Assalamua'alaikum wr.wb
Himbauan MUI agar umat Islam memilih caleg yang muslim menurut saya adalah
suatu hal yang sangat wajar. Logikanya kan sederhana saja, umat Islam yang
jumlahnya MAYORITAS di Indonesia tentu sudah sepantasnya memiliki porsi
"wakil rakyat" yang mayoritas pula di DPR nanti. Namanya saja sudah Dewan
Perwakilan Rakyat....,lembaga yang mewakili suara dan aspirasi rakyat,
tentulah anggota-anggotanya harus pula mencerminkan "kondisi" dari rakyat
itu sendiri. Sungguh sangat TIDAK ADIL rasanya jika umat Islam yang
mayoritas jumlahnya ini hanya memiliki wakil-wakil legislatif yang relatif
lebih kecil jumlahnya dibanding wakil-wakil dari umat lainnya. Bagaimana
mungkin aspirasi dan kepentingan sebagian besar rakyat Indonesia ini
(muslim) akan tersalurkan jika mereka hanya memiliki sedikit wakil di DPR
nanti...??????
Himbauan MUI (Majelis Ulama Indonesia) sifatnya hanyalah sebagai bimbingan
kepada umat Islam agar tetap berada dalam batas-batas yang dibolehkan oleh
Islam. Terserah kepada umat Islam mau mengikutinya atau tidak, karena ajaran
Islam sifatnya TIDAK MEMAKSA("Laa Ikraa ha fiddiin" = tidak ada paksaan
dalam Islam!). Terserah kepada kita semua sebagai muslim.., apa mau
mengikuti himbauan MUI ini ataukah tidak.
Hanya rasanya kita perlu bertanya kepada diri masing-masing, pantaskah
sebagai muslim kita mengabaikan "himbauan yang baik" dari MUI ini hanya
karena sebuah keinginan untuk berpikir bebas dan merdeka..????
Jawabanya tentu berpulang pada diri masing-masing.
Wassalam,
Mohamad Rosadi
Virginia
USA
"....Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, jika kaum
tersebut tidak mau mengubah nasihnya sendiri "..
(Al-Qur'an surat 13 ayat 11)
Berikut berita dari Republika.....
======================================================================
Amanat MUI dan PP Muhammadiyah
JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia
(MUI) mengamanatkan kepada umat Islam untuk dengan ikhlas
dan niat ibadah kepada Allah memilih salah satu dari parpol yang
secara sungguh-sungguh menonjolkan calon anggota legislatif
(caleg) yang beragama Islam dan berakhlak mulia. Amanat ini
disepakati lebih dari 40 ormas Islam tingkat nasional.
Selain MUI, PP Muhammadiyah juga mengeluarkan seruan
serupa yang ditandatangani Pejabat Ketua PP Muhammadiyah
Prof Dr H A Syafi'i Ma'arif dan Sekertaris HM Muchlas Abror.
Seruan itu terdiri atas tiga hal. Pertama, menganjurkan umat
menggunakan hak pilih pada Pemilu 7 Juni mendatang dengan
sebaik-baiknya dan bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani
serta hak asasinya sebagai warga negara.
Kedua, umat Islam wajib memilih salah satu parpol peserta
pemilu yang mewakili kepentingan umat Islam dan betul-betul
memperjuangkan reformasi. Ketiga, umat Islam diimbau jangan
memilih parpol yang mayoritas calegnya tidak membawa aspirasi
dan memperjuangkan kepentingan umat Islam.
Pernyataan MUI dan Ormas Islam serta Muhammadiyah
tersebut berkaitan pemberian suara dalam Pemilu 7 Juni 1999.
Amanat MUI ditandatangani Ketua Umum MUI KH Ali Yafie
dan Sekretaris Umum Nazri Adlani kemarin di Masjid Istiqlal
Jakarta.
Hadir dalam pembacaan pernyataan MUI bertajuk 'Amanat
Umat Islam' itu, antara lain Ketua Umum Al Irsyad Geys
Ammar, Ketua Umum PUI KH Cholid Fadhullah, Sekretaris
DMI Adang Syafaat, serta perwakilan ormas Islam lainnya.
Amanat ini, menurut Ali Yafie, sebagai wujud hak demokrasi
dari rakyat yang beragama Islam. ''Jadi bukan untuk
menaburkan rasa kebencian kepada siapa pun. Apalagi, selama
ini umat Islam tidak mempunyai rasa benci kepada kelompok
manapun. Dan, dengan siapa pun umat Islam bisa bekerja
sama,'' ujarnya.
Kecuali, lanjutnya, memang ada pihak-pihak yang nyata-nyata
membenci umat Islam. ''Umat Islam berhak melakukan
pembelaan, karena kita tidak bisa membiarkan harga diri kita
diinjak-injak begitu saja,'' tegasnya.
Ali Yafie membantah bahwa amanat ini dimaksudkan untuk
menjegal PDI Perjuangan yang banyak calegnya berasal dari
non-Muslim. ''Amanat umat Islam ini tidak ditujukan kepada
seseorang atau sekelompok partai tertentu. Tapi, saya hanya
ingin memberitahukan garis-garis terpenting sebagai pegangan
bagi seorang Muslim,'' paparnya.
Lebih lanjut, Ali Yafie mengharapkan rakyat Indonesia
mengetahui hakikat dari pemilu. Pada hakikatnya pemilu itu
bukanlah memilih partai atau gambar, hal itu sebagai media saja.
Tapi yang lebih penting, pemilu itu memilih wakil-wakil yang bisa
dipercaya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.
Sedangkan bagi umat Islam, menurutnya, aspirasi itu ada yang
bersifat duniawi yang menyangkut kesejahteraan ekonomi,
kemajuan pendidikan, dan lainnya. Tapi tak kalah pentingnya,
adalah aspirasi keagamaan. Kedua aspirasi ini hanya dapat
diperjuangkan melalui wakil-wakil yang seiman dengan umat
Islam. ''Orang yang tidak seiman dengan kita (Muslim), tidak
mungkin memperjuangkan aspirasi keimanan kita,'' tegas mantan
Rois Aam PBNU ini.
Karena itu, lanjut Ali Yafie, bagi seorang Muslim yang tidak
memilih pemimpinnya dari kalangannya sendiri sudah dipastikan
bertentangan dengan hati nuraninya. ''Selama dia beriman pasti
akan menyalurkan aspirasinya kepada orang-orang yang
seiman,'' paparnya.
Ali Yafie berpesan amanat ini harus disebarkan kepada umat
Islam lainnya. Amanat ini merupakan pesan moral yang lebih
kuat dibandingkan fatwa atau hukum lainnya, tambah Kiai asal
Sulsel ini.
Amanat untuk memilih caleg beragama Islam itu, menurut
Sekretaris Umum MUI HA Nazri Adlani, berdasarkan Surah Ali
Imran ayat 28, yang berbunyi: Janganlah orang-orang mukmin
menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpinnya.
Menurut Nazri, dari ayat itu sudah jelas bahwa umat Islam harus
memilih caleg yang akan duduk di DPR RI, DPRD I, dan DPRD
II nanti dari orang-orang yang seiman dan ber-akhlakul
karimah.
Di samping kewajiban memilih caleg beragama Islam,
pernyataan amanat Umat Islam itu menghendaki agar bangsa
Indonesia, khususnya umat Islam menggunakan hak pilihnya
secara benar dan bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani
memilih parpol yang dapat memperjuangkan aspirasi dan
kepentingan umat Islam, bangsa, dan negara.
PP Muhammadiyah dalam seruannya minta umat berhati-hati
sebelum menentukan parpol pilihannya. ''Sebagian pemilih belum
mengerti latar belakang calon wakil rakyat yang akan mereka
pilih. Karena itu, saya menyarankan agar mereka berhati-hati
memilih parpol untuk menentukan wakilnya baik di tingkat II,
tingkat I, maupun tingkat pusat,'' kata Pejabat Ketua PP
Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif ketika dihubungi Republika
kemarin.
Syafi'i mengakui Muhammadiyah memutuskan mengeluarkan
seruan setelah melihat kondisi objektif masyarakat menjelang
hari pencoblosan. Muhammadiyah berharap masyarakat
hendaknya mengerti latar belakang calon wakil rakyat yang ingin
mereka dukung. ''Ini penting sebab Pemilu 7 Juni mendatang
adalah sarana penting pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemilu
pertama di era reformasi ini sangat menentukan masa depan
umat dan bangsa,'' tandasnya.
Syafi'i tidak mau menyebut partai mana saja yang tidak tepat
untuk dipilih umat Islam. Sebagai pimpinan salah satu organisasi
dakwah, ia mengaku tidak mau menyebut langsung partai-partai
itu. ''Kalau itu saya lakukan, itu sangat vulgar. Muhammadiyah
adalah lembaga dakwah dan bukan gerakan politik. Tapi, tanpa
saya sebut, masyarakat saya pikir sudah tahu karena
parpol-parpol itu sebenarnya sudah cukup well understood,''
ujarnya.
Umat Islam, ungkap Syafi'i, harus mewaspadai hal ini.
Pengalaman selama 40 tahun pemerintahan otoriter di era
Demokrasi Terpimpin Soekarno dan Demokrasi Pancasila
Soeharto sudah cukup menjadi pelajaran bagi umat Islam untuk
waspada. Ini sudah cukup menjadi alasan historis.
''Terlebih saya melihat adanya kekuatan-kekuatan kecil yang
kembali ingin mendominasi panggung politik Indonesia seperti
pada dekade 1970-an sampai awal 1980-an. Dan, indikasi ini
sangat jelas,'' katanya.
Selain itu, tambah Syafi'i, umat harus bisa menilai apakah tindak
tanduk partai tersebut selama ini selalu mengedepankan nilai-nilai demokrasi
secara jujur dan konsisten atau tidak. Dalam hal ini,Syafi'i kembali tidak
mau menunjuk nama-nama parpol secara
langsung. Ia hanya memberikan sejumlah isyarat.
''Masyarakat sebenarnya tentu tahu partai-partai mana saja yang
sejak semula memperjuangkan nilai demokrasi secara konsisten.
Bisa saja partai tersebut dulunya kurang baik tapi sekarang
mereka sudah menunjukkan iktikad untuk berubah. Asal
partai-partai ini betul-betul berubah,'' katanya.
Seruan serupa juga dikemukakan Wakil ketua Umum Partai
Bulan Bintang (PBB) Hartono Mardjono. Dalam kampanye di
Tangerang, ia menyatakan umat Islam saat ini sedang
menghadapi bahaya besar berupa upaya sekularisasi yang
dilakukan oleh sejumlah parpol. Bahkan, upaya tersebut juga
dilakukan sejumlah tokoh reformis yang dapat menjual suara
umat Islam kepada pihak lain. ''Ini bahaya besar yang harus
segera diatasi,'' tegasnya.
Menurutnya, PDI Perjuangan saat ini banyak calegnya
non-Muslim. ''Bagaimana kalau wakilnya non-Muslim akan
menyampaikan aspirasi 90 persen rakyatnya yang Muslim. Ini
yang paling bahaya,'' tegasnya.
=====================================================================
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
