On Sat, Jul 26, 2008 at 11:55:54AM +0700, st SABRI wrote:
keppresnya sudah benar, yang keliru kebanyakan BID COMMITEE alias Panitia Tender, terutama di daerah-daerah. Entahlah kalo di Jakarta, maklum saya bukan orang Jakarta.
setelah saya baca-baca kepres no 80 2003, sebenarnya tidak ada yang spesifik yang perlu diperhatikan. router (cisco) bisa dianggap sebagai komponen, vista/linux bisa juga dianggap sebagai komponen. jadi sebenarnya bisa saja disebutkan spesifikasinya dalam tender (sebagai spesifikasi komponen). kecuali tendenya adalah tender operating system (kayaknya kecil kemungkinan di pemerintahan ada tender operating system :-) misal masing-masing tidak boleh dibundel, mestinya tender operating system + office apps dengan harga di atas @ Rp 50 juta harus ditenderkean sendiri (pasal 10). jadi, sebenarnya yang boleh dibundel adalah sistem operasi linux dan openoffice (karena gratis) :-) atau malah tidak disebutkan saja (dianggap swakelola), di situ disebutkan spesifikasinya adalah installasi atau yang lain. atau dengan cara pikir yang lain (kalau memang berpihak pada igos) dalam spesifikasi bisa disebutkan aplikasi office multiplatform, operating system yang support epoll hi..hi... argumen saya di atas memang kurang kuat, karena semua memang seperti pedang bermata dua. jadi memang tinggal inisiatif dari pengelola (dalam hal ini pemerintah) apakah benar secara murni dan konsekuen bermaksud memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam keppres tersebut, misalnya prinsip daya guna dan efektifitas, yang dalam hal ini FOSS pasti menang dan tidak usah diragukan lagi (pasal 4). orang luar 'tidak boleh' ribut, karena pengadaan dana adalah hak dan wewenang dari pemerintah, dan keppres itu sendiri kan mengikat lingkup kegiatan yang dibiayai oleh APBD/APBN, yang memang sudah menjadi wewenang mereka. negeri ini sebenarnya bukan negeri mimpi. masalahnya (sekali lagi menurut saya) bukan pada penyebutan windows vista itu sendiri, tapi lebih pada ketidaksiapan pemerintah untuk memulai IGOS. kalau IGOS sudah jalan dengan baik dan benar, niscaya yang tertulis di situ adalah FOSS dan mungkin sudah tidak lagi perlu ditulis, mengingat nilainya Rp 0,- tidak ada pertentangan dengan WTO, karena secara hukum pasar, yang paling murah jelas lebih menarik :D kalau toh WTO ngotot (ini pasti tidak, karena memang itu alasan yang dicari-cari saja), suruh saja WTO yang bayar. Buat yang mengirim contoh (jpeg), terima kasih kiriman jpeg-nya :D oh .. itu puskesmas ya, saya maklum kalau gitu kenapa ditulis spesifikasi windows vista. mungkin anda juga maklum, hanya saja kemakluman kita tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata hi..hi.. yang jelas, soal komputer, dokter *) memang guoblok (wakakakaa). setidaknya, kemungkinan besar, tidak banyak yang familier dengan linux (di balik itu, sebenarnya alasannya manusiawi). sepertinya kepres tersebut lebih berorientasi pada pengadaan material kelas berat (karena salah satu rujukannya : PP 29 2000), mungkin sudah saatnya direvisi (sukur-sukur revisinya berpihak pada FOSS/IGOS). tapi ya itu memang pertimbangan dan wewenang dari pemerintah, khususnya departemen dalam negeri). kecuali itu bertentangan dengan UU di atasnya. referensi: http://www.pu.go.id/sekjen/biro%20hukum/kepres/keppres80-03.htm Salam, P.Y. Adi Prasaja *) gaya bahasa yang menyebutkan benda untuk mewakili golongan atau kelompok. saya lupa istilahnya :-) -- Berhenti langganan: [EMAIL PROTECTED] Arsip dan info: http://linux.or.id/milis
