Bung YW dan Bung Andrew: he he he... terima kasih joke nya.
Bung Ridwan terima kasih kembali, kalau boleh saya ingin pandangan anggota
mailing-list yang punya latar belakang beragam. Apa pandangan anda
sekalian mengenai masa depan Aceh, daerah lain dan Indonesia tentunya
dikaitkan dengan kuatnya berbagai tuntutan dimulai dari otonomi penuh
sampai pembentukan negara sendiri? Sudah banyak yang mengupas teorinya,
sayangnya belum ada kesepakatan bersama di media ini.
Saya mencoba untuk melanjutkan diskusi kita Bung Brawijaya (FNU)
FNU:
> bagaimana dengan PNG? Wilayah itu jelas-jelas malahan salah satu basis
Jepang (menurut History Channel sih...). Lagipula Jepang
>wilayahnya meruyak kemana-mana, jadi bingung kalau wilayah RI
didefinisikan sebagai bekas jajahan Jepang.....
YYA:
Waktu WW II memang daerah ini basis Jepang, tapi setelah Jepang keok,
daerah ini diserahkan ke ally. Kalau tidak salah ingatan Irja sebagai
bagian wilayah PNG "dibebaskan" oleh kita melalui operasi Mandala pada
tahun 1960-1961 (mohon koreksinya). Penyerahan Irian Barat ke kedaulatan
RI diberikan dari tangan Belanda bukan Jepang.
FNU:
>Yang juga perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah peranan masyarakat
Aceh semasa Pra-kemerdekaan. Disebutkan
>Kerajaan Aceh melawan belanda sampai tahun 1942 yang mengesankan
perjuangannya adalah eksklusif, tidak melibatkan
>wilayah lain. Apakah berarti Aceh tidak pernah bergabung dalam perjuangan
misal perjuangan pemuda pada tahun 1928?
YYA:
Perang kesultanan Aceh melawan kerajaan Belanda berakhir setelah Tjoet Nyak
Dien ditangkap pada tahun 1914 (mohon koreksi rekan-rekan) dan kemudian
diasingkan ke Jawa Barat (Sumedang?), perang resmi antar kerajaan memang
berakhir, tetapi perlawanan gerilya dan sporadis terus berlanjut. (catatan
kecil: cerita gerilya Aceh membengkokkan tiang telegraph dan mencabut rel
kereta terjadi sekitar tahun 1930an). Perang melawan Belanda yang berakhir
sampai tahun 1942 adalah perang fisik, adu otot, tebas-tebasan dan
tembak-tembakan.
Kalau ditanya apakah perjuangan itu eksklusif, jawabannya tentu tidak.
Belanda membentuk satuan kilat yang disebut marsose dengan merekrut serdadu
dari tanah Jawa dan Ambon untuk berperang melawan rakyat Aceh. Hal ini
tidak khusus terjadi pada perang Aceh saja, model devide et impera begini
dipraktekan pada perang Paderi (Imam Bonjol), bekas anak buah P Diponegoro
(sentot alibasyah?) diterjunkan ke Sumbar buat mengempur rakyat disana.
Waktu revolusi fisik kedua (setelah proklamasi kemerdekaan 1945) serdadu
KNIL yang banyak berasal dari daerah Sulut, Maluku, dan lainnya diterjunkan
untuk menghantam pasukan Panglima Besar Soedirman di tanah Jawa.... Taktik
seperti ini juga diterapkan oleh Suharto.....orang suku A menjadi pangdam
atau pimpro di daerah B.
Perjuangan tahun 1928 yang menghasilkan sumpah pemuda yang disebut dalam
buku sejarah hanya jong java, jong ambon dan wakil daerah lainnya. Saya
tidak menemui di buku sejarah daftar hadir wakil pemuda dari seluruh daerah
secara detail, jadi saya tidak dapat menjawab apakah ada wakil pemuda Aceh
pada waktu itu. Perjuangan 1928 yang berpusat di P. Jawa adalah perjuangan
diplomatis, sudah tentu dimotori oleh orang-orang yang berpendidikan.
Menurut pendapat saya pribadi, bagaimana orang Aceh sempet sekolah dan
merintis perjuangan diplomatis kalau berperang terus?
FNU:
>Barangkali bisa juga merekonstruksi jalan pemikiran Yamin sehingga
dibilang simplifikasi politik...?
YYA:
Wah ini pertanyaan research dan kalau saya bisa menjawab lengkap saya bisa
klaim jadi ahli sejarah nih. Tetapi saya perlu memperbaiki/menambahkan
penjelasan saya mengenai batas dari cikal bakal negara RI. Pada waktu itu
konsepsi batas negara terpolarisasi antara kubu Yamin-Soekarno dengan
Hatta-Salim:
- M Yamin-Soekarno mengacu kepada Negara Kertagama yang ditulis Prapanca
(luas sekali termasuk malaysia).
- M Hatta-H Agus Salim: menimbang hukum internasional batas negara
Indonesia adalah daerah bekas jajahan belanda.
Hasil voting ternyata dimenangkan kubu Hatta-Salim.
Cita-cita Yamin untuk mengembalikan kejayaan Majapahit sudah nggak
realistis, bagaimana mungkin mengembalikan kejayaan yang sudah lebih dari
350 tahun tercabik-cabik oleh Belanda. Penetapan wilayah RI yang mengacu
kepada bekas wilayah jajahan belanda juga adalah simplikasi politis. Lihat
argumen saya mengenai definisi daerah jajahan Belanda. Lihat juga
penjelasan dalam Tempo interaktif dimana Aceh "dipermainkan" oleh
pemerintah pusat (salah satunya adalah dengan memasukan Aceh dalam kesatuan
administrasi Sumbagut, baru setelah adanya ancaman separatisme Aceh
dijadikan propinsi terpisah). Kalau claim rekan Blucer valid, bahwa Taput
tidak pernah dijajah Belanda, kembali lagi simplifikasi politis yang bicara
dalam penetapan wilayah kedaulatan RI.
FNU
>Kesimpulan mengenai hancurnya Aceh akibat perlawanan dg Belanda yg
berdampak pada SDM kok terasa lemah sekali
>bila diberi contoh dengan lulusan etnik tertentu di universitas tertentu
(maaf lho...). Apalagi bila dikaitkan dengan Selo
>Soemardjan dll. Pada waktu Belanda masih nongkrong di RI, banyak sekali
pelajar dari wilayah Minang yang belajar
>di negeri Belanda, dan hampir tidak ada yang berasal dari Jawa. Tetapi
kita tidak dapat menarik kesimpulan sebagai
>akibat hancurnya wilayah Jawa karena melawan Belanda relatif terhadap
wilayah Minang kan? Ya...kalau untuk
>keyakinan pribadi sih boleh lah...
YYA:
Kalau bagian ini mengandung pernyataan yang cukup tajam dan menyinggung
rekan-rekan dari suku lain, saya mohon maaf. Bukan niatan saya untuk itu.
Saya perlu perbaiki penjelasan saya sebagai berikut.
Daerah atau kerajaan yang ditaklukan Belanda secara umum mendapat manfaat
lain terutama dalam masalah pendidikan. Mungkin rekan-rekan masih ingat
"politik balas budi" dalam sejarah kita. Sekolah dasar sampai perguruan
tinggi yang dibangun Belanda paling tidak memberikan kesempatan (walaupun
terbatas) kepada pribumi (inlander?) untuk mengenyam pendidikan. Kampus
ITB dibangun Tahun 1920 (mohon koreksi), di Jakarta ada Stovia, dan
lainnya. Pada saat pemuda dan rakyat Aceh masih sibuk merusak rel kereta
api dan telegraph dalam rangka mengusir Belanda, pribumi yang bertempat
tinggal di daerah taklukan belanda (pokoknya saya nggak nyebut daerah lagi,
takut menyinggung) sudah merintis pergerakan politik atau perjuangan
melalui jalur diplomasi. Banyak tokoh perjuangan yang telah menyandang
gelar sarjana, bahkan ada tokoh separatis (PRRI/Permesta?) yang bergelar
Doktor.
Hal yang mau saya angkat disini adalah elapse time on knowledge endowement,
isu ini mungkin bisa jadi topik research kalau sepakat kita bisa sama-sama
menggarapnya.
Sejarah menunjukkan bahwa kawasan yang selalu bergolak secara fisik akan
tertinggal kemampuan sumber daya manusianya relatif terhadap daerah yang
tidak bergolak (Polkam stabil). Lihat saja Orang Moro di Philiphinnes,
Orang Basque di spanyol, orang Kurdi, orang Palestina, orang Aceh dan
daerah lainnya. Sumber penurunan kemampuan sumber daya tersebut antara lain
adalah: Pertama, sarana pendidikan memang tidak ada (tidak sempat
terbangun, di bom atau dirusak). Kedua, dalam pertempuran fisik mortaliti
rate penduduk usia sekolah sangat tinggi. Ketiga, dalam pertempuran fisik
mortaliti rate orang yang terdidik juga tinggi. Faktor pendukung
pembangunan adalah politik yang stabil dan sudah tentu tersedianya sumber
daya yang layak. Coba anda amati lokasi sebaran waduk, jalan raya, gedung,
dan lainnya yang ditinggalkan belanda dan masih kita manfaatkan saat ini.
Perbandingan lain secara regional adalah pembangunan jalan trans jawa dan
trans sumatra (maaf lho). Deandles pada tahun 1850 sudah membangun jalan
anyer-panarukan yang dapat kita dapat sebutkan sebagai jalan trans jawa.
Kalau tidak salah pembangunan jalan trans-sumatra baru dibangun pada tahun
1980 an (rejeki minyak). Contoh-contoh descriptive seperti ini dimaksudkan
untuk menunjukkan adanya korelasi sumber daya manusia dengan pencapaian
pembangunan fisik. Mungkin kita perlu research yang mendalam untuk hal
ini, ada sponsor?
Demikian penjelasan saya, mohon maaf kalau kurang berkenan.
Y.Y. Alim
Regional Science
Cornell University
Ithaca - NY USA
