Bagi saya, jawaban pak Risfan ini clean and clear hehehe.... Ceto welo-welo...... Saya setuju sepenuhnya.
Janganlah kita kemudian bingung sendiri. Terlontar dalam salah satu pertemuan di Pine Forest hari sabtu lalu, bahwa sangat suliy menyatakan bahwa suatu kota atau wilayah itu baik/bagus karena planner (atau siapa plannernya), tetapi begitu kacau, buruk, macet gusur sana dan gusur sini, maka selalu komentarnya plannernya payah hehehe..... Thanks pak Risfan. Tapi kalau planner melakukan self-critic boleh lah pak. Kalau ndak begitu tidak akan pernah maju hehehe.... Bukan menelanjangi diri sendiri lho (walaupun ada yang berpendapat begitu karena disampaikannya di milis "umum"). Saya sengaja melemparkan kembali isu ini agar teman-teman terkait mulai memikirkannya dalam rangka 50 Tahun Pendidikan Planologi di Indonesia (yang kebetulan saya ketuanya). Silakan, Salam, Roos Akbar Risfan M wrote: > Wah, kenapa ya ilmu planning ini kok dipertanyakan terus. Terutama > planner suka melakukan self-critic, atau saling berdebat. > > Kalau menurut saya sih, seperti kata BTS ilmunya sudah cukup, seperti > doktrin tua "Folk-Place-Work" yang saya sampaikan berikut matriks nya > saya posting beberapa waktu yang lalu. Jadi tidak benar kalau planning > tidak mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, disamping fisik. > > Tapi kalau saya amati memang ada banyak variasi versi atau pemahaman > tentang planning, sesuai dengan misi dari instansi atau fungsi > kerjanya. Ada yang bias ke fisik, ada yang bias ke ekonomi, atau > sosial-ekonomi. Mungkin ada bias ke budaya, tapi ini sangat spesifik > lokal ya. Namun perlu disadari (difahami) bahwa produk planning adalah > 'public policy.' bukan seperti blue-print 'desain struktur bangunan.' > nya insinyur sipil. Karena wilayah, kota, kawasan yang dibangun > bukanlah milik negara, milik sa! tu instansi/sektor, apalagi milik > embahnya planner. Jadi mesti melalui konsultasi publik, persetujuan > dewan, dst,dst > > Juga variabel ekonomi, sosial yang dipengaruhi faktor internal dan > eksternal, yang jelas sangat dinamis. Sehingga rencana fisik juga > mesti difahami, seperti merencana 'rumah siput', sementara tubuh > siputnya makin besar, mekar kesana-kemari. Meramal pertumbuhan dan > perkembangan fisik kota, otomatis dasarnya prediksi arah, struktur > laju pertumbuhannya kan variabel ekonomi dan sosial tersebut. > > Jadi ilmu perencanaan tata ruang itu bukan perencanaan berdasarkan > mimpinya planner plus standar perencanaan, lalu kasak-kusuk penyusunan > Perda untuk pengesyahan RUTR, lalu kerahkan Satpol PP untuk > bongkar-sana sini, atau bangun sana-sini (duitnya siapa). > Sering ada beda pendapat antara siapa yang membangun 'perumahan'. > Pihak pemerintah (pusat) selalu merencanakan untuk membangun rumah > jumlah sekian, berdasarkan trend jumlah penduduk yang tidak punya > rumah. Sehingga membutuhkan dana sekian, sekian. Tapi kadang lupa > bahwa yang membangun rumah itu (yang ada, yang terjadi) sebagian > adalah masyarakat sendiri, juga yang informal. > > Hal ini menunjukkan masih ada beda versi pemahaman antar instansi > tentang lingkup perencanaan, apakah itu rencana 'publik' yang > dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat serta swasta > (sesuai demand masyarakat). UUPR misalnya menyebutkan bahwa > pelaksanaan rencana melalui program-program (pemerintah). Seolah > rencana itu memang rencana kerjanya pemerintah. > > Saran Pak Roos tentang penguatan basis data jelas perlu direalisasikan > hingga tingkat daerah, tetapi sebaiknya kalau bisa ada perangkat lunak > yang bisa membantu para Pemda untuk bisa memprediksi pertumbuhan. > Bahwa data baru segitu, ya itu tantangan yang mesti diagendakan. > > Jadi menurut saya tentang ilmu planning, sudah lengkaplah, analisis > fisik, geografis, eknomi, sosial dan strategic planning basisnya kuat. > Sekali lagi 'rencana' adalah produk public pilicy, bukan physical > blue-print semata. Ada variasi pemahaman dalam hal terakhir ini, ada > instansi yang menganggap rencana itu program lembaganya, ada yang > menganggap itu domain publik yang kadang tidak dilaksanakan > pemerintah, tapi perlu dikawal pelaksanaannya, dimonitor, dievaluasi. > > Kalau dibandingkan dengan ilmu teknik desain struktur jembatan, ya > tidak se eksak itu lah. Desain arsitek saja hanya ampuh di tingkat > rumah atau gedung, kalau skala site, apalagi urban desain, ya kalau > bowheernya satu developer oke, tapi kalau tata bangunan, yah..... > Tapi kalau dibandingkan dengan ilmu ekonomi, ilmu perencanaan wilayah > dan kota ini sebagai sesama public policy ya sebanding lah. Ada > arahan, ada perdebatan, ada aliran dst. > > Pesan saya kepada anggota refernsiers ini, janganlah anda mambaca > koran pagi, membaca puluhan kritik harisn untuk Pemerintah, kemudian > anda menulis di milist ini dengan mengganti kata 'pemerintah' di koran > itu, dengan kata 'planning' atau 'planner'. Planning ini kan ilmu tata > ruang fisik + kebijakan publik yang biasa saja. > > Apalagi jaman sudah berubah. Suatu rencana tidak otomatis terlaksana. > Kita baca kan bahwa untuk melaksanakan rencana pembangunan beberapa > ruas jalan tol saja, Menteri PU, Sekjen, Ditjen tiba-tiba perlu > rame-rame menjadi 'ahli ekonomi transportasi' yang panjang lebar > menjelaskan apa itu inflasi, perjalanan tukang sayur, dst, dsb. untuk > meyakinkan publik. Ini adalah pertanda, seperti yang dikatakan BTS, > hutang luar negeri negara sudah mencekik, kemampuan dana pembangunan > terbatas, sehingga kemampuan (dana) swasta dan masyarakat mesti lebih > diperhitungkan. Ini adalah perkembangan 'posisi' dari rencana yang > dibuat pemerintah, yang perlu kian bergeser ke arah mendudukkan > rencana sebagai public policy, yang mau tak mau memang perlu terbuka > terhadap publik. > > Salam, > Risfan Munir > blog ecoplano <http://ecoplano.blogspot.com> > >
