Mengenai aplikasi HDI atau IPM (indek pembangunan manusia) di tingkat daerah,
mungkin apa yang dilakukan oleh Pemprov Jawa barat juga bisa dijadikan
pembanding.
Jabar termasuk yang committed dengan itu, selain mendata juga meluncurkan
program pendanaan kompetitif (PPK) bagi Kabupaten/Kota atau SKPD yang bisa
mengajukan proposal program peningkatan IPM, baik dari aspek pendidikan,
kesehatan, atau daya beli (ekonomi) masyarakat.
Besar hibah sekitar (yang saya tahu) Rp 15 -25 milyar, sehingga cukup menarik
bagi SDKP atau forum SKPD Kab/Kota untuk ikut berkompetisi. Dan tentu saja
melengkapi data masing-masing. Bapeda Jabar sebagai pengelolanya.
Salam,
Risfan Munir
Blog ecoplano
Mellyana Frederika <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Pak Roos dan rekan-rekan milis,
Saya tertarik dengan apa yang Bapak katakan untuk bisa berbicara tentang
daya bagi perencanaan tata ruang. Sekedar berbagi saja, saat ini Provinsi
Gorontalo sedang membuat Provincial Human Development Index/ Human
Development Report. Ini sama dengan penyusunan Human Development Index yang
biasa dibuat di tingkat nasional. Salah satu harapannya adalah untuk dapat
menyediakan data dasar bagi pengembangan pembangunan manusia di propinsi
tersebut. Lebih jauh lagi, ada harapan, data ini bisa dipakai sebelum
musrenbang berjalan. Laporan ini tidak sekedar menghasilkan index, tetapi
memberikan gambaran terhadap kondisi di daerah, apa yang kurang, apa yang
lebih baik dan kira-kira apa yang harus dilakukan. Data dilakukan tidak
sekedar dari pengumpulan data (primer dan sekunder) tetapi juga lewat
pertemuan-pertemuan dengan pemerintah daerah (sampai ke tingkat kecamatan).
Untuk data, ada sekian banyak masalah, salah satu yang utama adalah BPS
sebagai penyedia data yang "resmi". Untuk kesulitan data dari BPS, saya
yakin kita semua punya pengalaman masing-masing, belum lagi kalau berbicara
soal unit data yang berbeda-beda.
Di sisi lain, saya ingat cerita M.Yunus ketika memulai Gremen Bank. Dia
tidak sekedar memakai data penduduk miskin yang ada (kalau memang ada, saya
tidak ingat apakah saat itu ada atau tidak), dia justru memakai data yang
multi aspek, yang dilakukan dengan penelitian menyeluruh dan dilakukan
secara langsung.
Mengingat sulit sekali menjamin validitas data (apalagi dengan unit/ level/
pemahaman yang sama), bagaimana perencanaan dilakukan? Apakah memungkinkan
pengumpulan data yang tidak sekedar angka tetapi multi aspek yang dilakukan
oleh pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Ouch, pasti
mahal dan makan waktu. Meminta dua atau tiga instansi pemerintah untuk duduk
bersama saja sudah sulit. Apalagi kalau dikaitkan dengan target "proyek"
penyusunan rencana yang bisa jadi hanya sekitar 3-4 bulan.
Salam
Melly
Catatan: saya masih mencerna email-email sebelumnya tentang back to spatial
dan menyoal sistem kota. Lebih susah dan lebih butuh konsentrasi ketimbang
menghadapi tugas bikin paper waktu kuliah :))
> -----Original Message-----
> From: [email protected]
> [mailto:[EMAIL PROTECTED] On Behalf Of Roos Akbar
> Sent: Wednesday, January 23, 2008 7:17 AM
> To: [email protected]
> Subject: Re: [referensi] penataan ruang
>
> Rekans,
> Kalau boleh saya kembali mengeluarkan pendapat yang sering
> saya ulangi.
> Pendapat yang sangat tidak populer nampaknya karena tidak pernah ada
> perubahan yang signifikan.
> Bisa jadi karena pendapatnya salah, atau memang kita tidak mau
> memperbaiki dan hanya mau berwacana.
>
> Pendapat saya adalah:
> Semakin banyak orang bicara tata ruang, semakin naik pamor tata ruang
> dan semakin banyak yangmerasa tahu tata ruang.
> Tetapi, tata ruang itu sendiri nampaknya masih dipahami
> setengah-setengah.
> Saya setuju pendapat pak BTS, semua orang bisa menyatakannya
> dari sudut
> pandangnya sendiri.
>
> Kalau saya perhatikan, intinya adalah DATA/INFORMASI.
> Mohon maaf kalau saya katakan saya belum pernah melihat suatu dokumen
> tta ruang yang disusun dengan data yang baik dan benar.
> Kalau ini saja tidak dipenuhi bagaimana para pengamat dengan sudut
> pandang yang berbeda tadi bisa bicara pada level/playing
> field yang sama?
> Contoh kecil saja: sama ndak pandangan kita tentang RTH?
> Sekedar terbuka
> dan hijau saja? Untuk apa ini? Bagaimana dengan taman buatan di atas
> aspal yang diletakkan pot-pot bunga? Untuk hanya sekedar
> keindahan? Atau
> memang untuk mengurangi panas? Atau untuk resapan air?
>
> Contoh yang paling sering saya ulangi, data land use. Dulu
> kita mikirnya
> hanya 1 level (misalnya perumahan), lha sekarang ada ruko,
> rukan bahkan
> rumah-gudang. Ada tidak data tentang ini semua? Saya masih tidak
> mengerti kalau tidak ada data tersebut kita bisa masih merencana.
>
> Saya "dicerahkan" bahwa katanya inti dari suatu Sistem Manajemen
> Nasional adalah Tata Pengambilan Keputusan yang Berkewenangan
> (Pak Denny
> Boy bisa cerita banyak tentang ini). Dan saya berkesimpulan
> bahwa Tata
> Pengambilan Keputusan yang Berkewenangan tersebut intinya
> adalah Sistem
> Informasi Nasional yang tentunya didukung oleh sub sistem informasi
> lainnya (Akbar, 2002). Kalau dibalik, tanpa adanya suatu sistem
> informasi, maka tidak ada yang namanya pengambilan keputusan
> yang benar
> dan lebih jauh lagi tidak ada itu sistem manajemen.
>
> Begitu pendapat saya yang mungkin sudah basi.
>
> Salam,
> Roos Akbar
>
>
> Bambang Tata Samiadji wrote:
> >
> > Bung Reintje. ..
> >
> > Apa yang Anda tulis tidak dangkal, justru sangat dalam. Ilmu tata
> > ruang itu memang sangat menarik dan indah. Ilmu tata ruang
> itu tidak
> > hanya menyangkut 3 matra (sosial, ekonomi, dan ekologis), tetapi
> > menurut Bung Abimanyu ada 2 matra lagi yaitu waktu dan kultur. Tapi
> > itupun tak lengkap karena ada matra lagi yaitu perundangan. Bahkan
> > matra ke-6 inipun tidak cukup tanpa ada komitmen tentang matra
> > keuangan. Cukup? Tidak, karena tanpa matra manajemen atau
> organisasi
> > atau kelembagaan juga tidak lengkap. Saya percaya masih ada
> > matra-matra lain yang menggenapi.
> >
> > Apapun pada kenyataan memang produk tata ruang sampai
> sekarang belum
> > efektif. Kelemahan masih kita temui di sana sini. Mulai
> dari konsep,
> > proses, implementasi, dan koordinasi. Apa sebabnya produk
> tata ruang
> > belum efektif? Banyak sebabnya. Anehnya, sampai sekarang belum ada
> > studi komprehensif yang mengkaji mengapa produk tata ruang belum
> > efektif. Kita cuma bisa menduga-duga saja sesuai dengan kapasitas
> > penilainya. Saya sebagai yang mendalami public finance pasti
> > mengatakan bahwa kelemahan tata ruang karena tidak
> mengaitkan dengan
> > penganggaran, seorang ekonom akan mengatakan bahwa kelemahan tata
> > ruang kurang terkait dengan tujuan kesejahteraan. Lain lagi orang
> > bisnis apakah tata ruang memberi nikmat keuntungan yang
> lebih tinggi
> > dari rate pasar? Orang hukum akan bilang, "sampai sekarang
> belum ada
> > yurisprudensi kalau mengingkari tata ruang ada yang dihukum". Ahli
> > partisipasi masyarakat akan bilang bahwa kunci keefektifan
> tata ruang
> > ada pada seberapa jauh komitmen masyarakat dan tanpa partsipasinya
> > adalah "pepesan kosong" saja. Dan masih banyak lagi.
> Kasihan juga ilmu
> > tata ruang koq dikuyo-kuyo, padahal ilmunya sendiri.. is a great!
> > Sebetulnya bukan mau mengkuyo-kuyo, tapi sebaliknya ingin mendorong
> > agar ilmu tata ruang yang produknya berupa planning itu benar-benar
> > mangkus (efektif) dan populer. Tapi di antara pengolok-olok
> itu, saya
> > tertarik pada sang ahli agraria. Menurut dia,..lho, rencana
> tata ruang
> > itu khan di atas tanah. Di situ ada UUPA yang konon sangat keramat.
> > Saya sendiri terhenyak....iya...ya,...dulu ketika belajar
> panning dari
> > dosen dan buku-buku itu nggak nyebutkan apakah rencana itu di atas
> > tanah Pemerintah atau di tanah masyarakat. Pokoknya ada peta...is
> > fine! Padahal di atas tanah itu begitu banyak fatwa, begitu banyak
> > persengketaan, dan tidak bisa semena-mena merencanakan di
> atas sesuatu
> > yang karut marut. Dan itulah hasilnya tidak maksimal.
> >
> > Tapi para Planner harus berjuang dan optimis. "I know that
> > someday....you want me to want you...." (Someday, by Ricky Nelson).
> > Plannng bisa seperti VW Battle (kodok) yang disenangi
> banyak orang di
> > seantero jagad. Untuk itu harus membuka diri untuk terus diperbaiki
> > dan diperkembangkan. Sang pengritik tata ruang juga jangan
> disinisi,
> > sebaliknya sang penyanjung tata ruang tidak terus menjadi
> hero. Semua
> > sama-sama cinta. Ayo.. ilmu tata ruang juga perlu update.
> >
> > Demikian Bung Reintje dan rekan milis semuanya.
> >
> > Thanks. CU. BTS.
> >
> >
> > ----- Original Message -----
> > *From:* Reintje Kawengian <mailto:[EMAIL PROTECTED]>
> > *To:* [email protected]
> <mailto:[email protected]>
> > *Sent:* Tuesday, January 22, 2008 6:53 PM
> > *Subject:* [referensi] penataan ruang
> >
> > Wah, omongan tentang tata ruang oleh bapak2/ibu2
> menarik sekali,
> > apalagi para beliau yang memang pakarnya.
> > Saya sendiri bukan ahli seperti para beliau-beliau, namun karena
> > tugas mau tidak mau harus belajar atau memahami ttg hal
> ini. Jadi
> > lebih banyak praktis saja.
> > Ketika Alm Prof Sugianto Sugioko ( Deputy V Bappenas -
> ketika itu
> > ), kami omong2 ttg mana lebih dahulu disepakati, apakah
> kebutuhan
> > manusia/masyarakat atau regulasi keruangan ? Yang
> pertama dinamis
> > sifatnya, sementara yang kedua cenderung kaku.
> > Karena tugas saya, sering kali harus berhubungan dengan
> para ahli
> > tata ruang untuk menyusun RTRW. Rasanya ada yang hilang atau
> > missing link sehingga akhirnya RTRW itu tidak efektif
> dan malahan
> > cenderung tidak dihargai. Dalam proses pengolahan materi RTRW,
> > penetapan variabelnya sering diterima oleh stakeholders dengan
> > "sungutan". Karena itu mereka cenderung melupakan saja
> dan tetap
> > ikut maunya saja ( " mata kuda" ). UU No. 26 Tah un 2007 itu
> > sebetulnya mau pasang gigi ( dgn ancaman pidana ), akan tetapi
> > proses penyusunan terutama analisanya membuat "
> ancaman tsb bisa
> > diabaikan ". Jadi soalnya dimana, dan bagaimana membuat
> agar RTRW
> > ini dihargai.
> > Saya juga setuju jika ada diskusi tentang konsep kota,
> kemakmuran
> > dan perkotaan, wilayah dan perkotaan. Rasa-rasanya
> argumen-argumen
> > tentang tata ruang yang selama ini menjadi referensi perlu
> > direview kembali. Aspek sosial dalam analisa untuk
> mengatur ruang
> > masih sangat lemah, sehingga teman2 ahli keruangan ( yg pernah
> > diskusi dengan saya diwaktu lalu ) masih merasakan kesulitan.
> > Soalnya adalah : bagaimana mengoperasionalkan variable
> > sosial/budaya itu kedalam pengaturan ruang. Hal ini sangat
> > dibutuhkan pada wilayah yang dikuasai oleh sistim sosial/budaya
> > yang sifatnya communal termasuk penguasaan secara communal atas
> > asset alam ! Saya merasakan hal ini sebagai kebutuhan
> yang perlu
> > dipikirkan atau didiskusikan agar bisa efektif dilaksanakan dan
> > memenuhi kebutuhan masyarakat.
> > Mohon maaf, kalau terlalu sederhana atau dangkal komentar saya
> > ini, dan terima kasih banyak atas berbagai komentar
> lebih lanjut.
> >
> > Regards.
> > RV Kawengian.
> >
> >
> ----------------------------------------------------------
> ----------
> > Looking for last minute shopping deals? Find them fast
> with Yahoo!
> > Search.
> >
> <http://us.rd.yahoo.com/evt=51734/*http://tools.search.yahoo.c
om/newsearch/category.php?category=shopping>
> >
> >
> >
> >
> ----------------------------------------------------------
> ----------
> >
> > No virus found in this incoming message.
> > Checked by AVG Free Edition.
> > Version: 7.5.516 / Virus Database: 269.19.8/1235 - Release
> Date: 1/21/2008 9:39 AM
> >
>
>
> --
> Salam,
> Roos Akbar
> Research Group in Urban Planning and Design
> School of Architecture, Planning and Policy Development
> Institute of Technology Bandung
> email: [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]
>
>
>
> Komunitas Referensi
> http://groups.yahoo.com/group/referensi/
> Yahoo! Groups Links
>
>
>
---------------------------------
Looking for last minute shopping deals? Find them fast with Yahoo! Search.
