Betul sekali Melly, Saya sadar sepenuhnya bahwa data itu mahal sekali dan sangat susah untuk "membuatnya". Dari bahan yang saya pernah baca dan "lihat", ketika Berlin bersatu dan mereka memulai untuk menentukan data apa saja yang harus dibuat untuk memulai merencanakan tata ruang kota Berlin, mereka butuh 1 (satu) tahun untuk sampai pada kesepakatan tentang legenda peta yang akan dibuat. Keputusan ini melibatkan semua dinas pada berbagai level. Dari sumber lain, saya mengetahui bahwa untuk membangun basis data (dalam artian sudah ada kesepakatan tentang ketelitian, content dsb) dibutuhkan waktu 8 (delapan) tahun.
Nah, siapa yang mau membangun basis data kalau begitu rumit dan mahal? Kalaupun ada suatu keputusan politik, apa masih tetap ada yang mau membuat sesuatu yang tidak terukur (nampak) secara langsung? Tapi kita sepakat kan kalau tidak ada data/informasi maka tidak ada suatu keputusan yang benar (good governance)? Ini keprihatinan saya. Salam, RA Mellyana Frederika wrote: > > Pak Roos dan rekan-rekan milis, > > Saya tertarik dengan apa yang Bapak katakan untuk bisa berbicara tentang > daya bagi perencanaan tata ruang. Sekedar berbagi saja, saat ini Provinsi > Gorontalo sedang membuat Provincial Human Development Index/ Human > Development Report. Ini sama dengan penyusunan Human Development Index > yang > biasa dibuat di tingkat nasional. Salah satu harapannya adalah untuk dapat > menyediakan data dasar bagi pengembangan pembangunan manusia di propinsi > tersebut. Lebih jauh lagi, ada harapan, data ini bisa dipakai sebelum > musrenbang berjalan. Laporan ini tidak sekedar menghasilkan index, tetapi > memberikan gambaran terhadap kondisi di daerah, apa yang kurang, apa yang > lebih baik dan kira-kira apa yang harus dilakukan. Data dilakukan tidak > sekedar dari pengumpulan data (primer dan sekunder) tetapi juga lewat > pertemuan-pertemuan dengan pemerintah daerah (sampai ke tingkat > kecamatan). > > Untuk data, ada sekian banyak masalah, salah satu yang utama adalah BPS > sebagai penyedia data yang "resmi". Untuk kesulitan data dari BPS, saya > yakin kita semua punya pengalaman masing-masing, belum lagi kalau > berbicara > soal unit data yang berbeda-beda. > > Di sisi lain, saya ingat cerita M.Yunus ketika memulai Gremen Bank. Dia > tidak sekedar memakai data penduduk miskin yang ada (kalau memang ada, > saya > tidak ingat apakah saat itu ada atau tidak), dia justru memakai data yang > multi aspek, yang dilakukan dengan penelitian menyeluruh dan dilakukan > secara langsung. > > Mengingat sulit sekali menjamin validitas data (apalagi dengan unit/ > level/ > pemahaman yang sama), bagaimana perencanaan dilakukan? Apakah memungkinkan > pengumpulan data yang tidak sekedar angka tetapi multi aspek yang > dilakukan > oleh pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Ouch, > pasti > mahal dan makan waktu. Meminta dua atau tiga instansi pemerintah untuk > duduk > bersama saja sudah sulit. Apalagi kalau dikaitkan dengan target "proyek" > penyusunan rencana yang bisa jadi hanya sekitar 3-4 bulan. > > Salam > Melly > > Catatan: saya masih mencerna email-email sebelumnya tentang back to > spatial > dan menyoal sistem kota. Lebih susah dan lebih butuh konsentrasi ketimbang > menghadapi tugas bikin paper waktu kuliah :)) >
