Bismillahirrahmaanirrahiim,
mau nimbrung dikit, moga-moga bermanfa'at...
Sebenarnya kita harus cermat berhitung dalam menanggapi usulan pmth
dlm menaikkan BBM ini. Kenapa ? karena sebenarnya pmth dlm posisi
yang sangat dilematis. Tidak dinaikkan, subsidi BBM ini sangat membebani
anggaran sampai dgn IDR 60 triliyun pertahunnya, Harga perolehan telah jauh
lebih tinggi dari harga jual dalam negeri. Padahal negara kita sekarang bukan
lagi menjadi eksportir, tapi telah menjadi net importir. Jika dinaikkan, akan
memicu naiknya harga-harga kebutuhan pokok, yang kemudian melemahkan
daya beli masy miskin yang sudah miskin. Buah simalakama memang.
Dengan harga saat ini (yg belum dinaikkan) sebenarnya secara tidak
langsung pmth juga telah mengkhianati rakyat banyak. Karena sebenarnya
'penikmat' subsidi ini (yg mencapai IDR 60 T pertahun) adalah para pemilik
kendaraan pribadi (mobil dan motor), dan para pelaku industri. Rakyat kecil ?
mereka hanya butuh seliter-dua liter minyak tanah atau solar perharinya
untuk masak dan kebutuhan bertani/nelayan. Jelas, para pemilik mobil
dan industri bukan termasuk rakyat miskin/kecil. Kalaupun pemilik motor
dimasukkan ke kelompok rakyat kecil, mereka ternyata hanya butuh dua
atau tiga liter premium perharinya. Selebihnya ? konsumsi BBM di dominasi
oleh pemilik kendaraan roda empat dan industri, yang jelas tidak termasuk
ke dalam kelp rakyat kecil.
Dengan harga saat ini juga (yg belum dinaikkan) juga telah memicu terjadinya
penyelundupan BBM ke luar negeri oleh kelompok pengusaha hitam atau
perorangan (bukan rakyat kecil !) karena harga diluar negeri telah mengikuti
harga pasar yang jauh lebih tinggi.
Jadi sebenarnya, keadaan sekarang hanya akan menguntungkan kelas
menengah ke atas dan semakin memperlebar gap antara si kaya dan si
miskin di negeri ini, juga memberatkan anggaran yang nota bene adalah
uang rakyat juga. Mengkhianati rakyat juga namanya.
Betul, dengan dipotongnya subsidi akan berakibat melajunya harga
kebutuhan pokok yang memberatkan masyarakat, tapi penghematan
anggaran yang diperoleh ( bisa mencapai IDR 35 T, karena dengan skema
kenaikan sekarang, diperkirakan subsidi menjadi IDR 25 T) bisa dipergunakan
untuk memperbaiki fasilitas sosial lainnya untuk masyarakat spt pendidikan
dan kesehatan.
Seorang peneliti masalah kependidikan pernah mencoba menghitung
berapa anggaran yang akan diserap utk memberikan pendidikan gratis
bagi masy miskin, ternyata hanya berkisar IDR 15 T. Dan sekitar IDR 10 T bisa
untuk subsidi kesehatan bagi masy miskin, dan masih surplus sebesar
IDR 10 T buat menutup anggaran.
Jadi ?
Jadi semuanya kembali kapada kita cara memahaminya, dan cara pmth
mencari win win solution. jika saja 'hasil' dari menaikkan harga BBM ini bisa
digunakan atau dikembalikan kpd masy kecil dalam bentuk lainnya,
mengapa tidak ?
semoga bermanfa'at
wassalaam,
Ronald
[EMAIL PROTECTED]
om To:
[EMAIL PROTECTED]
cc: [EMAIL PROTECTED]
12/15/2004 09:07 Subject: [surau] Kenaikan BBM
AM
Please respond to
surau
quoted:
Dari paparan di atas, jelas sekali, niat pemerintah untuk
mengurangi (apalagi sampai mencabut) "subsidi" BBM-di tengah
kondisi beban masyarakat yang sudah sangat berat secara ekonomi-
adalah sebuah tindak kezaliman terhadap rakyat. Tindakan itu juga
bisa dipandang sebagai bentuk pengkhianatan mereka terhadap
rakyat karena mereka seharusnya senantiasa berusaha meringankan
beban rakyat, bukan malah semakin menambah beban rakyat yang
mengakibatkan rakyat semakin bertambah sengsara.
komentar:
ketika kampanye dahulu, JANJINYA "ADIL, AMAN dan SEJAHTERA"
ternyata??
Di sebuah media dikatakan jika, pemerintah bisa mengambil
kembali asset negara yg dikorup, bisa digunakan untuk
menutup kenaiak harga minyak dunia tsb.
Tentu saja jika yang ditangkap dan diadili itu adalah koruptor
kelas triliunan (penyelewengan dana BLBI) bukan kelas miliaran
(kasus puteh, Zainal Bakar dan kasus di DPRD/bupati) yang oleh
buya dikatakan kelas ikan teri dan oleh AR dibilang kelas kacang
goreng.
wassalam,
harman
****
MENAIKKAN HARGA BBM: MENGKHIANATI RAKYAT
Isu mengenai kebijakan pemerintah untuk mencabut/mengurangi subsidi
BBM untuk rakyat-yang juga akan diikuti dengan kenaikan TDL (Tarif
Dasar Listrik), tarif angkutan, dan tentu saja sejumlah besar barang
dan jasa-kini kembali bergulir. Para pakar dikerahkan untuk
mengkomunikasikan kebijakan tersebut. Dikatakan bahwa kenaikan harga
BBM sebesar 40% tidak otomatis menaikkan tarif angkutan 40%, karena
komponen BBM dalam tarif angkutan hanya 20%. Di luar itu masih ada
investasi kendaraan, biaya maintainance , upah, administrasi, dan
pajak. Jadi, menurut mereka, kenaikan tarif angkutan yang layak
maksimal 8%.
Realitasnya, begitu harga BBM naik, akan terjadi kenaikan pada hampir
semua barang dan jasa. Harga kendaraan akan naik, konon karena biaya
produksi dan distribusinya naik. Para pekerjanya pun akan meminta
upah dinaikkan. Alasan mereka, harga-harga kebutuhan juga telah naik.
Singkatnya, sulit dibayangkan bahwa kenaikan tarif angkutan cuma
sampai 8%.
Pemerintah beralasan, kenaikan harga minyak mentah dunia yang kini
telah di atas 50 dolar AS perbarel membuat subsidi yang dibayarkan
pemerintah untuk BBM sangat besar. Subsidi ini lebih baik diberikan
kepada rakyat yang membutuhkan, bukan kepada para pemilik mobil.
Selama ini ada program Jaring Pengaman Sosial Keluarga Miskin (JPS-
Gakin) yang diambil dari Dana Kompensasi BBM. Namun, kita tahu bahwa
program JPS ini masih jauh dari efektif; masih terlalu banyak
keluarga miskin yang tidak pernah mendengarnya, apalagi merasakannya.
Konsep Subsidi Saat ini
Meski saat ini di Indonesia beberapa hal disubsidi (BBM, Listrik,
Puskesmas, sekolah negeri, dsb), sesungguhnya dasar berpikir yang ada
adalah anti subsidi.
Ideologi Kapitalisme yang diterapkan di negeri ini selalu memandang
bahwa subsidi hanyalah "kasih-sayang" negara kepada rakyat. Namun,
subsidi ini dianggap tidak sehat bagi rakyat. Makin
lama "dimanjakan", rakyat akan makin kurang mandiri, dan akibatnya
kalah bersaing di percaturan dunia.
Ideologi Kapitalisme selalu memandang ekonomi akan optimal jika
diserahkan kepada pasar bebas, pasar yang "tanpa hambatan",
dan "tangan-tangan gaib" akan mengatur dengan sendirinya. Karena
itulah, ada forum-forum dunia tingkat tinggi (seperti ASEAN atau
APEC) untuk mewujudkan perdagangan bebas, dengan salah satu
ketentuan, tidak boleh lagi ada produsen (rakyat suatu negara) yang
diuntungkan oleh subsidi; tidak boleh pula ada konsumen (juga rakyat
suatu negara) yang diberi proteksi (dilindungi), yakni dilindungi
dari serbuan impor produk asing.
Kapitalisme tidak memandang bahwa pemerintah wajib memberikan
pelayanan kepada rakyat agar semua rakyat tercukupi kebutuhan
hidupnya. Mereka memandang, cukuplah pemerintah menjadi pengatur
(regulator) saja. Selanjutnya, biarlah rakyat sendiri yang
menyelesaikannya. Pemerintah tidak perlu campur tangan, karena
intervensi semacam ini justru akan membuat mekanisme ekonomi tidak
berjalan optimal.
Beginilah cara berpikir kapitalistik itu. Ini telah dijadikan
mainstream (arus utama) berpikir para pejabat, intelektual, media
massa dan juga sebagian ulama. Walhasil, rakyat diminta
berpikir "rasional" dan bersikap "tenang", meski BBM dan TDL akan
dinaikkan 40%. Pada saat yang sama, mereka mendapati bahwa biaya
pendidikan dan pelayanan kesehatan juga makin menggila. Pekerjaan
juga makin sulit didapat. Kalaupun ada, upah minimum ditekan
sedemikian rupa sehingga di Jakarta saja upah minimum kurang dari Rp.
720.000,-. Konon, menaikkan upah minimum sama saja dengan mengancam
kepentingan pengusaha. Karena itu, jika upah minimum dinaikkan, para
pengusaha mengancam untuk melakukan PHK atas sejumlah karyawannya.
Ketika rakyat mencoba keluar dari kesulitan ini dengan caranya
sendiri, sebagai pedagang kaki lima atau tukang becak, misalnya,
mereka dikejar-kejar oleh aparat, karena dianggap melanggar
ketertiban. Lalu kepada siapa lagi rakyat harus meminta perlindungan,
ketika penguasa ternyata tidak memberikan perlindungan yang
dibutuhkan, karena perlindungan itu malah dianggap akan memanjakan
mereka? Padahal Rasulullah saw. telah bersabda:
Imam/penguasa adalah perisai/pelindung (bagi rakyatnya). (HR Muslim).
Maksudnya, imam/pemimpin/penguasa adalah pelindung rakyatnya dari
berbagai hal yang mengancamnya; apakah itu kelaparan, kedinginan,
penyakit, kebodohan, kesewenang-wenangan, ketidakamanan, ataupun
peperangan. Karena itu, politik ( siy � si ) didefinisikan sebagai
ri`�yah as-syu`�n al-ummah , yakni mengurusi atau melayani segala
kebutuhan rakyat.
Konsep Islam dalam Memenuhi Kebutuhan Rakyat
Dalam Islam, penguasa adalah pelayan rakyat, sebagaimana sabda
Rasulullah saw.:
Penguasa manusia adalah pelayan; dia bertanggung jawab atas
pelayanannya terhadap mereka. (HR Muslim).
Karena itu, penguasa harus bekerja keras sehingga di negaranya tidak
ada lagi rakyat yang sakit, kecuali mendapat perawatan; tidak ada
lagi yang lapar, kecuali mendapat makanan yang halal; tidak ada lagi
yang telanjang, kecuali mendapatkan penutup auratnya; dan tidak ada
lagi orang yang tertindas oleh kesewenang-wenangan orang lain,
kecuali mendapatkan pembelaan dan keadilan.
Pemerintah wajib menyelenggarakan ri`�yah (pelayanan) ini untuk semua
orang, tanpa diskriminasi. Semua orang-tanpa memandang jenis kelamin,
etnis, atau agamanya-harus dipenuhi kebutuhan dasarnya. Mereka harus
diberi pelayanan kesehatan dan pendidikan yang gratis atau murah
sehingga tumbuh rakyat yang sehat dan cerdas. Mereka yang mampu
mencari nafkah diwajibkan mencari nafkah yang halal. Pemerintah
menjaga jangan sampai sistem ekonomi terdistorsi oleh riba, penipuan,
perjudian atau korupsi.
Pemerintah juga berkewajiban mengelola sumberdaya alam yang besar
seperti migas, tambang, hutan ataupun yang lainnya yang menjadi milik
rakyat, yang hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Dengan kata lain,
sumberdaya alam itu milik rakyat, bukan milik negara, apalagi milik
swasta asing. Negara hanya berfungsi sebagai pengelolanya saja.
Karena itu, sebenarnya ketika rakyat mendapatkan apa yang
dimilikinya, dengan harga yang sesuai untuk biaya pengelolaannya ini,
tidak berarti mereka disubsidi, walaupun harga itu masih jauh di
bawah harga pasar dunia.
Namun demikian, di dalam sistem ekonomi Islam dikenal juga i'th�' ad-
dawlah (subsidi negara kepada rakyat). Dalam hal ini, penguasa
memberikan sebagian harta milik negara kepada individu rakyat yang
dianggap berhak. Pemberian atau subsidi ini sifatnya bukan untuk
semua orang. Subsidi ini juga tidak diambil dari hasil sumberdaya
alam yang memang sebenarnya merupakan milik rakyat; tidak pula
diambil dari harta zakat, karena zakat bukanlah milik negara, namun
milik delapan asnaf yang sudah ditentukan dalam al-Quran.
Contoh subsidi negara ( i'th�' ad-dawlah ) ketika negara memberikan
penghargaan kepada ilmuwan atas penemuannya atau kepada ulama atas
jasanya. Dalam hal ini, negara boleh mengambil harta Baitul Mal dari
rekening milkiyyah ad-daulah (milik negara) untuk diberikan kepada
yang berhak tersebut. Dalam kitab al-Amw�l f� Dawlah al-Khil�fah
disebutkan bahwa sumber rekening ini, misalnya, dari penghasilan
badan usaha milik negara untuk produk yang tidak termasuk harta milik
umum ( milkiyyah '�mmah )-jadi bukan seperti migas, hibah perorangan
kepada negara, harta warisan yang tidak ada ahli warisnya, barang
sitaan dari aktivitas yang melanggar hukum, dll.
Kebijakan atas BBM dalam Negara Khilafah
Kelak, jika negara Khilafah berdiri kembali, BBM akan dikembalikan
kedudukannya sebagai milik rakyat. Khalifah akan menentukan harga BBM
ini yang pantas untuk rakyat; bisa gratis, murah, atau sedikit mahal;
yang penting terjangkau oleh semua lapisan masyarakat sehingga setiap
individu bisa mendapatkannya dengan mudah. Karena itu, di sinilah
pentingnya negara untuk meningkatkan daya beli dan tingkat kemakmuran
rakyatnya sehingga setiap orang bisa terjamin semua kebutuhan
pokoknya.
Mungkin suatu ketika, jika BBM berlimpah, lebih tepat bagi Khilafah
untuk membagikan manfaat BBM dalam bentuk penyediaan listrik murah
sampai daya tertentu untuk setiap orang atau rumahtangga, sarana
transportasi umum yang murah dan baik sehingga semua orang bisa
mengaksesnya dengan mudah, sarana pendidikan dan kesehatan yang
bermutu dan gratis yang tersebar merata di seluruh negeri, atau dalam
bentuk langsung berupa BBM yang murah, bahkan gratis.
Jika di luar hak tiap warga tersebut BBM dijual dengan harga pasar
dunia dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat maka rakyat tidak akan
memandangnya sebagai sebuah kezaliman. Sebaliknya, jika Khilafah
terpaksa membeli BBM dari luar dengan harga pasar dunia, maka kepada
rakyat tetap yang utama adalah menjaga agar kebutuhan pokoknya
terjamin.
Dalam kondisi ini, Khalifah harus menjaga agar rakyat menghemat atau
menggunakan peralatan hemat energi/BBM. Khalifah juga harus mendorong
upaya-upaya pengembangan teknologi diversifikasi energi atau
menemukan sumber energi baru. Jika tetap ada rakyat yang kesulitan
memenuhi kebutuhan pokoknya (misalnya tidak mampu membeli minyak
tanah untuk memasak, sementara tidak ada cara lain selain memakai
minyak tanah), maka pemerintah wajib turun tangan; bisa dengan
mencarikan keluarganya yang mampu agar membantunya, bisa dengan
memberinya secara langsung jaminan dari kas zakat, dan sebagainya.
Itulah beberapa hal yang wajib diperhatikan oleh penguasa sejauh
didasarkan pada ketentuan syariat Islam.
Renungan
Dari paparan di atas, jelas sekali, niat pemerintah untuk mengurangi
(apalagi sampai mencabut) "subsidi" BBM-di tengah kondisi beban
masyarakat yang sudah sangat berat secara ekonomi-adalah sebuah
tindak kezaliman terhadap rakyat. Tindakan itu juga bisa dipandang
sebagai bentuk pengkhianatan mereka terhadap rakyat karena mereka
seharusnya senantiasa berusaha meringankan beban rakyat, bukan malah
semakin menambah beban rakyat yang mengakibatkan rakyat semakin
bertambah sengsara. Rasulullah saw. pernah bersabda:
Pemimpin mana saja yang diserahi urusan rakyat, kemudian berkhianat
kepada mereka, maka ia kelak ada dalam neraka. (HR Ahmad).
Sebagai catatan akhir, kepada para penguasa-yang selama ini banyak
melalaikan berbagai urusan dan kebutuhan rakyat dan malah sering
membebani mereka-camkanlah doa Rasulullah saw. berikut:
Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu mempersulit
mereka, hendaklah Engkau persulit dia; dan siapa saja yang mengurusi
urusan umatku, lalu meringankan beban mereka, hendaklah Engkau
ringankan dia (bebannya). (HR Muslim).
source:www.al-islam.or.id
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
$4.98 domain names from Yahoo!. Register anything.
http://us.click.yahoo.com/Q7_YsB/neXJAA/yQLSAA/vbOolB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
-----------------------------------------------------------------------
"Sudahkah anda shalat dan berinfaq hari ini ?
========================================================================
Info Islam-Minangkabau, kunjungi: http://www.surau.org
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/surau/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
--
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are
not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please
notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized
copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly
forbidden.
____________________________________________________
Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke:
http://rantaunet.org/palanta-setting
------------------------------------------------------------
Tata Tertib Palanta RantauNet:
http://rantaunet.org/palanta-tatatertib
____________________________________________________
