Duh susah bener buat fokus pada masalah.
Soal yang diberitakan dan hubnya dg privatisasi:
- dari mana ada kesimpulan kalau ditolak RS karena semangat
privatisasi? kenapa RS Harapan Bunda yang jelas SWASTA mau menerima?
(lha kok lebih baik yg swasta?)
- Perjan adalah 100% milik negara dan tidak terbagi atas saham2.
Tetapi rasanya ini tidak berhubungan dg kisah sedih ini.
- Soal pelayanan buruk di RS pemerintah sudah dari dulu ada sejak
zaman eyang Harto. Kalau memang bermaksud urun pendapat ya diliat dulu
akar masalahnya apa.
Saya tegaskan sekali lagi: saya tidak setuju privatisasi RS milik
Negara. Tapi kasus ini bukan soal itu (kok lucu ya kalimatnya?).
Ini saya copy-kan email tanggapan dari seorang rekan dokter di milis
sebelah ([EMAIL PROTECTED]) ;) Mungkin bisa jadi masukan
bagi rekan2 yg lain. Saya nggak mau meneruskan diskusi yang melenceng
(nanti disemprit si Mas dari jauh hehehe..). Anyway, terima kasih atas
responnya.
Start here:
-----------------------------------------
Terus terang, beberapa berita soal spt ini terjadi di Ibukota, membuat
saya bingung. Separah-parahnya kondisi spt ini, tetapi kalau di Solo
saya yakin tidak akan seburuk ini. Memang beberapa kali masih terjadi
keluarga miskin yang terpaksa tidak kuat membayar biaya setelah proses
persalinan dengan penyulit yang memaksa tindakan operasi diikuti
perawatan khusus bagi bayinya. Tetapi selama ini selalu ditemukan solusi.
Lantas, dimana salahnya ?
Satu kata yang pasti : ada yang "sakit" dalam hal ini.
Saya akan coba komentari satu persatu karena memang ini masalah kompleks.
> Husein-Laelasari tinggal di rumah kontrakan yang
> sederhana di RT 09/7 Kelurahan Makasar, Jakarta Timur.
> Zulfikri sebagai anak pertama lahir dari tangan dukun
> bernama Ny Dadan pada Rabu 13 Juli 2005 pukul 07.00
> WIB dengan berat hanya 1,4 kg. Bayi tersebut lahir
> prematur karena usia kandungan Lailasari baru tujuh
> bulan.
Terus terang, saya terkejut bahwa di Jakarta Timur masih ada
persalinan dengan bantuan dukun beranak, saat bahkan di desa saya sana
saja, Mbah Dukun sudah sadar diri untuk tidak memaksakan diri menolong
persalinan. Peranannya sudah bergeser lebih ke "ritual" bagi ibu dan
bayinya, termasuk sampai beberapa bulan kemudian.
Dulu, program pemerintah "sederhana" saja dalam hal pertolongan
persalinan :
Bersih TEMPAT, bersih ALAT dan bersih CARA dan itu terbukti berhasil.
Bagi ibu hamil, waktu itu yang penting rajin ikut Posyandu, maka yang
namanya ada bayi lahir dengan status BBLR (Bayi berat lahir rendah)
langsung diketahui. Saya menangkap hal itu tidak berjalan lagi pada
kasus di Jaktim ini.
>
> Semula Husein dan Lalilasari tidak melihat kejanggalan
> pada diri Zulfikri. Mereka hidup bahagia dengan
> kehadiran jabang bayi tersebut. Kegundahan mulai
> mendekat setelah rumah kontrakan mereka kebanjiran
> pada Senin 18 Juli. Si kecil yang baru berusia lima
> hari itu pun dibawa mengungsi ke rumah kakak Husein.
> Setelah air surut, Zulfikri baru dibawa pulang. Tapi
> Husein dan Lailasari mendapati mata serta kulit anak
> mereka berwarna kuning. Tubuh Zulfikri juga terlihat
> lemas.
>
> "Semula kami membiarkan dia seperti itu. Tapi karena
> kondisinya semakin lemah akhirnya kami membawa Zul ke
> Puskesmas Pinang Ranti. Kami tiba di puskesmas pukul
> 09.00 WIB. Petugas puskesmas mengatakan anak saya
> sakit kuning dan harus dirawat di rumah sakit," ujar
> Husein yang mengaku bekerja sebagai kuli bangunan.
Saya justru heran juga, bahwa si bayi kuat bertahan tanpa penanganan
khusus dengan kondisinya tersebut. Prosedur standar jelas bayi ini
harus dirawat di PICU (Perinatology Intensive Care Unit).
>
> Petugas puskesmas lantas memberikan surat rujukan agar
> Husein membawa Zulfikri ke RSUD Budhi Asih yang
> terletak di kawasan Cawang. Uang di saku Husein masih
> cukup tebal, Rp 250.000. Tanpa pikir panjang, Husein
> dan istrinya langsung membawa Zul ke Budhi Asih.
> Mereka naik taksi biar cepat.Tiba di Budhi Asih, Zul
> langsung ditangani petugas IGD. Namun lantaran berat
> badannya hanya 1,4 kg, petugas medis angkat tangan.
>
> "Alasannya hanya berat badan si Zul kurang. Jadi, Zul
> tidak bisa dirawat di Budhi Asih. Saat itu kondisi Zul
> semakin pucat dan lemas. Kami sangat bingung. Lalu
> petugas menyarankan saya ke RSCM saja," timpal
> Lalilasari yang menyebutkan bahwa penghasilan suaminya
> sebagai kuli bangunan hanya Rp 35.000 per hari.
Nah, disini "sakit"nya. Puskesmas sudah benar, melakukan rujukan ke
RS, meskipun SEHARUSNYA puskesmas sudah tahu adanya kasus BBLR ini
seandainya sistem pemantauan berjenjang seperti jaman "ORBA" dulu
masih berjalan.
Saya takut, soal komunikasi yang tidak jalan dalam hal ini. RS Budi
Asih sudah seharusnya memberikan pelayanan emergensi terlebih dahulu
bagi pasien.
Saya menduga alasan sebenarnya adalah tidak ada/kurangnya fasilias
PICU di RS tersebut, sehingga memagn benar bahwa mereka tidak sanggup
merawat bayi tersebut ("angkat tangan"). NAMUN komunikasi ini tidak
jalan sehingga yang ditangkap seperti paparan tersebut.
> Yang mencengangkan buat Huesin dan Lailasari adalah
> pernyataan petugas IGD bahwa RSCM tidak memiliki
> peralatan untuk menangani Zulfikri. Petugas rumah
> sakit itu juga mengatakan seluruh kamar di RSCM sudah
> terisi penuh. "Lagi-lagi kami disuruh untuk pergi ke
> rumah sakit lain. Kali ini mereka menyuruh kami ke
> RSPAD Gatot Subroto. Karena kepingin anak saya sembuh
> akhirnya kami kembali menyetop taksi untuk ke rumah
> sakit tersebut," ujar Husein.
Saya heran nih, apa iya sih RSCM tidak punya PICU ? Pak Renan saya
kira lebih tahu. Sebagai gambaran sederhana, RSDM Solo memiliki PICU
meskipun jumlah bed memang masih sedikit.
Kalau maksudnya penuh, ini yang harus dijelaskan benar, jgn sampai
pasien merasa ditolak spt ini.
Nah herannya, apakah memang kalau di Jakarta itu pilihannya selalu
"Gatot Subroto, RSCM, Harapan Kita, RSAL, dst" ? Mengapa tidak justru
ke RS yang "menengah" saja ? Akibatnya terjadi lagi penolakan yang
sangat mudah ditangkap sebagai soal uang.
Apalagi spt uraian RSAB Harapan kita, saya memang tidak lantas
sepenuhnya menuding mereka total salah, tetapi jelas ada yang "sakit"
paling tidak pada soal komunikasi.
Saya melihat RSAL dan RS UKI malah lebih baik, ditangani dulu, setelah
itu katakan apa adanya kalau memang tidak memiliki PICU.
> Husein dan Lailasari tiba di RS Harapan Bunda sekitar
> pukul 20.00 WIB. Zul kembali ditangani oleh perawat.
> Kali ini Husein tidak mau terjebak oleh kelegaan semu
> seperti sebelumnya. Ia ingin langsung booking kamar,
> berapa pun tarifnya. Tapi kegundahan kembali menyergap
> ketika dia tahu bahwa uang di saku tersisa Rp 15.000.
> Padahal, RS Harapan Bunda meminta Rp 1 juta untuk
> perawatan Zul secara khusus. Karena tidak punya uang,
> petugas meminta mengusahakan uang Rp 500.000. Husein
> menyangggupinya.
Memang, harga perawatan di PICU jelas tinggi. Tetapi masalahnya tentu
bukan disini. Masalahnya di sistem, mengapa pelayanan ini begitu
terbatas sehingga sekian RS tidak cukup memiliki ruang.
> "Petugas rumah sakit hanya menganjurkan saya agar
> mengurus kartu miskin. Selama empat hari ini saya
> sudah mengurusnya. Tadi siang surat itu sudah jadi dan
> sudah saya serahkan ke rumah sakit," ujarnya dengan
> mata berbinar. (Mur)
Nah, ini sekarang yang menarik. Sebenarnya banyak kalangan kesehatan
menyebut, saat ini "gakin" (keluarga miskin) benar-benar ditempatkan
dan dilayani begitu tinggi. Konsep asuransi yang digerakkan
berdasarkan kompensasi subsidi BBM, mencakup banyak tindakan perawatan
dan pengobatan bahkan sampai ke tingkat cuci darah dan operasi.
Begitupun, ada masalah di lapangan :
1. Spt biasa, birokrat kita memang belum banyak bergerak dari
paradigma "minta dilayani bukannya melayani, sekedar reaktif, cepat
puas/menyerah dan pengin cepat dipuji".
2. Masyarakat sendiri masih belum memahami konsep asuransi, spt
laporan di Banyumas
http://www.suaramerdeka.com/harian/0507/25/ban02.htm : setelah ada
asuransi lantas nggak mau segera pulang dari RS, padahal ini berarti
juga terjadi over-occupy sbg salah satu pitfall dari sistem asuransi.
3. Pemahaman paradigma bahwa yang lebih penting adalah paradigma
masyarakat sehat, lebih dari sekedar individu yang sakit. Sekarang
ini, program seperti posyandu, PKK, UKS dipandang negatif terbawa oleh
"cacat" Orba.
Jadi yang "sakit" dalam kasus di Jaktim ini ya sistem kesehatan kita.
Dan saya terus terang belum menemukan jawabannya harus bagaimana
mengatasinya.
Sekedar pengalaman saja, pernah saya bertugas di sebuah RS Swasta
Solo, datang bayi dengan kondisi kurang lebih spt kasus ini. Sekilas,
jelas mereka tidak akan sanggup menopang biaya perawatan PICU di RS
tersebut. Tetapi yang kami lakukan, tetap dilakukan perawatan pertama,
untuk sebisa mungkin mencegah perburukan kondisinya. Barulah setelah
itu oleh pihak RS dijelaskan soal kewajiban biaya. Akhirnya memang
pasien tidak jadi dirawat di RS tersebut, namun RS mengantar mereka
dengan ambulans ke RS negeri yang akhirnya menampungnya.
Biayanya ? RS swasta ini gratis. Kok bisa ? Lha ini memang bukan jalan
yang terbaik, tetapi ada cerita di balik layar. Kami - dan saya kira
banyak dipraktekkan juga oleh temen-temen di tempat lain - suka
melakukan aksi "robin hood" di IGD. Kalau ada pasien yang kaya, suka
kami lebihkan (obat, infus, jarum, selang, balut gips, dsb) pada
resepnya. Mereka sih tidak peduli, yang penting dilayani baik. Nah,
"kelebihan-kelebihan" spt itu kami simpan untuk cadangan kalau ada
pasien-pasien yang tidak mampu.
Tentu, cara ini tidak boleh dianggap solusi, tetapi semangat untuk
"subsidi silang" nya saya kira bisa diteruskan.
tonang
---------------------
End
--- In [email protected], A Nizami <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> Saya kutipkan saja ya berita dari media massa. RSCM
> memang belum 100% diprivatisasi, tapi sudah berubah
> jadi Perjan, sementara RSUD Pasar Rebo, RSUD
> Cengkareng, RS Haji akan dijual oleh Pemda DKI.
>
> Meski belum 100% swasta, tapi semangat swastanya
> (mencari untung) sudah kelihatan dengan menolak pasien
> yang tidak punya uang.
>
> Menurut saya yang salah bukan cuma RS-nya. Tapi ekonom
> yang memaksakan privatisasi Rumah Sakit.
>
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
