Rekans, Kalau boleh saya kembali mengeluarkan pendapat yang sering saya ulangi. Pendapat yang sangat tidak populer nampaknya karena tidak pernah ada perubahan yang signifikan. Bisa jadi karena pendapatnya salah, atau memang kita tidak mau memperbaiki dan hanya mau berwacana.
Pendapat saya adalah: Semakin banyak orang bicara tata ruang, semakin naik pamor tata ruang dan semakin banyak yangmerasa tahu tata ruang. Tetapi, tata ruang itu sendiri nampaknya masih dipahami setengah-setengah. Saya setuju pendapat pak BTS, semua orang bisa menyatakannya dari sudut pandangnya sendiri. Kalau saya perhatikan, intinya adalah DATA/INFORMASI. Mohon maaf kalau saya katakan saya belum pernah melihat suatu dokumen tta ruang yang disusun dengan data yang baik dan benar. Kalau ini saja tidak dipenuhi bagaimana para pengamat dengan sudut pandang yang berbeda tadi bisa bicara pada level/playing field yang sama? Contoh kecil saja: sama ndak pandangan kita tentang RTH? Sekedar terbuka dan hijau saja? Untuk apa ini? Bagaimana dengan taman buatan di atas aspal yang diletakkan pot-pot bunga? Untuk hanya sekedar keindahan? Atau memang untuk mengurangi panas? Atau untuk resapan air? Contoh yang paling sering saya ulangi, data land use. Dulu kita mikirnya hanya 1 level (misalnya perumahan), lha sekarang ada ruko, rukan bahkan rumah-gudang. Ada tidak data tentang ini semua? Saya masih tidak mengerti kalau tidak ada data tersebut kita bisa masih merencana. Saya "dicerahkan" bahwa katanya inti dari suatu Sistem Manajemen Nasional adalah Tata Pengambilan Keputusan yang Berkewenangan (Pak Denny Boy bisa cerita banyak tentang ini). Dan saya berkesimpulan bahwa Tata Pengambilan Keputusan yang Berkewenangan tersebut intinya adalah Sistem Informasi Nasional yang tentunya didukung oleh sub sistem informasi lainnya (Akbar, 2002). Kalau dibalik, tanpa adanya suatu sistem informasi, maka tidak ada yang namanya pengambilan keputusan yang benar dan lebih jauh lagi tidak ada itu sistem manajemen. Begitu pendapat saya yang mungkin sudah basi. Salam, Roos Akbar Bambang Tata Samiadji wrote: > > Bung Reintje. .. > > Apa yang Anda tulis tidak dangkal, justru sangat dalam. Ilmu tata > ruang itu memang sangat menarik dan indah. Ilmu tata ruang itu tidak > hanya menyangkut 3 matra (sosial, ekonomi, dan ekologis), tetapi > menurut Bung Abimanyu ada 2 matra lagi yaitu waktu dan kultur. Tapi > itupun tak lengkap karena ada matra lagi yaitu perundangan. Bahkan > matra ke-6 inipun tidak cukup tanpa ada komitmen tentang matra > keuangan. Cukup? Tidak, karena tanpa matra manajemen atau organisasi > atau kelembagaan juga tidak lengkap. Saya percaya masih ada > matra-matra lain yang menggenapi. > > Apapun pada kenyataan memang produk tata ruang sampai sekarang belum > efektif. Kelemahan masih kita temui di sana sini. Mulai dari konsep, > proses, implementasi, dan koordinasi. Apa sebabnya produk tata ruang > belum efektif? Banyak sebabnya. Anehnya, sampai sekarang belum ada > studi komprehensif yang mengkaji mengapa produk tata ruang belum > efektif. Kita cuma bisa menduga-duga saja sesuai dengan kapasitas > penilainya. Saya sebagai yang mendalami public finance pasti > mengatakan bahwa kelemahan tata ruang karena tidak mengaitkan dengan > penganggaran, seorang ekonom akan mengatakan bahwa kelemahan tata > ruang kurang terkait dengan tujuan kesejahteraan. Lain lagi orang > bisnis apakah tata ruang memberi nikmat keuntungan yang lebih tinggi > dari rate pasar? Orang hukum akan bilang, "sampai sekarang belum ada > yurisprudensi kalau mengingkari tata ruang ada yang dihukum". Ahli > partisipasi masyarakat akan bilang bahwa kunci keefektifan tata ruang > ada pada seberapa jauh komitmen masyarakat dan tanpa partsipasinya > adalah "pepesan kosong" saja. Dan masih banyak lagi. Kasihan juga ilmu > tata ruang koq dikuyo-kuyo, padahal ilmunya sendiri.. is a great! > Sebetulnya bukan mau mengkuyo-kuyo, tapi sebaliknya ingin mendorong > agar ilmu tata ruang yang produknya berupa planning itu benar-benar > mangkus (efektif) dan populer. Tapi di antara pengolok-olok itu, saya > tertarik pada sang ahli agraria. Menurut dia,..lho, rencana tata ruang > itu khan di atas tanah. Di situ ada UUPA yang konon sangat keramat. > Saya sendiri terhenyak....iya...ya,...dulu ketika belajar panning dari > dosen dan buku-buku itu nggak nyebutkan apakah rencana itu di atas > tanah Pemerintah atau di tanah masyarakat. Pokoknya ada peta...is > fine! Padahal di atas tanah itu begitu banyak fatwa, begitu banyak > persengketaan, dan tidak bisa semena-mena merencanakan di atas sesuatu > yang karut marut. Dan itulah hasilnya tidak maksimal. > > Tapi para Planner harus berjuang dan optimis. "I know that > someday....you want me to want you...." (Someday, by Ricky Nelson). > Plannng bisa seperti VW Battle (kodok) yang disenangi banyak orang di > seantero jagad. Untuk itu harus membuka diri untuk terus diperbaiki > dan diperkembangkan. Sang pengritik tata ruang juga jangan disinisi, > sebaliknya sang penyanjung tata ruang tidak terus menjadi hero. Semua > sama-sama cinta. Ayo.. ilmu tata ruang juga perlu update. > > Demikian Bung Reintje dan rekan milis semuanya. > > Thanks. CU. BTS. > > > ----- Original Message ----- > *From:* Reintje Kawengian <mailto:[EMAIL PROTECTED]> > *To:* [email protected] <mailto:[email protected]> > *Sent:* Tuesday, January 22, 2008 6:53 PM > *Subject:* [referensi] penataan ruang > > Wah, omongan tentang tata ruang oleh bapak2/ibu2 menarik sekali, > apalagi para beliau yang memang pakarnya. > Saya sendiri bukan ahli seperti para beliau-beliau, namun karena > tugas mau tidak mau harus belajar atau memahami ttg hal ini. Jadi > lebih banyak praktis saja. > Ketika Alm Prof Sugianto Sugioko ( Deputy V Bappenas - ketika itu > ), kami omong2 ttg mana lebih dahulu disepakati, apakah kebutuhan > manusia/masyarakat atau regulasi keruangan ? Yang pertama dinamis > sifatnya, sementara yang kedua cenderung kaku. > Karena tugas saya, sering kali harus berhubungan dengan para ahli > tata ruang untuk menyusun RTRW. Rasanya ada yang hilang atau > missing link sehingga akhirnya RTRW itu tidak efektif dan malahan > cenderung tidak dihargai. Dalam proses pengolahan materi RTRW, > penetapan variabelnya sering diterima oleh stakeholders dengan > "sungutan". Karena itu mereka cenderung melupakan saja dan tetap > ikut maunya saja ( " mata kuda" ). UU No. 26 Tah un 2007 itu > sebetulnya mau pasang gigi ( dgn ancaman pidana ), akan tetapi > proses penyusunan terutama analisanya membuat " ancaman tsb bisa > diabaikan ". Jadi soalnya dimana, dan bagaimana membuat agar RTRW > ini dihargai. > Saya juga setuju jika ada diskusi tentang konsep kota, kemakmuran > dan perkotaan, wilayah dan perkotaan. Rasa-rasanya argumen-argumen > tentang tata ruang yang selama ini menjadi referensi perlu > direview kembali. Aspek sosial dalam analisa untuk mengatur ruang > masih sangat lemah, sehingga teman2 ahli keruangan ( yg pernah > diskusi dengan saya diwaktu lalu ) masih merasakan kesulitan. > Soalnya adalah : bagaimana mengoperasionalkan variable > sosial/budaya itu kedalam pengaturan ruang. Hal ini sangat > dibutuhkan pada wilayah yang dikuasai oleh sistim sosial/budaya > yang sifatnya communal termasuk penguasaan secara communal atas > asset alam ! Saya merasakan hal ini sebagai kebutuhan yang perlu > dipikirkan atau didiskusikan agar bisa efektif dilaksanakan dan > memenuhi kebutuhan masyarakat. > Mohon maaf, kalau terlalu sederhana atau dangkal komentar saya > ini, dan terima kasih banyak atas berbagai komentar lebih lanjut. > > Regards. > RV Kawengian. > > ------------------------------------------------------------------------ > Looking for last minute shopping deals? Find them fast with Yahoo! > Search. > > <http://us.rd.yahoo.com/evt=51734/*http://tools.search.yahoo.com/newsearch/category.php?category=shopping> > > > > ------------------------------------------------------------------------ > > No virus found in this incoming message. > Checked by AVG Free Edition. > Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.19.8/1235 - Release Date: 1/21/2008 > 9:39 AM > -- Salam, Roos Akbar Research Group in Urban Planning and Design School of Architecture, Planning and Policy Development Institute of Technology Bandung email: [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]
