yang berupa
"proses dinamis". Masyarakat akan terus dipaksa untuk selalu belajar cepat
dari kesalahan-kesalahan yang dibuatnya. Sehingga pada akhirnya, yang
didapat adalah sesuatu keadaan yang terus lebih baik. Jadi demokrasi akan
selalu cocok buat masyarakat mana saja.
Marilah kita lihat beberapa contoh. Filipina. Pada pemilihan yang lalu, para
intelektual disana dibuat amat frustasi dengan hasilnya. Estrada, seorang
bintang film, yang tidak punya standard moral tinggi, dipilih oleh rakyat.
Tapi, tidak lama kemudian, sistim demokrasi segera menunjukkan kepada
rakyat, bahwa yang dipilihnya itu salah total. Maka dilakukanlah
penggeludungan Eatrada. Arroyo , sebagai Wapres secara konstitusinil naik
menggantikannya.
Abdurrahman Wahid, seorang kyai yang bisa diterima oleh banyak kalangan,
secara demokratis naik jadi presiden. Dalam tempo tidak sampai satu tahun,
Sistim demokrasi, dengan telak dan kejam kemudian menunjukkan kepada
masyarakat bahwa pilihan kepada AW itu salah total. Kyai cuma samaran
seorang yang tidak mempunyai standard moral yang tinggi. Maka Demokrasi-pun
menekan dengan keras agar AW turun gunung saja untuk Tobat nasuha .
Demokrasi mengandalkan sistim kontrol yang hiruk-pikuk karena sifat
transparansinya. Alatnya adalah pers-bebas dan parlemen. Dalam kedua alat
tersebut, tentunya tidak bisa diharapkan sempurna pula. Ada fitnah,
kepentingan2 sesaat, dan sebagainya. Demokrasi mengambil manfaat dari
perbenturan2 kepentingan yang tidak sempurna tersebut. Media yang ngawur,
pada akhirnya dihukum tidak dibeli oleh masyarakat. Wakil2 yang duduk di
parlemen bakal dihukum untuk tidak dipilih lagi dalam pemilu tyang akan
datang. Tapi diharapkan , seperti situasi dalam pengadilan dimana ada
penuduh dan pembela, keadilan bisa dirasakan oleh masyarakat banyak.
Kalau melihat situasi sekarang , rasanya Mega bakal jadi presiden sebelum
2004. Pendukung dan Pencintanya mengharapkan beliau tidak akan diganggu,
bisa mulus sampai 2004 bagaimanapun keadaannya. Kalau masih menggunakan
demokrasi, harapan yang seperti itu rasanya , harapan yang sia-sia saja.
Demokrasi adalah selalu hiruk-pikuk. Mega bisa bertahan bila ada
prestasinya. Adalah menggelikan bila orang-orang yang gila Mega mengharapkan
para pendukung Mega presiden saat ini ( termasuk Poros Tengah) , untuk
konsisten selalu mendukung Mega. Kenapa dulu mendukung Gus Dur sekarang
ramai-ramai membanting dia sering dipertanyakan. Kenapa tidak konsisten
mendukung Gus Dur ? Tidak ada yang lebih bodoh dari pertanyaan seperti itu.
Ketika rupiah kita dibuat 20.000 per dollar, ketika presiden langganan
berbohong kepada masyarakat, ketika presiden menyebar fitnah kotor, ketika
negara jadi amburadul...? Apakah menjatuhkannya bukan jadi tanggung jawab
utama dari yang mendukungnya dahulu ?
Marilah kita naikkan Megawati sekarang ini , kalau bisa. Bila kita ketahui
suatu waktu nanti, bahwa beliau itu sama sekali tidak mampu.... Jadi
kewajiban kita buat menjatuhkannya. Jangan sekali-kali konsisten mendukung
dia ! Konsisten itu bukan pada person, tapi pada "person yang benar dan
mampu".
Wassalam
Abdullah Hasan.
From: "Sukaton" <[EMAIL PROTECTED]>
Demokrasi yang kita jalani bukan berarti mencari sesuatu
yang benar atau yang terbaik buat bangsa/negara tetapi
siapa yang punya bolo banyak buat njeplak di DPR/MPR itulah
yang menang.
Satu orang waras ditengah sepuluh orang gila akan dianggap
sebagai orang gila.
Tidak bisa dipungkiri bahwa mayoritas manusia pendukung
Orba masih banyak bercokol di dewan-dewan terhormat yang
katanya wakil rakyat DPR & MPR.
400 suara pro Orba akan dengan mudahnya mengalahkan 100
suara pro reformis di DPR.
Jadi, tidak ada yang namanya demokrasi adalah suara rakyat.
Rakyat hanya alat yang digunakan lima tahun sekali untuk
melegitimasi duduknya para dewan yang (katanya) wakil
rakyat tersebut.
Selama masih banyak anggota dewan ini, yang notabene
memiliki fungsi strategis dalam memilih dan menilai serta
menjempalikkan presiden, dikuasai oleh orang-orang gila
peninggalan Orba jangan harapkan bangsa Indonesia akan
cepet waras, apalagi ekonomi mau naik.
Wassalam,
...........Menuju Indonesia yang Demokratis dan Berkeadilan............
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan anda lakukan sendiri
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
->Cake, parcel lebaran & bunga2 natal? Di sini, http://www.indokado.com<--
