Trims,
> YYA:
> Waktu WW II memang daerah ini basis Jepang, tapi setelah Jepang keok,
> daerah ini diserahkan ke ally. Kalau tidak salah ingatan Irja sebagai
> bagian wilayah PNG "dibebaskan" oleh kita melalui operasi Mandala pada
> tahun 1960-1961 (mohon koreksinya). Penyerahan Irian Barat ke kedaulatan
> RI diberikan dari tangan Belanda bukan Jepang.
FNU:
Ya, anda betul, saya setuju. Terlepas dari definisi pernah kena jajah atau
tidak, saya setuju bahwa masyarakat Aceh memberikan perlawanan yang
tidak pernah putus thd Belanda sehingga perlu memperoleh kredit.
Sebetulnya point saya mengenai Irja dikaitkan dengan 'simplifikasi sejarah'
Yamin, dimana anda lebih setuju untuk mengatakan wilayah RI sebagai
bekas jajahan Jepang (dikaitkan dengan Aceh). Mungkin lebih tepat kalau
kita bilang definisi wilayah RI kala itu adalah kombinasi bekas jajahan Jepang
dan Belanda kali ya? Point saya juga untuk menolak anggapan bahwa banyak
wilayah Irja yg tidak dikuasai Belanda sehingga memperlambat masuknya propinsi
itu (dari posting rekan lain).
Bicara masalah wilyah-wilayah dalam skala lebih kecil, sebetulnya memang
banyak yang tidak pernah kena jajah Belanda. Kita kenal Badui di Jabar.
Di wilayah pegunungan Kendeng di perbatasan Jateng dan Jatim juga banyak
yg tidak kena penjajahan, yaitu masyarakat Samin yang menolak segala
macam pajak Belanda dan memencilkan diri di pegunungan-pegunungan.
Sekedar FYI saja.
> YYA:
> Kalau ditanya apakah perjuangan itu eksklusif, jawabannya tentu tidak.
> Belanda membentuk satuan kilat yang disebut marsose dengan merekrut serdadu
> dari tanah Jawa dan Ambon untuk berperang melawan rakyat Aceh. Hal ini
> tidak khusus terjadi pada perang Aceh saja, model devide et impera begini
> dipraktekan pada perang Paderi (Imam Bonjol), bekas anak buah P Diponegoro
> (sentot alibasyah?) diterjunkan ke Sumbar buat mengempur rakyat disana.
> Waktu revolusi fisik kedua (setelah proklamasi kemerdekaan 1945) serdadu
> KNIL yang banyak berasal dari daerah Sulut, Maluku, dan lainnya diterjunkan
> untuk menghantam pasukan Panglima Besar Soedirman di tanah Jawa.... Taktik
> seperti ini juga diterapkan oleh Suharto.....orang suku A menjadi pangdam
> atau pimpro di daerah B.
FNU:
Untuk yg bagian ini saya kurang paham untuk mengaitkan perjuangan bukan
eksklusif dg marsose (maaf, telmi...). Enlighten me please.... Saya setuju
politik belanda sangat manjur. Bekas-bekas ingatan perlakuan marsose pada
misalnya masyarakat Jawa masih lumayan kental. Misal bagaimana perlakuan
orang kulit bule sendiri yang jauh lebih baik dibanding dengan perlakuan
marsose yang dikenal sebagai 'bule item' ini.
Khusus untuk masalah taktik yg diterapkan oleh Suharto mengenai pangdam
atau pimpro, saya kurang setuju. Memang bila kita berbicara mengenai hal ini,
sentimen daerah tiba-tiba menjadi demikian kental sehingga sering mengaburkan
pengertian satu negara, baik negara kesatuan maupun negara federasi (hasilnya
sama saja). Pengertian misal Aceh untuk Aceh, Jawa untuk Jawa menjadi
dibelokkan pengertiannya. Bila kita memang setuju untuk bicara dalam cakupan
nasional, mestinya hal ini tidak boleh terjadi. Ambil contoh misal AS, federasi
model ini memang memberikan hak untuk mengelola masing-masing state.
Namun pergerakan manusia ke setiap state lalu menjadi penduduk asli state
tersebut sangat berlainan prakteknya dengan Indonesia. Dalam hal ini Indonesia
menjadi sangat rasis, atau sangat sukuisme (maaf lho...bukan untuk menang-
menangan). Ambil contoh pemilihan gubernur atau pangdam. Jangan ambil
contoh Aceh deh. Okay, bila kita memilih gubernur untuk....misal Kalteng....
Masyarakat kita tiba-tiba menjadi demikian rasis bahwa gubernur harus orang
Kalteng yang diartikan harus suku Dayak. Bila hal ini dibiarkan, maka kita
tidak akan maju-maju dan masih mengkotak-kotakkan diri dengan sukuisme,
bukan sekedar kedaerahan lagi.
Memang Orba membuat kesalahan besar dalam hal ini. Mereka men-drop
orang untuk menjadi pangdam Kalteng misalnya. Cilakanya orang ini
bukan orang Kalteng baik dari suku maupun penduduk.
Menurut saya, untuk menjadi gubernur suatu propinsi, maka orang tersebut
harus penduduk atau orang propinsi tsb. Untuk lebih amannya kita membuat
aturan harus sudah tinggal di situ misal selama 5 tahun. Dan aturan ini harus
kita sosialisasikan sehingga masyarakat tidak menjadi curiga lalu bersikap
rasis atau sukuis. Selain itu harus dihindarkan praktek drop-dropan seperti
dulu itu. Dalam hal ini, untuk menjadi gubernur Maluku misalnya, nama yang
muncul tidak harus bernama Pattinassarani misalnya. Kalau ada yang bernama
Karsono, atau Bagindo Rancak, atau Nasution asal dia meniti karir di Maluku
harus mempunyai kesempatan yg sama. Bila pendatang yang sudah menetap
lama masih diperlakukan sebagai tamu, maka kita akan tetap terjebak dalam
rasa sukuisme tadi. Sang pendatang juga tidak akan betah tinggal di situ.
Sayang sekali, animo masyarakat yang menginginkan misal bentuk federasi
lebih didasarkan oleh sikap sukuisme, bukan sikap kedaerahan positif
sebagaimana kita lihat dari negara-negara model. Bila saja jaminan
perpindahan manusia per manusia ke setiap propinsi dapat diundangkan,
tidak dianggap tamu, saya rasa bentuk federasi sangat bagus. Namun bila
sikap sukuisme yang kadang sering tercermin dari pernyataan (kadang
disamarkan in the name of azasi) masih menjadi basis pemikiran untuk memilih
federasi, maka perpecahan akan diambang pintu. Untuk kasus otonomi,
saya setuju, kalau otonomi penuh, wah, lebih baik nggak diskusi dengan anda
(lha wong nantinya jadi sangat bias, hehe....).
Bung YYA, untuk posisi pimpro dll, ini masalah profesionalisme! Saya
rasa sangat tidak tepat bila kita menghubungkannya dengan suku tertentu.
Wah, sebetulnya yg sisanya juga menarik untuk didiskusikan, sayang
sudah terlalu panjang. Hehe...kok belok ya topiknya....
Saya berharap diskusi kita bebas dari rasa memang-menangan
yg kadang gampang ditiupkan. Saya sebetulnya juga suka kalau kita sama-
sama nyantai, tetapi tidak apalah kalau mesti resmi-resmian. Saya minta
maaf bila ada kata-kata yg kurang berkenan.
--
\\\|///
\\ - - //
( @ @ )
------------oOOo-(_)-oOOo-----------
FNU Brawijaya
Dept of Civil Engineering
Rensselaer Polytechnic Institute
mailto:[EMAIL PROTECTED]
--------------------Oooo------------
oooO ( )
( ) ) /
\ ( (_/
\_)
