Inilah serunya bisnis media di zaman sekarang. Jangan lihat apa yang terjadi, tapi lihatlah mengapa itu terjadi. Perseteruan Astro dan Indovision; termasuk di dalamnya ada teori konspirasi bisnis. Hari Tanu memasang orang di KPI, Don Bosco, HT juga dekat dengan Menteri Komunikasi. Ya gitulah... Untuk Astro, begitulah bisnis, sabar deh. Astro perlu memperhatikan konstalasi dan memasang orang, jangan hanya berani bayar tayangan. Coba lihat bagaimana isu BLBI yang mengemuka, ternyata di baliknya ada perseteruan Gunawan Yusuf dan Anthony Salim. Mereka memasang orang-orang, baik lewat LSM atau pengacara. Demikian juga, kasus RGM dan Tempo, sebetulnya perseteruan antara Sukanto Tanoto dan Edward Soeryajaya. Jadi begitulah sekilas info. Kalau mau info lanjut silakan baca majalah EKBIS..... S.S Budi Rahardjo (o8161945288) Pemred Majalah EKBIS (Ekonomi Bisnis) Satu-satunya Majalah Investigasi Ekonomi Bisnis
urban opini <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Hehehe... Seru juga neh Bisnis kapitalis ya seperti ini mau apalagi? indri yuni <[EMAIL PROTECTED] com> wrote: Pernyataan Riza Primadi tentang Astro dan EPL -----Original Message----- From: Riza Primadi Sent: Tuesday, September 11, 2007 9:25 PM To: News Crew; Non-Bulletin Subject: Lagi Marah Dear All Saya geram membaca pernyataan bodoh Fredy Tulung soal "commercial term dan non commercial term" (Baca Detik Sport-EPL segera kembali ke TV lokal). Si Fredy ini(pejabat DepKominfo dengan jabatan Sekretaris Ditjen SKDI) dengan seenak jidatnya mengartikan non commercial term sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Itu artinya kalau perundingan soal BPL dengan TV teresterial gagal Astro harus menjadi sinterklas membagikan BPL ke teresterial dengan harga semurah-murahnya kalau perlu jual rugi. Dia memang tak mengatakan persis seperti itu tapi saya tak perlu sebodoh dia untuk menafsirkannya seperti yang saya tulis di atas. Kalau logika itu diperturutkan maka semua pertandingan bola di Indonesia harusnya gratis karena menurut pemerintah (yang juga diamini oleh KPI dan mantan anggota KPI Ade Armando) menonton sepak bola itu adalah hak publik. Nyatanya kan tidak begitu. Malah ketika pertandingan Piala Asia yang notabene menyangkut timnas Indonesia, harga tiketnya sangat mahal. Kebodohan kedua yang dilakukan Kominfo adalah mengeluarkan surat yang isinya memaksa Astro untuk segera memberikan "akses kepada publik" agar bisa menyaksikan BPL paling lambat 14 September. Sembari menunggu keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha kalau Astro tak melaksanakan perintah itu siaran BPL harus dihentikan. Ada beberapa catatan tentang surat ini; Pertama surat ini tak memakai dasar hukum apapun, kita bisa menafsirkannya sebagai perwujudan gaya pemerintahan yang fasis dan otoriter, persis Deppen selama Orde Baru. Jadi Depkominfo tak lebih dari Deppen yang berganti nama. Catatan kedua adalah; Deppen, eh salah, DepKominfo sudah terkooptasi oleh kepentingan pesaing Astro yang gagal mendapatkan BPL. Apa urusannya pemerintah mengadukan Astro ke KPPU kalau bukan karena ditunggangi pesaing Astro? Lha wong Trans7 yang kalah bidding saja tak mengadu kok ini malah pemerintah yang kebakaran jenggot. Sikap ini juga diamini oleh KPI. KPI juga tumben-tumbenan seiring dan sejalan dengan pemerintah. Anggota KPI Bimo Nugroho dengan gagah mengatakan KPI akan melarang Astro menyiarkan Liga Inggris jika tak membuka akses kepada publik, "Kami pernah melakukannya ketika melarang smackdown di televisi." Luar biasa nalar yang dikedepankan anggota KPI yang juga dosen pasca sarjana komunikasi UI ini, menyamakan sepakbola dengan smackdown. Logika keblinger yang dipakai pemerintah dan KPI sesungguhnya menyedihkan sekaligus memalukan. Mau dibawa kemana negeri ini? Salam RP
