--- In [email protected], aris solikhah <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > > Mas Ikhsan, maaf mas, apa pun status saya, saya suka atau tidak terhadap poligami. Tidak akan mempengaruhi dan merubah status hukum perbolehan poligami dari Allah. Jadi abaikan apa pun status aris.......
-------------- Hukum perbolehan polygami? hmm memuakkan.. 9 Desember 2006 Aa Gym Kawin Lagi, Presiden Bertindak Jakarta (ANTARA News) - Peristiwa KH Abdullah Gymnastiar atau akrab disapa Aa Gym yang menikah lagi tidak saja menjadi pembicaraan dan protes dimasyarakat, terutama kaum perempuan, tetapi juga menjadi bahan pembahasan dilingkungan istana presiden. Banyaknya SMS yang masuk ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di 9949 pada satu pekan ini yang menanggapi Aa Gym kawin lagi ternyata membuat Presiden harus memberikan tanggapan. Presiden pun mengundang Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta,dan Dirjen Binmas Islam Nazzaruddin Umar pada Selasa siang ini untuk membicarakan undang-undang dan ketentuan yang berlaku terkait masalah poligami ini. Usai pertemuan sekitar satu jam itu, Meutia menjelaskan bahwa Presiden mempunyai kewajiban moral untuk menanggapi hal yang meresahkan masyarakat, terutama kaum perempuan, belakangan ini, sehingga meminta agar peraturan terkait poligami yaitu PP nomor 45 tahun 1990 direvisi untuk diperluas cakupannya. "Di PP itu kan yang diatur hanya PNS saja, nantinya akan direvisi dan mengatur masyarakat luas, terutama pejabat pemerintah, pejabat negara yang sedang menjabat, seperti Gubernur, Bupati, Walikota, TNI dan anggota DPR," katanya. Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi, menjelaskan bahwa tanggapan Presiden ini diambil setelah dalam satu minggu ini SMS yang masuk ke SMS Presiden sangat banyak yang menanggapi kejadian Aa Gym yang kawin lagi. "SMS Presiden dan Ibu Negara sampai penuh dalam seminggu ini," ujarnya. Sudi juga menjelaskan bahwa permintaan Presiden untuk merevisi PP itu bukan bermaksud untuk turut campur dalam masalah individu masyarakat, tetapi untuk menegakkan undang-undang dan peraturan yang sudah ada. Bagi kaum perempuan, respon Kepala Negara tentu sangat menggembirakan karena melindungi mereka dari kemungkinan "dimadu". Bagi Presiden, kebijakan ini jelas akan meningkatkan pamor atau citranya di mata kaum perempuan. Namun, tidak sekadar itu, Presiden tentu punya pertimbangan lain, setidaknya jika para pejabat negara atau pejabat pemerintah dilarang berpoligami, mereka akan berkonsentrasi dalam tugasnya dan tidak memikirkan mencari perempuan selain istrinya. (*) http://www.antara.co.id/seenws/?id=48028
