Dear Permias and readers,
Baru saja para ex gembong GOLKAR mendirikan partai: "Partai Keadilan dan
Persatuan." Para ex GOLKAR, misalnya Try Sutrisno, Edi Sudrajat, Hayono
Isman, etc akhirnya menyatakan diri sebagai pendiri 'partai.'
Menarik! Mereka sepertinya melupakan 'arti' partai yang mereka pernah
agung-agungkan. Pada zaman Suharto dan rekan-rekan, partai adalah kata
yang menakutkan. Orang-orang yang berafiliasi dengan partai dituduh
sebagai 'political animal.' Bahkan dalam penjelasan UUD 45 dinyatakan
bahwa Indonesia memiliki dua partai dan satu golongan.
Ingat, gembong GOLKAR menghindari referensi 'partai.'
Saat ini, ex gembong GOLKAR berdiri dan mendirikan "Partai Keadilan dan
Persatuan." Nampaknya mereka tidak phobi lagi dengan kata 'partai' dan
tidak phobi lagi dengan kata 'politik.' Dan akan memperjuangkan
'keadilan' dan 'persatuan' menilik dari nama yang mereka gunakan.
Dalam pandangan saya, orang-orang yang mengklaim diri dalam partai ini
adalah orang-orang mengalami depresi politik. Mungkin nama yang tepat
untuk partai ini adalah: "Penerima Korupsi dan Pungli" atau
"Partai orang Kecewa dan Plin-Plan."
Smile ever after,
salam dari DeKalb
ida
________________
Partai Keadilan dan Kesatuan Dideklarasikan
Golkar Dapat Ancaman Serius
Jakarta,
Kompas
Golongan Karya
(Golkar) bakal
mendapatkan ancaman
serius dalam
pemilihan umum
(pemilu)
mendatang
dengan berdirinya
Partai Keadilan dan
Persatuan (PKP)
yang
dideklarasikan di
Jakarta, Jumat(15/1). Partai yang didirikan tokoh-tokoh terkemuka Golkar
dan purnawirawan ABRI itu diketuai oleh Jenderal TNI (Purn) Edi
Sudradjat dengan Sekretaris Jenderal Hayono Isman. Dalam
Musyawarah Nasional Golkar beberapa waktu lalu, Edi gagal
menduduki kursi Ketua Umum Golkar karena dikalahkan oleh Akbar
Tandjung.
Deklarasi PKP dihadiri sejumlah mantan menteri pada era Orde
Baru, tokoh Golkar, para purnawariwan ABRI, termasuk tokoh-tokoh
Barisan Nasional. Menurut Hayono Isman, PKP merupakan partai
ke-80 yang didirikan oleh fungsionaris Golkar. Sampai saat ini telah
berdiri lebih dari 160 partai.
Di antara yang hadir tampak Ketua Persatuan Purnawirawan dan
Warakawuri ABRI (Pepabri) Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Ketua
Barisan Nasional Letjen TNI (Purn) Kemal Idris, Jenderal TNI (Purn)
Rudini, mantan Gubernur DKI Letjen (Mar-Purn) Ali Sadikin, dua
mantan Sekjen Golkar Rachmat Witoelar, Sarwono Kusumaatmadja,
Ary Mardjono, dan Koordinator Gerakan Keadilan dan Persatuan
Bangsa (GKPB) Siswono Yudohusodo.
Satu-satunya menteri Kabinet Reformasi Pembangunan yang hadir
adalah Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan
Letjen TNI AM Hendropriyono.
Acara peresmian PKP terkesan eksklusif, diselenggarakan di sebuah
ruang pertemuan ber-AC dengan panggung yang didominasi warna
merah dan putih, tata lampu yang menarik, iringan paduan suara
serta acara yang tertata rapi. Sekitar 1.000 orang hadir dalam acara
ini yang sebagian besar berbaju safari atau berdasi.
Bukan menggembosi Golkar
Sekalipun hampir dipastikan sebagian suara Golkar akan mengalir ke
PKP, namun Edi menyangkal bahwa pendirian partai berlambang
kepala burung rajawali itu merupakan upaya menggembosi Golkar.
"Dulu waktu lebih seratus partai baru lahir kok tidak ada yang
ngomong begitu. Kalau tadinya ada dua parpol dan satu golongan,
sekarang banyak partai, lantas dari mana pendukungnya.
Memangnya dari bawah tanah?" kilah Edi.
Hal senada dikemukakan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga
Hayono Isman yang ditunjuk sebagai Sekjen PKP. Partai ini,
menurut dia, hanyalah salah satu partai yang didirikan kader Golkar.
"Dengan Golkar kita memang mempunyai hubungan historis. Saya
tetap merupakan anggota Golkar, tetapi tidak bergabung dalam
Partai Golkar," kata Hayono Isman.
Namun Rachmat Witoelar berpendapat bahwa pendirikan PKP
merupakan "lonceng kematian" bagi Golkar karena dengan melihat
figur-figur yang berada di PKP, massa pendukung Golkar bakal
pindah ke PKP. Sekalipun infrastruktur yang dimiliki Golkar jauh
lebih baik, ia yakin PKP dapat bersaing dengan Golkar.
Dukungan
purnawirawan
Kehadiran tokoh Pepabri, Barisan Nasional, dan GKPB menunjukkan
kedekatan hubungan antara ketiga organisasi itu dengan PKP.
Namun ketiganya mengaku tidak memiliki hubungan organisasi
maupun mengaitkan keanggotaan ketiga organisasi itu dengan
keanggotaan PKP. Menurut Hayono, tidak ada paksaan anggota
Pepabri menjadi anggota PKP. Namun ia mengakui bahwa sejumlah
organ Pepabri di daerah ikut membantu pembentukan
cabang-cabang PKP.
Try Sutrisno juga menegaskan bahwa pihaknya tidak memaksa
anggota Pepabri bergabung dengan PKP dan tidak ada hubungan
organisasi antara Pepabri dengan PKP. "Pepabri tetap merupakan
ormas yang mandiri. Pepabri menyalurkan aspirasinya menghargai
hak politik rakyat. Namun saya menyambut baik pendirian partai ini
karena sesuai dengan cita-cita Pepabri," kata mantan Wapres itu.
Barisan Nasional, kata Witoelar, juga tidak menjalin hubungan
organisatoris dengan PKP dan tidak memaksa aktivis Barnas
bergabung dengan PKP. "Barnas mendukung dan bersahabat
dengan PDI Perjuangan, PKP, PKB, dan lain-lain. Hanya dengan
Golkar saja yang tidak bersahabat," kata Witoelar.
Edi menyatakan keyakinannya bahwa PKP akan mendapatkan
dukungan dari para purnawirawan dan warakawuri ABRI karena partai
yang ia pimpin benar-benar ingin memperjuangkan kelestarian
Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Koordinator GKPB Siswono Yudohusodo menyatakan, GKPB tetap
akan menjadi gerakan independen yang tidak mengikatkan diri pada
PKP atau partai mana pun. GKPB tidak memiliki hubungan
organisatoris tetapi satu aspirasi dengan PKP. "Kita menyerahkan
kepada anggota GKPB untuk memberikan dukungan kepada PKP
atau partai-partai lain yang seaspirasi," katanya.
Tak gentar
Sementara itu, Ketua DPP Golkar Agung Laksono ketika ditanya
wartawan di Bandung, Kamis malam, mengatakan, instruksi Ketua
Umum Pepabri Try Sutrisno kepada anggotanya untuk mendukung
PKP, tidak membuat Golkar gentar. "Selama ini, banyak anggota
Pepabri yang turut mendukung kami. Mudah-mudahan tak
terpengaruh," paparnya.
Ia mengatakan, Golkar dari dulu sudah menyatakan mandiri. Dalam
melakukan semua kegiatannya, yang diandalkan Golkar adalah
kadernya. Agung yakin betul kemandirian Golkar sudah bisa
diperhitungkan.
Meski demikian, Agung mengakui, Golkar tak mungkin lagi menjadi
mayoritas tunggal, mengingat sekarang ini sudah ada lebih dari
sepuluh partai. "Jadi tidak mungkin satu partai bisa memperoleh
suara sebanyak 60 persen," tandasnya.
Keadilan terpuruk
Edi dalam sambutannya mengemukakan, PKP lahir karena terdorong
rasa kekhawatiran akan terpuruknya keadilan, persatuan, dan
integrasi bangsa. Karena itu program-program PKP diarahkan untuk
melestarikan dan mempertahankan negara kesatuan yang
berdasarkan Pancasila.
Di samping masalah keadilan, PKP memberikan perhatian pula pada
persoalan persatuan bangsa. Dalam kaitan itu, PKP berkeyakinan
bahwa PKP merupakan sebuah kemestian bagi masyarakat
Indonesia yang majemuk. "Pancasila sebagai dasar negara, ideologi
nasional, dan asas bersama untuk mewujudkan keadilan dan
persatuan bangsa tidak bisa dikurangi nilai dan maknanya, apalagi
diganti dengan asas lain," kata Edi.
Malam harinya, seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
PKP melaksanakan Rapat Konsolidasi Nasional PKP di Hotel
Santika Jakarta. Kepada Kompas, Sekjen PKP Hayono Isman
mengatakan, rapat konsolidasi pertama ini diadakan untuk
mengevaluasi kembali seluruh kendala dan rintangan dalam upaya
pembentukan Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) di seluruh Tanah
Air. (wis/uu/ama/pin)
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
